Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Skripsi ini membahas tentang ketentuan harta bersama berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Harta bersama merupakan harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri setelah timbulnya hubungan perkawinan. Sementara itu, simpanan pada bank dimiliki secara individu dan diikat oleh ketentuan rahasia bank. Permasalahan yang akan diteliti adalah melihat keselarasan antara ketentuan harta bersama dan ketentuan rahasia bank pada perbankan syariah dan penyelesaian harta bersama yang disimpan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa ketentuan harta bersama dengan ketentuan rahasia bank tidak selaras sehingga penyelesaian harta bersama harus dilaksanakan dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peraturan perbankan yang mengatur ketentuan rahasia bank perlu ditinjau ulang agar selaras dengan ketentuan harta bersama.

---

This research discusses the provisions of the joint marital property in the form of savings in the form of certificate of deposits, saving accounts and checking accounts. Joint marital property is property owned by a husband and wife after wedding. Meanwhile, savings at banks individually owned and held by the bank secrecy provisions. The problem statement of this research are the alignment of the provisions of the joint marital property and bank secrecy provisions on Islamic banking and settlement of joint marital property stored on Islamic banking. The method of research is juridical-normative by using secondary data. It founds that the provisions of property along with bank secrecy provisions are not aligned with the result that settlement of joint marital property are implemented by adjudication of court. Therefore it can be concluded that the banking regulations governing bank secrecy provisions should be reviewed in order to align the provisions of the joint marital property."

"Untuk memenuhi tuntutan profesionalitas dan merespon perkembangan kontemporer bidang ekonomi, maka kebutuhan regulasi yang berkaitan dengan kebolehan dalam melakukan transaksi-transaksinya pada praktek di lembaga-lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi dengan Bank Syariah. Tesis ini membahas mengenai alih mudharib dengan mencari ketentuan hukum atau dasar kebolehan dalam melakukannya alih mudharib pada pembiayaan mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai alih mudharib, namun jika ditinjau dari sisi asas-asas serta kaidah-kaidah dalam Hukum Perikatan Islam, dapat disimpulkan bahwa alih mudharib bisa dilakukan. Hasil penelitian ini menyarankan agar dikeluarkan suatu fatwa yang menegaskan tentang kebolehan dalam melakukan alih mudharib dan selanjutnya teknis pelaksanaannya agar diatur oleh Peraturan Bank Indonesia.

---

In fulfilling demands on becoming profesional and responding the contemporer progress on economics, the needs of regulation which related to legal practice on banking transaction upon Islamic financial institution is crucial in order to fulfill, customer?s needs on doing transaction with Sharia Bank.

This theses elaborates about the transferal process between customer by looking at juridical certainty or legal rules on doing transferal process on mudharabah financing. This research is based n a qualitative method with normative juridical approach. It is a knowladged from research's result that there is not any certainty on transferal proces between costomers. However transferal process between customer is able to done according to base and principle Islamic Jurisdiction Contract.

This research, it's suggested that there should be guidence from Islamic Scholar (fatwa) which clarify the legal practice Bank Indonesia wil be able to regulate this suggestion on rules they have."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"ABSTRAKPembiayaan merupakan salah satu produk dari bank syariah. Namun, permasalahan muncul ketika sengketa pembiayaan macet pada bank syariah diselesaikan di pengadilan niaga yang bukan merupakan lembaga pengadilan Islam. Dari masalah ini analisis difokuskan pada bagaimana pembiayaan pada bank syariah ditinjau dari hukum Islam, bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah, serta apakah penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah di pengadilan niaga tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode tinjauan kepustakaan. Menurut hukum Islam, penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah di pengadilan niaga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam UU Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat unsur riba dan maisir. Namun, lembaga kepailitan dan PKPU yang menjadi kewenangan pengadilan niaga dapat ditemukan konsep dasarnya dalam hukum Islam, sehingga kepailitan dan PKPU sesuai dengan hukum Islam. Maka, bank syariah dan nasabah dapat menyelesaikan sengketa pembiayaan macet secara kepailitan maupun PKPU namun tidak di pengadilan niaga, melainkan di pengadilan agama. Namun, kekosongan hukum mengenai aturan dan panduan penyelesaian sengketa kepailitan syariah di pengadilan agama membuat masih banyaknya bank syariah dan nasabah yang membawa perkara mereka ke pengadilan niaga. Di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

---

ABSTRACTFinancing rsquo s one of sharia bank rsquo s product. However, the problem arises when a non performing finance dispute is settled in commercial court that rsquo s not an Islamic court institution. From this issue, the three main focuses of the analysis rsquo re how Islamic law defines finance in sharia bank, how to resolve the dispute of non performing finance in sharia bank, and whether the settlement of the non performing finace in bank sharia on the commercial court rsquo s in accordance with the provisions of Islamic law or not. This thesis rsquo s research rsquo s a normative juridical research, and done by using literature preview method. According to Islamic law, the settlement of non performing finance on sharia banks in commercial court is wrong because UU No. 37 year 2004 about bankruptcy postponement of debt payment obligations PKPU contains riba and maisir. However, the concept of bankruptcy and PKPU institutions which are commercial court rsquo s jurisdiction can be found in Islamic law, Thus, sharia banks and customers can resolve non performing finance disputes with bankruptcy or PKPU institutions but not in commercial courts, in Islamic court instead. However, there rsquo s no regulations for Islamic bankruptcy causing people chooses commercial court over Islamic court. Here it takes the role of government to fill that legal void."

"Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah terhadap Non-Performing Financing bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan jenis panel data seimbang (balance panel data), dari 40 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah observasi sebanyak 800 dalam periode per kuartal tahun 2016-2020. Dengan menggunakan pendekatan random effect model (REM), hasil dari studi ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh signifikan linear dan non-linear terhadap Non-Performing Financing. Pengaruh signifikan non-linear pada akad mudharabah membentuk huruf U, sedangkan pada akad musyarakah membentuk huruf U terbalik. Lebih lanjut, akad mudharabah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan akad musyarakah ketika proporsi pembiayaan keduanya mengalami peningkatan pada titik optimum tertentu. SIZE dan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Non-Performing Financing. FDR dan Exchange Rate memiliki pengaruh tidak signifikan positif dan GDP memiliki pengaruh tidak signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing. Serta, BPRS memiliki kecenderungan lebih besar berpengaruh terhadap Non-Performing Financing dibandingkan BUS di Indonesia.

---

This study aimed to identify the effect of mudharabah and musyarakah contract revenue on Non-Performing Financing of Sharia Banks in Indonesia. This study used a balanced panel data type of 40 sharia banks in Indonesia, consisting of Sharia Commercial Bank (BUS) and Sharia Citizens Bank (BPRS) with a total of 800 observations in the period of 2016-2020. By applying a random effect model (REM) approach, the results of this study showed that mudharabah and musyarakah contracts had significant linear and non-linear influences on Non-Performing Financing. The significant non-linear influence on the mudharabah contract formed U shaped, while the musyarakah contract formed the inverted U shaped. Additionally, mudharabah contracts had greater risks than musyarakah contracts when the proportion of both financing increased at a certain optimal point. SIZE and ROA displayed a negative significant influence on Non-Performing Financing, as inflation also had a negative significant influence on Non-Performing Financing. FDR, Exchange Rate had a positive insignificant and GDP had a negative insignificant influence on Non-Performing Financing. Furthermore, BPRS was shown to have a tendency in influencing Non-Performing Financing compared to BUS in Indonesia."

"Nilai-nilai moderasi ajaran Islam paling nyata terlihat melalui implementasi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk mengenai hal itu adalah kebijakan negara yang terilhami dari ijtihad. Contohnya adalah pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Menurut pasal ini seorang ahli waris terhalang hak warisnya apabila a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Bersamaan dengan itu Wahbah al-Zuhaili salah satu ulama kontemporer yang mengedepankan moderasi dalam pandangan hukum Islam. Moderasi Islam menurut Wahbah al-Zuhaili terdiri dari fleksibilitas hukum Islam, pembaharuan hukum Islam, dan pandangan egaliter terhadap bermadzhab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis-normatif. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji nilai-nilai moderasi Islam yang terkandung dalam ketentuan penghalang waris Kompilasi Hukum Islam melalui perspektif metodologi ijtihad Wahbah Al-Zuhaili untuk kemudian diketahui perhatian ijtihad tersebut terhadap kondisi sosial di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketentuan penghalang waris yang disebutkan Kompilasi Hukum Islam mengandung nilai-nilai moderasi Islam. Prinsip sadd al-dzari’ah meninjau tindakan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah tersebut merupakan mafsadat dan terhalangnya warisan adalah bentuk perlindungan terhadap pewaris serta mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian warisan (hifzh al-mal). Terutama maslahat dari segi maqashid syariah berupa hifzh al-nafs (menjaga jiwa). Sementara dari sisi mashlahah mursalah, ketentuan ini secara umum dapat diterima akal sehat sebagai langkah preventif terhadap kerusakan sosial serta tidak bertentangan dengan syariat serta bertujuan untuk hifzh al-nafs (menjaga jiwa), Sementara aturan mengenai fitnah, merupakan hasil ijtihad yang dilakukan para penyusun Kompilasi Hukum islam melalui istihsan.

---

The values of moderation in Islam are most evident through its implementation in daily life. This includes state policies inspired by ijtihad. An example is article 173 of the Compilation of Islamic Law, which is one of the forms of Islamic law reform in Indonesia. According to this article, an heir is deprived of his inheritance rights if a) he is blamed for killing or attempting to kill or severely persecuting the testator; b) he is blamed for slanderously filing a complaint that the testator has committed a crime punishable by 5 years imprisonment or a heavier sentence. At the same time Wahbah al-Zuhaili is one of the contemporary scholars who prioritize moderation in the view of Islamic law. Islamic moderation according to Wahbah al-Zuhaili consists of the flexibility of Islamic law, the renewal of Islamic law, and an egalitarian view of madzhab. This research is a qualitative research with a philosophical-normative approach. The purpose of this research is to examine the values of Islamic moderation contained in the provisions of the barrier to inheritance of the Compilation of Islamic Law through the perspective of Wahbah Al-Zuhaili's ijtihad methodology to then know the ijtihad's attention to social conditions in Indonesia. The results of this study found that the provisions of the inheritance barrier mentioned in the Compilation of Islamic Law contain Islamic moderation values. The principle of sadd al-dzari'ah reviews the act of attempted murder, serious persecution, and fitnah is a mafsadat and the obstruction of inheritance is a form of protection against the heir and realizes the benefit in the distribution of inheritance (hifzh al-mal). Especially maslahat in terms of maqashid sharia in the form of hifzh al-nafs (protecting the soul). While in terms of mashlahah mursalah, this provision is generally acceptable to common sense as a preventive measure against social damage and does not contradict the sharia and aims to hifzh al-nafs (protect the soul), while the rules regarding slander are the result of ijtihad made by the compilers of the Compilation of Islamic Law through istihsan."

"Bank syariah melaksanakan kegiatan-kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal yang harus diperhatikan secara seksama adalah peranan akad tertulis yang mengakibatkan hubungan hukum antara para pihak yang melaksanakan transaksi pada kegiatan perbankan syariah. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah konsep Al-Mudharabah Mutlaqah pada bank syariah dan bagaimana ketentuan pokok dan format akad Al-Mudharabah Mutlaqah. Selain itu ditelaah juga masalah prosedur pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah Mutlaqah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Konsep Al-Mudharabah di bank syariah terdiri dari Al-Mudharabah Mutlaqah dan Al-Mudharabah Muqayadah. Yang dijadikan sumber penelitian dalam skripsi ini adalah akad Al-Mudharabah Mutlaqah yang memiliki ketentuanketentuan pokok yang harus dilaksanakan oleh mudharib (nasabah) dan shahibul maal (bank syariah) yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Pada penyusunan akad pada bank syariah secara umum berpedoman pada hukum syariah Islam dan hukum positif Indonesia, hal ini tetap berlaku selama belum ada positivisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi undang-undang tentang perbankan syariah. Pelaksanaan akad Al-Mudharabah Mutlaqah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah pada dasarnya telah mengikuti mekanisme pelaksanaan akad di bank syariah pada umumnya dan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan akad Al-Mudharabah Mutlaqah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah melalui kesepakatan pilihan forum penyelesaian pihak dalam akad. Seluruh akad yang disepakati di sini tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam dan hukum positif Indonesia dan dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."