Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat melakukan intervensi bersifat terbatas dalam intervensi kemanusian Libya pada tahun 2011, dengan tidak melakukan gelar pasukan darat. Intervensi kemanusiaan di Libya dapat dilihat sebagai sebuah kasus sekuritisasi Amerika Serikat terhadap objek referensi kemanusiaan di Libya. Tulisan ini melakukan analisis wacana atas sekuritisasi Amerika Serikat terhadap isu kemanusiaan di Libya, terutama dengan melihat perilaku speech act oleh aktor-aktor pemerintahan Amerika Serikat untuk menjustifikasi tindakannya melalui intertekstualitas yang membentuk diskursus atas kasus kemanusiaan di Libya, yang kemudian membentuk representasi identitas-identitas tertentu terkait dengan tindakan intervensi. Tulisan ini menggunakan critical discourse analysis untuk melihat perilaku aktor menarik legitimasi atas tindakannya, serta hubungan bahasan membentuk tindakan intervensi dan membuat opsi lain menjadi tidak terbayangkan. Dari gambaran bahasa yang membentuk tindakan ini, ditemukan bahwa tindakan yang dihasilkan memunculkan diskursus reaksioner sebagai tanggapan terhadapnya. Analisis wacana menemukan sifat keenganan dalam retorika speech acts yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Keenganan ini lah yang membentuk intervensi terbatas Amerika, sikap reluctant interventionism dari pemerintahan Obama, hingga membentuk diskursus “leading from behind” sebagai tanggapan terhadapnya.

---

United States of America did an intervention which is limited in nature, in the Libyan humanitarian intervention on 2011. Libyan humanitarian intervention was a case of securitization with United States as the actor and humanitarianism as the referent object. This writing did a discourse analysis on United States securitization on humanitarian issue in Libya, especially by paying attention to the speech act from United States government officials to justify its action through a form of intertextuality that shaped the discourse on the humanitarian case in Libya, which in turn shaped representations of certain identities related to an act of intervention. This writing used a critical discourse analysis to see actor’s behavior in drawing power to legitimize his or her designated act. The analysis also focused on the relation between language that shaped the act of intervention by also making other options become unimaginable. From the language and discourse that shaped the act, the analysis found that the act that was produced, had also produced reactionary discourses towards it. Discourse analysis found that there was a sense of reluctance inside the United States’ speech acts rhetorics. This “reluctance” shaped the very form of limited intervention, the behavior of reluctant interventionism from Obama’s administration, and created such discourse like “leading from behind” as a respond to this behavior."

"Skripsi ini membahas mengenai kepentingan nasional yang ingin didapatkan Amerika Serikat dalam Intervensi Militer NATO ke Libya pada tahun 2011. Dalam intervensi tersebut, semula Amerika memegang pimpinan akan tetapi kemudian mengalihkannya kepada NATO. Meskipun kepemimpinan tersebut beralih kepada NATO, Amerika tetap mempunyai peranan yang penting dalam intervensi yang terjadi. Dengan mengikutsertakan negara-negara lain melalui upaya multilateralisme, Amerika bisa mencapai kepentingannya sambil mengurangi beban yang dia tanggung.

---

This research discusses about the national interest whom US want get in NATO military intervention in Libya 2011. In intervention, in the first US lead operation but later transfer his command to NATO. Although the leadership position change to NATO, US still have the important role in intervention. With allowing other countries through multilateralism effort, US can achieve his interest while decrease the burden sharing."

"Perang Irak telah membatasi baik kemauan politik, kredibilitas, serta kapabilitas militer AS dalam melancarkan perang baru. Apalagi dengan naiknya Barack Obama sebagai orang nomor satu negara adidaya tersebut, artikulasi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS menjadi sangat "anything but Bush." Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana cara Obama menggunakan military power Amerika pasca efek traumatis Perang Irak.Hasil penelitian ini menunjukkan suatu paradoks yang sangat menarik. Dalam kasus di mana kepentingan AS dipertaruhkan, tujuan dan cara Obama sebenarnya tidak terlalu beda dengan pendahulunya, George W. Bush. Dalam hal ini, Obama akan sangat bersedia untuk menggunakan tindakan unilateral. Sebaliknya, dalam kasus di mana kepentingan AS tidak begitu signifikan, Obama akan cenderung menggunakan cara-cara multilateral. Akan tetapi, terlepas dari pendekatan berbeda yang digunakan Obama dalam kedua kasus yang diangkat, Obama memang telah membentuk strategi baru yang "lighter, cheaper but harder" dalam kebijakan keamanan nasional AS.

---

The Iraq war has limited the U.S. political will, credibility, as well as military capabilities in waging a new war. Particularly with Barack Obama winning election and reelction, the articulation of U.S. foreign policy and national security is very much 'anything but Bush.' Therefore, this study is aimed to see and analyze how Obama used American military power after the traumatic effects of the Iraq War.The results of this study show a very interesting paradox. In cases where U.S. interests were at stake, Obama's approach was not too different from his predecessor, George W. Bush. In this case, Obama would be very willing to use unilateral action. Conversely, in cases where U.S. interests were not too significant, Obama has tended to use multilateral means. However, regardless of the different approaches used in both cases, this study finds that Obama does manage to formulate a new strategy in the American way of war which is characterized by a "lighter, cheaper but harder" strategy."

"Pada tahun 2011, terjadi krisis kemanusiaan di Libya yang menyebabkan munculnya korban jiwa di kalangan penduduk sipil. Menyikapi kondisi ini, North Atlatic Treaty Organizatoin (NATO) memutuskan untuk melakukan misi intervensi kemanusiaan ke Libya pada 31 Maret 2011. Dalam melakukan upaya tersebut, NATO meminta Jerman untuk turut mengirimkan pasukan militernya guna membantu misi kolektif NATO di Libya. Terlepas dari adanya permintaan tersebut, Jerman menunjukkan perilaku defection dengan memutuskan untuk tidak melibatkan pasukan militernya ke dalam misi tersebut. Perilaku defection Jerman dalam menyikapi permintaan NATO tersebut menarik dikaji, sebab fenomena tersebut menunjukkan bahwa institusi keamanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku anggotanya pada kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku defection yang dilakukan Jerman terhadap permintaan NATO pada kasus Krisis Libya 2011 guna mengetahui kondisi-kondisi yang mempengaruhi peran institusi keamanan dalam membentuk perilaku anggotanya. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori aliansi yang dikemukakan oleh Glenn H. Snyder. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku defection yang ditunjukkan Jerman dalam menyikapi permintaan NATO pada kasus Krisis Libya 2011 dipengaruhi oleh dua alasan. Pertama, Jerman tidak memiliki kepentingan yang signifikan untuk menyelesaiakan permasalahan krisis yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Kedua, Jerman memiliki ketakutan terhadap risiko entrapment dalam menyikapi Krisis Libya 2011. Oleh karena itu, perilaku defection dilakukan guna mengurangi risiko entrapment tersebut.

---

In February 2011, Libya underwent a civil war that led to civilian casualties. In response to this situation, North Atlatic Treaty Organizatoin (NATO) decided to send its troops to Libya to protect Libyan civilian. While doing so, NATO requested Germany to contribute its military troop to NATOs collective forces in Libya. In spite of this request , Germany decided to shows a sign of defection behaviour by rejecting to send its military troop to Libya. German defection behaviour towards NATOs expectation in the wake of Libyan Crisis 2011 is intriguing to be studied, because it shows that security alliance does not always have significant influence on shaping the behaviour of its members. Therefore, this study examines the cause of German defection behaviour towards NATOs request in the Libyan Crisis 2011.

To explain this phenomenon, this study uses alliance theory to understand why NATO had no significant influence on shaping German behaviour in such case. The result of this study indicates that German defection behaviour towards NATOs request was driven by two factors. First, Germany does not have any significant interest on solving the undergoing crisis in Libya 2011. Second, Germany had fears of entrapment due to several reasons including its low direct and indirect dependece toward NATO, explicitness of alliance agreement, and NATOs supportive behaviour toward Germany in the past.  This fears leads to German defection behaviour toward NATOs expectation in Libyan Crisis 2011."

"Skripsi ini membahas proses sekuritisasi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca tragedi 9/11 tahun 2001-2003. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis peran Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan langkah-langkah sekuritisasi terhadap terorisme pascatragedi 9/11 sehingga mendorong munculnya isu terorisme di Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pascatragedi 9/11, Pemerintahan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush melakukan berbagai langkah penting yang merupakan bentuk sekuritisasi terhadap terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi Tragedi 9/11 merupakan hal yang bersifat politis yang kemudian mendorong terorisme sebagai permasalahan penting di Amerika Serikat.

---

This undergraduate thesis discusses the process of the securitization of terrorism in United States of America which is performed by the US Government a fter The 9/11 Tragedy in 2001-2003. This study uses qualitative method and a nalyzes how US Government did the securitization process in response to terrorism after the 9/11 Tragedy so that, terrorism emerged as a big issue in United States. Using the securitization theory, this research shows that after the 9/11 Tragedy, US Government led by President George W. Bush has indeed done se veral steps which can be categorized as a securitization of terrorism. By then, the steps taken by US Government to respond the 9/11 can be categorized as a poli tical action that gradually emerged terrorism as a big issue in US."

"Foreign-Imposed Regime Change (FIRC) atau intervensi perubahan rezim merupakan salah satu instrumen kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) dalam mengejar kepentingannya. Dalam Perang Sipil Suriah, AS menjadi salah satu negara pengintervensi dan dengan tujuan untuk mengganti pemerintahan Suriah. AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup di Suriah. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup alih-alih terbuka di Suriah?” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Kerangka analisis yang digunakan adalah Logika Strategi Perubahan Rezim oleh Lindsey O’Rourke (2018) yang terdiri dari pertimbangan taktis dan keuntungan strategis intervensi. Peneliti berargumen bahwa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup karena pertimbangan taktis AS di Suriah dan rekam jejak di negara-negara target sebelumnya dan pertimbangan keuntungan strategis akan hasil yang didapat di Suriah serta posisi negara-negara rival membuat AS enggan menggunakan operasi terbuka dan memilih operasi tertutup.

---

Foreign-Imposed Regime Change is one of the United States’ (US) security policy instruments to pursue their national security interests. During the Syrian Civil War, the US intervenes with a purpose of overthrowing the incumbent Syrian government. The US uses a covert regime change for that purpose. This research is aiming at answering the question of “why does the US use a covert regime change instead of an overt regime change in Syria?” This research relies on qualitative approach to answer the research question and uses primary and secondary data collected from official documents and open-source information. This research employs the concept of the strategic logic of regime change developed by Lindsey O’Rourke (2018; 2019) to analyze the case. This research focuses on the tactical considerations and strategic benefits of an intervention and argues that US uses covert regime change operation because of the heavy cost of their previous overt regime change polices in Afghanistan, Iraq, and Libya as well as the fear of rival states’ intervention, especially from Russia, in Syria that might endanger their current geopolical standing."

"Penelitian ini membahas pandangan dan keberpihakan mahasiswa di Indonesia yang diutarakan dalam teks opini, terhadap pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough diterapkan sebagai alat analisis utama. Adapun teori argumentasi dari Toulmin dan teori metafungsional dari Halliday digunakan untuk menunjang analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis opini menggunakan elemen argumen yang dinyatakan oleh Toulmin, yakni klaim, data, landasan, dukungan, modalitas, dan sanggahan. Selain itu, penulis teks juga memilih diksi dan menyusun gramatika untuk menekankan kebenaran. Terdapat tiga data yang digunakan untuk analisis. Berdasarkan ketiga analisis tersebut, dua mahasiswa dianggap cenderung berpihak kepada pelegalan pernikahan sesama jenis dan satu mahasiswa dianggap cenderung mendebat isu yang sama.

---

This study discusses the views and alignments of the students in Indonesia. Their opinion is expressed inside their text about the legalized same-sex marriage in the United States. The theory of critical discourse analysis of Norman Fairclough is applied as the main analysis tool. Toulmin's theory of argumentation and Halliday?s metafunctional theory are also being used to support the analysis.

The results showed that authors used the elements of argumentation expressed by Toulmin, such as claim, ground, warrant, backing, qualifier, and rebuttal. In addition, the author of the text also chose a unique diction and compiled-grammar to emphasize the truth. There are three data used for the analysis. Based on the analysis, two students considered likely to side with the legalization of same-sex marriage and one student is considered likely to debate the same issue."

"Retorika dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam kajian filsasat, sastra, komunikasi politik, dan linguistik. Sejarah mencatat bahwa retorika telah menjadi kajian penting dalam pendidikan barat. Relasi kuasa menjadi salah satu hal utama yang dibicarakan dalam retorika politik. Barrack Obama merupakan presiden Amerika Serikat ke-44 yang memiliki kemampuan retorika yang diakui oleh dunia. Pada November 2010 silam, tujuh belas bulan setelah mewalat ke Mesir, Obama melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan Amerika dengan Islam. Ia memberikan pidatonya di Universitas Indonesia dengan mengangkat beberapa isu penting, seperti demokrasi, pembangunan, dan agama. Kompas.com (09/11/10) mencatat bahwa pidato Obama di UI adalah pidato besar yang pengaruhnya setara dengan pidato Obama ketika di Kairo, Mesir. Penelitian ini akan menganalisis strategi retorika pidato Obama di UI yang terekam dalam transkripsi Gedung Putih dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough sebagai teori utama, dan teori hegemoni Gramsci sebagai teori pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi retorika yang dibangun oleh Obama berusaha menguatkan hegemoni pihak penutur (AS) terhadap audiens sasarannya, yaitu bangsa Indonesia dan komunitas muslim di dunia.

---

Rhetoric is known in various disciplines, particularly in philosophy, literature, political communication, and linguistics studies. An examination of existing literature shows that rhetoric has become a fundamental area of study in western education. The topic power relation is one of the main things discussed in political rhetoric. Barrack Obama, the 44th President of the United States, has great rhetoric ability recognized throughout the world. In November 2010, seventeen months after visiting Egypt, Obama visited Indonesia as one of his efforts to repair the relations between U.S.A and Islam. He delivered his speech at the University of Indonesia, raising three main issues: democracy, development, and religion. Kompas.com (11/9/10) noted that Obama's speech at UI is a great one, whose influence is equivalent to his speech delivered in Cairo, Egypt. This study will analyze the rhetorical strategy of Obama's speech transcription released by the White House, using Critical Discourse Analysis (CDA) as the main theory, and Gramsci's hegemony as the supporting theory. The results showed that Obama's rhetorical strategy tended to reinforce the hegemony of the author (U.S.A) toward the target audiences, which are the Indonesians and the world Muslim communities."

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Adapun fokus penelitian dalam tesis ini adalah intervensi yang dilakukan AS dalam konflik Suriah 2011-2016 serta kepentingan yang hendak dicapai AS di Suriah. Sehingga ada tiga konsep teori yang digunakan yakni teori konflik, intervensi dan kepentingan nasional. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian Library Research, maka penelitian ini menemukan bahwa konflik Suriah telah menjadi konflik berkepanjangan akibat keikutsertaan negara regional maupun internasional seperti AS. Dimulai dikota Deraa hingga hampir seluruh wilayah Suriah. Dimulai dari konflik pertentangan rezim hingga perebutan pengaruh dan unjuk kekuasaan. Keikut sertaan AS dalam mengintervensi Suriah dengan jalan HAM yang diawali dengan upaya-upaya diplomatik, kemudian AS melakukan intervensi dalam bentuk tindakan yang terselubung, hingga berujung pada Intervensi untuk unjuk kekuasaan dan Intervensi dalam bentuk dukungan kepada pemberontak serta jalan terakhir adalah Intervensi militer. Adapun penyebab AS melakukan intervensi di Suriah disebabkan karena adanya kepentingan diantaranya adalah Defence Interest, Ekonomi Interest, World Order Interest dan Ideologi Interest.

---

The aim of this thesis is to explore the involvement of the United States in Syria conflict. The focus of research in this thesis is the intervention of the United States on Syria conflict in 2011-2016. So, this thesis employs three theoretical concept namely conflict theory, intervention theory, national interest theory. In this research, descriptive qualitative analytical method is used to obtain the data through the library research, this study found out that the Syria conflict has been a prolonged conflict due to the participation of regional and international countries such as United States. The conflict starting in the city of Deraa to almost the entire territory of Syria. Starting from conflict of regime to struggle for influence and show of power. The United States who participated in intervening of Syria by the human rights beginning with diplomatic efforts, and the United States intervene with the form of a veiled act, until it culminates in an intervention for a show of power, and intervention in the form of support to the rebels and the last intervention is military intervention. The intervention of United States in Syria is caused by the interests of which are defense interest, interest economics, world order interest and interest ideology."

"ABSTRAKCyberterorrism sebagai bentuk ancaman baru dalam ranah studi keamananmerupakan ancaman yang datang dari ranah cyber (cyber threat). Karakter ancamanserangan dari ranah cyber saat ini masih dianggap sebagai suatu bentuk ancamanvirtual atau image threat. Amerika Serikat sebagai suatu negara besar yang dalamkehidupan seharinya-harinya banyak bergantung pada penggunaan teknologiinformasi, terutama dalam pengelolaan terhadap sistem informasi pada criticalinfrastructure nya perlu melakukan antisipasi terhadap ancaman yang datang dariranah cyber. Ancaman dari ranah cyber yang ditujukan kepada critical infrastructureAmerika adalah dalam bentuk cyberterrorism. Dengan menggunakan kerangka kerjadari Copenhagen School akan dijelaskan bagaimana Amerika dalam melakukanproses sekuritisasi ancaman cyberterrorism kepada masyarakat Amerika. Pada prosessekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika diketahui bahwa Amerika menggunakanmedia sebagai cara mengkomunikasikan wacana ancaman cyberterrorism terhadapcritical infrastructure nya.

---

ABSTRACTCyberterrorism as a new threat form in security studies is a threat that comes fromcyber realm. The character of cyber threat today is still perceived as a virtual threator image threat. United State of America as a big country in their livelihood dependon the use of information technology, especially in the operation of their criticalinfrastructure, they need to anticipate the threat that comes from cyber. The cyberthreat to American critical infrastructure is in a form of cyberterrorism. Using theframe work of Copenhagen School it will be explain how America securitized thisthreat of cyberterrorism to the American society. In the process of securitization thenknows that America using media to communicating the image threat against theircritical infrastructure."