Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencapaian pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta dengan menggunakan teori Administrasi Perpajakan yang baik menurut Devano dan Rahayu yaitu Manajemen Modern (Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan, Pengawasan), Peraturan Perpajakan, Sumber Daya Manusia dan Penegakan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode post-positivist Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta tidak efektif karena belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dan prosedur teknis pelaksanaan pemungutan pajak parkir sehingga mengakibatkan adanya potensi pajak parkir yang hilang.

---

This Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness of parking tax income achievement in Jakarta Province by using the theory of Devano and Rahayu about Tax Administration that is Modern Management (Planning, Organizing, Actuating, Monitoring), Tax Policy, Human Resources, and Tax Law Enforcement. This research is positivist method. The result of study concluded that the receive of parking tax ini Jakarta Province is not effective because of the uncompleted implementation policy dan technical procedure of parking tax so inflict that there is the lost of parking tax potential"

"Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pertumbuhan pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tahun 2010 s.d 2013, dimana pajak parkir merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Dalam penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pusat perbelanjaan dan optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir. Metode yang digunakan ialah kualitatif berdasarkan teknikpengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan denganwawancara. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pusat perbelanjaan ialah tarif parkir dan optimalisasi yang dapat dilakukan ialah intensifikasi dan ekstensifikasi.

---

This study discussing about the factors that affecting parking tax revenue over the growth of shopping center number in Jakarta between 2010 until 2013, where the parking tax is the one important source needed for regional development. This study raises two issues, the first is about factors that affecting tax revenue over a shopping center parking lot and the next is about optimization that can be done to improve parking tax revenue. The method used is based on qualitative data collection in study of literature techniques and field studies which performed by an interview. The results of this research is related to the factors that extremely affect parking tax revenue over a shopping center is parking rate and the optimization that can be done of that, is the intensification and extensification activity."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, karena itu kepatuhan wajib pajak penting dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu faktor kualitas pelayanan oleh fiskus, pengetahuan perpajakan wajib pajak serta kebijakan tarif yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Kebijakan Tarif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Vehicle tax is one of the main contributor to DKI Jakartas regional government budget, which make the taxpayers compliance crucial to its successful collection. The purpose of this thesis is to analyze several factors that influencing the tax payers compliance in DKI Jakarta Province, those factors are tax offices service quality, taxpayers tax knowledge and the applied tax rate policy. This research is a descriptive research with quantitative method. The data is analyzed using the Structrural Equation Modelling (SEM). The result shows that the variables Service Quality, Tax Knowledge and Tax Rate Policy have a positive and significant influence on the Taxpayers compliance."

"Misi menjadikan kota Jakarta sebagai kota jasa telah menumbuhkembangkan serta terkonsentrasinya jasa hiburan di DKI Jakarta, namun pada kenyataannya peranan dari penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta mengalami gejala penurunan selama beberapa tahun terakhir, keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendeskripsikan sumbangan Pajak Hiburan terhadap PAD, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, mengetahui kemampuan administrasi Dipenda dalam pemungutan Pajak Hiburan serta seberapa besar peranan jumlah penduduk, jumlah tempat hiburan, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah pengunjung hiburan. Sebagai alat bantu di dalam menemukan tujuan yang ingin diketahui, maka dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang relevan dikaitkan dengan teori dan alat analisis yang sudah baku digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, pertama, adanya obyek pemajakan yang memasuki lapangan pajak pusat (PPN), keringanan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta secara umum hal lain yang memerlukan penyempumaan termasuk sistem manual yang masih digunakan. Kedua, nilai rata-rata efisiensi pemungutan Pajak Hiburan adalah 9,50 termasuk efisien namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata efisiensi pemungutan PBB secara nasional yaitu 10, dari sisi efektivitas nilai rata-rata adalah 93 meskipun termasuk kategori efektif tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, dengan metode persamaan regresi berganda double log dengan data times series dengan pengamatan 21 tahun dan pada tingkat keyakinan 95% (α=0,05), didapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model (koefisien determinasi R2 adjusted) 0,996 adalah; (1) jumlah penduduk, (2) jumlah tempat hiburan, (3) pertumbuhan ekonomi, (4) inflasi, (5) investasi, (6) pendapatan perkapita (7) keringanan pajak, dan (8) jumlah pengunjung hiburan. Keempat, berdasarkan besaran elastisitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hiburan secara berurut (menurut peringkatnya) adalah ; (1) pendapatan perkapita, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) investasi, (4) jumlah tempat hiburan, (5) jumlah penduduk, (6) jumlah pengunjung hiburan, dan (7) keringanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hiburan adalah inflasi. Sedangkan sisanya 0,004 variasi perubahaan penerimaan Pajak Hiburan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"Tesis ini membahas tentang Pengaruh Belanja Sosialisasi, Jumlah Account Representative, Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa kepatuhan Wajib Pajak cenderung menurun dari tahun 2009 ke 2011, demikian juga Belanja Sosialisasi per WP, Jumlah Account Representative per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP. Faktor Belanja Sosialisasi tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Jumlah Account Representative dan Jumlah Pemeriksaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

---

This thesis discuss the effect of Socialization Cost, Account Representative and Tax Audit to Tax Compliance in Jakarta Taxed Office in 2009-2011. This study use descriptive methode and Linier Regression. The result of this study are The Tax Compliance decrease in 2009 to 2011, The Cost Socialization per Tax Payer, Account Representatives per Tax Payer dan Tax Audit per Tax Payer also decrease. The Socialization Cost has no significant effect to Tax Compliance, but Account Representative dan Tax Audit have positive significant effect to Tax Compliance."

"Kebijakan penerapan e-government Pajak Parkir di DKI Jakarta sudahberlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dalam pelaksanaannya banyakditemukan hambatan dan tantangan yang berdampak kepada target kinerja yangtelah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pun sudah sebanyak 3(tiga) kalimengalami perubahan yang diharapkan mampu menjembatani pelayananmasyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa danmengevaluasi kebijakan penerapan e-government pajak parkir dan menganalisafaktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan e-government pajak parkirdi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode post-positivisme yangmenggunakan teori sebagai acuan dalam memahami permasalahan penelitian.Hasil evaluasi dari penerapan kebijakan ini menunjukkan; (1) manfaat onlinesystem belum secara signifikan membantu petugas pajak dalam pengawasankepatuhan kepada wajib pajak. yang terlihat dari data jumlah wajib pajak yangsecara rutin melaporkan transaksi usahanya sekitar 3,37%; (2)aplikasi egovernmentbelum dapat mengintegrasikan data antara DPMPTSP dan UPPerparkiran; (3) sanksi yang telah diatur belum diterapkan secara tegas; (4) sanksimengenai pencabutan izin usaha tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yanglebih tinggi; dan (5) kewajiban pelaporan transaksi usaha secara online belumoptimal diterapkan untuk seluruh wajib pajak parkir, karena masih terdapatketidaksiapan baik dari sisi wajib pajak maupun dukungan perangkat elektronik.Sedangkan hasil penelitian atas faktor – faktor yang menentukan keberhasilanpelaksanaan e-government, yaitu:(1) adanya komitmen yang kuat dari Bapendadalam menangani masalah pendanaan yaitu dengan bekerjasama dengan BankPemerintah; (2) kolaborasi antara Bapenda dan Bank ditunjukkan dengan bersamasamamemberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (3)terjaminnya keamanan atas kerahasian data wajib pajak, diatur dalam PerjanjianKerja Sama; dan (4) Bapenda menyiapkan alternatif aplikasi melalui web https//:pajakonline.jakarta.go.id. yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimanapunberada. Selain itu disarankan bagi Bapenda untuk melakukan prioritaspengkategorisasian bagi wajib pajak yang akan dipasang perangkat online, sertaperlu adanya perbaikan mengenai sanksi administrasi pencabutan izin usahakarena tidak sesuai dengan sanksi yang diatur pada Peraturan Daerah danUndang-Undang Perpajakan

---

The policy of implementing parking tax e-government in DKI Jakarta has been going on for approximately 7 (seven) years. In its implementation there are many obstacles and challenges that have an impact on the performance targets that have been set. The governing policy has also undergone 3 (three) changes which are expected to be able to bridge better community services. This study aims to analyze and evaluate the application of parking tax e-government

policies and to analyze the factors that determine the success of parking tax e-government policies in DKI Jakarta. This study uses the post-positivism method which uses theory as a reference in understanding the research problem. The evaluation results of the implementation of this policy show; (1) the benefits of the online system have not significantly helped tax officers in monitoring compliance with taxpayers. which can be seen from the data on the

number of taxpayers who routinely report their business transactions of around 3.37%; (2) egovernment applications have not been able to integrate data between DPMPTSP and UP Perparkiran; (3) regulated sanctions have not been applied explicitly; (4) sanctions regarding the revocation of business licenses that are not in accordance with higher tax regulations; and (5) the obligation to report business transactions online has not been optimally applied to all

parking taxpayers, because there is still unpreparedness both in terms of taxpayers and electronic device support. While the results of research on the factors that determine the success of the implementation of e-government, namely: (1) there is a strong commitment from Bapenda in handling funding problems, namely by collaborating with Government Banks; (2) collaboration between Bapenda and the Bank is demonstrated by jointly providing services

oriented towards taxpayer satisfaction. (3) guaranteed security of taxpayer data confidentiality, regulated in a Cooperation Agreement; and (4) Bapenda prepares alternative applications through the web https //: Pajakonline.jakarta.go.id. which can be used by taxpayers wherever they are. In addition, it is recommended for Bapenda to prioritize categorization for taxpayers

who will be installed with online tools, and there is a need for improvements regarding administrative sanctions for business license revocation because they are not in accordance with the sanctions regulated in Regional Regulations and Taxation Laws."

"Kenyataan akibat dari keberhasilan pembangunan nasional telah meningkatkan kesadaran, pesahauan dan penghayatan bidang perpajakan yang tenjangkau segenap lapisan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyebabkan jumlah pembayar pajak baik secara kwalitas dan kwantitas terus bertambah. Meningkatnya penahaaan akan hak dan kewajiban dari wajib pajak, dipihak lain menimbulkan terjadinya sangketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat mudah dan sederhana.Oleh karena itu perlu penelitian tentang penyebab utama timbulnya sengketa pajak, apakah kesalahan aparat perpajakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undanpan pajak atanpun adanya peningkatan peas hanan wajib pajak. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui masalah-masalah wajib pajak sampai mengajukan keberatan dan mengkaji fakta-fakta yang mempengaruhi keberatan ditinjau dari aspek kebijaksanaan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan.Juga akan dilihat fungsi dan peranan lembaga keberatan dimasa yang akan datang dimana volume pengajuan keberatan main bertambah tentunya pelayanan ditingkatkan untuk penyelesaian tepat waktu. Sudah saatnya Seksi Penagihan Suku Dinas dan Unit Pelayanan PKB I BBNKB diberikan wewenang untuk memproses keberatan pajak daerah pada masa akan datang mengingat azas desentralisasi dan kemudahan pelayanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus ( case study ) yang bersifat deskriptif dan dengan teknik wawancara terhadap wajib pajak, pejabat Dipenda.Hasil analisa yang ditemukan timbulnya atau terjadinya keberatan pajak daerah lebih diakibatkan oleh sikap wajib pajak yang tertutup untuk menghindar dari kewajiban dan tidak melaksanakan peraturan daerah dengan baik. Perlunya melakukan revisi terhadap ketentuan pembayaran pajak reklame dengan menerbitkan nota perhitungan terlebih dahulu sebelum SKUM diterbitkan, dan penyamaan tarif pajak Hotel dan Restaurant dengan pajak penjualan untuk mencegah wajib pajak mencari tarif yang lebih rendah beserta hal yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan pertimbangan keberatan pajak daerah.Kemudian disampaikan saran sebagai pemecahan masalah yang diharapkan akan berguna bagi Dipenda DKI Jakarta dan Program Study Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dan masyarakat pembacanya."