Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."

"Pada tahun 2018, terjadi pelemahan neraca perdagangan yang juga menyebabkan defisit transaksi berjalan yang mereflesikan kondisi perekonomian negara dari sisi eksternal. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperkuat stabilitas rupiah. Salah satu diantaranya ialah dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan menekan laju impor. Kebijakan peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas impor adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan impor dalam PMK No. 110/PMK.010/2018. Salah satu objek industri yang terpengaruh dari adanya kenaikan tarif PPh pasal 22 atas impor ialah industri ban. Penelitian ini mengangkat permasalahan peraturan yang mengatur ketentuan impor ban, dimana sebelum adanya PMK No. 110/PMK.010/2018, terdapat pula Permendag No. 6 Tahun 2018 yang disinyalir justru memiliki dampak berkebalikan untuk menekan impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor dan implikasi kebijakan bagi pemerintah serta industri. Konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan fiskal, kebijakan pajak, kebijakan tarif pajak, pajak penghasilan, withholding tax system, kredit pajak, perdagangan internasional dan impor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan adanya perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor lebih mempertimbangkan fungsi reguleren dan diatur berdasarkan kriteria jenis barang konsumsi. Selain itu implikasi yang dirasakan bagi pemerintah ialah adanya peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 dan dikembalikannya rekomendasi dalam Permendag No. 117 tahun 2018 yang diubah kembali dalam Permendag No. 05 Tahun 2019. Kemudian implikasi bagi importir yang diharapkan dapat mengganggu cashflow perusahaan dan menambah beban psikologis Wajib Pajak belum begitu berpengaruh dikarenakan kebijakan masih bersifat jangka pendek.

---

In 2018, there was a weakening of balance of trade which also caused the current account deficit to reflect the states external financial condition. To overcome this problem, the government issued several policies to strengthen the Rupiah, Indonesian currency. One that was agreed with was an increase in export growth and decrease the import. A policy of the increase of the Income Tax Rate is one of those policies that issued to decrease the import as contained in Ministry of Finance (MoF) Decree No. 110/PMK.010/2018. One of the industrial objects that opposed the increase in Income Tax Rate Article 22 on the import is tire industries. This study discusses the regulations about provision on import of tires, which before the MoF Decree No. 110/PMK.010/2018, there was Ministry of Trade Regulation No. 6 of 2018 which allegedly can be used to change the opposite for import purposes.

The purpose of this research is to study the policy changes in the increase in Income Tax Rates Article 22 of imports and policy implications for government and industries. The concepts used are the concept of fiscal policy, tax policy, tax rate policy, income tax, withholding tax system, tax credit, international trade and imports. The research used is qualitative with descriptive research types.

This research showed that the purpose of the change in the policy of the increase of Import Tax Rate Article 22  of imports is to consider the regulerend function and regulated based on the criteria of the type of consumer goods. Furthermore, the impact that perceived by government is an increase in the receipt of payment of Income Tax Article 22 and the return of recommendation in Ministry of Trade Regulation No. 117 of 2018 which as amended in Ministry of Trade Regulation No. 05 of 2019. Then, by importers, that is expected to disrupt the companys cashflow and increase the Taxpayers psychological costs have not been so influential because the policy is still short-term based."

"[ABSTRAKAdanya peraturan baru mengenai kenaiksn tarif Pajak Penghasilan Atas Impor khususnya impor telepon selulsr menimbulkan suatu fenomena pro dan kontra. Tujuan penelitian ini adalah untuk rnengetahui latar belakang dan proses palyusunan kebijakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor khususnya impor telepon seluler. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan fiskal dan kebijakan tarif Penelitian ini menggunakan pndekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan penentuan tarif PPh Pasal 22 impor menjadi 7.5 % dari nilai impor adalah untuk menimbulkan dampak arus kas yang harus disediakan lebih awal oleh importir untuk menutupi kenaikan tarif PPh 22 impor sehingga secara ekonomi importir akan menanggung opportunity loss dari arus kas. Selain itu, proses penyusunan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor telepon seluler yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor 175/PMK.0lll20l3 berlangsung dalam tiga tahap yaitu pertama tahap perumusan masalah, yang kedua tahap peramalan dan yang ketiga tahap rekomendasi.

---

ABSTRACTThe new regilations regarding to the increase af Income Tu of Imports rate, especiolly in mobile phones import gives a phenomenon of pro and contra. The purpose of this study is to determine the background and the process af policy making in increasing income tax rate of Article 22 for the import af mobile phones. Theary used in this study is the theory fiscal policy and tax rate policy. This study used a qualitative approach with explanatory research with in*depth interviews. The results showed that the determination of the policy background Article 22 Import Tax rates to 7.5/o of the value of imports is to generate cash flow impact to be provided earlier by the importer to caver the increase in income tax rstes article 22 of imports that are economically importers will beor the opportrmity loss oJ'cash flow. Moreover, the proeess in policy making income tax rate increase of Anicle 22 on the import of mobile phones contqined in PMK No. t75 / PMK.7|I / 2013 takes three stages, the first stage is formulation of the problem, the second stage is forecasting stage and the third stage is recommendation stage., The new regilations regarding to the increase af Income Tu of Imports rate, especiolly in mobile phones import gives a phenomenon of pro and contra. The purpose of this study is to determine the background and the process af policy making in increasing income tax rate of Article 22 for the import af mobile phones. Theary used in this study is the theory aff$cal poliqt and tax rate policy. This snt$ used aqualitative approach with explanatory research with in*depth interviews. The results showed that the determination of the policy background Article 22 Import Tax rates to 7.5/o of the value of imports is to generate cash flow impact to be provided earlier by the importer to caver the increase in income tax rstes article 22 of imports that areeconomically importers will beor the opportrmity loss oJ'cash flow. Moreover, the proeess in policy making income tax rate increase of Anicle 22 on the import of mobile phones contqined in PMK No. t75 / PMK.7|I / 2013 takes three stages, the first stage is formulation of the problem, the second stage is forecasting stage and the third stage is recommendation stage.]"

"Produsen emas batangan merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan emas batangan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam PMK 107/PMK.010/2015. Penelitian ini menganalisis permasalahan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini tidak sesuai dengan tahap-tahap kebijakan publik berdasarkan teori model rasional kebijakan publik Patton-Saurcki.

---

Gold bullion producers is one designated as the collector of Article 22 Income Tax on the sale of gold bullion in the country as it is stated in PMK 107 PMK 010 2015. This study analyzed the problem of policy formulation process of Income Tax Article 22 on the sale of gold bullion by gold bullion producers. This study used qualitative approach with descriptive research Article 22 Income Tax Policies on the sale of gold bullion by gold bullion producer aims to secure nation's revenue The policy formulation process does not comply with public policy stage based on Pattton Saurcki theoretical model of rational public policy."

"Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung industri properti yang melemah beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan harga ndash; harga properti melambung tinggi yang salah satu penyebabnya adalah tingginya pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan dan menyebabkan investor enggan berinvestasi di Indonesia serta masyarakat berpenghasilan rendah semakin tidak mampu membeli properti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi dan implikasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justifikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini adalah untuk kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, implikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini bagi penerimaan pajak adalah menurunnya penerimaan pajak dan implikasi bagi perusahaan real estate adalah tidak adanya penurunan harga properti setelah penurunan tarif pajak penghasilan dan penjualan properti juga sampai saat ini juga belum menunjukkan peningkatan.

---

In 2016 the government issued a policy to reduce the income tax rate on the transfer of land and buildings through Government Regulation No. 34 of 2016. This regulation was issued in order to support the property industry that weakened in recent years, causing property prices to soar which one of the causes is the high income tax to be borne by companies and causing investors reluctant to invest in Indonesia as well as low income people are increasingly unable to buy property. The purpose of this study is to find out the justification and implication of the policy of decreasing income tax rate on the transfer of land and buildings. This research is a qualitative research with descriptive design.

The results show that the justification of the reduction of income tax rates is for ease of business, increase investment, and protect low income communities. In addition, the implication of this reduction in income tax rates for tax revenues is the decline in tax revenues and the implications for real estate firms is the absence of declining property prices after the decline in income tax rates and property sales has also not shown an increase."

"Kebijakan Pemberian Insentif Pajak berupa Pengurangan Tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang dikeluarkan pada Oktober 2016 tidak mendapatkan respon yang baik dari para pelaku industri TPT dan alas kaki karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Tujuan dari kebijakan pemberian insentif pajak yakni untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendukung program Pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan tidak tercapai.

---

Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria enacted issued in October 2016 did not get a good response from the TPT and footwear industries because it did not provide significant benefits for the company.

This study aims to evaluate Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria. This research is quantitative with mixed method.

Research result indicate that the evaluation of tax incentive policy in the form of tax rate reduction Income Tax Article 21 has not been accordance with the theory of evaluation policy William N. Dunn. The objectives of the tax incentive policy to improve the competitiveness of national industries and to support goverment programs to expand job opportunities are not achieved."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan latar belakang dan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi serta kesiapan industri farmasi sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi yaitu melaksanakan amanat undang-undang, memperluas jangkauan pengawasan distributor farmasi, dan meningkatkan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini telah memenuhi tahap-tahap kebijakan publik yang sesuai. Kesiapan industri farmasi atas adanya kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi ini secara umum sudah siap dan paham akan kebijakan tersebut.

---

The issues of this under thesis are the background and the formulation process of the income tax article 22 collection policy by the pharmaceutical industry, and the readiness of pharmaceutical industry as the collector of this income tax article 22. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the background of the government formulated income tax article 22 collection policy by the pharmaceutical industry, to carry out the mandate of the law, extending the range surveillance of pharmaceutical distributors, and increase state revenues. The formulation process of the policy has met the requirements of the stages of public policy. The readiness of the pharmaceutical industry as the collector of this income tax article 22, in general has been prepared enough and the pharmaceutical industry has been aware of the policy so that it can be implemented properly."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis tentang perubahan kebijakan pajak penghasilan terhadap UMKM yang membuat UMKM dikategorikan sebagai kelompok Hard To Tax apakah telah sesuai dengan teori yang ada, dan meninjau kebijakan terhadap UMKM membuat kefesienan dalam biaya kepatuhan pajak dengan teori Tax Compliance Cost. Penelitian ini menggunakan meode postpostivist karena penelitian ini berangkat berdasarkan dari teori yang memiliki indikator-indikator, dengan metode pengumpulan data menggunakan kualitatif dengan wawancara mengenai Hard To Tax Sector diantaranya; jumlah UMKM, penghasilan UMKM, pembukuan yang dilakukan UMKM, cara transaski UMKM, apakah UMKM menyembunyikan pendapatannya. Serta mengenai Tax Compliance Cost, yaitu biaya, waktu, dan keadaan psikologi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pengusaha yang masih tergolong ke dalam UMKM menurut pajak, diantaranya terdapat Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah wawancara terhadap para narasumber telah terkumpul, hasil wawancara dilakukan an ? lisis dengan teori yang dipakai. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan terhadap UMKM yang mengategorikan UMKM masuk ke dalam Hard To Tax Sector tidak tepat, karena dari lima indikator yang terdapat pada teori, hanya 1 indikator yang memenuhi kriteria UMKM, serta terkait Tax Compliance Cost. para Wajib Pajak UMKM merasa perubahan tersebut hanya berpengaruh terhadap biaya pajak terutang yang dikeluarkan, terkait pengadministrasian lainnya para Wajib Pajak UMKM yang dijadikan bahan penelitian tidak merasakan perubahannya.

---

This thesis aims to analyze about the change of income tax policy to SME which made it categorized as Hard To Tax Sector group whether it is suitable with current theory, and to observe the policies on SME to make cost effectiveness with the Tax Compliance Cost Theory.

This research uses post positivism method because this research based on theory which has indicators, with data collection methods using qualitative with interviews about Hard To Tax among which the number of SME, SME income, bookkeeping conducted by SME, SME transactions, whether SME hide their income, as well as the Tax Compliance which mean the costs incurred to meet the obligations of taxation, the time required to meet the obligations of taxation, as well as psychology perceived by micro business in fulfilling its tax obligations.

This research is conducted by taking interviews to entrepreneurs who are still classified into SME by tax, among which there are both corporate taxpayers and individual taxpayers. After interviewing the entrepreneurs, the interview result is analyzed by the theory used.

The result of this research is that the change of policy towards SME which categorize SME into Hard To Tax Sector is not correct, because of the five indicators contained in the theory, only 1 indicator meets the criteria of SME, and related to Tax Compliance Cost, the taxpayers feel the change only affects the cost of tax payable issued, related to other administration, the taxpayers which is used as research material do not feel the change. Key words Tax policies on SME, Hard To Tax Sector, Tax Complisnce Cost. "

"Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, namun, dalam konsep yang lebih sederhana dan terstandarisasi. Kebijakan biaya jabatan mengalami perubahan terakhir di tahun 2008 dan belum dilakukan penyesuaian kembali hingga saat ini. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami kedinamisan sehingga jika dilihat secara garis besar, besaran kebijakan biaya jabatan tidak merepresentasikan kondisi terkini. Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan biaya antara business income dan employment income melatar belakangi kajian terhadap penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penentuan besaran maksimal biaya jabatan dan memperoleh gambaran tentang kesesuaian besaran batas maksimal biaya jabatan berdasarkan tinjauan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Selain itu, penelitian ini turut meninjau kesesuaian biaya jabatan berdasarkan prinsip tax fairness sebagai prinsip utama dalam menetapkan kebijakan pajak penghasilan dan kerap kali digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi model, konsep, dan pengukuran keadilan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivisme dengan metode penelitian convergent mixed method. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan survei kepada Pegawai Tetap di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penentu biaya jabatan ditentukan oleh inflasi, biaya transportasi, dan biaya yang tidak ditunjang oleh perusahaan. Kebijakan biaya jabatan perlu disesuaikan secara berkala dengan memperhatikan tingkat inflasi dan dinamika biaya yang tidak ditunjang oleh perusahaan. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan prinsip tax fairness menunjukkan bahwa kebijakan biaya jabatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip tax fairness. Rekomendasi yang diajukan dari penelitian ini adalah perlu dilakukannya evaluasi biaya jabatan secara berkala dan mempertimbangkan faktor determinan lain selain dengan biaya transportasi.

---

Occupational expenses are the costs of obtaining, collecting and maintaining income related to employment, but in a simplified and standardized concept. The occupational expenses policy was updated in 2008 and the policy has not been readjusted to the present. Indonesia's economic conditions are dynamic, therefore, if examined in general, the amount of the occupational expenses policy does not represent the current conditions. In addition, there are differences in expense treatment between business income and employment income that are the background for the analysis of this research. This research aims to identify the determination of the maximum amount of the occupational expenses and obtain an overview of the appropriateness of the maximum amount based on a review of the current of Indonesia's economic conditions. In addition, this research also examines the appropriateness of occupational expenses based on the tax fairness principle as the main principle in determining income tax policy and frequently used as a method to evaluate tax fairness models, concepts, and measurements. This research was conducted using a post-positivism approach with a convergent mixed method. Data collection was conducted through in-depth interviews and surveys to permanent employees in DKI Jakarta. The results of the research show that the determinants of occupational expenses are determined by inflation, transportation costs, and costs that are not provided by the company. The occupational expense should be adjusted periodically in consideration of the inflation and the dynamics of cost that are not covered by the company. In other cases, if examined in accordance to the tax fairness principles, the occupational expenses policy is not entirely fulfilling the tax fairness principles. The recommendation proposed from this research is that occupational expenses policy need to be evaluated periodically and should be considered determinants of occupational expenses other than transportation cost."

"Adanya keinginan untuk mencapai target penerimaan pajak, dan keinginan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak mendorong pemerintah dalam memformulasikan kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan ini melewati empat tahap proses formulasi, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah kebijakan, dan desain kebijakan. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan seperti tidak sesuai dengan kebijakan PPnBM atas hunian mewah, dan adanya potensi mendistorsi pasar. Saat kebijakan dirumuskan, sudah selayaknya perumus mempertimbangkan dampak yang tidak diinginkan dan cara mengatasinya. Kemudian saat public hiring dilakukan, semua stakeholder harus diikutsertakan.

---

The desire to achieve the target of tax revenue, and improving tax compliance control lead the government to formulate the Policy of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of Policy Formulation of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. The results showed that the process of this policy formulation through four stages : problem identification, agenda setting, policy problem formulation, and policy design. However, this policy still has some shortcomings. Those are the overlap between luxury tax and super-luxury tax, and the potential to distort the market. When this policy is being formulated, the formulator supposed to consider the unwanted impacts and the strategies to overcome them. Then during the public hiring, all the stakeholder supposed to be involved."