Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sistem perundang-undangan terdapat hierarki atau tingkatan, peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 terdapat pengaturan mengenai verifikasi dimana belum diatur dalam undang-undang. Penelitian bertujuan membahas mengenai penerapan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hierarki perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada perbedaan antara verifikasi dan pemeriksaan, penerapan pelaksanaan serta bias antar peraturannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan verifikasi berdasarkan teori yang digunakan berbeda dengan pemeriksaan dan tidak sesuai hierarki perundang-undangan oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah dalam pelaksanaannya verifikasi harus sesuai fungsi dan hierarki perundang-undangan.

---

In the laws system there is a hierarchy or degree, regulations that lower levels must not conflict with the higher. In government regulation number 74 year 2011 contains a provision wherein the verification is not regulated by law. This research addresses the implementation of verification and audit based on government regulation toward of law hierarchy. This research focus on the differences between verification and audit, implementation and kind of disputes accross the rules. This research used qualitative descriptive approach. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The result of this research is the implementation of verification is totally different with audit and not related to laws hierarchy, thus this research recommends the government in implementing verification should be match by function and laws hierarchy."

"Pendekatan terbaru dari proses audit internal adalah dengan memasukkan konsep manajemen risiko ke dalam prose audit internal. Audit internal dituntut untuk mengerti analisis risiko yang akan berguna dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, berapa banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dari suatu kegiatan audit dan hal - hal penting yang perlu dilaporkan sehingga audit internal dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang telah menerapkan proses audit internal berbasis risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang efektifitas peranan audit, proses manajemen risko serta proses audit internal berbasis risiko pada PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana data diperoleh peneliti, dianalisis dan dibandingkan dengan beberapa teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Departemen Audit Internal PT XYZ masih belum bekerja secara efektif. Proses pengendalian risiko di perusahaan di bagi kedalam tiga bagian dimana pengendalian risiko operasional perusahaan merupakan tanggung jawab dari pihak Audit Internal. Jika dilihat dari tiga garis pertahanan manajemen risiko, proses manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan masih belum sesuai. Auditor terlibat dalam penyusunan perencanaan strategi dan proses manajemen risiko secara langsung. Hal ini membuat proses audit berbasis risiko belum berjalan optimal di dalam perusahaan. Namun, metode risk based internal audit yang dilakukan dapat membantu auditor untuk memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk area audit yang berisiko tinggi sehingga risiko tersebut dapat dikelola dengan baik. PT.XYZ memakai program dokumentasi audit berbasis risiko yang dapat membantu kinerja proses audit.

---

The latest approach of internal audit process is to include the concept of risk management into the internal audit process. Internal audit are required to understand risk analysis that would be useful in the decision making process about what to do, how much time and resources required of an audit activities and important things that need to be reported so that internal audit can add value to the company. PT. XYZ is one of the company that has implemented a risk based internal audit processes. The purpose of this research is to gain an overview of the role of audit effectiveness, process of risk management, and risk based internal audit process in PT XYZ. The method used in this study is a descriptive analysis, in which the researchers obtained data is analyzed and compared with several existing theories.

Based on the research, concluded that the Internal Audit Department at PT. XYZ still not working effectively. The process of risk management in the company is classified into three parts where the company's operational risk management is the responsibility of the Internal Audit. Based on The Three Lines of Defense in risk management, risk management process adopted by the company is still not appropriate. Auditors involved in the preparation of strategic planning and risk management processes directly. This makes the risk based audit process is not optimal in the company. However, methods of risk based internal audit can assist auditors to focus its resources on high-risk audit areas so that these risks can be managed properly. PT. XYZ using a risk based audit program documentation that can help the performance of the audit process."

"Laporan ini menganalisis penerapan PSAK 13 tentang Properti Investasi dan menganalisis prosedur audit atas properti investasi PT ETA yang merupakan perusahaan yang menyewakan ruang perkantoran. Proses audit dilaksanakan berdasarkan NDA Audit Guidance yang diturunkan dari ISA. Hasil analisis menunjukan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP NDA telah sesuai dengan ISA. Selama melakukan audit, auditor melihat kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi properti investasi dengan PSAK 13. Hasil audit menunjukkan beberapa temuan terkait pengalihan klasifikasi aset dan penambahan setelah pembangunan. Namun secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan diberi opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report analyzes SFAS 13 implementation and audit procedures of investment property owned by PT ETA, a Company that lease out rooms and spaces for office used. Audit process are implemented based on NDA Audit Guidance which appropriate and in accordance with ISA standard. Analysis result concludes that audit procedures implemented by KAP NDA are in accordance with ISA. During the audit, auditor analyze accounting policy conformity in recognition measurement, and classification stated in SFAS 13. The audit results show that there are some misstatement related transfer of classification and addition after construction. In general, financial statement present fairly in all material respects, so that auditor gave unqualified opinion."

"Laporan ini membahas pelaksanaan audit dan pengakuan pendapatan terhadap pendapatan jasa yang dilakukan oleh KAP MUT sebagai auditor eksternal. PT XYZ Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan dan beroperasi di 12 bandara besar di Indonesia. Terdapat dua jasa kebandarudaraan yang diberikan oleh PT XYZ Tbk, yaitu jasa pergudangan dan jasa penunjang penerbangan. Pada jasa pergudangan terdapat adanya masalah selisih waktu dalam mengakui pendapatan jasa yang disebabkan oleh sifat bisnis PT XYZ Tbk dan akan menimbulkan keterlambatan pengakuan pendapatan jasa di akhir periode pelaporan. Adapun yang menjadi lingkup pembahasan adalah penerapan pengakuan pendapatan jasa PT XYZ Tbk terhadap PSAK 23 dan IFRS 15 serta pelaksanaan audit yang dilakukan atas pendapatan jasa, pada khususnya dilakukan untuk mendeteksi salah saji material yang ditimbulkan oleh masalah selisih waktu pendapatan jasa pergudangan. Semua proses audit dilakukan sesuai standar audit yang berlaku di Indonesia (SA - Standar Audit). Berdasarkan pengujian terhadap bukti audit yang diperoleh, auditor KAP MUT menyimpulkan bahwa tidak terdapat salah saji material yang menyebabkan diperlukan adanya perubahan opini pada laporan keuangan PT XYZ Tbk. Secara keseluruhan, pelaksanaan audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This report discusses the implementation of an audit of the revenue account by KAP MUT as external auditor. PT XYZ Tbk is the company that engaged in aero services field and operated at 12 airport in Indonesia.There are two aero services provided by PT XYZ Tbk, which is cargo handling service and ground handling service.In cargo handling service, PT XYZ Tbk face a problem of time lag in recognizing the revenue caused by the nature ofthe company and causing delay in recognition of revenue at the end of reporting period.As for the scope of the discussion is related to the application of revenue recognition at PT XYZ Tbk based on PSAK 23 and IFRS 15 and audit performed related to the revenue, in particular performed to detect material misstatements caused bythe problem of time lag in cargo handling service revenue. All audit processes are adjusted to the rules associated with (SA - Standard) Audit that applied in Indonesia. Based on testing of audit evidence obtained, KAP MUT auditors conclude that no material misstatement have led to the need for change the opinion in financial statement of PT XYZ Tbk. Overall, the audit practices performed are in conformity with applicable standards."

"Laporan ini membahas proses audit aset tetap PT EXPRESS yang merupakan perusahaan pengiriman barang untuk periode 31 Desember 2017. Proses audit mengacu pada Pedoman Audit KAP Wijaya yang telah sesuai dengan standar ISA. Selama proses audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap PT EXPRESS dengan PSAK 16 dan PSAK lain terkait aset tetap kecuali untuk biaya pinjaman yang belum dikapitalisasi. Terdapat pula perubahan kebijkan metode penyusutan yang menyebabkan laba perusahaan meningkat. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan diberi opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report discusses the process of audit of PT Wijaya's fixed asset, a freight forwarder for the period of December 31, 2017. The audit process refers to KAP Wijaya Audit Guidelines that comply with ISA standards. During the audit process, auditor analyze accounting policy conformity with PSAK 16 and other PSAK related to fixed asset except for capitalization of borrowing costs. There is also a change in the policy of depreciation method which causes the company's profit to increase. Overall, financial statements have been fairly presented in all material respects, so that financial statements are given unqualified opinions."

"Skripsi ini tentang Analisis dan Audit atas Penerapan PSAK 30 serta dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Angkutan Udara: Studi Kasus pada PT EEA. PT EEA merupakan perusahaan jasa angkutan udara, bergerak di bidang jasa charter pesawat terbang dan penerbangan reguler. PT EEA memperoleh aset utamanya, yaitu pesawat, dengan cara sewa. Isu utama yang terdapat dalam pencatatan dan pengakuan sewa adalah mengenai klasifikasi perjanjian sewa, yang dari sisi PT EEA sebagai lessee, dapat dibagi menjadi sewa pembiayaan dan sewa operasi yang masing-masing memiliki perbedaan pencatatan yang signifikan terhadap laporan keuangan. Kesimpulannya adalah di dalam perusahaan jasa angkutan udara ini, klasifikasi sewa yang tepat dan konsisten berdasarkan substansi perjanjian sewa pesawat dan semua kriteria-kriteria dalam PSAK 30 adalah sewa operasi.

---

This thesis contains the Analysis and Audit of the Application of PSAK 30 and Its Impact on Air Transportation Services Company Financial Statement's: A Case Study in PT EEA. PT EEA is an air transportation service company engaged in aircraft charter services and regular flights. PT EEA acquire its main asset, the aircraft used in its business, by lease. The main issues contained in the lease recording and recognition is the classification of lease agreement, by which PT EEA in this case act as lessee, that can be divided into finance leases and operating leases, each of which has the significant distinction of recording in the financial statements. The conclusion is, in this air transportation service company, the correct and consistent classification of aircraft leases based on the substance of the lease agreement and the criteria?s in PSAK 30 is an operating lease."

"Tesis ini meneliti pengaruh ukuran audit daerah dan implementasi tindak lanjut hasil audit terhadap kualitas audit di Indonesia. Audit di Indonesia dibagi menjadi dua jenis: eksternal dan internal audit. Eksternal dan internal audit didasarkan pada pertanggungjawaban audit dimana internal audit berada dalam lingkup pemerintahan sedangkan eksternal audit independen dari subyek audit. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah rekomendasi audit dari audit eksternal untuk memperbaiki laporan keuangan subyek audit. Audit eksternal akan memberikan rekomendasi audit kepada internal audit untuk mengatasi temuan audit eksternal.Tesis ini menganalisa panel data 33 provinsi dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dan Daerah Dalam Angka Bada Pusat Statistik (DDA BPS) menggunakan model OLS, TSLS, FEM dam REM. Ada dua jenis variabel dependen yaitu jumlah temuan audit dan nominal temuan audit.Tesis ini menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ukuran audit berpengaruh signifikan terhadap temuan audit dan internal audit yang didasarkan pada jumlah internal auditor, jumlah unit subyek audit, dan jumlah pegawai provinsi juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya mempengaruhi jumlah dan nominal temuan di tahun berjalan tetapi nominal tindak lanjut hasil pemeriksaan audit di tahun berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap temuan audit di tahun berjalan. Ini menunjukkan tindak lanjut hasil pemeriksaan mempengaruhi temuan audit secara keseluruhan jumlah audit tanpa dipengaruhi nominal temuan audit.

---

This study examines the effect of local audit size and the audit feedback implementation to audit quality in Indonesia. Indonesian government has two audit institutions: external and internal audit. The external and internal audits are based on the bureaucratic responsibility of each audit where the internal audit is supervised by an audit subject itself while the external audit is independent from the audit subject. The audit feedback is a recommendation from the external audit to correct the audit subject?s financial report. The external audit gives audit feedback to the internal audit to solve financial issues in the audit findings.

This study analyzes panel data of 33 provinces from 2009 to 2013 from Audit Report Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and Badan Pusat Statistik (BPS), using OLS, TSLS, FEM, and REM models. There are two dependent variables: the number of audit findings and the amount of audit findings.

The study finds that audit feedback and audit size are statistically significant to influence the audit findings and the internal audit size based on auditor's number, the number of auditor?s subject unit, and number of provincial employees is statistically significant to the number of audit findings as well. The number of feedback in the previous year affect to both amount and number of audit finding in the current year. The amount of audit feedback in the previous year, however, does not significantly affect the amount of audit finding in the current year. It implies that the audit feedback implementation affects the audit findings as a whole without being disturbed by the nominal amount of audit findings."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil audit pada KemeterianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama periode Tahun 2008 sampaidengan Tahun 2012 guna menemukan jenis temuan yang sering muncul, penyebab temuan- temuan tersebut belum ditindaklanjuti, kendala dalam melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar permasalahan- permasalahan yang ditemukan tidak terulang lagi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian menyarankan agar Kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dan meningkatkan kapasitas dan peran Inspektorat sebagai Pemantau Pengendalian Intern, menjalankan fungsi konsultasi dan penjamin kualitas di Kementerian Koordinator bidang Kesra.

---

ABSTRACTThis research was conducted by analyzing audit result on CoordinatingMinistry for People Welfare during the period 2008 to 2012 in order to find thekinds of findings that often show up, the cause of such findings has not benected upon, a constraint in carrying out follow-up findings the results of supervision and formulate appropriate recommendations sothat problems are found not reoccur The results showed all the problems caused by weak internal control Systems. Results of suggest that the Ministry implement PP 60/2008 about the Internal Control System the Government effectively and enchance the capacity and the role of Inspectorate as internal control monitoring, perform quality assurance, consulting on Coordinating Ministry for People Welfare."

"Laporan ini membahas mengenai analisis pelaksanaan prosedur audit terhadap akun pendapatan dari jasa broker oleh KAP DEF selaku auditor eksternal PT Yin. Ruang lingkup pembahasan prosedur audit tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian akun pendapatan dari jasa broker yang dimiliki oleh PT Yin. Analisis prosedur audit disesuaikan dengan SA yang berlaku, sedangkan analisis perlakuan akuntansi disesuaikan dengan PSAK 23 revisi tahun 2014. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP DEF telah sesuai dengan seluruh standar terkait yang berlaku dan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dari jasa broker pada PT Yin telah sesuai dan mematuhi PSAK 23 revisi tahun 2014.

---

This report discusses about analysis of audit procedures on revenue from brokerage fee account by KAP DEF as external auditor of PT Yin. The scope of audit procedures related to the recognition, measurement, disclosure, and presentation of revenue from brokerage account that owned by PT Yin. Analysis of audit procedures adjusted to the applicable SA, and analysis of the accounting treatment is adjusted to PSAK 23 (2014 revised). From the result of analysis it can be concluded that the audit procedures undertaken by KAP DEF as a whole are in conformity with applicable standards and accounting treatment of revenue from brokerage fee in PT Yin have been complied with PSAK 23 (2014 revised)."