Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemolisian masyarakat (Community policing) mulai diperkenalkan di Polsek CristoRei pada September 2008 oleh Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Model perdanaCommunity policing di Timor-Leste. Ketika itu kekuasaan pengendalian keamanan masihdalam tanggungjawab PBB hingga Desember 2012. Namun setelah munculnya PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 2009 maka memberikan ruang bagi PNTL untukmengedepankan pendekatan Community policing dalam pelaksanaan tugasnya dandidukung dengan struktur organisasi dari tingkat markas besar hingga pos polisi di desa.Community policing di Polsek Cristo Rei mulai efektif pada 2013 setelah PNTLmenerima kewenangan keamanan kembali dari Polisi PBB di akhir 2012. Didukungdengan kebijakan Mabes untuk menerapkan Community policing di Timor-Leste denganmodel Vissiblity, Involvement dan Professionalism (VIP) serta kebijakan untukmenempatkan petugas CP di sekolah dan di desa, pembentukan Keamanan Sukarela Desa,Dewan Pemolisian Komunitas dan Dewan Keamanan Munisipiu/Kabupaten sebagaiwujud desentralisasi kewenangan dan tanggungjawab masyarakat dengan polisi ataspermasalahan yang terjadi sehingga keduanya secara proaktif untuk mengidentifikasi,mencegah dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi tercipta keamanan danketertiban bagi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatankualitatif yaitu melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Penulis telahmewawancara 24 orang informan yakni beberapa kepala sekolah, beberapa siswa,perwakilan veteran, Ketua Pemuda, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Ketua Adat,Penyelesai Masalah, Camat, LSM, petugas OPS, OPE, Kapolsek, Kepala subseksiCommunity policing Polres Dili, Wakalpolres, Wadir dan Direktur Community policingtingkat Nasional.Dari temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa walaupun communitypolicing sedang berlangsung namun masyarakat belum merasa aman dan tentram karenamasih ada permasalahan-permasalah seperti kekerasan dalam rumah tangga,persengketaan tanah, dan kejahatan lainnya yang terjadi di wilayah itu. Berdasarkan hasiltemuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perlu menambah anggota yang ditugaskandi wilayah itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan memperbanyak rasioanggota sehingga dapat mengimbangi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itukarena sekarang rasionya 1:1.176 dan 1:1.351 pada aktivitas di siang hari. Pemberdayaanmasyarakat grass root level belum maksimal untuk menciptakan kondisi aman dantenteram bagi lingkungan, desa dan kecamatan. Anggaran dan sarana pendukung tugasdan fungsi Community policing di wilayah itu masih minim karena CP belum memilikimata anggaran tetap tersendiri, kurangnya sarana transportasi sepeda motor, fasilitasperumahan bagi anggota OPS serta sarana komunikasi dalam menunjang tugas dilapangan

---

ABSTRACTThe Community policing was introduced in Cristo Rei Sub Station on September2008 by United Nations Police as a first Model implementation community policing inTimor-Leste. By the time the security control was under the United Nations responsibilityuntil December 2012. But after Decree Law No. 9/2009 inter into the force which providePNTL space for promote community policing approach in its task and function whichsupported by organization structure from head quarter till police post in villages.The Implementation of community policing in Cristo Rei Sub Station effective on2013 after the handover police authority from United Nations Police to Polisia NasionalTimor Leste (PNTL) in the end of December 2012. Supported by head quarter policies toapply Community policing model Visibility, Involvement and Professionalism (VIP) aswell policy to assign School Liason Officer (SLO), Community policing Officer (CPO) toeach villages, the establishment of Suco Volunteer Security (SVS), the establishmentCommunity Policing Council (CPC) and Municipality Security Council (MSC) as part ofdecentralization of authority and responsibility of community and police on problem occurin their area so both proactively to identifies, prevent and find solution to the problemoccur which can be create security and order for those communities so quality of life canbe improve.The research method used in this Academic paper is used qualitative approachthrough interview, observation and document study. The writer have interviewed 24 keysources such: few school master, some students, representatives of : Veteran, Youth,Female, Traditional head, Problem solver, Head of sub district, NGO, Communitypolicing officer, School liaison officer, Sub station Commander, Head of communitypolicing in district level, Deputy district commander, Deputy and Director of Communitypolicing in the PNTL head quarter level.Research finding on the ground that even though the implementation of communitypolicing ongoing but community felt slightly unsafe and tranquillity yet because therewere problems still exist such domestic violence, land dispute and other crimes occur inthe that area. Based on the research on the ground can draw a conclusion that there isneed to increase police members in the area weather in quantity or quality. Throughincrease of police members can be balance the sum total of citizen in that area becausecurrently the ratio is 1:1.176 and 1:1.351 in the daytime. There was lack of grass root levelof community policing empowerment to create peace and tranquillity in its neighbour,villages and sub district level. Budget and police task and function supported equipmentwere lacking because community policing have no its own constant budget, lack oftransport like motorbike, house facilities for community police officers as wellcommunication equipment which can support police work on the ground."

"Konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia selalu terkait dengan adanya perbedaan persepsi, pemahaman, dan tanggapan. Oleh karena itu dengan menggunakan konsep konflik komunikasi dari Krauss dan Morella, penelitian ini menganalisis media baru dan media sosial berbasis forum diskusi online untuk menemukan isu perbatasan yang sering menjadi diskursus. Dengan menggunakan metode netnografi, teks-teks diskursus yang menyebabkan perbedaan persepsi, paham, dan konstruksi dianalisis yang kemudian dibandingkan dengan temuan-temuan keadaan daerah perbatasan yang aktual dengan metode etnografi. Gabungan metode netnografi dan etnografi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis serta mendiskusikan data-data potensi konflik daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat menemukan dan menguraikan konflik Indonesia-Malaysia yang sebenarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna forum diskusi online belum memahami konteks perbatasan, sedangkan masyarakat lokal memperlihatkan bahwa harmonisasi interaksi dan komunikasi. Konflik dalam forum komunitas online merupakan ekstensi konflik bilateral Indonesia-Malaysia yang sebenarnya telah selesai.Indonesia and Malaysia border conflict is always associated with the differences in perceptions, understanding and responses. Therefore, by using the concept of conflict of Krauss and Morella communication, this study analyzes the new media and social media-based online discussion forums to find the border issue which often becomes discourse. By using netnografi, texts discourse that causes differences in perception, understanding, and construction is analyzed and then compared with the findings of the actual state of border areas with ethnographic methods. Combined netnografi and ethnographic methods in collecting, processing, analyzing and discussing the data potential conflict border areas of Indonesia and Malaysia are expected to find and decipher the Indonesia-Malaysia conflict truth. This study shows that online discussion forum users do not understand the context of the border, while the local community shows that the harmonization of interaction and communication. Conflict in the online community forum is an extension Indonesia-Malaysia bilateral conflict has actually been completed."

"VTuber has become a part of virtual entertainment worldwide since the trend arose in 2020. By looking at the development of VTuber to date, this study seeks to discover the process of how Indonesian female VTubers construct their identity through various elements and the motives that they consider behind female VTubers choosing specific avatars and visual styles or characterizations to represent themselves. To answer such questions, various theories are used, such as semiotics, and avatar culture to be able to interpret the results of the elements that represent their identity. The study finds there are some influences of a certain culture and colors that represent their personality. Furthermore, their authenticity also gains engagement with the audience, which also supports their identity as a VTuber. However, there are some flaws and limitations in some circumstances whenever they consider themselves an independent VTuber or VTuber under an agency. This paper will also briefly compare three Indonesian VTubers in terms of character and personality that represents their virtual identity."

"The Usage of Hakka Chinese-Language at Singkawang West Kalimantan : A study towards Hakka Chinese-Language and Indonesian LanguageFocus of this sociolinguistic study is the usage of Hakka language at Singkawang, pointed out to the backgorund factors that resulting the language as daily language of Chinese ethnic bilingual society. At the local area, Hakka language is well known as Khek language, and the people also named themselves as Khek people. This ethnic group is already lived in Singkawang city by century, even, according to history they're already lived there since XVI century.Study towards the usage of language by Chinese bilingual, is being carried out by utilizing 'ranah' concept which first popularized by Fishman, covering the usage of language in family, education, working, goverment, neighbourhood, trade, and religious ranah. Things that need to be pointed out are: Do bilingual Chinese ethnic always use Hakka Chinese-language, more often talks in Chinese language, both use Chinese and Indonesia Ianguage in the same proportion, more often talks in Indonesia language or always use Indonesian language to communicate each other.Other factors that being considered as mind-influencing factor in choosing the language are sex, age, level of education, permanent-living time and homogeneity. Sex is divided into male and female; age is divided into less than 30 and more than 30. Level education can be broke down into Elementary, High School, and University level. Permanent-living time is seen from the time they start to live in the city, which is divided into two times : before aculturation process promoted by government in 1977 and after 1977. Homogenity covered the surrounding neighbourhood of Chinese ethnic group, do they all hang out with Chinese ethnic, Chinese friends are more than Indonesian, amount of Chinese friends are in equal with Indonesian, Chinese friends are lesser than Indonesian or all their friends are Indonesian?According to the study, the usage of Hakka Chinese-language and Indonesian language by Singkawang Chinese bilingual is generated by :1. The level of education (higher/lower)2. Permanent living time in the city3. HomogenityIf the Hakka Chinese ethnic bilingual person only enjoyed elementary-level education, living in the city before year 1977 and always get together with Chinese ethnic group, so he has a tendency to speak in Chinese rather than in Indonesia language, and vice versa. Those facts are being gathered from the questionnaire, interview and undercover observation data, which the result is being calculated qualitatively by using T. Student on level of confidence 95%."