Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."

"Penelitian ini membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan pengenaan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan nilai jual objek pajak sampai dengan satu miliar rupiah. Wacana pembebasan pengenaan PBB yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, direspon oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP sampai dengan satu miliar rupiah di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini pertama, manfaat kebijakan ini adalah Pemda DKI meringankan beban masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, selain itu pelayanan publik terutama pelayanan terkait PBB dapat lebih maksimal kemudian biaya pemungutan juga semakin rendah. Kedua, biaya penerapan kebijakan tersebut yaitu masih adanya potensi penghindaran pajak yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat, kemudian adanya masyarakat yang tidak berhak dapat menikmati pembebasan PBB, selain itu potensi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat juga dapat timbul serta terjadinya kehilangan pendapatan yang harus ditanggung oleh Pemda DKI.

---

This study discusses cost and benefit to the policy of tax exemption on land and building on the house , rental flat and owned flat the taxable value of up to one billion rupiah. Idea which initiated by the Minister of Agrarian and Spatial Planning, responded by Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to describe the advantages and disadvantages tax exemption policies for property tax on the house, rental flat and owned flat with taxable value up to one billion rupiah in Jakarta using qualitative descriptive method. The results of this research first, the advantages of this policy is the government of Jakarta to ease the burden on the community, especially the poor society, besides public services, especially services related to the property tax can maximize then the cost of collection also lower. Second, the weakness of these policies is still the potential for tax avoidance is very easily done by the people, then the people who are not entitled (free rider) can enjoy exemption tax on land and building Rural Cities, in addition to the potential social jealousy among the community may also arise as well the loss of revenue that must be borne by the government of Jakarta."

"Berdasarkan PP No 41/2013, setiap penyerahan atau impor angkutan umum yang dikenakan PPnBM berhak memperoleh pembebasan, contohnya bus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta mengevaluasi implementasi pembebasan PPnBM melalui SKB atau pengembalian evaluasi implementasi dilakukan berdasarkan konsep prinsip kebijakan pajak yang baik menggunakan tiga kriteria yaitu certainty, simplicity, dan neutrality. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan skema pembebasan PPnBM melalui SKB dan PPnBM memiliki pengadministrasian yang berbeda. Peraturan pengadministrasian SKB atau pengembalian telah terpapar secara jelas. Berdasarkan peraturan tersebut, SKB lebih mudah dibandingkan dengan pengembalian. Sedangkan dilihat dari netralitasnya, SKB atau pengembalian bersifat diskriminatif.

---

According to PP No 41/2013, exemption can be given to every sharing and import over public transport that is subjected to Luxury Tax, such as bus. The implementation of exemption over public transport in the terms of bus with small capacity can be given through two schemes, which is exemption letter or restitution. This thesis will analyze the implementation and the evaluationof implementation luxurry tax exemption over bus with three criteria in Principle of Good Tax Policies which is certainty, simplicity, and neutrality. The type of this research is qualitative- descriptive by using in-dept interview and literature study as data collection techniques.

The results showed that the implementation of exemption through exemption letter or restitution have different administration. The law describing exemption letter or restitution is clearly stated. Based on that law, exemption letter is easier to administer than restitution. Lastly, based on neutrality, both exemption letter or restitution are discriminatory."

"Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada hasil penerimaan daerah. Bapenda Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk upaya agar tidak mempengaruhi hasil penerimaan daerah atas pajak kendaraan bermotor pada saat pandemi covid-19. Kebijakan tersebut juga dilaksanakan oleh Bapenda Kota Depok bertujuan untuk menggali potensi kewajiban masyarakat Kota Depok terkait dengan tunggakan wajib pajak atas kewajiban pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran PKB dikarenakan adanya insentif atas pembebasan denda pajak yang terjadi pada tahun 2020.  Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor studi pada Kota Depok tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa dimensi yang berjalan kurang maksimal yaitu sosialisasi yang kurang tersampaikan kepada masyarakat; sumber daya manusianya terbatas dalam pelaksanaannya; tingkat kepercayaan wajib pajak rendah terhadap Samsat Kota Depok dan penerimaan PKB pada Kota Depok tahun 2020 tidak mencapai target, serta terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan implementasi. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor pada Kota Depok tahun 2020 diantaranya adalah waktu yang terbatas dalam melakukan pembayaran PKB secara langsung di Samsat, wajib pajak khawatir adanya pungutan liar, dan timbul rasa ketergantungan dalam kebijakan atas pembebasan denda pajak.

---

The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 had an impact on regional revenue. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda Jawa Barat) issued the Triple Untung Plus policy in West Java, which involved waiving fines for motor vehicle taxes, as an effort to mitigate the impact on regional revenue from motor vehicle taxes during the COVID-19 pandemic. This policy was also implemented by the Depok City Regional Revenue Agency (Bapenda Kota Depok) with the aim of exploring the potential obligations of Depok City residents regarding outstanding tax obligations for motor vehicles and encouraging payment of the motor vehicle tax (PKB) due to the incentive of waiving tax fines that occurred in 2020. This research analyzes the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines, with a case study conducted in Depok City in 2020. The research adopts a post-positivist approach with descriptive analysis method, and data collection techniques include literature review and in-depth interviews. The implementation analysis utilizes Edwards III's implementation theory, with the research findings indicating several dimensions that did not perform optimally. These include ineffective socialization to the public, limited human resources in its implementation, low taxpayer trust in the Depok City Samsat (Regional Revenue Office), and the PKB revenue in Depok City in 2020 not reaching its target. Additionally, there were several obstacles in the implementation process. The obstacles faced during the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines in Depok City in 2020 include limited time for direct PKB payment at Samsat, taxpayers' concerns about extortion, and a sense of dependence on the policy of waiving tax fines."

"Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang.

---

This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future."

"

Nilai kurs mata uang asing dan harga minyak dunia yang bersifat dinamis menyebabkan ketidakpastian kondisi pasar. Perusahaan yang mengandalkan barang impor dalam menjalankan kegiatan usahanya akan sangat terasa dampaknya. Kebijakan pembebasan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor menjadi salah satu fasiltas pajak yang bisa digunakan untuk meminimalisir distorsi pasar. Kebijakan tersebut akan menimbulkan Cost & Benefit yang dirasakan oleh perusahaan terutama perusahaan minyak dan dari pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang menerbitkan peraturan tersebut. Secara Cost, Compliance cost menjadi konsep utama dalam mengetahui biaya apa saja yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan. Dimensi dari compliance cost adalah Fiscal Cost/Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost. Sedangkan untuk melihat Benefit tingkat produktifitas akan sangat terlihat manfaat dari pemanfaatan kebijakan pembebasan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor dari perspektif supply-side tax policy. Maka dari itu tujuan  Penelitian adalah untuk menggambarkan Cost & Benefit benefit tersebut baik dari sisi wajib pajak dan pemerintah. Instrumen penelitan ini menggunakan paradigma Post-Positivism dan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap unit analisis dan pihak yang berkompeten dibidang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat dari adanya pembebesan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor pada perusahaan sangat signifikan. Mengingat kebijakan dari pembebasan pemunguntan PDRI ini juga sejalan dengan kaidah Pro-Corporate Cash Flow Tax. Dengan pengukuran biaya yang harus dikeluarkan dari 3 dimensi compliance cost yaitu  Fiscal Cost/Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost tidak seberapa jika dibandingkan dengan manfaat yang akan dirasakan bagi wajib pajak dan juga pemerintah yang dapat meminimalisir Tax Expenditure. Sehingga tidak hanya pihak perusahaan saja yang dapat merasakan manfaatnya. Selain Tax Expenditure, potensi opportunity cost  juga dapat dihindarkan mengingat biaya dalam melakukan impor tidak hanya sebatas pembayaran Pajaknya saja dan dalam menjalankan usaha kegiatan investasi perusahaan memerlukan cadangan kas yang cukup besar.

---

---

The dynamic foreign exchange rates and world oil prices cause uncertainty in market conditions. Companies that rely on imported goods in carrying out their business activities will feel the impact. The tax exemption policy in the framework of import is one of the tax facilities that can be used to minimize market distortion. The policy will lead to Cost & Benefit felt by companies, especially oil companies and from the government itself as the party that issued the regulation. In Cost, Compliance cost becomes the main concept in knowing what costs must be borne by a company. The dimensions of compliance costs are Fiscal Cost / Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost. Meanwhile, to see the benefits of productivity levels, it will be very apparent the benefits of utilizing the tax exemption policy in the framework of import from the perspective of supply-side tax policy. Therefore the purpose of this research is to describe the Cost & Benefit benefits both in terms of taxpayers and the government. This research instrument uses the Post-Positivism paradigm and a quantitative approach by collecting data through interviews with the analysis unit and those competent in the taxation field. The results showed that the benefits of the exemption from tax collection in the framework of imports at the company are very significant. Considering the policy of exemption from collecting PDRI is also in line with the rules of Pro-Corporate Cash Flow Tax. By measuring the costs that must be removed from the 3 dimensions of compliance costs, namely Fiscal Cost / Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost are nothing compared to the benefits that will be felt for taxpayers and also the government that can minimize Tax Expenditure. So that not only the company can feel the benefits. In addition to Tax Expenditure, the potential opportunity cost can also be avoided considering the cost of importing is not only limited to tax payments and in carrying out business investment activities the company requires substantial cash reserves.

"

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku Pelajaran Umum yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013. Alasan dibuatnya peraturan ini karena harga buku yang masih tinggi. Evaluasi akan ditinjau dari melalui empat prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu kepastian, kenyamanan, netralitas dan kesesuaian sebagai penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang suatu Barang Kena Pajak diberikan fasilitas, alasan pemilihan fasilitas pembebasan serta alternatif pemberian subsidi atas buku pelajaran umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dipilihnya fasilitas pembebasan PPN atas buku pelajaran umum karena buku dinilai sebagai salah satu media dalam mencerdaskan bangsa dan sasaran pemberian fasilitas ini adalah konsumen. Jika dilihat dari prinsip tersebut, kebijakan ini masih dinilai kurang dari segi kepastian dan kenyamanan dalam penerapan peraturannya.

---

The focus of this thesis is Evaluation For Value Added Tax Exemption Policy Facilities For Books within the mandated in the regulation of the Minister of Finance No. 122/PMK. 011/2013. This regulation was made because of the price of the books is still high. The evaluation will be reviewed through four of principles of good tax policy, i.e. certainty, convenience, neutrality and apporpiate government revenue. In addition, the research also discusses the background of a Taxable Goods provided with facilities, the reason for the exemption facility of text books, as well as an alternative to the granting of subsidies over the text book. This research is a descriptive research by using qualitative approach.

The result showed that reason book being the object exemption because the valued as one of the media in to educate nation and consumers is the target of this facility. This policy if seen from some of the principles of good tax policy this policy is still considered less in terms of rules certainty and convenience in the implementation of this policy."

"Penelitian ini membahas kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak, unggas dan ikan dari by product gandum karena adanya keberatan yang diajukan oleh APTINDO atas kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum terhadap perusahaan anggota APTINDO, kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum ditinjau dari asas simplicity perpajakan, dan upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum menyebabkan berkurangnya profit PT A, tingginya harga jual by product PT B dan kebijakan ini menyulitkan WP dari segi administrasi perpajakan. Dengan demikian perlu adanya upaya perencanaan pajak yang harus dilakukan oleh industri terigu.

---

This research focus on the policy of VAT exemption on raw material’s animal feed from by product of wheat, because there was an objection about this policy from APTINDO. The purposes are to analyze the implication of VAT exemption on by product to the company members of APTINDO, this policy which is seen from the concept of simplicity on taxation, and tax planning which could be done. This research used a qualitative approach with the type of research is descriptive. This policy caused decreasing of profit on PT A, increasing of by product’s sales price on PT B, and this policy was not simple from tax administration perspective by tax payers. It has to be a tax planning for wheat flour industry."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah dalam rangka meningkatkan PAD dan kepatuhan Wajib Pajak. Disisi lain pembebasaan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB dapat menimbulkan hilangnya potensial pajak BBNKB II dan seterusnya di provinsi Jawa Barat khusunya di Kota Depok dan dapat menimbulkan peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok dan mengetahui dampak-dampak yang terjadi atas diberlakunya kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation policy of the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok. Purpose of this policy is to improve Tax payer compliance and PAD. On the other hand the excemption of principal and penalties administrasif BBNKB II and the excemption of the PKB 39 S fines could pose a potential loss of tax BBNKB II and so on in the province of West Java, especially in the city of Depok and may give rise to an increase in the number of vehicle tax debt. This research use approach post positivism with qualitative data analysis. The results of this research is to know how the implementation of the implementation of the policy of sanctions and acquittal of staple administrasif BBNKB II and and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok and know the impacts happened upon during the enforced the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok. "