Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang Analisis Perluasan Objek Pajak Hiburan atas Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kriteria bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sebagai Objek Pajak Hiburan, serta menganalisis peluang dan tantangan bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk menjadi Objek Pajak Hiburan. Dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sudah layak menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, pemungutan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) belum dapat dilakukan karena kegiatan ini belum diatur pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

---

The research about Analysis Entertainment Tax Base Extensification of Fans- Meeting Activity in Province of Jakarta has a purpose to analyze the accomplishment of Fans-Meeting Activity as an Entertainment Tax Base, and analyze the opportunity and challenge for Fans-Meeting Activity to be Entertainment Tax Base.

With the Quantitative Research Approach, this research showed that Fans-Meeting Activity had been suitable to become Entertainment Tax Base in Province of Jakarta. However, entertainment tax collecting on Fans- Meeting Activity could not yet be done because this activity was not regulated in Local Regulation Province of Jakarta 13/2010 about Entertainment Tax."

"Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2010-2011, konser musik menjadi fenomena ditengah-tengah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang secara self assessment pada konser musik, membuat pemeriksaan menjadi komponen penting didalam pencapaian target pajak hiburan dan menghindari kebocoran pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan pada konser musik karena berdasarkan data, masih banyak ditemukan kesalahan oleh pemeriksa pajak.

---

Entertainment Tax is one type of Regional Taxes which has a great potencial in the Province of DKI Jakarta. In 2010-2011, music concert has become a new social phenomenon for most people in the province of DKI Jakarta. Self assessment system in the implementation of the Entertainment Tax collection for a music concert makes inspection become an important element for attainment entertainment tax target and avoiding entertainment tax abuses.This research is a descriptive research design that using qualititative approach with qualitative data collection method.The result of this research conclude The Inspection entertainment tax in music concert by Dinas Pelayanan Pajak Daerah Province of DKI Jakarta has not run effectively refer to theres some errors by the inspector."

"Perkembangan usaha hiburan karaoke di DKI Jakarta membuat pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang self assessment yang dilakukan pada hiburan karaoke, membuat pengawasan menjadi komponen yang penting dalam pencapaian target pajak hiburan dan juga untuk menghindari kebocoran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke Di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya.

---

The growth of karaoke as an entertainment business in the Province of DKI Jakarta made the entertainment tax as one of tax which has a great potential for the tax revenue in Province of Jakarta. Self assessment systems in the implementation of entertainment collection for karaoke business makes supervision function become an important component to gain entertainment tax target and to avoid entertainment tax abuses.

This research is a descriptive research design by using post positivist approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude that the supervision function of entertainment tax of karaoke business in Province of DKI Jakarta by Dinas Pelayanan Pajak Province of DKI Jakarta has not run optimal refers to some data which find any weaknesses of supervision function."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan sebagian pajak hiburan untuk produksi film nasional di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji isi kebijakan dan menggambarkan pelaksanaan kebijakan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua isu pada pelaksanaan kebijakan ini diantaranya konsep pembebasan yang digunakan pada kebijakan berbeda dengan penerapannya yaitu pengembalian. Selain itu, mekanisme pengembalian hasil pembebasan pajak hiburan antara pengusaha bioskop dengan produser film nasional secara langsung dinilai tidak tepat.

---

This research discusses about Analysis of Implementation Partial Exemption Policy of Entertainment Tax For National Film Production in Province of DKI Jakarta. The purpose of this research are to examine the content of the policy and describe how the implementation of that policy. This research uses quantitative research approach and the collection of data through literature study and in depth interview.

The result of this research indicates that there are two issues on the implementation of this policy, they are concept of exemption that used is different with the implementation, that is tax return. Beside that, the mechanism of entertainment tax return between cinema stakeholder and national film producer directly is not appropriate."

"Tugas Karya Akhir ini membahas ekstensifikasi pajak daerah, yaitu potensi Game Online dan kelayakannya untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan tanpa menggunakan uji statistik. Hasil penelitian ini menyarankan Game Online layak untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan, karena memenuhi kriteria dari definisi hiburan, yakni adanya: pertunjukkan, permainan, dan keramaian.

---

The focus of this study is about the feasibility of game online to be the object of entertainment tax, in relation with the extensification of local tax. The purpose of this research is to find out the feasibility of game online to be taxable. Tjis research is Quantitative descriptive. The researcher suggest that game online is feasible to be taxed with entertainment tax, because of it has full fill the definition criteria of entertainment, which is there are show, games or the crowdness."

"Penelitian ini membahas pengawasan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem online atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan kendala penerapan sistem online Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem online pajak telah memberikan manfaat, terutama meminimilisasi biaya administrasi pajak dan efisiensi dalam pengawasan pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem online adalah belum kooperatifnya wajib pajak dan beragamnya tipe alat transaksi di tempat usaha wajib pajak yang menyebabkan target jumlah objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang menggunakan sistem online pajak belum tercapai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan kesesuaian alat sistem online dengan alat transaksi di tempat usaha wajib pajak, melakukan lebih banyak penyuluhan kepada wajib pajak, serta menambah bank untuk bekerjasama dalam penerapan sistem online pajak.

---

This study discusses regional tax collection monitoring of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax through the online system conducted by Provincial Government of DKI Jakarta. This study is intended to analyze the benefits and constraints of the implementation of the online system of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in DKI Jakarta. The approach used is a case study approach. This study concludes that the online system has provided benefits especially tax costs minimilized and efficiency in the monitoring of tax collection. Constraints encountered in the implementation of the online system such as taxpayers uncooperative and various types of transaction tools in taxpayer's place of business that causes the target number of taxpayers use tax online system has not been achieved. Recommendations from this study is the Provincial Government of DKI Jakarta, particularly the Dinas Pelayanan Pajak, compliance efforts online system tools with transaction tool in a taxpayers place of business, doing more outreach to taxpayers, as well as add a bank to cooperate in the implementation of tax online system."

"Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor faktor yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan pengurangan pokok pajak hiburan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah wajib pajak hiburan yang diberikan pengurangan pokok pajak hiburan di tahun 2012 telah sesuai dengan tujuan kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan yaitu mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri hiburan berbasis budaya lokal Akan tetapi manfaat yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berdampak dalam segi finansial Hal hal yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan kebijakan ini yaitu wajib pajak menunjukkan proposal menunjukkan akta notaris atau KTP dan alasan yang diajukan adalah bukan untuk kepentingan komersial Kata kunci Pajak Daerah Pajak Hiburan Pengurangan Pajak.

---

The focus of this research is to evaluate the policy of entertainment tax reduction in DKI Jakarta Province and to analyze the factors which considered by tax officer for giving reduction of entertaiment tax in DKI Jakarta Province This research used qualitative and data collection technicque is literature study and field research with deepth interview

The result of this research is tax payers who was given entertainment tax reduction in 2012 have appropriated to policy rsquo s goals is to support government program in developing region cultures entertainment industry However it is not impact in financial point of DKI Jakarta governmet

The main factors that are considered by tax officer for giving this policy is shows the proposal shows a notarial deed or shows KTP and the reason proposed is not for profit searching Keywords Local Tax Entertainment Tax Tax Reduction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas sistem online dalam pemungutan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan system online dalam pemungutan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta menurut tujuh indikator pengukur yang digunakan peneliti, yaitu strategi, struktur, system, gaya kepemimpinan, staff, skill dan nilai bersama sudah efektif walaupun masih ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

---

The purpose of this study is to analyze the effectivity of online system in the collection of entertainment tax in the province of DKI Jakarta. This research is a descriptive research using quantitative approach with qualitative data collection method.

The results of this research conclude that the implementation of online system in the entertainment tax collection in the province of DKI Jakarta which refer to seven indicators (strategy, structure, system, style, staff, skill and shared value) are already effective although still found a few flaws."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Melalui Online System yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Pajak Online tahap II dan bagaimana strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Implementasi Sistem Pajak Online tahap II di Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik, namum masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi, staf, fasilitas, standard operating procedure (SOP) dan struktur birokrasi. Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan adalah berkerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta atas pembuatan dan perpanjangan izin usaha hiburan yang masih terdapat kendala pada struktur birokrasi pada kebijakan ini.

---

The Government Provincial DKI Jakarta issued governor regulation number 224 year of 2012 for payment and reporting business transactions of entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax by Online System aims to improve the effectiveness and efficiency collecting entertainment taxes in DKI Jakarta. This research focused to analyze the implementation of Online Tax System phase II and government strategies to improve collection of entertainment tax in DKI Jakarta. This qualitative research used in-depth interviews and observations as data collection technique. The Implementation of Online Tax System phase II has some obstacles in socialization, human resource, facilities, standard operating procedure (SOP) and bureaucracy structure. Government strategy in increase entertainment tax revenue is by coordinating with Department of Tourism and Culture for entertainment business license issuance and renewal."