Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada pertengahan tahun 2013 ditemukan adanya dugaan praktik anti persaingan dalam kasus importasi bawang putih setelah terjadi lonjakan harga bawang putih di pasaran. Setelah melakukan investigasi, tim investigator KPPU menilai 19 pelaku usaha melakukan pelanggaran UU Antimonopoli pasal 11 tentang kartel, pasal 19 tentang diskriminasi dan pasal 24 tentang persekongkolan menghambat perdagangan dengan bersekongkol dengan 3 pejabat pemerintahan. Selama persidangan tidak ditemukan bukti langsung yang mengarah pada kesepakatan, baik antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pejabat pemerintah, untuk melakukan kegiatan kartel, diskriminasi dan persekongkolan. Majelis komisi pada putusannya menetapkan 19 pelaku usaha bersalah melanggar pasal 11, pasal 19 dan pasal 24 UU Antimonopoli dan 2 pejabat pemerintah bersalah melanggar pasal 24. Skripsi ini membahas mengenai ketepatan penerapan pasal 11, pasal 19 dan pasal 24 UU Antimonopoli dalam kasus ini.

---

In mid-2013, an allegation of anti competition practices in garlic importation case was discovered after a surge in the market price of garlic. After conducting an investigation, KPPU investigator team assessed 19 enterprises conducted violation against Antimonopoly Law article 11 regarding cartel, article 19 regarding discrimination and article 24 regarding trade-detaining conspiracy by conspiring with 3 government officials. During the trial, there was found no direct evidence which leads to agreement, both among enterprises or between enterprises and government officials, to form a cartel, to conduct discrimination and to conduct conspiracy. The commisioner judges in its decision established 19 enterprises guilty of violation against article 11, article 19 and article 24 Antimonopoly Law and 2 government officials were established guilty of violation against article 24. This thesis discusses about the accuracy of application of article 11, article 19 and article 24 Antimonopoly Law in this case."

"Skripsi ini membahas tentang larangan penguasaan pasar dan persekongkolan berdasarkan Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus importasi bawang putih. Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu penguasaan pasar secara tidak adil dan persekongkolan diduga terjadi pada kasus Importasi Bawang Putih di Indonesia untuk Periode Bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan bawang putih dan harga yang sangat melonjak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Importasi Bawang Putih. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan keterlibatan pemerintah pada kasus importasi bawang putih terkait Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tidak dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pertimbangan KPPU mengenai adanya pelanggaran Pasal 19 huruf c tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 24 tentang Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan perspektif Hukum Persaingan Usaha tidak bisa menjadikan institusi pemerintah sebagai terlapor.

---

This undergraduate thesis explains about the prohibition of market control and conspiracy by Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in the case of garlic importation (Case Study: KPPU Decision on Case No. 05 / KPPU-I / 2013). This research is conducted by way of normative legal research. This thesis tries to elaborate the kind of action that could lead to monopolistic practices and unfair business competition in form of unfair market control and conspiracy which has occurred in the case of importation of garlic in Indonesia for the period of November 2012 to February 2013 which had resulted in a scarcity and the soaring price of garlic. The analysis explains that the issue of the violations conducted by business actors and government involvement in the case of importation of garlic related to the KPPU Decision No. 05 / KPPU-I / 2013 could not be exempted in Article 50 letter a of Law No. 5 Year 1999. Moreover, regarding KPPU considerations on the violations of Article 19 letter c of Market Control and Article 24 of Conspiracy in Act No. 5 Year 1999 should not draw any Government institution as a Reported subject in accordance with the Competition Law perspective."

"Tesis ini bertujuan memahami bagaimana Pemerintah dapat dijadikan Terlapor dalam perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memahami bagaimana peran kedudukan Pemerintahan dalam kasus tersebut dan memahami apakah sanksi administrasi dapat diterapkan kepada Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap Putusan No. 05/KPPU-I/2013.Menteri Perdagangan selaku pembuat regulasi dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana regulasi yang seharusnya menciptakan situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri secara nyata telah memberikan fasilitas berupa Surat Persetujuan Import (SPI) tanpa melakukan perpanjangan Rekomendasi Izin Produksi Hortikultura (RIPH) terlebih dahulu. Atas perbuatan tersebut, Majelis Komisi Perkara No. 05/KPPU-I/2013 memberikan rekomendasi.Untuk membuktikan adanya persengkongkolan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 haruslah dijabarkan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Berdasarkan penjabaran unsur-unsur tersebut, maka dapat terlihat bahwa Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri dapat ditarik sebagai pihak lain dalam kasus a quo. Majelis Komisi Perkara No. 05/KPPUI/ 2013 memberikan rekomendasi kepada setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.kepada Pemerintah Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap Putusan No 05 KPPU I 2013 Menteri Perdagangan selaku pembuat regulasi dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana regulasi yang seharusnya menciptakan situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 24 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri secara nyata telah memberikan fasilitas berupa Surat Persetujuan Import SPI tanpa melakukan perpanjangan Rekomendasi Izin Produksi Hortikultura RIPH terlebih dahulu Atas perbuatan tersebut Majelis Komisi Perkara No 05 KPPU I 2013 memberikan rekomendasi Untuk membuktikan adanya persengkongkolan dalam Pasal 24 Undang Undang No 5 Tahun 1999 haruslah dijabarkan unsur unsurnya terlebih dahulu Berdasarkan penjabaran unsur unsur tersebut maka dapat terlihat bahwa Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri dapat ditarik sebagai pihak lain dalam kasus a quo Majelis Komisi Perkara No 05 KPPU I 2013 memberikan rekomendasi kepada setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperhatikan prinsip prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.

---

This thesis aims to understand how the government can be reported to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), to understand the roles and positions of the government in this case and to understand if administrative sanctions can be applied to the government. The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a research on Decision No. 05/ KPPU - I/2013.The Minister of Trade, as a drafter of regulations and the Directorate General of Foreign Trade as the implementer of regulations, should establish a proper and fair competition in order to avoid concentration of economic power in certain business actors that legally and convincingly violates Article 24 of the Law Number 5 Year 1999. The Minister of Trade and the Directorate General of Foreign Trade obviously has provided facilities such as Import Approval Letter (SPI) without making a recommendation permit extension of Horticulture (RIPH) beforehand. In consequence of the abovementioned actions, the Commission Assembly Case No. 05/KPPU - I/2013 has given a recommendation.To prove the existance of conspiracy in Article 24 of Law Number 5 Year 1999, it?s elements needs to be clarified in advance. Based on the elaboration of these elements, it can be seen that the Ministry of Trade and the Directorate General of Foreign Trade may be withdrawn as the other party in the case a quo. The Assembly Commission in Case No. 05/KPPU-I/2013 provides a recommendation to each Governmental institution, in this particular case, the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia, giving them the obligation to observe the principles of fair competition in the formulation of policies."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan larangan praktek diskriminasi pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Peneliti dalam hal ini mengambil contoh kasus dari putusan KPPU No.05/KPPU-I/2012 tentang praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT.Chevron Indonesia Company dalam tender export pipeline front end engineering dan design contract di lingkungan PT.Chevron Indonesia Company. Penelitian ini dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti praktek diskriminasi berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini pada akhirnya menyarankan pihak KPPU untuk lebih memperjelas kriteria praktek diskriminasi yang dilarang dan dalam memutus sebuah perkara terkait diskriminasi pelaku usaha pihak KPPU harus lebih memperhatikan pembuktian atas segala unsurunsur larangan praktek diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d, terlebih unsur 'menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat' dalam kasus terkait.

---

This thesis explains about the prohibition of discriminative practice which conduct by a business actor to the certain business actors which regulated in article 19 paragraph d of Act No.5 /1999. Researcher in this thesis takes the Comission decision No. 05/KPPU-I/2012 concerning discriminative practices which has conducted by Chevron Indonesia Company in the tender of Export Pipeline Front End Engineering and Design Contract as a case study. This thesis was conducted by examining the normative juridical practice of discrimination based on theory and legislation in force. The results of this study ultimately recommends the commission to improve and clarify the criteria and practice of discrimination, beside that in deciding a case related discriminative practices, the comission (KPPU) should pay more attention about the fulfillment of all elements of the prohibition of discrimination under article 19 paragraph d Act No.5/1999, especially the element of 'causing unfair competition' in the relevant cases"

"Menurut Undang-undang Perbankan, fungsi perbankan adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan adalah dengan memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dengan memberikan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Dalam pemberian KPR kepada nasabah, bank menetapkan beberapa persyaratan sebelum nasabah mendapatkan fasilitas KPR tersebut, salah satunya adalah dengan mensyaratkan nasabah memiliki asuransi yang mempertanggungkan jiwa nasabah tersebut. Untuk memudahkan pemilikan asuransi jiwa tersbut, maka bank melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi, yang juga dapat disebut dengan bancassurance.Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan asuransi oleh Konsorsium Bringin dan Heksa yang dipasarkan oleh BRI selaku penyedia fasilitas KPR. Perkara ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan BRI dinyatakan melakukan perjanjian tertutup dan melakukan entry barrier. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999; sedangkan entry barrier merupakan satu kegiatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 18 huruf b UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam tulisan ini, Penulis akan memberikan kajian yuridis atas Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Penulis juga akan menganalisa dengan menggunakan ketentuan pada SEBI 12/35/DPNP, dan juga metode pendekatan yang digunakan KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses pembuktian perkara ini, sebagaimana dikenal dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua metode pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pada akhirnya, tulisan ini akan memberikan pemahaman dan penerapan UU No.5 Tahun 1999 dalam prakteknya, khususnya dalam praktek bancassurance.

---

According to the Banking Law, the banking function is to collect and distribute public funds. One form of business that can be done by banking is to provide the distribution of funds to the community by providing housing loans. To grant of housing loans to customers, the bank establishes several requirements before customers get the facilities, one of which is to require customers to have life insurance that guaranty the customer's life. To facilitate the ownership of life insurance serve targeted, then the bank cooperating with an insurance company, which can also be called bancassurance.In this study, the authors raised one case of unfair competition in the administration of insurance by the Consortium Bringin and Heksa marketed by BRI as the provider of mortgage facilities. This case was decided by the KPPU and BRI declared doing exclusive dealing and make entry barrier. Exclusive dealing is one agreement prohibited under Law No. 5 of 1999, as provided for in Article 15 of Law No. 5 of 1999; whereas the entry barrier is an activity that is prohibited under Article 18 letter b Law No. 5 of 1999. The Commission's Decision was later canceled by the Central Jakarta District Court. In this paper, the author will give a juridical study on the Commission's Decision and the Decision of the Central Jakarta District Court.The author also analyzes using the provisions of SEBI 12/35 / DPNP, and also the method used KPPU and the Central Jakarta District Court in the process of proving this case, as it is known in the Competition Law, there are two methods of approach is the approach per se illegal and approaches rule of reason. In the end, this paper will provide an understanding and application of Law No. 5 of 1999 in practice, especially in bancassurance practice."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis konsep larangan perjanjian dan pembuktian kartel menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta dampak atau akibat adanya suatu perjanjian kartel di antara pelaku usaha disertai dengan analisis pembuktian dalam putusan perkara nomor 08/KPPU-I/2014 (kartel Industri Otomotif Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat) dan putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2013 (kartel importasi bawang putih). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Larangan kartel berawal dari terjadinya krisis ekonomi di Indonesia akibat sistem ekonomi sebelumnya yang mengurangi dan bahkan menghilangkan persaingan sehingga muncul perusahaan-perusahaan yang menguasai sektor-sektor usaha tertentu. Untuk pembuktian, terdapat dua mekanisme pembuktian kartel, yaitu pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Pada praktiknya, pelaku usaha tidak membuat perjanjian kartel secara tertulis sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus membuktikan kartel melalui bukti tidak langsung, baik bukti ekonomi maupun bukti komunikasi. Sementara itu, dalam penelitian ini, kartel memberikan dampak positif dan negatif terhadap persaingan dan konsumen. Kartel dapat memberikan efisiensi, inovasi dan teknologi, mengurangi risiko usaha, serta memberikan kemudahan akses, menciptakan standar mutu dan pelayanan yang baik untuk konsumen. Namun kartel yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan dapat meniadakan persaingan dan membatasi pilihan konsumen atas harga, produk, pelaku usaha, dan akses kepada produk tersebut. Hal tersebut menjadi dasar larangan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 atas segala perjanjian kartel yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat diketahui bahwa pendekatan yang digunakan ialah pendekatan role of reason.

---

This research aims to know, comprehend, and analyze the probihition and evidence concept of cartel according to Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Number 5 in 1999, as well as the impact or result of the existence of a cartel agreement between business actors, with an evidence analysis from case No. 08/KPPU-I/2014 (cartel automotive industryfour wheel vehicle tires) and case No. 05/KPPU-I/2013 (cartel importation of garlic). This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. Cartel prohibition started from an economic crisis in Indonesia due to the previous economic system that reduces and even eliminates the competition that arises firms dominating in certain business sectors. There are two mechanism proofing cartel, with direct evidence and indirect evidence. Practically, business actors never make a written cartel agreement so that KPPU had to prove the cartel through indirect evidence, both economic nor communication evidence. Meanwhile, in the research, cartel gives positive and negative impacts to competition and consumers. Cartels can provide efficiency, innovation and technology, reduce business risks, and provide easy access, create good quality standards and services for consumers. However, cartel that aims to eliminate competition may negate competition and limit consumer choice on the price, products, business actors and access to these products. It became the basis of the prohibition at Article 11 in Law No.5/1999 for all cartel agreements which resulted a monopolistic practices or unfair competition using role of reason approach."

"Tesis ini meneliti Putusan KPPU No 05/KPPU-I/2014, yang menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance. Obyek perkara ini adalah kegiatan bancassurance antara ketiga pihak tersebut yang dinilai menghambat perusahaan asuransi lain/pesaing yang hendak masuk ke pasar penjualan produk KPR BRI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa BRI dan perusahaan perbankan yang melakukan kegiatan bancassurance agar dapat segera menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan perusahaan perbankan untuk menawarkan minimal 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank.

---

This thesis examines the KPPU Decision No. 05/KPPU-I/2014, who suspect a violation of Law No. 5 of 1999 conducted by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and PT Heksa Eka Life Insurance. The object of this case is the bancassurance activities among such parties that alleged exercise barrier to entry to another insurance/competitor company who want to enter the market of KPR product of BRI. This research is qualitative descriptive design.

Results of the study suggest BRI and other banking company which conducting bancassurance activities to immediately adjust the provisions stipulated in Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 which obliges the banking company to offer minimum 3 (three) Bank partner of insurance companies."

"Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha? Kedua, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri? Dan ketiga, bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri, dan bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha. KPPU menilai telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam bentuk persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan (horizontal dan vertikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU masih memiliki kendala dalam membuktikan persekongkolan tender diantaranya adalah ketersediaan menjadi pelapor dan saksi, mendapatkan bukti tertulis, faktor internal dan eksternal KPPU serta kewenangan untuk menggeledah yang tidak dimiliki KPPU.

---

This thesis is deal with three major problems. First, views on how KPPU considering the tender of procurement of E-KTP based on competition law? Second, why the decision of KPPU being annulled in district court? And third, how to prove a tender conspiracy in Competition Law? The research is conducted by method of juridical normative, with the aim of this research is to find out how KPPU considering the tender of procurement of E-KTP based on competition law, why the decision of KPPU being annulled ins district court, and to prove a tender conspiracy in Competition Law. KPPU considering that there has been violation of article 22 Law Number 5 Year 1999 of Competition Law specifically the horizontal conspiracies, vertical conspiracies, and the combination (horizontal and vertical). The result showed that KPPU still has constraint in proving a tender conspiracy, which is the availability of a rapporteur and witnesses, obtain the written evidence, internal and external factors of KPPU and the authority to investigate that KPPU has not owned."

"Kartel dalam pengaturan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan sebagai salah satu kegiatan yang dilarang. Larangan tersebut berkaitan dengan penetapan harga melalui kartel yang dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen atau masyarakat. Terdapat empat (4) perusahaan importir yang Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah duga melakukan penetapan harga melalui kartel, mengganggu stabilitas persaingan usaha yang sehat, yakni PT. Cargill Indonesia, Teluk Intan, Liong Seng, dan Gunung Sewu. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif analitis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisis terhadap kasus.Hasil menunjukkan adanya kegiatan penetapan harga melalui kartel yang dilakukan oleh PT. Cargill Indonesia, Teluk Intan, Liong Seng dan Gunung Sewu, juga menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang pemerintah tetapkan justru mendistorsi pasar dan menjadi sarana persaingan usaha tidak sehat.

---

Cartels in the regulation of Law No. 5 of 1999 concerning The Prohibition

of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition declared as one of the

prohibited activities. Such prohibition regarding price fixing through cartels can

result in losses to consumers or the public. There are four (4) importers that the

Commission for the Supervision of Business Competition has been suspected

price fixing through cartels, disrupt the stability of fair competition, namely PT.

Cargill Indonesia, Teluk Intan, Liong Seng, and Mount Sewu. This research is

normative juridical legal research which conducted by descriptive analysis

through literature and an analysis of the case.

Results indicate that there are price

fixing through cartel activities conducted by PT. Cargill Indonesia, Teluk Intan,

Liong Seng and Mount Sewu, also the result showed that the government policies

actually could distort markets and set it into a tool of unfair competition."

"UU No. 5/1999 bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha sehat dan berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini menjadi tidak jelas manakala KPPU dalam Putusan No. 08/KPPU-L/2018 memutuskan pelaku usaha freight container, yang memiliki peran penting khususnya di Indonesia sebagai negara kepulauan, dinyatakan bersalah melakukan price fixing sementara di sisi lain, persaingan usaha menjadi hal yang mutlak terjadi di antara para pelaku usaha yang berorientasi pada market economy. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persaingan pada industri jasa freight container dalam rute Surabaya menuju Ambon dan menjelaskan kesesuaian Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018 berdasarkan peraturan perundang-undangan persaingan usaha di Indonesia terhadap industri jasa freight container rute Surabaya-Ambon. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa: Usaha jasa freight container rute Surabaya-Ambon memiliki struktur dan karakteristik pasar oligopoli yang saling berperang harga akibat ketatnya persaingan; Putusan No. 08/KPPU-L/2018 tidak sesuai dengan teori-teori dalam hukum persaingan usaha dikarenakan unsur “perjanjian”, “pelaku usaha pesaing”, “menetapkan harga” dan “pasar bersangkutan” dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 yang dipersalahkan terhadap para terlapor tidak terbukti terpenuhi sebab surat penyesuaian kenaikan tarif yang dikeluarkan para terlapor tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu kesepakatan atau komunikasi secara bersama-sama dalam menaikkan tarif freight container dengan bukti harga yang tercantum pada bukti surat tidak pernah direalisasikan. Saran dalam penelitian ini meliputi standarisasi tarif oleh regulator dan tata kelola persaingan usaha dalam industri pelayaran yang sesuai dengan asas keseimbangan

---

Laws of the Republic Indonesia No. 5/1999 was made to create a competition in the free market based on economical democracy by observing the equilibrium between the interest of the business entity and the interest of the people. The matter becomes uncertain when KPPU within the verdict No. 08/KPPU-L/2018 decided the business entity freight container, the one who has an important role, especially in Indonesia as an Island Nation, is stated guilty on making a price-fixing. Meanwhile, on the other side, the competition in the business field becomes absolute only between the business entity that is market economy-oriented. Therefore, this research carry the importance of explaining the competition in the services business of freight container industry within the limitation of Surabaya-Ambon route, and explaining the suitability of KPPU’s decision No, 08/KPPU-L/2018 basing it on the laws of the Republic Indonesia regarding business entities competition in Indonesia on the matter of freight container Surabaya-Ambon route. Using the law’s research method descriptive-normative. The result of the research found that: the service business of freight container Surabaya-Ambon route has the structure and characteristics of oligopoly market, where there are war on pricing between business entities caused by the strict competition between them; the KPPU’s verdict No. 08/KPPU-L/2018 is not compatible with the theories of business entities competition law because the element of “agreement”, “business competitors”, “fixed pricing” and “related markets” in article 5 verse (1) Laws of The Republic Indonesia No. 5/1999 that is being put upon defendant not proven legitimate, caused by the letter issued by the claimant does not involve any sign of agreement or joint communication regarding price increment on freight container services with the proof of the written price was never objectified. The Suggestion for this research covers the standardized rate of the regulator and the management of the competition between business entities that provide services for shipment based on balance."