Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama tiga dekade terakhir, privatisasi telah menjadi fenomena di seluruh dunia sedari perkenalannya oleh pemerintah Thatcher Inggris pada 1980-an. Di Indonesia, privatisasi BUMN dimulai pada 1990-an, yang dipicu oleh defisit anggaran dan kinerja BUMN yang buruk pada saat itu. Sampai saat ini, kebijakan tersebut tetap menjadi kontradiksi, membagi ekonom pada dua sisi, baik mendukung dan skeptis terhadap efektivitas privatisasi. Hal ini didukung dengan bukti empiris dengan hasil beberbeda-beda mengenai keberhasilan implementasi di beberapa negara. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak privatisasi terhadap profitabilitas, rasio hutang, dan intensitas tenaga kerja BUMN di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 19 BUMN diprivatisasi 1988- 2013, studi ini menunjukkan bahwa privatisasi tidak selalu menghasilkan perbaikan yang baik dari kinerja keuangan dan operasi - setidaknya untuk jangka pendek diamati (hingga 3 tahun setelah privatisasi). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor dominasi saham pemerintah, urutan terjadinya privatisasi, dan pemilihan metode privatisasi juga mempengaruhi kinerja dan performa BUMN.

---

For the last three decades, privatization has been a worldwide phenomenon since it?s introduction from Britain?s Thatcher government in the 1980s. In Indonesia, SOE privatization started in the 1990s, triggered by the budget deficit and poor SOE performance at the time. To date, the policy has remain a contradiction having economists both supportive and skeptic to the effectiveness and mixed empirical evidence of implementation?s success in multiple economies. This research tries to analyze the impact of privatization towards Indonesian SOE?s profitability, leverage, and labor intensity. Using panel data of 19 privatized SOEs from 1988-2013. The study shows that privatization does not always generate good improvement of financial and operating performance ? at least for the shortrun observed (up to 3 years after privatization). The research also shows correlation of dominance of government shares, sequential timing of privatization, and the different methods of privatization implemented."

"Dalam UU Kepailitan telah diatur badan-badan yang tidak serta merta dapat dimohonkan palilit seperti Bank-bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi, serta BUMN. Nam.un pembaruan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, telah menimbulkan perdebatan, khususnya menyangkut kepailitan sebuah BUMN. Kasus pailitnya PT Dirgantara Indonesia (PT. Dl) yang merupakan sebu.ah BUMN adalah kasus baro yang terjadi di Indonesia . Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2007 telah memutuskan PT. DI pailit dengan segala risiko hukum. PT. DI dalam persidangan terbukti gagal tidak memenuhi kewajibannya membayar pesangon kepada mantan karyawannya, dan terhadap dua kreditor lainnya yakni Neli Ratna Sari dan Supriadi Jasa PT.DI tidak meneri.ma putusan pemyataan pailit tersebut. Kemudian mengajukan kasasi ke Mabkamah Agung. Mahkamah Agung pada tanggal22 Oktober 2007 telah menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan pennobonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi. Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya putusan pailit kepada PT. DI telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek adalah, Pertama, Dalam hal tetjadinya permobonan kepailitan terhadap BUMN, tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan, mengingat adanya ciri kh.as dari BUMN yaitu adanya unsur kepemilikan Negara dan tujuan dari BlJMN Wltuk melayani kepentingan umum. Namun demikian tidak semua BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 l.ffi Kepailitan pennohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. K.arena dalam. penjelasan Pasal 2 ayat 5 tersebut telah mensyaratkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan pu6lik: haroslah memenuhi dua syaxat yaitu seluruh modalnya dimiJiki Negara dan tidak texbagi alas saham. Kedua, dalam hal terjadinya perbedaan putusan kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara Pengadilan Niaga dengan putusan Mabkamah Agung, maka menurut Penulis, putusan Pengadilan Niaga-lah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Untuk kesempumaan dalam pengaturan UU Kepailitan dan memberikan keadilan terhadap debitor, maka perlu dilakukan pengujian (insolvency test) apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar harus mendapat perhatian. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup proses kepailitan BUMN dan analisa terhadap putusan hakim pengadilan niaga dan putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung, dengan tipologi penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan analisa deskriptif yuridis analitis yang ditujukan untuk menganalisisr putusan-putusan pengadilan yang aktual atas peristiwa atau fakta, pertimbangan hukum dan amar putusan dikaitkan dengan penerapan asas-asas hukum yang terkait.

---

Indonesian Company Law has governed companies which can not be automatically filed bankcrupt such as banks, security companies, insurance companies and state owned companies. However, the amendment of bankruptcy law , Law Number 37, 2004, has caused intense discussion, especially related to bankrupcy of state owned company (BUMN). In Indonesia, the bankrupcy case ofPT Dirgantata Indonesia (PT DI) is a new case regarding bankcrupcy of state owned company. On September 2007, the judge of commercial court of Jakarta Pusat declared PT DI bankcrupt with its legal consequences. In the hearing sessio PT DI failed to prove that it has paid severance money, as its obligation, to its ex­ employees and two other creditoiS, namely, Neli Ratna Sari and Supriadi Jasa. PT DI refused such bankcrupcy decision and filed Cassation to Supreme Cowt On 22 October 2007, Supreme Court rendered decision which granted the petitioner in Cassatioa The Supreme Court annuled the decision of commercial court of Jakarta Pusat District Court The bankcrupcy decision of PT DI has caused intense discussion among legal practitioner and society in general. Based on the reseach, I conclude, First, in the event of a petition in bankrupcy of BUMN,only a certain party who can fife a petition bankrupcy because there are some special characteristics of BUMN" namely, Indonesian Government as a shareholder and the main objective of BUMN to service public interest. However, not all BUMN as referred to Article 2 (5) of Indonesian Bankcrupcy Law, the petition in bankrupcy can only be filed by Minister of Finance because the elucidation of Article 2 (5) requires BUMN engages in public interest has to fulfill two conditions, namely, all capital owned by the Government and the share is undivided.Second,in the event there is diferent dicision ofbanlaupcy on PT DI (Persero) between Commercial Court Decision and Supreme Court Decision."

"Tesis ini membahas mengenai Kebijakan Privatisasi PT. Indosat Tbk, oleh pemerintah Indonesia paska krisis ekonomi akhir tahun 90-an. Divestasi saham pemerintah terhadap PT. Indosat Tbk, pada tahun 2002 merupakan privatisasi kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penjualan saham PT. Indosat Tbk, dilakukan dengan mekanisme Strategic Sale, yang pada akhirnya tender ini dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia (STT) yang merupakan anak perusahaan Temasek Holding salah satu BUMN negara Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pemerintah melakukan kebijakan privatisasi BUMN. Kondisi eksternal dan internal BUMN, kondisi krisis finansial dan privatisasi merupakan salah satu desakan dan syarat yang diajukan IMF dalam memberikan bantuan finansialnya kepada pemerintah Indonesia di masa krisis. Bagi pemerintah khusus untuk penjualan saham PT. Indosat Tbk, melalui mekanisme strategic sale, adalah karena adanya niatan pemerintah guna mendapatkan dana dalam rangka menutup defisit APBN 2002 karena krisis ekonomi.

---

This thesis is focusing about the privatisation regulation toward PT. Indosat Tbk, by the Indonesian government after economic crisis in the end 90s. The divestation of the government?s stock of PT. Indosat Tbk, in 2002 was the second privatisation had been carried out by the government. The Selling of PT. Indosat Tbk's stock has been done by using strategic sale mechanism, which in the end this bid won by Singaporean Technologies Telemedia (STT) which is the sister company of Temasek Holding, one of Singapore?s State-Owned Enterprise. This research uses quantitative method and deductive analytical approach, which using literature study to collect datas.The outcome of this research is to confirm that there are several reasons made Indonesian Government committed through the privatisation of state-owned enterprise. Both the external and internal of the state-owned enterprise situation, financial crisis and particularly privatisation was one of the requisites that issued by IMF in related to given aid in financial sector for the Indonesian government during the economic crisis. Privatisation of PT. Indosat Tbk's through the strategic sale mechanism had been chosen due to the government's need in obtaining fund in order to cover the deficit of APBN year 2002 which had emerged by the economic crisis."

"Tesis ini membahas mengenai status PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan proses kepailitan terhadap kedua perseroan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) merupakan badan usaha milik negara dan hakim dalam menangani proses kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.Hasil peneltian menyarankan perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN dan Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang ?kepentingan publik?.

---

The following thesis is examining regarding the status of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) which are the State Owned Enterprises and the process of their insolvency based on the Law Number 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises and Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data.The conclusion of this thesis is PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) are the state owned enterprises and the judges who ajudicated the process of insolvency of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) can not be determined has already applied the prevailing laws and regulation.The end result of this thesis suggests that there should be a harmonization in the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises? regulation and it is necessary to have the same understanding regarding the meaning of ?public interest? in State Owned Enterprises."

"Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penyematan perusahaan milik negara (BUMN), Model utama yang digunakan adalah Go Public dengan metode Initial Public Offering (IPO). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMN dapat meningkatkan kinerja sesudah privatisasi. Dimensi waktu penelitian meliputi periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah privalisasi. Sampel penelitian adalah BUMN yang lelah terdaftar di BEJ dan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan guna mendukung penelitian ini. Analisa kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio keuangan dan menggunakan metode non parametrik yaitu Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon dan uji keseluruhan Kruskal Wallis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode [PO Berdasarkan analisa statistik, hanya Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio. Rate of Return on Total Assets, dan Total Assets Turn Over yang menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO."

"Pembentukan Holding BUMN mengakibatkan adanya induk Holding BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan kedudukan anak perusahaan holding menjadi Eks BUMN. Meskipun kedudukan anak perusahaan holding bukan merupakan BUMN, tetapi Negara melakukan pengendalian melalui saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Namun, sesuai dengan prinsip Hukum Perseroan di Indonesia, anak perusahaan Holding Eks BUMN merupakan perseroan yang terpisah (separate legal entity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjualan atas saham BUMN dan anak perusahaan holding Eks BUMN dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penjualan atas saham BUMN tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN. Sementara itu mekanisme penjualan atas saham anak perusahaan holding Eks BUMN tidak tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN, melainkan tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan dengan memperhatikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara yaitu adanya persetujuan dari Menteri BUMN.

---

The establishment of BUMN Holding resulted in the holding of BUMN as the majority shareholder and the position of the holding subsidiary became an Ex-BUMN. Although the position of the holding subsidiary is not a state-owned enterprise, the State exercises control through Dwiwarna series A shares with privileges. However, in accordance with the principles of Company Law in Indonesia, the subsidiary of BUMN Holding is a separate legal entity. This study aims to analyze how the mechanism of selling shares of SOEs and subsidiaries of BUMN holding companies is related to the provisions of applicable laws and regulations. This research method uses doctrinal research by using secondary data as a data source. The result of this study is that the mechanism for selling shares of SOEs is subject to the provisions of privatization of SOEs. Meanwhile, the mechanism for selling shares of SOE holding subsidiaries is subject to the provisions of Company Law in Indonesia while still paying attention to Dwiwarna series A shares with privileges owned by the State, namely approval from the Minister of SOEs."

"Kinerja BUMN sebenranya telah memburuk sejak awal tahun 1990-an , ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan.BUMN terbiasa mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap."

"Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal fokus pada aspek keberlanjutan bisnis BUMN berupa profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara berupa asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan proyeksi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel terhadap laporan keuangan BUMN serta informasi APBN pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan pembayaran dividen tahun lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen BUMN. Penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa kebijakan dividen BUMN cenderung mempertimbangkan pada keberlanjutan bisnisnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan gambaran bagaimana formulasi dalam penetapan besaran dividen BUMN yang tepat sesuai dengan tujuan berdirinya BUMN yang tidak hanya mengejar keuntungan namun juga perannya dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan kebijakan dividen oleh Pemerintah sesuai dengan rekomendasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan sekaligus masukan bagi rencana Pemerintah membentuk Badan Pengelola BUMN yang salah satu wewenangnya adalah mengelola dividen BUMN.

---

There are many sizes of transmission channels between State-Owned Enterprises ('SOEs') and the State Budget. One of them is the payment of dividends from SOEs to the Government. This study tries to examine dividend policy by looking not only at the influence of internal factors but also external factors. Internal measures focus on the performance aspects of SOEs that affect the causes of its business in the form of profitability, leverage, company growth, company and dividend payments in the previous year. Meanwhile, external factors focus on aspects of state financial management that affect SOEs on state revenues in the form of assumptions about economic growth, inflation, and the State Budget's deficit to Gross Domestic Product (GDP). By using a panel data regression research model on the financial statements of SOEs and the State Budget for the 2015-2019 period, this study concludes that leverage, company size, and dividend payments last year have a significant influence on the dividend policy of SOEs. This study provides the SOEs dividend policy tends to favor the SOEs business sustainability compared to its contribution to state revenues. Subsequent research can examine more deeply and provide an overview of the formulation in determining the appropriate amount of SOEs dividends according to the purpose of the establishment of SOEs This is a form of transparency in policy management by the Government in accordance with recommendations from the Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) and also input for the Government's plan for the SOEs Management Agency, which has the authority to manage SOEs dividends."