Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.

---

This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) pada PT ALIF sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk berdasarkan akad IMBT, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 tentang 'Akuntansi Ijarah' serta peraturan BAPEPAM-LK No. PER-04/BL/2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa dan PSAK. Ketidaksesuaian tersebut berada pada pengakuan beban pemeliharaan yang dilakukan oleh penyewa (musta'jir) sedangkah seharusnya beban tersebut merupakan tanggung jawab pemberi sewa (mujjir).

---

This study explains the practice of ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) financing in PT ALIF as one of Islamic financial institution who has a product based on ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) contract, with the analysis according to Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002, PSAK 107 and BAPEPAM-LK Regulation No. PER-04/BL/2007. The result shows that mostly of the practice of the IMBT financing is appropriate to those rules and policies, although it could not be stated as the best. There is a discrepancy at maintenance expense recognition which is as lessor's responsibility. Maintenance expense is recognized by lessee (musta'jir)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mengenai ujrah yang dikenakan pada pembiayaan Ijarah Multijasa pada bank umum syariah tersebut tidak mengandung Riba dalam bentuk apapun karena ujrah yang terjadi sesuai dengan negoisasi dan tidak ada perubahan sekaligus kesesuaian dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Hal lain yang dilihat adalah mengetahui bahwa bank umum syariah tersebut telah mengikuti pencatatan sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI 2013 No. 6 agar tidak ada kesalahan dalam pengelompokkan terhadap aset tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengamatan serta wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder internal dan sekunder eksternal. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Bank XYZ Syariah telah memenuhi persyaratan dari segi rukun dan syarat sahnya dari transaksi Ijarah Multijasa dan sebagian besar akad-akad yang ada telah menjelaskan rukun dan syarat yang dimaksud oleh Fatwa DSN, meskipun ada kekurangan dalam pelaksaan transaksi Ijarah Multijasa tersebut. Kemudian dari segi pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi sama dengan PAPSI hanya terdapat beberapa perbedaan pada nama akun dan alur pencatatannya karena alur pencatatan pada Bank XYZ Syariah lebih panjang dari PAPSI No. 6 tentang sewa jasa dan PSAK 107 Ijarah dikarenakan sistem pecatatan bank tersebut.

---

This research aims to determine the application of the ujrah imposed on Ijarah financing multiservice on Islamic banks does not contain any form of of Riba because ujrah happens according to the negotiation and no changes at the same time compliance with Fatwa No. DSN. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Another thing that is seen is find out that the Islamic banks have been following the recording in accordance with PSAK No. 107 and PAPSI 2013. 6 in order there are no mistakes in classifying those assets. This study is a qualitative study using case study method with observation and interviews as one of the techniques of data collection. The data collected is primary data, secondary internal and external.

The results showed overall XYZ Bank Syariah has met the requirements in terms of harmony and validity requirements of multiservice Ijarah transaction and most of the existing contract has been explained in harmony and conditions referred to by DSN, although there are shortcomings in the implementation of the multiservice Ijarah transactions. Then in terms of recording, presentation and disclosure of accounting similar with PAPSI. There are only a few differences in the account name and flow of recording, because the recording of flow of on XYZ Bank Syariah longer than PAPSI No.. 6 of rental services and SFAS 107 Ijarah due the bank recording system."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah untuk transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada PT Bank XYZ salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola yang ideal. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank XYZ melakukan modifikasi pada pola pembiayaan murabahah, antara lain penerapan denda dan penerapan down payment yang mengandung unsur gharar dan riba. Serta melakukan akad jual-beli kepada nasabah sebelum kepemilikan rumah sepenuhnya dimiliki oleh bank.

---

This study is aimed to explain application of Murabahah Financing for Home Ownership Financing (PPR) transaction at PT. Bank XYZ, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah Agreement and to analyze its conformity with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102. The result of this study indicates that the application of murabahah financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet be viewed as ideal pattern. This is particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing pattern, including penalty and down-payment application which contains gharar and riba and enters into sale-purchase agreement with customer before the home ownership is fully owned by the Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan akad murabahah channeling dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada transaksi PPR murabahah channeling terhadap PSAK 102 revisi 2013. Objek penelitian adalah BMT Bintaro yang bekerja sama dengan Bank Syariah XYZ. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan memusatkan pada satu objek tertentu dan memperlakukannya sebagai kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan praktisi BMT Bintaro dan Bank Syariah XYZ. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPR dengan akad murabahah channeling sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah XYZ secara umum sudah sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013 kecuali pada pengakuan harga jual, penentuan keuntungan, bagian uang muka dari piutang.

---

This research aims to acknowledge the appropriateness of home ownership financing (PPR) with murabahah channeling mode under the DSN-MUI decree about murabahah. Besides, this research is also aimed at understanding the impelementation of accounting treatment in PPR with murabahah channeling mode under the Financial Accounting Standard (PSAK) Number 102 Revised 2013. The object of this research is BMT Bintaro which cooperated with Sharia Bank XYZ. This research is analysed in descriptive manner and focused on one particular object treated as a basis of case. The method of collection is conducted directly from BMT and Sharia Bank XYZ practitioner. The author collects, and interprets the data to answer the hypothesis developed by this research. The result shows that the conduct of PPR with murabahah channeling mode complies to Fatwa DSN-MUI. Accounting treatment in Sharia Bank XYZ already complies to PSAK 102 Revised 2013 except on selling price recognition, determined factor of margin, part of advance in account receivable."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prosedur operational dan perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas Bank JKL. Pada skripsi ini penulis menjelaskan tentang proses operasional permohonan pembiayaan gadai emas, proses operasional pelunasan pembiayaan gadai emas, peraturan yang ditetapkan oleh Bank JKL mengenai produk pembiayaan gadai emas JKL, dan perlakuan akuntansi akad qardh dan akad ijarah produk pembiayaan gadai emas JKL. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus pada salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank JKL. Praktek operational dan perlakuan akuntansi produk pembiayaan gadai emas JKL dianalisis berdasarkan fatwa DSN, PSAK 59, PSAK 107, PAPSI 2013, dan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa perlakuan akuntansi produk pembiayaan gadai emas JKL telah sesuai dengan PSAK 59, PSAK 107, dan PAPSI 2013, sedangkan untuk praktek operational produk pembiayaan gadai emas Bank JKL belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN.

---

This study aims to explain the operational procedures and the accounting treatment of shari'a gold pawn financing in Bank JKL. This study describes the operational process of gold pawn financing, operational processes of gold pawn repayment, Bank JKL's regulations for gold pawn financing, and accounting treatment forqardh and ijarah agreement in gold pawn financing. This study is a qualitative case study of an Islamic bank in Indonesia, Bank JKL. The operational practices and accounting treatment of gold pawn financing products in Bank JKL is analysedbased on fatwa DSN, PSAK 59, PSAK 107, PAPSI 2013, and Bank Indonesia's regulation. This study found that accounting treatment of gold pawn financing products in Bank JKL are in accordance with PSAK 59, PSAK 107, and PAPSI 2013, meanwhile the operational practices of gold pawn financing products has not fully in accordance to the fatwa DSN."

"Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) didirikan dengan tujuan mengakomodasi orang-orang yang tidak bisa memiliki modal keuangan dari bank. KJKS di Indonesia tidak di bawah pengawasan Bank Indonesia namun dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat ini jumlah KJKS dan UJKS di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UKM sudah mencapai 2404 institusi. Transaksi yang dilayani KJKS dan UJKS adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, hiwalah, ijarah, qardh dan qardhul hasan. Pada KBMT Tadbiirul Ummah transaksi ijarah menduduki posisi kedua dengan porsi 6% dari keseluruhan jumlah transaksi. Ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah dilakukan tanpa memiliki aset ijarah, namun LKS hanya menyewakan kembali. Praktik ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah diketahui sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun KBMT Tadbiirul Ummah tidak mengadopsi PSAK 107 dalam pencatatan transaksi ijarah. Walau demikian kendala dalam pelaksanaan transaksi yang menjadikan transaksi ijarah menjadi tidak halal dikarenakan ketidaktahuan pemilik harus menjadi perhatian utama bagi entitas yang ingin menjalani transaksi serupa.

---

Islamic Financial Services Cooperatives and Islamic Financial Services Business Unit was founded with purpose of accommodating those who can not have the financial capital from bank. KJKS and UJKS in Indonesia are not under the supervision of Indonesian Central Bank, but under Ministry of cooperatives and SMEs. At this time the number of KJKS and UJKS in Indonesia according to data from the Ministry of Cooperatives and SME has reach 2404 institutions. KJKS and UJKS serve financial services such as murabaha, mudaraba, musharaka, hiwala, ijara, qard, and qardhul hasan. In KBMT Tadbiirul Ummah ijara transaction came second with share 6% of the total number of transactions. Ijara transactions in KBMT Tadbiirul Ummah done without having ijara asset but only sublet. Ijara practice in KBMT Tadbiirul Ummah is conformity wih DSN MUI fatwa, but they did not adopt FAS 107 in the recording. However constraints in the implementation of the transaction that makes ijara transaction not permissible, due ignorance the owner must be major concern for entities who want to undergo a similar transaction."

"Laporan Magang ini membahas kesesuaian syariah dan akuntansi produk pembiayaan berbasis akad ijarah menurut PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI di Bank Syariah X. Penulis membandingkan kebijakan pelaksanaan akad ijarah dalam produk-produk pembiayaan berbasis ijarah di Bank tersebut dengan Fatwa DSN MUI terkait dan Shari'a Standard No. 9 AAOIFI. Lalu penulis membandingkan kebijakan akuntansi produk-produk tersebut dengan PSAK 107: Akuntansi Ijarah dan Financial Accounting Standard No. 8 AAOIFI. Hasil penelitian ini adalah masih ditemukan ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan dan masih ada keanehan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut.

---

This Internship report discusses the shari'a and accounting compliance of ijarah­-based financing products to DSN MUI's Fatwas and PSAK 107 in X Shari'a Bank. Author compares the implementation policy of ijarah products to related DSN MUI's Fatwas and AAOIFI's Shari'a Standard No. 9. Author also compares the products' accounting policy to PSAK 107: Akuntansi Ijarah and AAOIFI's Financial Accounting Standard No. 8. The result of the analysis indicates that there are deficiencies both in the implementation and accounting policies compared to those standards."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah dalam transaksi Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermoto rpada PT Bank SYR Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlakudi Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sempurna. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank SYR Indonesia melakukan modifikasi pada skema pembiayaan murabahah, antara lain pembentukan kerjasama dengan perusahaan multifinance dan kepemilikan atas barang.

---

This study aimed to explain the application of murabaha financing for vehicle ownership financing transaction at PT Bank SYR Indonesia, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah contract and to analyze its compliance with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102.

The result of this study indicates that the application of murabaha financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet categorized as perfect form of murabaha contract. This particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing scheme, including establishment of cooperation with multifinance companies and ownership of contracted goods."

"Penelitian ini mengenai analisis prosedur pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa MUI dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105 kasus pada Bank Syariah XYZ (BSX). Peneliti menemukan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah XYZ sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa MUI. Namun terdapat perbedaan pada ketentuan mengenai tujuan penggunaan dana mudharabah dimana dalam ketentuan Bank Syariah XYZ penggunaan dana akad digunakan untuk kepentingan multiguna, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tujuan penggunaan akad ini diperuntukan hanya untuk usaha produktif. Selain itu ketentuan ganti rugi modal akad jika diluar kelalaian mudharib, BSX tidak akan menanggung kerugian mudharib. Perlakuan akuntansi akad mudharabah di Bank Syariah XYZ sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dimana dari poin-poin ketentuan akuntansi pemilik dana dalam PSAK 105, perlakuan pencatatan akuntansi mudharabah BSX telah memenuhi ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan dengan ketentuan, namun hal ini tidak terlalu signifikan.

---

This research is about mudharabah financing procedure analysis based on provision of Fatwa MUI and accounting treatment in PSAK 105. Researcher found that the majority of mudharabah financing procedure in Bank Syariah XYZ (BSX) has met its sharia provision based on Fatwa MUI. But there is a little difference in some provision about the purpose of the use of fund. Based on Bank Syariah XYZ this fund addressed for multipurpose use, whereas according to Fatwa MUI the financing funds utility is just for productive purpose. Moreover the provision of compensation besides of mudharib error will not borne by BSX as shahibul maal. Accounting treatment mudharabah contract in BSX has met the accounting provision according to PSAK 105. There is some different which is not significant and may not harm the financial report at all."