Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSIMPUS merupakan aplikasi untuk manajemen pelayanan dan pelaporandi puskesmas yang sejak lama dipergunakan di Puskesmas. Aplikasi PrimaryCare BPJS Kesehatan diterapkan sejak berlakunya Jaminan Kesehatan NasionalJanuari 2014. Adanya beberapa sistem informasi yang tidak terintegrasi dipuskesmas mengakibatkan terjadinya double entry sehingga menambah bebanpetugas dalam hal pelayanan dan pelaporan maupun kualitas data dan informasiyang dihasilkan, karena masing-masing sistem berdiri sendiri sesuai kebutuhanprogram/unit masing-masing. Perancangan integrasi P-Care BPJS Kesehatan danSimpus mampu mengatasi masalah yang dihadapi puskesmas. AplikasiPenghubung yang dibangun menjadi jembatan antara kedua sistem yangmemungkinkan petugas cukup melakukan satu kali entry dalam pelayanan pasienmaupun dalam proses pencatatan dan pelaporan. Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode RAD (Rapid ApplicationDevelopment). Hasil perancangan integrasi sistem informasi ini sangat bergunabagi puskesmas di era BPJS dan Simpus saat ini, oleh sebab itu kerjasama dandukungan antara institusi dalam lembaga Kementerian Kesehatan ini sangatdiharapkan untuk maksimalnya penggunaan sistem aplikasi ini.

---

ABSTRACTSIMPUS is an application for service management and reporting that havelong been used at primary health care. Primary Care’s BPJS applied since theenactment of National Health Coverage in January 2014. The existence of severalinformation systems that are not integrated in Primary Health Care resulted in theoccurrence of double entry so that adds to the burden on officers in terms ofservice and reporting as well as the quality of the resulting data and informationbecause each system stand alone as needed program each unit. The design of theintegration of the P-Simpus and Health Care and the BPJS were able to overcomethe problems faced by the East Bogor Primary Health Care. Connectingapplications built a bridge between the two systems that allow enough officersdoing a one time entry in the service of patients as well as in the process ofrecording and reporting. Research methods used in this research is RAD (RapidApplication Development). The design of system integration of information isvery useful to East Bogor Primary Health Care in the era of bpjs and simpuscurrently, therefore, the cooperation and support between institutions within theMinistry of health is expected to maximum system use this application."

"Pemantauan terhadap kasus rujukan penting dalam upaya optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai gatekeeper. Penelitian ini membahas mengenai kasus rujukan rawat jalan peserta BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Bogor Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor umur, jenis kelamin, diagnosis, dan fasilitas dengan kasus rujukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care BPJS Kesehatan dan formulir self asessment untuk kredensialing FKTP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel umur, jenis kelamin, diagnosis, dan fasilitas berhubungan dengan kasus rujukan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa risiko yang lebih tinggi untuk dirujuk yaitu pada umur ≥50 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosis diluar 144, dan fasilitas dengan nilai kredensialing tinggi tetapi memiliki aspek sumber daya manusia yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk merujuk.

---

Monitoring of referral cases is important for optimalizing primary health care role as gatekeeper. The focus of this research is about referral cases of BPJS Kesehatan participants at Primary Health Care of Bogor City in 2014. This research aims to see the relationship between age, sex, diagnosis, and facilities with the referral cases. This research is quantitative study, with a cross sectional design that uses secondary data from primary health care application of BPJS Kesehatan and self asessment form for credentialing.

The result of this research found that the variable of age, sex, diagnosis, and facilities are associated with referral cases. This research found that the risk of refferal is higher for participants who has the age ≥50 years old, female, out of 144 diagnosis, and facilities with high kredentialing but lack human resources have high risk in referral."

"Berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2013, tarif kapitasi ditetapkan sama untuk semua kelompok umur, hanya dibedakan antar FKTP. Tarif kapitasi tersebut tidak disesuaikan dengan risiko individu. Sedangkan menurut Andersen (2005) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung tarif kapitasi berdasarkan risiko umur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasarkan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Berdasarkan hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dimana kapitasi tinggi pada kelompok umur (0-4) tahun dan (≥ 50) tahun.

---

Based on PMK No. 69 in 2013, capitation are set the same for all ages, only distinguished between primary health care. Capitation is not adapted to the individual risk. Whereas, according Andersen (2005) stated that age is one of the factors that affect health care utilization.

From these problems, this study aims to calculate the capitation by age. This study uses a quantitative research methodology with cross sectional study design.

The results of this study are capitation by age groups at the primary health care. Based on capitation results indicate that these are differences capitation between age groups, capitation higher in the age group (0-4) and (≥ 50) years old."

"ABSTRACTVisit Rate merupakan salah satu bukti bahwa jaminan kesehatan berdampak pada utilisasi pelayanan kesehatan. FKTP dijadikan sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan di era JKN yang harus didukung oleh mutu dan kualitas yang baik dari pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara visit rate rawat jalan peserta JKN dengan determinan pelayanan kesehatan yang meliputi jumlah dokter, jam operasional dan jumlah peserta di FKTP BPJS Kesehatan Kota Bogor tahun 2017. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional yang menggunakan data sekunder berupa jumlah seluruh data kunjungan rawat jalan dari aplikasi Primary Care p-care serta data Profiling dari 67 FKTP tahun 2017. Analisis data menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan beberapa FKTP memiliki angka visit rate yang dibawah rata-rata. Adapun determinan yang berhubungan dengan dengan visit rate pelayanan rawat jalan adalah jumlah dokter p-value = 0,023 dan r = 0,277 dan jam operasional p-value = 0,00 dan r = 0,618. Sedangkan variabel jumlah peserta tidak memiliki hubungan dengan visit rate di FKTP. Untuk itu perlu dilakukan ditelusuri kembali mengenai karakteristik peserta terdaftar pada FKTP tersebut supaya dapat diketahui penyebab dari rendahnya visit rate serta melakukan penguatan peraturan mengenai komitmen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTVisit Rate is one of evidence that health insurance has an impact on health service utilization. FKTP serve as health care gatekeeper in The Nasional Health Insurance JKN era which must be supported by good quality of health service. The purpose of this research is to know and analize the correlation between visit rate of JKN outpatient participant with health service determinant that consist of number of doctors, operational hours and number of participants in FKTP BPJS Health City of Bogor 2017. The research is quantitative research with Cross Sectional study design using secondary data, all of outpatient visit data obtained from P care application and Profiling data collected from 67 FKTP in 2017. Data analysis using Simple Linear Regression Test. The results show that some FKTP have lower than average of visit rate. The determinants associated with visit rate of outpatient service were number of doctors p value 0.023 and r 0.277 and operational hours p value 0.00 and r 0.618, while the variable number of participants has no correlation with visit rate in FKTP. Therefore, it needs to be traced back to the characteristics of registered participants in the FKTP in order to know the cause of the low visit rate as well as strengthening the regulation regarding the commitment in the provision of health services. ,Visit Rate, Outpatient, Primary Health Care "

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Bogor tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan berjenjang telah berjalan di FKTP tetapi belum optimal. Dalam implementasi sistem rujukan berjenjang terdapat masalah dari sisi komunikasi, dan sikap implementor.Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, membuat suatu sistem online yang dapat memberikan informasi kepada peserta, pembuatan SOP pelaksanaan rujukan berjenjang, serta melibatkan peran Dinkes untuk pelaksanaan monitoring dan sosialisasi terkait sistem rujukan berjenjang.

---

This study aimed to obtain in depth information on the implementation of a tiered referral system at the First Level Health Facility FKTP in collaboration with BPJS Kesehatan KCU Bogor in 2016. The research method used was qualitative approach with data collection through interviews, observation, and document review.

The results of this study indicated that the implementation of a tiered referral system had been running in FKTP but not yet optimal. In the implementation of a tiered referral system there were problems from the communication side, and the attitude of the implementor.

The researcher recommended improvement efforts in socialization, to create an online system that could provide information to the participants, making SOP implementation of tiered referrals, and involved the role of Health Office for the implementation of monitoring and socialization related to tiered referral system."

"Dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 disebutkan bahwa fasilitas pelayanan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dalam SKN 2012 bahwa upaya kesehatan dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di Indonesia perbedaan antara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) belum dijabarkan dengan jelas.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat pengetahuan tenaga kesehatan di Puskesmas Bogor Timur terkait Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) berdasarkan SKN 2012. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan focus group discussion dalam pengambilan data primer. Data diperoleh dari 17 informan yang merupakan penanggung jawab program kesehatan di Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor.Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan mengenai UKM dan UKP masih rendah. Para tenaga kesehatan lebih mengetahui mengenai UKM dibandingkan UKP. Tenaga kesehatan mengelompokan UKM dan UKP berdasarkan sasaran, tujuan kegiatan, peran serta masyarakat, personel pelaksana dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Para tenaga kesehatan juga tidak tahu adanya peraturan perundangan mengenai UKM dan UKP. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih mensosialisasikan peraturan perundangan yang baru pada semua tenaga kesehatan dan kepada para tenaga kesehatan diharapkan agar dapat mempelajari mengenai peraturan perundangan yang baru karena peraturan perundangan secara tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan.

---

In the Health legislation in 2009 that the facilities services consist of personal health services and community health. It also supported in the National Health System in 2012 that health efforts are divided into two main parts: the personal health services and community health services. In Indonesia, the difference between personal and community health care efforts have not been clearly defined.The purpose of this research is to know the level of knowledge of health workers at Puskesmas Bogor Timur about personal and community health care efforts based on SKN 2012. This study is a qualitative study using in-depth interview techniques and focus groups in primary data collection. Data were obtained from 17 informants who are in charge of health programs in Puskesmas Bogor Timur.The results of this study is that the level of knowledge of health professionals about personal and community health care efforts is low. The health workers more aware of the efforts of personal health compared the efforts of community health. Health workers classify the efforts of community health and personal health effort based on the goals, objectives activities, community participation, location of implementation activities. The health workers also were unaware of the laws and regulations concerning community health efforts and the efforts of personal health. Based on this research, it is recommended that the Central Government and local governments more to socialize a new legislation on the regulation of all health workers and the health workers are expected to be able to learn more about the new legislation because the legislation regulations legislation indirectly relate to the job."

"ABSTRAKSkripsi ini memetakan faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah (FR-PJPD) di Wilayah Kerja Puskesmas Bogor Utara Kota Bogor tahun 2012, dengan satuan unit yaitu Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Gambaran yang diberikan antara lain distribusi proporsi dari pengunjung yang memiliki gaya hidup tidak sehat, stres, dan hipertensi, kemudian tingkat risiko FR-PJPD pada posbindu, ketersediaan kader posbindu, dan tingkat kerawanan FR-PJPD di Posbindu. Masing-masing variabel di kelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata seluruh posbindu memiliki tingkat risiko sedang, meskipun dengan faktor risiko yang berbeda-beda. Kemudian terdapat dua posbindu yang kekurangan kader, yaitu Posbindu Mekar Sari dan Posbindu Mawar 5. Tingkat kerawanan posbindu yang dilihat berdasarkan tingkat risiko dan jumlah kader, menunjukkan Posbindu Mekar Sari merupakan posbindu paling rawan. Dengan hasil penelitian, penulis menyarankan agar prioritas intervensi diberikan kepada Posbindu yang paling rawan, dan memiliki tingkat risiko lebih besar. Intervensi dapat berupa penyuluhan, pengobatan, ataupun pelatihan kader disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing posbindu. Selain itu juga perlu peningkatan sosialisasi program deteksi dini FR-PJPD kepada masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis is maping cardiovascular diseases risk factors in Region of Bogor Utara Primary Health Care (PHC), in Bogor, 2010, and the units are Integrated Maintenance Posts (IMP). The picture given are distribution of the proportion of visitors who have an unhealthy lifestyle, stress, and hypertension, also the risk level of the cardiovascular diseases risk factors in each IMPs, availability cadres in IMP, and the level of susceptibility of the cardiovascular diseases risk factors in each IMPs. Each of these variables can be classified into three categories, they are low, medium and high. The results showed most of IMPs have a modium risk level, although every IMP have different risk factors. And there are two IMPs that lack of cadres, they are Mekar sari dan Mawar 5. Level of vulnerability in IMP that viewed based on risk level and the number of cadres, showing Mekar Sari is the most vulnerable IMP. Based on results of this study, the authors suggested that priority interventions should be given to the most vulnerable IMP, and also have a greater degree of risk. Interventions may include counseling, treatment, or training of cadres, it?s given based on what IMP needs. Socialization of cardiovascular diseases risk factors early detection programme also should be increased to public."

"Mulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia. JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Masyarakat (BPJS)Kesehatan. Dalam pelaksanaan JKN, untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dibuatlah suatu sistem informasi kesehatan berbasis komputer dan internet yang disebut P-Care. Penggunaan P-Care oleh fasilitas kesehatan sendiri masih belum optimal. Hal ini bisa dipengaruhi karena berbagai faktor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penggunaan P-Care pada fasilitas kesehatan tingkat pertama provider BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bekasi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu wawancara mendalam dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara mendalam dan panduan observasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis dari proses transkrip hingga analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Provider BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bekasi menyatakan bahwa penggunaan P-Care dinilai mudah ditinjau dari aspek teknologi dan penggunaan pcare dinilai bermanfaat untuk proses pelayanan kesehatan namun belum optimal. Hambatan penggunaan P-Care adalah dari segi jaringan dan sosialisasi serta pelatihan, namun P-Care telah memberikan manfaat bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Provider BPJS Kesehatan.

---

Since January 2014, Indonesia has been implementing the National Health Insurance (JKN) system to improve nation‟s health. JKN is held by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. In the implementation of JKN, BPJS made a computer-based health care information system, called P-Care to improve the services of Primary Health Care. Utilization of P-Care by primary health care, is still not optimal. This can be affected due to the lack of benefits and ease in the use of P-Care. This study tried to evaluate use of P-Care of primary health care provider BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bekasi. This study was a qualitative research. The method for collecting primary data was indepth interview and observation. Qualitative data analysis was carried out systematically from the transcript to analyze the data. This study found that primary health care provider BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bekasi stated that they can use P-Care easily and they can get more benefits, although the benefits are still not optimal. Barriers of using P-Care came from the connection, socialization, and training, but in the other side P-Care has alot of benefits for primary health care provider BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bekasi."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Dilihat dari jumlah kematian ibu selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2012-2014 terus meningkat, diperlukan penelitian mengenai factor penentu pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Penelitian ini mengambil lokasi di 22 puskesmas di Kabupaten Bogor yang merupakan puskesmas PONED. Variabel yang diteliti antara lain : pengetahuan mengenai puskesmas PONED, keyakinan, waktu tempuh, sarana transportasi dan perilaku petugas kesehatan. Rancangan penelitian ini dengan pendekatan cross sectional. Data yang dipergunakan data sekunder hasil pendataan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat bulan Juni -Juli 2014.Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan, keyakinan responden, waktu tempuh dan sarana transportasi tidak berhubungan bermakna dengan pemanfaatan puskesmas PONED, sedangkan perilaku petugas merupakan factor yang paling bermakna terhadap pemanfaatan puskesmas PONED di Kabupaten Bogor. Dari kelima variabel yang diteliti ternyata setelah diuji multivariate variabel yang paling menentukan terhadap tingginya pemanfaatan puskesmas PONED adalah perilaku petugas kesehatan di puskesmas. Factor lainnya yang mendukung pemanfaatan pelayanan adalah SDM, sarana prasarana dan juga pemantauan oleh dinas dan organisasi profesi. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat menggali informasi tentang pemanfaatan puskesmas, disamping itu juga diperlukan sosialisasi, promosi serta perencanaan kebutuhan Puskesmas yang tepat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan ibu di puskesmas PONED.

---

Public Health Center is an organizer of health care facilities and public health efforts first level individual health efforts that prioritize promotive and preventive efforts to achieve a degree of public health. Judging from the number of maternal deaths over a period of three years from 2012-2014 continued to increase, research is needed on the use of health centers PONED determinant factor in Bogor. This study took place in 22 health centers in the district of Bogor which is PONED health centers. Variables examined include: knowledge of the health center PONED, belief, travel time, transport and behavior of health workers. The design of this study with cross sectional approach. The data used secondary data collection results PONED health centers in the district of Bogor in West Java Provincial Health Office in June -July 2014.

The results showed a variable knowledge, confidence of respondents, travel time and transportation facilities are not significantly associated with the utilization of health center PONED, while the officer's behavior is the most significant factor for the utilization of health center PONED in Bogor. Of the five variables studied turned out after multivariate test variables most decisive for the high utilization of health centers is PONED behavior of health workers in health centers. Other factors that support the use of the service is human resources, infrastructure, and also monitoring by agencies and professional organizations. Further research is still needed in order to gather information about the use of community health centers, and also it is necessary dissemination, promotion and planning needs proper health centers, which in turn can improve the utilization of maternal health services in health centers PONED."

"Semenjak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN , Puskesmas mendapatpembayaran dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan berupadana kapitasi. Di Kota Lubuklinggau terdapat masalah mengenai sisa lebihperhitungan anggaran SiLPA di puskesmas yang rata-rata pertahunnya sebesar23 . Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana kapitasi Puskesmasdi Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016. Penelitian kualitatif ini dilakukan diPuskesmas Simpang Periuk, Taba, Citra Medika dan Swasti Saba berdasarkanrealisasi SiLPA terendah dan tertinggi, data dikumpulkan secara retrospektif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanantelah sesuai target 69,5 sedangkan untuk kegiatan operasional penyerapanmasih kecil 12,4 . Puskesmas belum melaksanakan perencanaan sistematisdengan tahapan Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam pemanfaatandana kapitasi. Aturan pemanfaatan yang dianggap rumit menyebabkan puskesmastidak menyerap dana kapitasi tersebut. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agarpenyerapan dana kapitasi dapat ditingkatkan.Since the implementation of National Health Insurance JKN , Health Centerreceived payment from Social Security Administering Body for Health BPJS using capitation. In Lubuklinggau City there has been problem of utilizingcapitation funds and financing surplus SiLPA which average 23 per year. Thisresearch aims to analyze the utilization of capitation funds in Lubuklinggau City2014 2016. This qualitative study was implemented in Simpang Periuk HealthCenter, Taba, Citra Medika and Swasti Saba which are the lowest and highestSiLPA absorption, data were collected retrospectively. The study revelaed that thecapitation funds have been achieved the target 69,5 while spending foroperational was still under utilized 12,4 . The planning for using capitationfunds was not systematically implemented using appropriate steps Planning,Organazing, Actuating, Controlling. Health centers thought the rule to use the fundswas not easy to follow so they could not absorp the capitation funds. Monitoringassitance are needed to improve the absorption of capitation funds."