Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Commuter line sebagai ruang yang bergerak dan berpindah dalam rel penggunanya bersifat sementara dan beragam. Dari hasil pengamatan langsung terhadap lapangan, pengguna yang beragam ini menyebabkan perilakunya juga beragam dalam menilai ruang commuter line. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik dari ruangan itu sendiri dan faktor non fisik dari pemikiran manusia terhadap faktor fisik yang ada. Perilaku manusia yang beragam ini termasuk ke dalam affordances dan affordances yang dilakukan berkali-kali dengan melalui pertimbangan serta prediksi dari penggunanya sehingga sampai kepada tahap beradaptasi. Adaptasi penting untuk dilakukan agar dapat bertahan pada gerbong KRL commuter line yang berbeda dari ruang-ruang pada umumnya, bergerak (dalam rel), tetap, terbatas, dan keberagaman penumpangnya tiap kurun waktu.

---

Commuter line as a moving space in its tracks is temporary and diversed. From the results of direct observation of the field, this diverse user behavior cause variousity in commuter line space assessment. It is influenced by the physical factors of the room itself and the non-physical factors of the human mind to the physical factors that exist. This diverse human behavior belong to the affordances and affordances that done many times with the consideration and prediction of users that come to the stage of adaptation. Adaptation is important to do in order to survive in KRL commuter line car, which are different from other spaces in general, moves (in rails), fixed, finite, and the diversity of passengers of each period."

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan pencegahan kekerasan seksual pada KRL Commuter Line berdasarkan sudut pandang pengguna di Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan Commuter Line berdasarkan metode Importance Performance Analysis yang membandingkan nilai kinerja dengan kepentingan layanan serta mengidentifikasi layanan apa yang dianggap penting sehingga perlu diperbaiki sebagai bentuk intervensi pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di KRL Commuter Line. Dalam merumuskan atribut layanan, penelitian ini menggunakan enam dimensi dari teori Inisiatif Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Gekoski et al (2015) yaitu formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, dan other initiative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui platform Google Form dengan menghasilkan sebanyak 134 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Importance Performance Analysis, secara keseluruhan tingkat kesesuaian pada 23 atribut layanan pencegahan kekerasan seksual di KRL Commuter Line di Jabodetabek adalah 80,27% yang berarti kualitas layanan sudah cukup baik. Terdapat 11 atribut layanan yang dianggap penting oleh pengguna yang pada diagram kartesius berada pada Kuadran I dan Kuadran II.

---

This study discusses the quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on user perspectives in Jabodetabek. This study aims to assess service quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on the Importance Performance Analysis method which compares performance level with importance level and identifies what services are considered important so that they need to be improved as a form of government intervention to prevent sexual violence on the KRL Commuter Line. In formulating service attributes, this study uses six dimensions of the Sexual Violence Prevention Initiative theory by Gekoski et al (2015), namely formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, and other initiative. This research use mix method as data collection method, through surveys by distributing questionnaires online, in-depth interviews, and literature studies. The questionnaire was distributed through the Google Form platform with 134 respondents. The results showed that based on the Importance Performance Analysis assessment, the overall level of conformity to 23 attributes of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line in Jabodetabek is 80.27% which means the service quality is quite satisfactory. There are 11 service attributes that are considered important by users which on the kartesius diagram located in Quadrant I and Quadrant II."

"Studi kualitatif ini menganalisis sistem toleransi yang ada pada tingkat interaksional dalam transportasi publik. Berdasarkan studi terdahulu, analisis interaksi dalam transportasi publik telah dilakukan pada level mikro atau makro. Berangkat dari pemikiran strukturasi Anthony Giddens, studi ini mengeksplorasi bagaimana agen mereproduksi toleransi di KRL Commuter Line dengan menekankan analisis hubungan agen dan struktur. Penelitian ini menemukan bahwa agen melihat aturan memberikan kursi kepada penumpang yang membutuhkan sebagai bentuk toleransi dalam transportasi publik. Adapun agensi tersebut direproduksi berdasarkan refleksivitas agen melalui perilaku pemanfaatan tata ruang, aturan, dan sumber daya secara spasial. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya keunikan dalam dualitas peran Petugas Pengawalan Kereta (Walka) yang merupakan salah satu instrumen struktural KRL sekaligus agen penting yang terlibat dalam reproduksi toleransi melalui agensi mereka. Berkaitan dengan teori strukturasi, studi juga menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat beserta bentuk tindakan agen yang menentang praktik berkaitan dengan toleransi. Selain itu, meskipun jarang dibahas dalam wacana publik, sistem tersebut nyatanya hadir sebagai konsekuensi penerapan aturan yang dilembagakan oleh PT. KCI dari tingkat agensi ke level sistem sosial.

---

This qualitative study analyzes the existing system of tolerance on the interactional level in public transportation. Over the course of interaction studies in public transportation, many of them have explained interaction analysis between micro or macro analysis. Building from Anthony Giddens structuration theory, the study explores how agents reproduce tolerance in the KRL Commuter Line based on the analysis of both agents and structure relation. Based on the findings, the author found that agents perceived the rule of yielding the seat to passengers in need as a form of tolerance in the shared space of public transportation. Respective to the circumstances passengers find themselves in, the agency was reproduced based on the agents reflexivity through spatial conduct of rules and resources. However, uniquely exist in the latter findings is Petugas Pengawalan Kereta (Walka), one of the structural instruments of the KRL had become an important agent involved in the reproduction of tolerance through their agencies. Appraising the structuration theory, this study also explains the enabling and constraining factors and how agents challenge the practice associated with tolerance. Although it is not apparent in public discourse, the system is an unintended consequence of the institutionalized rules applied by PT. KCI from the agency to the social system level."

"KRL Commuter Line Jabodetabek merupakan salah satu moda transportasi massal perkotaan yang paling diminati saat ini, Dalam perkembangannya, aspek keselamatan marak diperbincangkan oleh para pengguna jasa moda transportasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna mengenai aspek keselamatan di KRL Commuter Line tahun 2015.Penelitian dilakukan dengan metode cross sectional dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara, dan pengamatan langsung untuk memperkuat data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengguna jasa KRL Commuter Line cenderung berpersepsi baik terhadap dimensi aspek keselamatan yang terdiri dari kondisi fisik dan housekeeping, safety sign, emergency feature, dan SDM/petugas.

---

Nowadays, KRL Commuter Line Jabodetabek is one of the most popular urban mass transportation. The safety aspect is one of the major topics frequently discussed by users. This study aims to determine the users perceptions about the safety aspect in KRL Commuter Line in 2015.

The study was conducted by cross sectional method by distributing questionnaires, interviews, and direct observation to strengthen the quantitative data. The results showed that the users perception of the safety aspect dimensions which is consists of the physical condition and housekeeping, safety signs, emergency feature, and the crews/ personnel have a positive score."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengindentifikasi masalah yang dirasakan oleh Penumpang Tuli saat menggunakan layanan KRL Commuter Line dan membantu penyelenggara untuk membuat inovasi terkait permasalahan tersebut sesuai dengan pengembangan konsep co-production. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah inovasi pelayanan publik dan co-production sebagai salah satu dari model inovasi. Metode pengembangan co-production dilakukan dengan menggunakan model inkremental yang dimodifikasi yakni dengan tahapan design, implementasi, dan pengujian. Berdasarkan konsep co-production, penulis menjalankan 3 dari 4 fase diantaranya co-commisioning, co-design, dan co-delivery dalam lingkup grup. Adanya keterbatasan menjadikan penulis tidak melewati fase co-assessment. Hasil akhir dari adanya pengembangan co-production dari ketiga fase tersebut adalah tersedianya inovasi Aplikasi MUTER sebagai aplikasi yang hadir karena adanya kerja sama antara Komunitas Tuli, Penumpang Tuli, dan Mahasiswa yang dibimbing oleh seorang yang berprofesi sebagai Dosen untuk mengatasi tiga masalah utama yang sudah diidentifikasi. Penulisan ini memiliki tantangan berupa tidak adanya kerja sama yang dilakukan oleh penyelenggara saat menyusun inovasi.

---

This study aims to identify the problems felt by Deaf Passengers when using the KRL Commuter Line service and help the organizers to make innovations related to these problems in accordance with the development of the co-production concept. The theory used in this paper is public service innovation and co-production as one of the innovation models. The co-production development method is carried out using a modified incremental model, namely the design, implementation and testing stages. Based on the concept of co-production, the authors carry out 3 out of 4 phases including cocommissioning, co-design, and co-delivery within the group scope. The existence of limitations prevents the author from passing the co-assessment phase. The final result of the co-production development of the three phases is the availability of the MUTER application innovation as an application that is present because of the collaboration between the Deaf Community, Deaf Passengers, and college students who are guided by a person who is a Lecturer to overcome three main problems already identified. This study has the challenge of a lack of cooperation made by the organizers when developing innovations."

"Angkutan umum merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi maupun sosial di suatu daerah. Angkutan umum yang tersedia selama ini berjalan dengan standar pelayanan minimal angkutan umum yang dikeluarkan oleh regulator, dan oleh pihak operator standar tersebut dipenuhi. Akan tetapi lemahnya sistem evaluasi standar tersebut menjadikan kondisi ideal angkutan umum tidak terpenuhi merata. Dalam penelitian ini fungsi evaluator standar tersebut ditambahkan dari segi pengguna yang melakukan penilaian terhadap indikator kualitas pelayanan angkutan umum yang telah dipilih. Penilaian ini juga dilakukan secara online dan real time sehingga, penilaian dilakukan ketika pengguna menerima pelayanan yang disediakan oleh angkutan umum tersebut.

---

Public transportation is very important means to support economic and social activities in the area. Public transport has been running with the minimum public transport service standards released by the regulator and the operator are met. But the weakness of the standard evaluation system of public transportation makes ideal conditions not uniform.

This study the function of the standard evaluator to add users who do an assessment of the quality indicators of public transport services have been. This assessment also made online and in real time, assessment is carried out when the user receives the services provided by public transport."

"Pengesahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 bertujuan dalam mengakomodir regulasi penyelenggaraan transportasi publik yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. PT KCI menjadi salah satu operator transportasi publik yang ikut berkomitmen dalam menyelenggarakan layanan Commuter Line yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk di wilayah Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi Edwards III dengan 4 faktor yang memengaruhi implementasi, yaitu communications, resources, disposition, dan bureaucratic structure. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 12 narasumber, obeservasi, dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 10 dari 18 indikator yang terpenuhi terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas. Hambatan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada layanan Commuter Line Depok bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan komunikasi terhadap stakeholder penyandang disabilitas yang belum merata dan menyebabkan penyelenggaraan layanan Commuter Line Depok belum sepenuhnya terwujud sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, baik dari segi sarana, prasarana, dan petugas. Pelaksana kebijakan perlu untuk memperluas keterlibatan penyandang disabilitas serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana aksesibel yang belum terpenuhi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas dan menyediakan informasi yang dapat diterima bagi seluruh penyandang disabilitas.

---

The ratification of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 aims to accommodate regulations on the implementation of accessible public transportation for service users with special needs, including persons with disabilities. PT KCI is one of the public transportation operators that is committed to providing Commuter Line services that are friendly for persons with disabilities, including in the Depok area. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. The analysis was carried out using Edwards III's implementation theory with 4 factors that influence implementation, namely communications, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 12 informants, observation, and literature studies. The results of the analysis show that there are 10 out of 18 indicators that are fulfilled regarding the factors that influence the implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities. Obstacles to the factors that influence the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 on Depok Commuter Line services for persons with disabilities are related to communication to stakeholders with disabilities that have not been evenly distributed and have resulted in the implementation of Depok Commuter Line services not being fully realized according to the needs of persons with disabilities, both from terms of facilities, infrastructure, and staff. Policy implementers need to expand the involvement of persons with disabilities and complete accessible facilities and infrastructure that have not been met, including providing training to officers and providing information that is acceptable to all persons with disabilities."

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."

"Transjakarta menjadi salah satu pilihan utama dari banyak opsi moda transportasi umum di Jakarta mengakomodasi kepadatan dan dinamika dalam kesibukan Kota Jakarta. Dalam hal ini, Transjakarta menjadi titik berangkat untuk mengakomodasi secara kolektif tubuh perempuan yang terkekang dalam norma-norma yang membatasi ruang gerak perempuan yang dimanifestasikan sebagai ruang. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi ketubuhan yang dikembangkan oleh Maurice Merleau-Ponty (1908—1961), penelitian ini berupaya untuk menguak relasi antara tubuh perempuan Jakarta dengan Transjakarta dalam gerakan di ruang perkotaan dan melalui Iris Marion Young (1949—2006) sebagai penyetara, bagaimana pengalaman ketubuhan dengan ruang memungkinkan menyibak struktur-struktur dominan. Sebagai penelitian kualitatif dengan metode fenomenologis, wawancara mendalam digunakan guna menelisik pengalaman subjektif dengan pengalaman langsung yang dihidupi terkait dengan keseharian perkotaan yang diwujudkan dalam Transjakarta. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukan bagaimana interaksi tubuh dan partisipasi aktifnya dengan Transjakarta menjadi liberasi pengalaman tubuh perempuan secara kolektif meretas dan mendobrak struktur-struktur patriarkal dan pembatas-pembatas yang ada.

---

Transjakarta is one of the main choices of many public transportation mode options in Jakarta to accommodate the density and dynamics in the busy city of Jakarta. In this case, Transjakarta is a departure point to collectively accommodate women's bodies that are constrained in norms that limit women's movement space that is manifested as space. Using the phenomenological approach of the body developed by Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), this study seeks to uncover the relationship between the body of Jakarta women and Transjakarta in the movement in urban space and through Iris Marion Young (1949-2006) as an equal, how the experience of the body with space allows to reveal the dominant structures. As qualitative research with phenomenological methods, in-depth interviews are used to examine subjective experiences with direct experiences lived related to urban daily life embodied in Transjakarta. Thus, the results of this study show how the interaction of the body and its active participation with Transjakarta becomes the liberation of the experience of the female body collectively hacking and breaking down the patriarchal structures and existing barriers."

"Transportasi massal haruslah dapat menjamin kesehatan dan keselamatan penggunanya dari berbagai kemungkinan termasuk dari bahaya kebakaran. Terlebih lagi untuk jenis transportasi yang berkerja di bawah tanah seperti sistem transportasi massal kereta api bawah tanah. Terowongan jalur kereta merupakan ruangan kosong dan cukup besar yang dapat dimanfaatkan sebagai medium untuk menampung asap terutama bila kebakaran terjadi di daerah platform. Studi eksperimental dan numeric dilakukan untuk mengetahui karakteristik dinamika pergerakan asap kebakaran dalam stasiun metro bawah tanah saat memindahkan asap tersebut menuju jalur kereta. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan model eksperimen dan numeric dengan skala 1:25 tipikal stasiun bawah tanah dengan perbandingan menggunakan ventilasi mekanik.. Hasil pengukuran menunjukkan nilai visibilitas, distribusi temperatur, dan penyebaran fraksi massa jelaga yang baik. Hal ini menyediakan kemungkinan evakuasi yang baik dikarenakan mengurangi jumlah asap yang bergerak searah dengan arah evakuasi.

---

Mass transportation have to ensure the safety of its user from every risk including the danger of fire. Moreover, a kind of that runs in the underground such as, mass rapid transit underground station. The train’s tunnel is a space that realtively empty and big enough that could be used as a medium to contain the smoke fire caused by fire in platform. Experimental and numerical study was conducted to analyze the dynamic of the smoke’s movement when removing it from the platform to the train’s tunnel. This experiment was conducted by using 1 : 25 typical model of underground station.with the comparation of the mechanic ventilation. The measurement shows good result of optical density, visibility, temperature distribution, and mass fraction distribution. This provides the possibility of good evacuation because reducing the amount of smoke that moves in the same direction as the evacuatin."