Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisa sebuah kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di ajukan Bank of New York Carnegie terhadap PT. Bakrieland Development Tbk (?Kasus Bakrieland). Kasus tersebut mengangkat beberapa isu penting yang memperlihatkan kelemahan aplikasi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah kompetensi absolut Pengadilan Niaga terpengaruh oleh pilihan hukum asing dan pilihan forum penyelesaian sengketa pengadilan asing oleh para pihak. Majelis Hakim dalam Kasus Bakrieland menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan PKPU tersebut karena para pihak menunjuk hukum Inggris dan pengadilan Inggris untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Namun hukum pailit dan PKPU harusnya mempunyai karakter publik dan aplikasi teritorial yang tidak terpengaruhi oleh pilihan hukum dan forum para pihak. Selain isu ini, Pengadilan Niaga juga mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan konsep trustee (wali amanat) yang menurut Majelis Hakim adalah konsep common law yang sebaiknya diselesaikan di pengadilan common law (seperti Inggris). Namun, dalam pendapat penulis, konsep trustee tersebut harusnya tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Niaga karena konsep tersebut dapat di analisa dalam konteks hukum Indonesia.

---

This thesis will analyze a suspension of payment to pay obligation (?suspension of payment) case that is brought by the Bank of New York Carnegie against PT. Bakrieland Development Tbk (?Bakrieland Case). This case highlights several important issues that show the deficiencies in the application of Law no.37 Year 2004 on bankruptcy and suspension of payment. The main issue of that case is whether the Commercial Court has competence to adjudge a suspension of payment case when the parties have appointed a foreign law and foreign forum to resolve their disputes. The Commercial Court in the Bakrieland Case decided that the Commercial Court did not have jurisdiction over the case because of the Parties appointment of English law and English Courts to resolve their disputes. This decision is contrary to theory that bankruptcy law has a public nature and territorial application that is not affected by the parties choice of law and forum. In addition to this issue, the Commercial Court also considered that the Parties trustee agreement, which originates from common law jurisdictions, is best resolved in a common law court (England). In the authors opinion however, the trustee concept however should not affect the Commecial Courts jurisdiction, as trustee can be analyzed in the context of Indonesian Law."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang diambil perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang. Celah hukum yang ada pada perundang-undangan terkait, memberi ruang dibuatnya skenario dalam melaksanakan PKPU untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Penerbitan surat sanggup menjadi alat untuk tercapainya tujuan dilaksanakan PKPU. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris dapat mencederai kepentingan kreditor utang usaha/vendor dan pentingnya peran notaris terkait proses verifikasi piutang terhadap surat sanggup yang dipegang oleh kreditor konkuren konversi merujuk perkara PKPU dalam putusan homologasi nomor 127/PDT.SUSPKPU/ 2017/PN.Niaga.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Simpulan penelitian ini adalah penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris digunakan sebagai alat membentuk suara mayoritas dalam rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor yang berelevansi mencederai kepentingan kreditor dan notaris mempunyai peran penting dalam penerbitan surat sanggup untuk menghindari penggelapan hukum dalam perkara PKPU. Saran dalam penelitian ini, pengadilan niaga dalam mengabulkan permohonan PKPU dalam putusan PKPU sementara, memasukkan ketentuan bahwa surat sanggup yang diajukan sebagai piutang kreditor kepada pengurus dapat diakui apabila diterbitkan dihadapan notaris.

---

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) has been the option to create a loan restructuring. The existing legal loophole inside the bankruptcy law, create a room of such scenario to execute the PKPU in order to achieve the companys goal. The issuance of promissory notes become the tool to reach the objective of PKPU. This research discusses the relevancy of the issuance of promissory notes without notarys role which impact the interest of accounts payables creditor/vendors and the important of notarys role related to the receivable verification process of promissory notes which held by the concurrent conversions creditor pursuant to the homologation verdict number 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST. The research method applied is a normative legal research, with analytical descriptive as the typology research. This research is used secondary data and document study as the data collection tools. The conclusion of this research concludes that the issuance of promissory note without notarys role used as the tool to create a majority vote in creditors meeting that will approve the composition plan proposed by debtor which impact the interest of the creditor and notary have a significant role to avoid legal embezzlement. The suggestion related this research is when the panel of judges granting a PKPU petition, in temporary PKPU verdict shall include a provision related to promissory notes, it may be claim as creditors receivables if the said promissory notes was issued before the notary."

"Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai kewenangan (legal standing) Pemegang Polis dalam hal pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 223 UUK-PKPU hanya memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Menteri Keuangan. Namun sejak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) UU OJK, kewenangan Menteri Keuangan beralih seluruhnya ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan PKPU. Penegasan kewenangan OJK untuk mengajukan kepailitan dan/atau PKPU tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, diketahui bahwa Termohon PKPU merupakan PT. Asuransi jiwa Kresna yang merupakan perusahaan asuransi dan Pemohonnya adalah Pemegang Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna. Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena hal tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai kewenangan (legal standing) Pemegang Polis dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi sekaligus menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan PKPU PT. Asuransi Jiwa kresna melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst.

---

This thesis is motivated by the existence of problems regarding the authority (legal standing) of the Policyholder in terms of submitting a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Article 223 UUK-PKPU only grants permission to apply for a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) to the Minister of Finance. However, since the enactment of the Law on the Financial Services Authority (OJK), in accordance with the mandate of Article 55 paragraph (1) of the OJK Law, the authority of the Minister of Finance has shifted entirely to the Financial Services Authority, including matters relating to bankruptcy and PKPU. Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law juncto also regulates the affirmation of OJK's authority to file for bankruptcy or PKPU. Article 52 paragraph (1) of POJK Number 28 of 2015. In the Decision of the Commercial Court Number 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst, it is known that the Respondent for PKPU is PT. Kresna life insurance is an insurance company, and the applicant is the owner of the insurance policy of PT. Krishna Life Insurance. However, the Panel of Judges stated in their judgment that the Petitioner's application for the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) was granted. Therefore, this thesis will discuss the authority (legal standing) of the Policyholder in submitting a PKPU application to an insurance company as well as analyzing the basis for the consideration of the Panel of Judges in the PKPU decision of PT. Krishna Life Insurance through the analysis of the Commercial Court Decision Number 389.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan keuangan (financial distress) yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai dampak penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yaitu salah satunya adalah membatasi mobilisasi dan interaksi masyarakat yang menghambat alur produksi, distribusi hingga konsumsi. Akibatnya membawa dampak pada perekonomian sehingga terjadi kesulitan keuangan (financial distress) yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesulitan keuangan (financial distress) merupakan suatu kondisi keuangan yang dapat dirasakan oleh seseorang maupun perusahaan dalam berjuang untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar utang pada kreditornya. Jika kesulitan keuangan (financial distress) terjadi berkelanjutan dapat berujung kepada kepailitan. Salah satu alternatif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengatasi kesulitan keuangan (financial distress) yang diderita oleh debitor adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran baik sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Metode penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengangkat studi kasus Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga Sby sebagai penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) pada masa Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijadikan salah satu cara jalan keluar untuk mengatasi kesulitan keuangan (financial distress) yang dirasakan oleh seseorang maupun khususnya oleh Perseroan Terbatas pada masa Covid-19.

---

This thesis mainly discusses financial distress that can be felt by all levels of society as a result of the spread of Covid-19 on the Indonesian economy. With the Covid-19 pandemic, the Indonesian Government issued several policies to overcome the spread of Covid-19, one of which was to limit the mobilization and interaction of people in Indonesia which hampered the flow of production, distribution, and consumption. As a result, it has an impact on the economy, resulting in financial distress that is felt by all levels of society. Financial distress is a financial condition that can be felt by a person or company is struggling to fulfill their obligations, including paying debts to their creditors. If financial distress occurs continuously, it can lead to bankruptcy. One of the alternatives provided by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment in overcoming financial distress suffered by debtors is the Suspension of Payment. Through the Suspension of Debt Payment Obligations, debtors can submit a reconciliation plan which contains an offer to pay either part or all of the debt to creditors. Suspension of Payment is an effort that can be taken to prevent bankruptcy. The method used in writing thus thesis is literary research with the thesis being a juridicial-normative report and raising the case study of Decision Number 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga Sby as the application Suspension of Payment ) to debtors who experience financial distress during the Covid-19 Pandemic. As a result, Suspension of Payment can be used as a way out to overcome financial distress that is felt by a person or especially by a Limited Liability Company during the Covid-19 period. "

"Tesis ini membahas mengenai permohonan PKPU atas diri PT. DRI yang diajukan oleh Bank Mandiri selaku Kreditur pemegang hak jaminan pada saat berlangsungnya proses gugatan sengketa nilai tukar dollar untuk pinjaman investasi yang diberikan oleh Bank Mandiri. Proses PKPU kemudian berakhir pada kepailitan kendati PT. DRI dapat membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Prosedural permohonan PKPU dan Kepailitan dari PT. DRI dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU namun terdapat kejanggalankejanggalan dalam proses pelaksanaannya, salah satu kejanggalan tersebut adalah pemblokiran rekening PT DRI oleh Pengurus sehingga PT DRI tidak dapat mengakses rekening untuk kepentingan pembayaran seluruh biaya operasional dan gaji pegawai. Hingga tahun 2013, PT DRI masih melakukan upaya hukum terkait putusan pailit yang dijatuhkan kepada dirinya dan penjaminnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibentuk suatu lembaga independen yang khusus mengawasi proses PKPU dan kepailitan serta mengawasi kinerja Kurator, mengingat bahwa Hakim Pengawas tidak sepenuhnya bekerja untuk mengawasi proses PKPU dan Kepailitan; Peranan PPATK perlu diperluas sampai dengan taraf dimana kasus-kasus yang terjadi sebelum PPATK didirikan dapat diperiksa; Bank Indonesia perlu membuat sebuah badan internal yang berfungsi menerima dan memeriksa laporan dari masyarakat terkait kerugian yang ditanggung oleh masyarakat karena kelalaian bank; Perlu penambahan syarat keadaan insolvensi dan jumlah minimum hutang untuk dapat mengajukan permohonan PKPU; Perlunya diatur tugas dan wewenang Pengurus dan Kurator yang detail didalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis focus in suspension of obligation for payment of debt petition upon PT DRI filed by Bank Mandiri as Preference Creditor-holder of security rights during lawsuit of dollar exchange rate granted by Mandiri Bank itself. PKPU process then ends in bankruptcy even though PT DRI carried out its obligations to Creditors. PKPU application procedures and bankruptcy of PT. DRI carried out in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU but there are irregularities in the implementation process, one of these irregularities is blocking accounts by the Administrator so that PT DRI cannot access the account for the benefit of the entire payment of operating costs and salaries. Until the year 2013, PT DRI still take legal actions related to bankruptcy decision handed down to itself and its guarantor. This research is using normative juridical methodology and analytical descriptive. The research result to a suggestion where it is needed to set up an independent body who oversees the process of suspension of obligation for payment and bankruptcy also oversee the Receivers work performance, given that the Supervisory Judge not fully work to oversee the suspension of obligation for payment of debt and Bankruptcy. PPATK role needs to be expanded to the extent to which the cases occurred before PPATK set out. Bank Indonesia needs to make an internal body that serves to receive and investigate reports of the public related losses which borne by society due to the negligence of the bank; Need the addition of a state of insolvency requirement and the minimum amount of debt to be able to apply for suspension of obligation for payment of debt."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan Murabahah serta perlindungan hukum baik terhadap bank maupun nasabah dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Fatmawati. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari nasabah yang menganggap bahwa pemberian muqosah yang diterapkan dalam pelunasan dipercepat sama saja dengan penalti pada bank umum konvensional. Peraturan mengenai pelunasan dipercepat terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002. Hubungan hukum antara Nasabah dan Bank merupakan hubungan kontraktual akibat hukum yang timbul adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dari substansi perjanjian yang dapat merugikan perlindungan hukum dapat diupayakan melalui melalui peraturan perundang undangan yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan jasa Dengan demikian adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah diharapkan dapat menempatkan kesetaraan hubungan antara bank dan nasabah.

---

ABSTRACT

This thesis contains on pre payment rsquo s application over Murabahah Financing and legal protection towards banking institution over and above their customers with case study took place in Bank Muamalat Indonesia Tbk Fatmawati branch Amount of customer complaints of Muqosah in Murabahah pre payment are the background of this thesis. They considered Muqosah as penalty which applied in conventional banks. Regulations on pre payment are listed on the Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 dated on March 28th 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah. The applied research is juridical normative with conclusion that Application of pre payment over Murabahah financing is accepted with Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah and by the signing of Murabahah financing agreement between customer and banking institution a commitment has been made whereas legal connection between both parties are contractual. The legal consequences is the agreement substance binding for the parties. In an effort to provide legal protection for the customers from detrimental agreement the legal protection can be sought through legislation governing which manage the rights and obligations of the parties who utilize of goods and services Thus the provisions governing of customer legal protection of the customer could put equality relationship between banks and customers."

"Dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby terdapat kreditor yang mengajukan PKPU kepada debitor yang telah terikat dengan homologasi. Permohonan PKPU tersebut dikarenakan kreditur merasa tidak diikutsertakan pada homologasi sebelumnya yaitu perjanjian perdamaian nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Pada penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif ini, penulis telah mengkaji mengenai penerapan hukum Putusan homologasi dengan mengacu pada Undang- undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa hakim keliru dalam menerapkan hukum pada putusan nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim dalam mengabulkan PKPU dan mengesahkan Perjanjian Perdamaian pada Perkara no. 72/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan beberapa ketentuan seperti pasal 286 UU 37 Tahun 2004, asas naturalia dalam hukum perjanjian, asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, serta asas Pacta Sunt Servanda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kreditur yang telah terikat dengan homologasi seharusnya tidak mengajukan PKPU kembali melainkan dapat melakukan upaya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu dengan mengajukan pembatalan perdamaian ke pengadilan. Oleh karena itu seharusnya terdapat aturan dengan batasan yang lebih jelas dalam hal keberlakuan hukum Perjanjian Perdamaian bagi kreditur demi menghindari kekeliruan dan ketidakpastian hukum.

---

In the Surabaya Commercail Court decision Number 72/Pdf.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, there are creditor who file a PKPU application to debtor who have been bounded by homologation. The PKPU application was because creditor felt they were not included in the previous homologation, which is the peace agreement number 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. In this research that uses the juridical-normative method, the author has examined the legal implementations of the homologation decision with reference to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Based on the research that has been done, it is proven that the judge was wrong in applying the law to decision number 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. This is due to the judge's considerations in granting the PKPU and homologated the Peace Agreement in Case number 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby is contradicts to several provisions such as article 286 of Law No. 37 of 2004, the principle of naturalia in contract law, the principle of fast, simple and low-cost justice, and the principle of Pacta Sunt Servanda which causing legal uncertainty. Creditors who have been bound by homologation should not apply for a PKPU again but can do a legal efforts that are in accordance with the provisions of the law, which is by submitting an annulment of the peace to the court. Therefore, there should be rules with clearer boundaries in terms of the legal applicability of the Peace Agreement for creditors in order to avoid mistakes and legal uncertainty."

"ABSTRAKDua puluh tahun pasca reformasi menyisakan pekerjaan rumah yang berat yakni pengelolaan pemerintahan daerah dalam hal ini penataan daerah. Penataan daerah salah satunya mencakup pengembangan DOB yang perlu dilakukan dalam rangka pendidikan politik masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat dari tujuan negara dalam konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya inisiatif dan usulan pembentukan DOB dianggap membebani keuangan negara namun pembentukan DOB provinsi merupakan jalan untuk mempersingkat rentang kendali span of control untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Sampai dengan tahun 2014 terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Dengan komposisi ini belum ideal mengingat provinsi sebagai daerah yang berperan melalukan pengawasan atas daerah kabupaten dan kota tidak memiliki jumlah yang ideal. Terdapat provinsi yang membawahi lebih dari 20 kabupaten/kota namun terdapat provinsi yang membawahi 5 daerah kabupaten/kota. Selain daerah provinsi berperan sebagai daerah yang menjalankan asas dekonsentrasi dan wakil pemerintah pusat juga terdapat pelayanan publik yang hanya terdapat pada daerah provinsi. Oleh karena itu, dalam penataan daerah sebagaimana amanat UU Pemda bahwa pemerintah harus menyusun grand strategy dan grand design penataan daerah. Salah satunya adalah dengan pengembangan atau pembentukan DOB provinsi. Namun, dengan alasan besarnya biaya ekonomi, polarisasi masyarakat dalam etnis dan pertimbangan banyak DOB tidak mampu mengoptimalkan pelayanan publik atau meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sehingga pemerintah mengambil kebijakan penundaan pembentukan DOB. Pemerintah sejak tahun 2014 mengambil kebijakan moratorium DOB akan tetapi tidak memiliki bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan sehingga bertentangan asas kepastian hukum. Dilain pihak, amanat UU No. 23 Tahun 2014, agar pemerintah membuat "desain besar penataan daerah" belum juga dikeluarkan. Padahal melalui desain itu, pemerintah bisa memberikan solusi atas banyaknya usulan pengembangan DOB yang tertunggak di DPR, DPD dan Mendagri.

---

ABSTRACTTwenty years of post reform leaves a heavy homework i.e. management of local governance in this regional arrangement. The regional setup, one of which includes the development of DOB the new autonomous region that needs to be done in the framework of political education of the community and improving the quality of public services which in turn improves the welfare of society. This is a mandate of the destination country in the Constitution. The results showed the large number of initiatives and proposals for the establishment of the financial burden of the State considered the DOB but formation of DOB province is the way to shorten the control range span of control to optimize the public service. Up to the year 2014 there are 542 autonomies composed of 34 provincial, County and City 93 415. With this composition has not been ideal considering the province as areas that play a role placing oversight of County and city don 39 t have the ideal amount. There a province that includes more than 20 counties cities but there a province that includes 5 areas of counties cities. In addition to the provinces acted as areas that run basic deconcentration and the representative of the Central Government, there is also a public service which is only found in areas of the province. Therefore, in the area as local government act mandate that the Government should devise a grand strategy and grand design Setup area. One of them is with the development or establishment of the DOB of the province. However, by reason of the magnitude of the economic costs, the polarization of society in ethnic and consideration of many DOB is not capable of optimizing public services or improving the welfare of its people so that the Government took the policy of procrastination the formation of the DOB. The Government beginning in 2014 taking policy moratorium DOB but does not have the form of legislation as a foundation so that it goes against the principle of legal certainty. On the other hand, the mandate of law No. 23 of the year 2014, to allow the Government to make the "great design" Setup has not yet issued. Whereas through the design of it, the Government can provide solutions to the large number of proposals for the development of the DOB in DPR, DPD and Minister of the Interior.Keywords Formation of the Plan, the new autonomous region, provinces, moratorium DOB, the development of the regions."

"ABSTRAKPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaandinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara)berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yangberakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian,Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank danperjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam menentukankedudukan bank sebagai kreditor berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan,Lesseesebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Leasing dan status jaminanfidusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatifmenggunakan data sekunder. Dengan kesimpulan; Kedudukanbank adalahkreditor konkuren dengan hak tagih senilai pembayaran yang belum diserahkanoleh PT DMF kepada bank; Kedudukan Lessee sebagai Pemberi Fidusiaditentukanoleh status hutangnya berdasarkan Perjanjian Leasing,dan jaminanfidusia merupakan asset PT DMF dalam bentuk jaminan atas Perjanjian Leasingyang akan menjadi harta pailit jika PT DMF sampai dinyatakan pailit. Disarankankepadapara Kreditor dan Debitor untuk berupaya melaksanakan skemapenyelesaian utang. Dan kepada pihak bank maupun pembuat regulasi, perlumengkaji ulang ketentuan mengenai pihak Penerima Fidusia terkait perjanjiankerjasama pembiayaan dengan perusahaan leasing agar terhindar dari kerugianjika perusahaan leasing dinyatakan pailit.

---

ABSTRACTPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), a company multi finance company,was declared in the status of Suspension of Payment /PKPU (temporarily) by theDecision of the Commercial Court of the District Court of Central JakartaNumber: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated April 16th 2014, whichwas ended with the homologation dated September 22nd, 2014. However, somecooperation agreements (joint finance) entered into by DMF with banks andLeasing Agreements, have raised some legal issues particularly to determine thestatus of banks as creditors in accordance with the cooperation agreement, Lesseeas the Giver of Fiduciary and the status of fiduciary.The research was conductedwith normative legal research method by using secondary data. With theconclusions; The bank is unsecured creditors whose claim is based on the value ofpayment that has not been transferred by PT DMF to the bank. The Status ofLessee will be subject to the Leasing Agreement, and the Fiduciary should bedeemed as assets of PT DMF which would be a bankruptcy estate if PT DMFbankrupt. The recommendation are: the Debtors and Creditors should obey theSettlement Agreement. The banks and related regulator institution should reviewthe clause of the Fiduciary Receiver in cooperation agreements with leasingcompany to avoid the loss when the leasing company is declared in bankruptcy."