Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kunci sukses dalam menjalankan bisnis di Internet adalah adanya kepercayaan dari semua pihak yang terlibat mengenai tingkat keamanan bertransaksi. Setiap inisiatif bisnis baru di Internet harus mempertimbangkan dengan matang persoalan security. Dalam kaitan rencana pengembangan kapabilitas B2B Ecommerce oleh Bank Mandiri, persoalan security ini juga menjadi isu yang sangat serius. Penetapan teknologi security yang akan dipergunakan bukanlah satu keputusan yang lepas dari kebutuhan bisnis. Tesis ini mempergunakan satu metodologi penetapan teknologi security yang mengakomodasi rencana dan kebutuhan bisnis serta policy dan strategy security yang diambil. Dalam perspektif sistem security, implikasi dari tuntutan bisnis yang muncul adalah upaya membangun sistem security dengan tingkat availability dan skalabilitas yang tinggi, fleksibel serta mampu menyelesaikan isu-isu pokok security : authentication integrity, confidentiality dan non repudiation. Untuk itu dikembangkan sebuah security planning mencakup security policy yang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ancaman yang timbul : denial of services, intrussion attack dan man in the middle attack dan teknologi-teknologi pendukungnya. Untuk mendukung konsep high availability diterapkan konfigurasi restlient untuk mendukung load balancing , dan untuk menjamin validitas dan legalitas serta keamanan transaksi, diterapkan teknologi Public Key Infrastructure yang bersifat standard dan terbuka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut ditambah teknologi pendukung yang handal diharapkan upaya membangun kepercayaan nasabah dan menjadikan B2B Ecommerce Bank Mandiri sebagai salah satu sumber utama fee based income dapat diwujudkan.

---

One of the key success factor for running business on tne Internet channel is trust from all participated party about transaction· security level. Every new business initiative on the Internet channel must consider security issues carefully.

In line with Bank Mandiri plan to develop Ecommerce capabilities, security has been very serious issue. Establishment of what security technology used must consider what business unit want and achieved from their business initiatives. Analysis on this paper use methodology that align between business requirement and applied technology to cover them.

In the security system perspective, this business requirement mean how to build high available , scalable, and flexible security system and having capability to solve major security issues : authentication, integrity, confidentiality, and non repudiation. As a step, Bank Mandiri must develop security planning first that cover security policy to anticipate all possible attack and supporting technology applied.

High availability requirement is implemented by resilient configuration to support load balancing mechanism. Public Key Infrastructure is implemented to guarrantee security, validity and legality of the transaction. As a result, our objectives to build trust and making Bank Mandiri's Ecommerce as one of fee based income sources can be achieved."

"Penelitian ini menganalisis kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dalam pengembangan cek berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji pengaturan dan penggunaan cek dalam sistem pembayaran di Indonesia serta peran Bank Indonesia dalam pengembangan instrumen pembayaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cek adalah instrumen pembayaran sah dengan perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai regulasi. Namun, cek konvensional memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diatasi. Bank Indonesia, sebagai otoritas strategis, berperan penting dalam pengembangan cek elektronik melalui penyediaan infrastruktur teknologi dan penerbitan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Pengembangan cek berbasis elektronik dianggap sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan alat pembayaran lebih efisien, aman, dan cepat. Langkah ini tidak hanya mendukung transformasi digital dalam sistem pembayaran, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Peran aktif Bank Indonesia dalam mengembangkan cek elektronik diharapkan mampu menghadirkan solusi atas kelemahan cek konvensional sekaligus mendorong kemajuan sistem pembayaran nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

---

This research examines Bank Indonesia's authority as the payment system management authority in developing electronic-based check payment instruments. Conducted using a doctrinal research method, the study focuses on two main aspects: the regulation and use of checks in Indonesia’s payment system and Bank Indonesia’s authority in advancing electronicbased checks. The findings reveal that checks are legal payment instruments within the national payment system, protected under relevant regulations. However, conventional checks possess several limitations that need to be addressed. Bank Indonesia, as the payment system authority, plays a crucial role in developing electronic-based checks to overcome these limitations. This involves building technological infrastructure and issuing regulations that ensure legal certainty in their implementation. The study also highlights that the development of electronic-based checks aligns with the evolving modern lifestyle and the public’s demand for payment instruments that are more efficient, secure, and fast. Bank Indonesia’s proactive efforts in promoting electronic checks and establishing the necessary regulatory framework are expected to enhance the national payment system while supporting economic stability. "

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang efisien dan cepat di era digital, Bank Indonesia mengembangkan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat dengan menggunakan berbagai kanal dan instrumen pembayaran. BI-FAST menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Namun, sebagai infrastruktur baru, tentunya BI-FAST tidak lepas dari suatu risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraannya. Maka, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraan BI-FAST dan upaya pengendaliannya, serta bagaimana Bank Indonesia memberikan perlindungan bagi nasabah sebagai pengguna BI-FAST. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: 1) Risiko yang berpotensi timbul meliputi risiko operasional berupa gangguan sistem BI-FAST di sisi Bank Indonesia maupun peserta, risiko terjadinya fraud, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BI-FAST, dan risiko peserta tidak dapat memproses transaksi nasabah. Bagi Bank Indonesia, terdapat risiko reputasi dan risiko hukum. Terhadap setiap risiko tersebut, telah dilakukan upaya pengendalian yang memadai; 2) Bank Indonesia memberikan perlindungan kepada nasabah melalui perannya sebagai regulator dan pengawas. Sebagai regulator, Bank Indonesia menerbitkan PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Infrastruktur, dan PADG BI-FAST yang mengikat penyelenggaraan BI-FAST. Bank Indonesia juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan tersebut. Sebagai pengawas, Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko dan berbasis market conduct terhadap peserta, serta pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan PADG BI-FAST secara offsite dan onsite. Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap infrastruktur BI-FAST itu sendiri.

---

To answer the public's need for an efficient and fast fund transfer services in the digital era, Bank Indonesia developed Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). BI-FAST is a payment system infrastructure that can facilitate real-time, safe, efficient, and continuously available retail payments using various payment channels and instruments. BI-FAST offers various benefits to society. However, as a new infrastructure, of course, BI-FAST certainly cannot be separated from risks that may arise in its implementation. Thus, the main issues discussed in this study are how are the risks that may arise in the implementation of BI-FAST and the control measures which are taken, as well as how Bank Indonesia provides protection for customers as BI-FAST users. The research method in this thesis is normative juridical with a descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature studies and interviews. The results of this study conclude that: 1) Risks that may arise include operational risks in the form of disruptions to the BI-FAST system on the side of Bank Indonesia and participants, fraud risks, risk of money laundering and terrorism financing through BI-FAST, and risk of participants not being able to process customer transactions. As for Bank Indonesia, there are reputational risks and legal risks. For each of these risks, adequate control measures have been taken; 2) Bank Indonesia provides protection to customers through it’s role as a regulator and supervisor. As a regulator, Bank Indonesia issues Bank Indonesia Regulation on Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation on Payment System, Bank Indonesia Regulation on Payment System Infrastructure Operator, and Board of Governors Regulation on BI-FAST which are the basis for BI-FAST operation. Bank Indonesia also imposed administrative sanctions for violations towards those regulations. As a supervisor, Bank Indonesia carries out risk-based and market conduct-based supervision towards participants, as well as monitoring the compliance of participants through offsite and onsite supervision. In addition, Bank Indonesia also monitors the BI-FAST infrastructure itself."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan praktik whistle blowing system yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Kepatuhan dari sudut pandang pegawai Bank Syariah Mandiri. Whistle Blowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistle blower, regulasi terkait pengaduan fraud, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan fraud, penyusunan ketentuan whistle blowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistle blower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan ketentuan whistle blowing system yang efektif, namun sosialisasi belum merata, terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan whistle blowing system, perlunya keterangan perlindungan whistle blower yang lebih jelas dalam ketentuan whistle blowing system, serta diperlukannya sikap dan komitmen pegawai yang lebih tegas dalam menerapkan strategi anti fraud.

---

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by Internal Audit Division and Compliance Division from Bank Syariah Mandiri employees? perpective. Whistle blowing system is one of fraud detection tools in Bank Syariah Mandiri.

Focus of this study are whistle blower?s protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization?s support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics.

This study finds that, Bank Syariah Mandiri has been implementing whistle blowing system effectively. But there?s still a few problem that appear, which includes unevenly distributed information of whistle blowing system, whistle blowing reporting constraints, the needs of whistle blower?s law clarity, and employees?s firm commitment of anti fraud strategy."

"Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran telah menyediakan dua fasilitas yaitu Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dalam Peraturan Bank Indonesia untuk sistem tersebut harus memiliki suatu contigency plan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan transfer dana. Bank XYZ dalam menjamin ketersedian sistemnya telah menyediakan sistem pembayaran cadangan di data center cadangan dan juga menerapkan proses replikasi sistem antara data center utama dan data center cadangan, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah belum maksimalnya penggunaan sistem pembayaran di data center cadangan karena belum optimalnya penggunaan infrastruktur yang ada. Penelitian difokuskan kepada permasalahan teknologi dengan tujuan melakukan perancangan infrastruktur sistem pembayaran pada Bank XYZ untuk mendukung proses bisnis dan menyediakan sistem yang handal sehingga dapat mewujudkan strategi bisnis. Tahapan dalam penelitian ini mengacu kepada TOGAF yang dihasilkan oleh Kurniawan & Suhardi. Hasil penelitian ini adalah menyatukan proses bisnis BI-RTGS dan SKN Kredit dan merubah proses kerja manual ke otomasi dengan sistem. Untuk arsitektur aplikasi dilakukan penyederhanaan dari 5 sistem yaitu STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, dan KUMF menjadi 1 sistem yaitu Middleware Payment System. Untuk teknologi sudah membuat kedua data center menjadi aktif-aktif dengan memanfaatkan Domain Name System, load balancer, database konsolidasi, server virtual, message queue dan menambahkan jalur komunikasi ke Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia provides two facilities in the payment system. There are Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) and Bank Indonesia National Clearance System (SKNBI). Bank Indonesia Regulation for such a system should have a contingency plan to maintain the continuity and reliablity of funds transfer operations. Bank XYZ in ensuring the availability of the system has been providing backup payment system in alternative data center and also replicating the proses between main and backup data center, but the problem we faced is that the payment system in backup data center had not maximal used because not optimal use of the existing infrastructure.

The research focused on technology issues with the aim of designing payment systems infrastructure at XYZ Bank to support business processes and provides a reliable system that can realize business strategies. Steps in this study refer to the TOGAF produced by Kurniawan & Suhardi.

Results of this research is to combine BI-RTGS and SKN Credit business process and change the manual work processes to automation system. For application architecture made simplification from 5 system there are STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, and KUMF into one system that is Middleware Payment System. Technology has made a both of data center into an active-active by using Domain Name System, load balancer, database consolidation, virtual server, message queue and add communication line to Bank Indonesia."

"In this era of digital age where considerable business activities are powered by digital and telecommunication technologies, deriving customer loyalty and satisfaction through delivering high quality services, driven by complex and sophisticated Information Technology (IT) systems, is one of the main services objectives of the Bank towards its customers. From customer services perspective, "availability" is a degree of how closed the Bank is to its customers so that they can "consume" the Bank"s services easily and in preference to its competitors. "Reliability" is the degree of how adequate and responsive the Bank is in meeting its customers" needs. "Confidentiality" is the trust the customers have in the Bank in that their confidential information will not fall into the wrong hands.Information Technology is one of the means that Bank uses to achieve quality service objectives. Reliance on IT requires an understanding of the importance of IT Security within the IT environments. As business advantages are derived from the use of IT to deliver quality services, critical IT security issues related to the use of IT should be understood and addressed. Safeguarding and protecting security Information systems and assets are prominent issues that all responsible IT users must address. Information is the most valuable assets of the Bank. Adequate resources must be allocated to carry out the safeguarding of Bank"s information assets through enforcing a defined IT Security Policies, Standards and Procedures.Compliance with international and national standards designed to facilitate the Interchange of data between Banks should be considered by the Bank"s management as part of the strategy for IT Security which helps to enforce and strengthen IT security within an organization."

"Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.

---

In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering.

This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach.

Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap pemberian jaminan sosial di Bank Mandiri Kantor Cabang Kebumen, Jawa Tengah. Dalam mengukur persepsi terhadap pemberian jaminan sosial digunakan teori dari Human Capital Journal edisi 15 November-15 Desember 2012. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling, yakni seluruh karyawan Bank Mandiri Kantor Cabang Kebumen, Jawa Tengah baik kontrak maupun tetap yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun sebanyak 22 responden. Dalam mengukur persepsi karyawan terhadap pemberian jaminan sosial digunakan skala penilaian kriteria dan rumus rentang skala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi karyawan terhadap pemberian jaminan sosial di Bank Mandiri Cabang Kebumen, Jawa Tengah secara umum telah mendapatkan persepsi yang baik dari karyawannya. Beberapa hal sudah dianggap baik di antaranya dimensi peningkatan kinerja, dimensi mudah dikelola/dijelaskan dan dimensi sesuai Undang-undang, sedangkan untuk dimensi keadilan/kesetaraan dan terjangkau oleh perusahaan mendapatkan persepsi cukup baik oleh karyawan.

---

This study aimed to determine employee perceptions of social security provision in Bank Mandiri Branch Kebumen, Central Java. In measuring the perception of the social security administration used the theory of Human Capital Journal 15 November to 15 December 2012. This study included in the quantitative research using questionnaires and interview instruments. Sampling in this study uses total sampling, ie, all employees of the Bank Branch Kebumen, Central Java, both contract and permanent that has been working for more than 1 year were 22 respondents. In measuring employee perceptions of the social security administration used a rating scale criteria and formula scale range. The results showed that employee perceptions of social security provision in Bank Mandiri branch Kebumen, Central Java in general are a good perception of the employees. Some things are already considered both of these dimensions of performance improvement, manageable dimensions/described and corresponding dimensions of the Act, while the dimensions of justice/equality and affordable for companies to get pretty good perception by employees."