Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi budgetair sebagai sarana untuk penerimaan negara dan fungsi regulerend sebagai alat untuk melakukan pengaturan/regulasi. Dalam perkembangan dewasa ini penerimaan pajak memegang peranan yang semakin penting/dominan dalam penerimaan negara. Walaupun demikian pemungutan pajak juga harus memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak yang oleh Adam Smith disebut sebagai four cannons, yang terdiri dari equality, certanity, convenience of payment dan efficiency. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak. Salah satu penyempurnaan itu dapat dilihat pada undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak pengasilan, khususnya pada Pasal 11 mengenai penyusutan aktiva tetap.Perubahan kebijakan penyusutan pajak yang bertujuan untuk mendekatkan pada praktik akuntansi komenrial dan akan memudahkan wajib pajak dari segu administrasi sesuai dengan asas efisiensi pemungutan pajak. Efisiensi di sini harus dilihat dari dua sisi baik Direktorat Jenderal pajak maupun wajib pajak, jadi bukan mengalihkan beban pemungutan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dari kebijakan perubahan penyusutan fiscal yang telah diterapkan sejak tahun 1995. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode analisis teoretus dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang menggunakan 56 sampel dari wajib pajak badan yang sudah tercatat di bursa efek Jakarta.Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh wajib pajak sebelum dan setelah adanya perubahan kebijakan penyusutan fiskal dan alasan-alasan yang menyertainya. Hasil analisis menujukan bahwa perubahan kebijakan penysutan fiskal tidak berdampak terhadap penerimaan negara tetapi dari segi administrasi menjadi lebih sederhana dan memudahkan khususnya bagi wajib pajak-pajak."

"Tujuan penelitian Tesis ini adalah untuk menganalisis kebijakan pungutan Negara untuk mendukung pembangunanan Minapolitan di Indonesia. Peneliti memetakan kebijakan pungutan Negara yang terkait dengan program-program minapolitan , baik yang bersifat insentif maupun disinsentif serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir beban pungutan Negara yang bersifat disinsentif. Hasil penelitian disimpulkan Pemerintah cukup mendukung untuk pengembangan Minapolitan dengan beberapa fasilitas insentif perpajakan yaitu antara lain Fasilitas PPh dan PPN.Tetapi terdapat pula kebijakan pungutan Negara yang bersifat disinsentif seperti retribusi dan pungutan Negara yang memberatkan nelayan yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

---

The aim of the research is to analyze the state retribution policy in supporting the Minapolitan development in Indonesia. The researchers make the state retribution policy related to the incentive and disincentive minapolitan programs and efforts done to minimize the disincentive state retribution.

From the research results, it is concluded that the Government sufficiently supports the Minapolitan development with several tax incentive facilities, such as Income Tax and Added Value Tax facility. However, there is also a disincentive state retribution policy, such as state retributions and fees which burden fishermen, causing high economic costs."

"Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik.

---

Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it.

This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative.

Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors."

"Tesis ini merupakan penelitian tentang Kebijakan Minapolitan di Palabuhan Ratu dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya yaitu menganalisis pola kelembagaan serta penerapan kebijakan Minapolitan. Lokasi penelitian di Palabuhan Ratu. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yakni para pihak yang terlibat dalam kebijakan Minapolitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kelembagaan dalam kebijakan Minapolitan belum efektif karena di dominasi oleh kelembagaan pemerintah dan kelembagaan ekonomi. Sedangkan kelembagaan sosial masih sangat minim perannya dalam menjalin hubungan dengan pihak pemerintah maupun swasta. Imbasnya adalah penerapan kebijakan Minapolitan hingga saat ini belum terealisasi dengan baik sehingga belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

---

This thesis is a study of policy of Minapolitan in Palabuhan Ratu with a qualitative approach. The goal is to analyze the pattern of institutional and policy implementation of Minapolitan. This research are located in Palabuhan Ratu. Determination techniques using purposive sampling, in this case, the stakeholders in policy of Minapolitan. The results showed that the pattern of institutional Minapolitan policy has not been effective because the domination of the government institutional and economic institutions. Meanwhile, social institutions are still very minimal role in the relationship with the government and private sector. This has an impact on the implementation of Minapolitan, which have no impact with the increasing of fishermen welfare."

"Dalam jangka panjang akan sangat riskan dan berbahaya apabila sistem perekonomian nasional sangat tergantung pada hutang luar negeri. Karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif dalam membangun sumber pembiayaan domestik yang dapat diandalkan dalam menunjang perekonomian nasional.Dengan sistem kepesertaan yang bersifat wajib, terbuka dan beragam (compulsory, open and multiple coverage) serta bagian dari penegakan human rights, maka secara alamiah program jaminan sosial tenaga kerja akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk meraih kepesertaan yang besar, penerimaan iuran dan akumulasi dana investasi.Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, ternyata program jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya dapat diandalkan sebagai perlindungan bagi tenaga kerja melainkan juga sebagai penunjang perekonomian nasional dan pilar penyelamat dari turbulensi ekonomi. Bahkan di negara-negara welfare states program jaminan sosialnya terintegrasi dalam kebijakan fiskal.Bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, dengan menggunakan metade time series kuadrat terkecil berdasarkan data historis selarna 24 tahun, diperkirakan program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia akan berkembang sangat datar dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, sehingga diperlukan reformasi dalam penyelenggaraaan Jamsostek sehingga badan penyelenggara program Jamsostek lebih legitimate dan otoritatif.Reforrnasi dalam penyelenggaraan Jamsostek harus mencakup empat hal, yaitu adanya kontrol tripartit, law enforcement yang melekat pada Badan Penyelenggara Peningkatan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengelolaan oleh Badan Nirlaba."

"Dilatarbelakangi oleh keadaan defisit neraca pembayaran yang semakinmembesar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk mendoronginvestasi dan ekspor yang diharapkan akan dapat memperbaiki neraca pembayaranIndonesia dan sekaligus untuk memperkuat perekonomian indonesia. Salah satukebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan fasilitas eksporkepada perusahaan eksportir tertentu (PET) yang dikeluarkan pada pertengahan tahun1996 dan diperbaharui tahun 1997, yang berupa pelayanan yang cepat dalam pengurusan dokumen ekspor, dalam memperoleh restitusi PPN, dalam memperoleh PPN 0% yang dipercepat, serta fasilitas rediskonto. Kemudahan tersebut diberikan kepada PET yang tidak mempunyai masalah perpajakan seperti adanya tunggakan atau manipulasi pajak, tidak mempunyai masalah perkreditan seperti adanya kredit macet, dan tidak mempunyai masalah kepabeanan, seperti adanya ekspor fiktif atau manipulasi dokumen ekspor. Sementara itu jenis komoditi ekspor yang masuk dalam cakupan PET didasarkan penimbangan bahwa produk tersebut mempunyai akar industri yang kuat, kandungan lokal yang tinggi serta tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi.Ditinjau dari strategi pengembangan ekspor, kebijakan ini merupakan perbaikandari kebijakan sebelumnya yang menganut broad width policy yang mendorong ekspornon-migas tanpa membedakan jenis komoditi. Dengan kebijakan ini dimungkinkan untuk mengembangkan produk-produk yang benar-benar punya keunggulan dan daya saing yang kuat di pasar internasional. Kebijakan ini juga secara selektif memberikan kernudahan kepada perusahaan yang mempunyai reputasi baik, sehingga mereka akan lebih produktif, dan sekaligus dijadikan model untuk merangsang perusahaan ekspor lainnya agar memperbaiki reputasi serta kinerjanya agar memenuhi kriteria PET. Disamping itu kebijakan ini juga sekaligus untuk mengkondisikan aparatur pernerintah agar bekerja secara cepat dan efisien, bertindak sebagai fasilitator bukan lagi sebagai penguasa seperti masa-masa sebelumnya. Bertolak dari perkiraan akan makin ketatnya persaingan dalam era pasar bebas, maka strategi kebijakan PET ini dinilai sangat tepat dalam rnempersiapkan kinerja perusahaan ekspor.Setelah dilaksanakan kurang Iebih 3 tahun, diperoleh gambaran bahwa kebijakanPET sangat bermanfaat bagi peningkatan ekspor. Namun demikian dalampelaksanaan/implementasi kebijakan PET dilapangan khususnya pelayanan oleh aparatur masih terjadi kelambanan yang disebabkan kurang intensifnya koordinasi dan integrasi antar instansi terkait, kurangnya komitmen yang kuat dari para pelaksana , rendahnya budaya kerja, serta masih adanya egosektoral.Agar kebijakan PET dapat mencapai sasaran, langkah-langkah perbaikan yangdipandang perlu dilakukan antara lain :- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memantau dan mengendalikanpelakanaan kebijakan PET, bila perlu dengan menetapkan mekanisme khususmelalui penetapan kelembagaan tersendiri, mendorong sistem kerja kolaboratif sertamenetapkan visi tentang peningkatan ekspor nasional.- Meningkatkan dukungan sarana/prasarana dipelabuhan ekspor untuk mempercepatarus barang untuk mengimbangi percepatan penyelesaian dokumen ekspor.- Pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat dengan mudah diakses olehsegenap pihak terkait.- Perlu dibuat standar pelayanan dengan membuat Standar Operasional Prosedur yangbaku sehingga pelayanan dapat dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol olehmasyarakat.- Perlu dilakukan pertemuan rutin antara pimpinan dan pelaksana untuk menciptakanbudaya organisasi yang kondusif dan terjadinya learning organization yang baik."