Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas persepsi kepuasan auditee yang bekerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilihat dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit setelah mereka diaudit oleh tim audit yang terdiri dari peran pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Tim audit berasal dari Inspektorat III yang berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak ada perbedaan persepsi kepuasan auditee atas kinerja pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim dalam suatu tim audit dilihat dari keempat variabel tersebut.

---

ABSTRACT

This study examines auditee perception working in the Directorate General of Treasury and the Debt Management Office, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in terms of audit planning, audit implementation, audit reporting, and follow up the recommendation which were performed by auditor team which is consist of technical controller, leader and team members from Inspectorate III authorized by Inspectorate General of the Ministry of Finance. The design of this research is descriptive quantitative. The research proves that there is no difference perception on auditee satisfaction with auditor performance in a team reviewed from four variables mentioned earlier.

"

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini membahas tentang proses tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait kerugian Negara. Proses ini mengacu kepada Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK/79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan tindak lanjut 100 .

---

ABSTRACT<>br>This internship report explains the follow up process of Audit recommendation regarding public losses in Inspectorate of Ministry of Transportation. This processs referred to Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK 79 KP.801 ITJEN 2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. According to Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspectorate of Ministry of Transportation has been followed up all the recommandations 100 ."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Variabel kualitas sumber daya manusia terdiri dari kapasitas operator pengelola keuangan dan latar belakang pendidikan pimpinan Kementerian/Lembaga. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 74 Kementerian/Lembaga dari tahun 2010-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2010-2013 adalah 45.39%. Hasil penelitian membuktikan bahwa temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kapasitas operator pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan. Namun, latar belakang pendidikan pimpinan Kementerian/Lembaga tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan.

---

The purpose of this research to analyze the effect audit findings, the follow up of audit recommendation, and quality of human resources on the audit opinion with disclosure level of financial statements of the Ministries/Institutions as intervening variable. The quality of human resources variable consist of the capacity of the operator and the educational background of the leadership Ministries/Institutions. The samples of this research were 74 Ministries/Institutions.

The results showed that average of disclosure level of financial statement during 2010-2013 are 45.39%. The results prove that audit findings, follow up of audit recommendation, the human resources of capacity of the operator?s have positive effect on audit opinion through disclosure level of financial statements. However, the educational background of leadership Ministries/Institutions are proved to have no effect on audit opinion with the disclosure level of financial statements as intervening variable."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat korupsi serta pengaruh tingkat korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap jumlah temuan audit pada Kementerian/Lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 24 Kementerian/Lembaga yang terindikasi terdapat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode tahun 2010-2013. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan tingkat keparahan korupsi juga berpengaruh positif terhadap jumlah temuan audit.Tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukan bahwa hasil audit dapat digunakan sebagai deteksi awal terjadinya tindakan korupsi di Kementerian/Lembaga dan juga keparahan tingkat korupsi dapat mengindikasikan banyaknya temuan audit di instansi tersebut. Selain itu, upaya dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

---

, The purpose of this research is to analyze the influence of findings and follow-up audit results to level of corruption and the influence of level of corruption and follow-up audit result to the number of audit findings in the ministry / Agency in Indonesia. This research uses panel data with a sample of 24 Ministries / Agency in Indonesia indicates that there is corruption handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) over the period 2010-2013. Results of this research showed that the number of audit findings has a positive influence on the level of corruption and the degree of severity of corruption is also positively related to the audit findings. And follow-up audit results has negative influence on the level of corruption. Results of this research showed that audit result can be used as an early detection of the occurrence of acts of corruption in the Ministry / Agency and also the severity of corruption levels can indicate the number of audit findings in the institution. In addition, efforts to make improvements in accordance with the auditor's recommendations can significantly lower the level of corruption]"

"[ABSTRAKSkripsi ini menganalisis tentang penerapan kegiatan digital forensic dalam pelaksanaan audit investigasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Analisis penerapan ini dilakukan dengan meneliti unsur-unsur yang terkait dengan kegiatan digital forensic dimulai dari sumber daya manusia Inspektorat Jenderal, software digital forensic yang digunakan, dan prosedur pelaksanaan audit dengan digital forensic. Data didapatkan dari hasil observasi kegiatan di lapangan, wawancara dengan para auditor serta melakukan walkthrough terhadap kegiatan digital forensic. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan digital forensic dalam audit investigasi di Inspektorat Jenderal sudah dilaksanakan dengan baik namun dapat dioptimalkan dengan meningkatkan peran sumber daya serta penggunaan fitur dalam digital forensic software yang lebih baik.

---

ABSTRACTThis study analyzes the implementation of digital forensic activity on investigative audit in Inspectorate General of Ministry of Finance. This implementation analysisis gathered through review of all elements related to digital forensic activities suchas human resoure in Inspectorate General, digital forensic software used inauditing, and audit implementation procedure with digital forensic. Data weregathered through observation in fieldwork, interviewing several auditors andperforming walkthrough in digital forensic activities. Analysis report shows thatdigital forensic implementation in Inspectorate General has been properlyimplemented yet it can be optimized by improving the rule of resources and thebetter usage of digital forensic software features.;This study analyzes the implementation of digital forensic activity on investigativeaudit in Inspectorate General of Ministry of Finance. This implementation analysisis gathered through review of all elements related to digital forensic activities suchas human resoure in Inspectorate General, digital forensic software used inauditing, and audit implementation procedure with digital forensic. Data weregathered through observation in fieldwork, interviewing several auditors andperforming walkthrough in digital forensic activities. Analysis report shows thatdigital forensic implementation in Inspectorate General has been properlyimplemented yet it can be optimized by improving the rule of resources and thebetter usage of digital forensic software features., This study analyzes the implementation of digital forensic activity on investigativeaudit in Inspectorate General of Ministry of Finance. This implementation analysisis gathered through review of all elements related to digital forensic activities suchas human resoure in Inspectorate General, digital forensic software used inauditing, and audit implementation procedure with digital forensic. Data weregathered through observation in fieldwork, interviewing several auditors andperforming walkthrough in digital forensic activities. Analysis report shows thatdigital forensic implementation in Inspectorate General has been properlyimplemented yet it can be optimized by improving the rule of resources and thebetter usage of digital forensic software features.]"

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan praktik profesional dan standar audit IIA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris explaining case study. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit IIA. Kekurangan mendasar bahwa Kementerian Agama belum melakukan manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tanpa adanya keterlibatan dari satuan kerja sebagai pihak manajemen. Tidak ada komunikasi dan persetujuan dari Menteri Agama terhadap perencanaan yang dibuat.

---

This research aims to determine the suitability process of risk based internal audit planning in General Inspectorate Ministry of Religion with professional practices and IIA auditing standards. This research uses a qualitative method with explaining case study design. The result of this research concludes that the process of risk based internal audit planning in General Inspectorate is not working optimally and not fully in accordance with IIA auditing standards. The fundamental shortcomings of Ministry of Religion are there are no risk management and the risk assessment is carried out by the General Inspectorate itself without the involvement of the working unit as a management. And also, there is no communication and approval of the Minister of Religion on the plans."

"Penelitian ini membahas pengaruh gaya kepemimpinan otokratik, demokratik, laissez faire, transaksional, transformasional, karismatik, dan iklim komunikasi terhadap kinerja anggota tim di tim audit AKN II BPK RI. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kepada 101 responden (anggota tim audit AKN II BPK RI) dengan menggunakan kuesioner online dalam aplikasi google documents. Analisis data yang digunakan adalah analisis data multivariat dengan menggunakan analisis path. Dari hasil analisis diketahui bahwa gaya kepemimpinan demokratik, transaksional, transformasional, karismatik memiliki pengaruh terhadap kinerja anggota tim baik secara langsung maupun melalui iklim komunikasi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan otokratik dan laissez faire tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja anggota tim baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

This research explores the influence of leadership styles (autocratic leadership style, democratic leadership style, laissez faire leadership style, transactional leadership style, transformational leadership style, charismatic leadership style) and communication climate on the performance of team members in the auditing team of AKN II, The Audit Board of The Republic of Indonesia. This research used a quantitative approach with the positivist paradigm. The researcher conducted a survey on 101 respondent (the audit team members of AKN II BPK RI) to collect the data used in this research, using an online questionnaire in google docs application. Data analysis used in this research is multivariate data analysis using the analysis path.

The result indicates that democratic leadership style, transactional leadership style, transformational leadership style, and charismatic leadership style have an effect on the team member’s performance either directly or through the communication climate. The result also shows that autocratic leadership style and laissez faire leadership style have no effect on the performance of team members either directly or indirectly."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."