Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis mengenai perbedaan compliance cost antara yayasan pendidikan yang mendapatkan penghasilan dari donor dan yayasan pendidikan murni yang mendapatkan penghasilan dari iuran siswa. Yayasan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 akan menimbulkan compliance cost. Penelitian ini membahas compliance cost yang diukur menggunakan indikator direct money cost, time cost, dan psychological cost. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan compliance cost yang timbul akibat pemenuhan kewajiban perpajakan antara yayasan pendidikan yang mendapatkan penghasilan dari donor dan yayasan pendidikan murni yang mendapatkan penghasilan dari iuran siswa dipengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the comparation of compliance cost between The Educational Foundation that earned from donors and The Educational Foundation that earned from tuition fee students. The Foundation to fulfiil their tax liabilities based on Income Tax Law No. 36 Year 2008 that caused the foundation will arised compliance cost. This study discusses the compliance cost is measured using indicators of direct money cost, time cost, and psychological cost. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview and study some of literatures. The researcher suggests the difference of compliance cost between the educational foundation that earned from donors and the educational foundation that earned from tuition fee students affected by the use of consulting services tax."

"Terhitung sejak 2008 hingga dikeluarkannya PER 32/PJ/2011, transaksi afiliasi yang melebihi threshold harus dipersiapkan dokumentasi transfer pricing dan menjadi beban disisi Wajib Pajak. Ditengah belum meratanya pengetahuan mengenai dokumentasi transfer pricing serta regulasi terkait transfer pricing yang dirasa belum cukup komprehensif sebagai rujukan di Indonesia, hal ini akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap beban kepatuhan. Penelitian ini membahas biaya kepatuhan Wajib Pajak dalam persiapan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan terpenuhinya indikator biaya kepatuhan oleh wajib pajak namun dengan pemenuhan yang berbeda-beda atas kriteria dari indikator yang dijabarkan kepada wajib pajak.

---

As from 2008 until the issuance of PER 32/PJ/2011, affiliate transactions that exceed the threshold should be prepared transfer pricing documentation and it will be a burden by taxpayer. In conditions which lack of knowledge about transfer pricing documentation and regulation related to transfer pricing are not comprehensive enough as a guidance in Indonesia, that’s will be indirectly affect to tax compliance.

This study discusses tax compliance cost in the preparation of transfer pricing documentation. The approach used in this study is quantitative with descriptive method.

Results of this showed the fulfillment of the indicators of compliance costs by taxpayers but any different fulfillment of criteria from compliance cost indicators had set out by taxpayers."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajakpenghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasanmengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efekpenerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT CSES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan sertaundang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara sertamenelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

AbstractThis study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of UpstreamOil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders,particularly the effects of the implementation and application of these regulationsto the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading theliterature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and alsointerviews and reviewing data held BUT C SES."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelesan mengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efek penerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT C SES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan serta undang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara serta menelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

This study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010 regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of Upstream Oil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders, particularly the effects of the implementation and application of these regulations to the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading the literature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and also interviews and reviewing data held BUT C SES."

"Penelitian ini berfokus pada penerapan Robotic Process Automation (RPA) pada implementasi faktur pajak di PT X ditinjau dari perspektif compliance cost. Robotic Process Automation merupakan salah satu bentuk teknologi yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk meminimalkan biaya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal administrasi faktur pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi faktur pajak menggunakan Robotic Process Automation ditinjau dari biaya kepatuhan atau compliance cost Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan studi yang dilakukan di PT X dengan indikator Compliance Cost oleh Chattopadhyay & Das-Gupta, seperti Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Robotic Process Automation ini belum memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan indikator Direct Money Cost, biaya yang harus dikeluarkan PT X untuk penggunaan RPA dalam pembuatan faktur ini lebih besar dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak tanpa menggunakan RPA. Selain itu dari segi Time Cost, penggunaan RPA memiliki dampak cukup signifikan terhadap pengurangan waktu PT X dalam pembuatan faktur pajak. Namun, penggunaan Robotic Process Automation tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap Psychological Cost dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak manual.

---

This research focuses on the use of Robotic Process Automation (RPA) for handling tax invoices at PT X, specifically examining its impact on compliance costs. RPA is a technology that Taxable Entrepreneurs use to minimize their compliance expenses related to tax obligations, especially in managing tax invoices. The main goal of this study is to analyze how RPA implementation affects the compliance costs incurred by Taxable Entrepreneurs. The research methodology adopts a post-positivism approach and employs data collection techniques with in-depth interviews and literature reviews. The study conducted at PT X, using the Compliance Cost indicators proposed by Chattopadhyay & Das-Gupta (Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost), reveals that RPA integration does not significantly reduce the compliance costs for Taxable Entrepreneurs. In fact, the Direct Money Cost for using RPA in invoice generation at PT X is higher than manual tax invoice generation. However, the implementation of RPA does show a notable reduction in Time Cost, significantly reducing the time spent on tax invoice processing. On the other hand, the adoption of Robotic Process Automation does not bring a significant advantage in terms of Psychological Cost compared to manual tax invoice generation. In conclusion, while RPA offers certain benefits in terms of time efficiency, this study finds that its implementation at PT X does not lead to a substantial reduction in compliance costs for Taxable Entrepreneurs."

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis.

---

The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers.

This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire.

The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan langkah optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mengatasi potential loss penerimaan pajak dengan melakukan analisis faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM dan mengusulkan upaya yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak DJP , Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Hasil Penelitian dengan menggunakan slippery slope framework menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini voluntary tax compliance disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak khususnya sikap moral terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan voluntary tax compliance dengan melakukan penyuluhan melalui pola pembinaan usaha wajib pajak yang disebut dengan business development services BDS . Dalam pelaksanaannya, BDS yang dilaksanakan oleh DJP ternyata belum optimal dalam meningkatkan voluntary tax compliance, hal ini disebabkan oleh kepercayaaan masyarakat atas DJP belum dapat ditingkatkan secara optimal melalui program BDS. Terhadap adanya permasalahan tersebut.Penelitian ini menyarankan DJP untuk melakukan pembaharuan dengan mengkombinasikan program BDS dengan strategi marketing yang telah teruji sukses sejak abad 18 SM yaitu AIDA Attention, Interest, Desire dan Action . Dengan kombinasi BDS dan AIDA social marketing maka setiap tahapan perilaku dari objek BDS mulai dari perhatian/ kesadaran atas adanya Program BDS, ketertarikan atas implementasi dari program BDS, keinginan untuk mengetahui kewajiban perpajakan karena telah merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya, hingga memutuskan untuk melakukan aksi dengan membayar Pajak PP. 46 karena adanya rasa percaya terhadap dapat dipantau dengan pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga BDS dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam meningkatkan voluntary tax compliance yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

---

This study aims to propose the steps for optimizing the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 in order to overcome the potential loss of tax revenue by conducting analysis of factors that cause low tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises MSME taxpayers. It also proposes relevant efforts to improve taxpayer compliance with taxation obligations. The research method used was qualitative method with case study approach. A case study was conducted at the Directorate General of Taxes DGT , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The results of research using slippery slope framework and interviews show that low taxpayer compliance or voluntary tax compliance in this case is caused by the low taxpayers trust especially moral attitude toward DGT as tax authority. Efforts to increase voluntary tax compliance have been made by the Directorate General of Taxes by conducting counseling with taxpayer coaching pattern through business development services BDS . In practice, BDS implemented by DGT has not been optimal in increasing voluntary tax compliance. This is caused by public confidence in DGT cannot be optimally enhanced through BDS program.

Regarding this problem, this research suggests DGT to update by combining BDS program with marketing strategy that has been tested successfully since 18th century BC called AIDA Attention, Interest, Desire and Action . With combination of BDS and AIDA social marketing, every behavior stage of BDS objects start from awareness of BDS Program, interest in the Implementation of BDS program, the desire to know the taxation obligations as they have been assisted in developing the business, decide to take action by paying the Government Regulation No. 46 Tax because BDS program is able to monitor the objects with ongoing assistance. As a result, BDS can run optimally and effectively in increasing voluntary tax compliance which has positive impacts on tax revenue."

"Pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak Dirjen Pajak, pihak Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, serta dengan pihak konsultan pajak dan wajib pajak telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan peraturan tersebut serta untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul darinya.Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan seperti penjelasan yang kurang detail mengenai pengertian dan batasan pelaporan biaya pemberian natura pada peraturan perpajakan, kendala dalam penerapan aturan perpajakan terkait pemberian natura, atau kurangnya komponen pengawasan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan menunjukkan belum efektifnya penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan perbaikan pada peraturan perpajakan mengenai pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus pada karyawan serta diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

---

Fringe benefit provition from taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes that become taxable income to the recipients as mentioned in Income Tax Regulation leads to various problems for both company and tax authority. Qualitative primary datas in interview form are compiled from government, Jakarta Kebayoran Baru Tiga tax office, tax consultant, and tax payer to understand the effectivity of the regulation and to find solutions for those problems.

Data analysis results problems like the lack of explanation in law regulation about the definition and limitation of fringe benefit, problem in implementing the tax regulation about fringe benefit provision, or the lack of supervision component trough tax report (SPT) which shows that the tax regulations are not effective enough. It needs more adjustment to the income tax law for taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes about these fringe benefit provition and also willingness from company to report their taxes based on the regulation."

"Penelitian ini membahas peraturan pengecualian pemungutan PPh (Studi Kasus Pada PT. XYZ) ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas compliance cost pengecualian pemungutan PPh yang dialami oleh PT. XYZ tidak berjalan dengan seharusnya. Ditinjau dari aspek compliance cost masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, sumberdaya, birokrasi, dan disposisi.

---

This research addresses the regulation of income tax exemptions (case study on PT. XYZ) based on compliance cost principle. This study used a qualitative approach with the types of descriptive research. This research concluded that income tax exemptions that is experienced by PT. XYZ doesn't carry out like it should. Based on compliance cost principle, there is still contained some shortcomings in communication, resources, birocration, and disposition."

"ABSTRAKPenelitian ini tentang analisis dari perbedaan compliance cost sebelum dan sesudah penerapan faktur pajak elektronik di KPP Besar Tiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari kuesioner dan wawancara mendalam juga kajian teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan compliance cost dalam penerapan faktur pajak elektronik bagi PKP di KPP Besar Tiga. Perbedaan yang signifikan terdapat pada dimensi time cost dan psychological cost. Namun ada satu indikator yaitu direct money cost yang belum terlalu signifikan perbedaanya karena masih banyak persamaan biaya yang dikeluarkan baik sebelum dan sesudah diterapkannya faktur pajak elektronik.

---

ABSTRACT This study is an analysis of the compliance cost differences before and after electronic tax invoice application for taxable employers at KPP Besar Tiga. The method used in this study includes quantative research approach. This type of research is based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and with the technique of collecting data from questionnaire, in depth interviews and theoretical study. The results showed that the influence of electronic tax invoice application to the compliance cost for taxable employers at KPP Besar Tiga is already influenced, because two of the three categories of compliance cost has been completed. Only one category which is direct money cost that has not complete. "