Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komponen Desentralisasi Fiskal dalam dana perimbangan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2009-2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan data panel. Sampel dalam penelitian berjumlah 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia Hasil pengujian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of the components of Fiscal Decentralization in fund balance includes Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on economic growth area in the District / City in Indonesia 2009-2012. The study was conducted by using multiple regression analysis using panel data. The sample totaled 434 districts / cities in Indonesia The test results stated that the Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund negatively affect regional economic growth."

"ABSTRAKDalam melihat keterkaitan desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi, teori dan hasil kajian menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga kesimpulan yang dirumuskanpun bersifat kontekstual. Oleh sebab itu, penelitian sejenis ini akan tetap relevan dilakukan termasuk untuk konteks Indonesia.Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di tingkat kota di Indonesia serta untuk melihat pengaruh berbagai faktor lainnya terhadap korupsi. Data yang digunakan adalah data panel 20 kota di Indonesia yang menjadi unit analisis dalam kurun waktu tahun 2006, 2008 dan 2010. Model yang digunakan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Common Effect.Variabel terikat dalam tesis ini adalah tingkat korupsi, sedangkan sebagai variabel bebasnya adalah tingkat desentralisasi fiskal yang diwakili oleh besarnya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan belanja pegawai. Sedangkan sebagai variabel kontrol, digunakan variabel pendidikan, variabel PDRB per kapita, dan variabel formasi partai pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif ekonometrika.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan, kecuali variabel PDRB per kapita, berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Variabel desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang artinya semakin tinggi derajat desentralisasi fiskalnya maka akan semakin tinggi angka korupsinya. Variabel pendidikan dan variabel formasi partai pemerintahan berkorelasi negatif terhadap tingkat korupsi di daerah. Sedangkan variabel PDRB per kapita dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh pada angka korupsi.Secara umum dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal membawa pengaruh meningkatkan angka korupsi di daerah. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTIn view of the fiscal decentralization towards the level of interconnectedness of corruption, theory and results of the study showed different results. So that conclusion was formulated is contextual. Therefore, this kind of research will remain relevant to include the context of Indonesia.This research is intended to prove how the influence of fiscal decentralization to the level of corruption in the level of district in Indonesia as well as to see the influence of various factors to corruption. The data used is panel data of 20 districts in Indonesia becomes a unit of analysis in the period of 2006, 2008 and 2010. A model used estimated by using the method of regression data panel common effect.Dependent Variable in this thesis is level corruption, while as independent variable is level of fiscal decentralization represented by Fund of Counter balance transferred by the central government to local government after deducting Special Allocation Fund and Officer Expense. While the control variable is used as a variable, education, GDP per capita, variables and variable formation of the Party of Government. The approach used is quantitative econometrics.The results of this research indicate that all of the variables used, unless the variable is GDP per capita, have an effect on the level of corruption. Fiscal decentralization variable correlated positively with the level of corruption, which means that the higher the degree of fiscal decentralization then his numbers will be higher. Education and formation variable party government correlate negatively to the level of corruption in the region. While the per capita GDP variables in this study indicates that this variable has no effect on the number of corruption.In general it can be concluded that fiscal decentralization brought the influence of increasing numbers of corruption in the region. So the need for a deeper study of this policy in order to be able to walk better."

"Penelitian ini menganalisa pengaruh tipe kepemilikan terhadap perilaku bank umum dalam menanggapi perubahan tingkat suku bunga BI yang dicerminkan dengan tingkat kredit bank pada sektor perbankan Indonesia periode 2006-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi efektifitas dari bank lending channel pada mekanisme transmisi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan bagaimana tipe kepemilikan bank berperan dalam perilaku bank. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan bank berpengaruh terhadap perilaku bank dalam menanggapi perubahan tingkat suku bunga BI. Dibandingkan dengan Bank Swasta, Bank Persero cenderung lebih tidak sensitive terhadap perubahan tingkat suku bunga BI baik naik maupun turun. Sementara BPD cenderung lebih sensitive terhadap perubahan tingkat suku bunga BI dengan melakukan penurunan dan kenaikan pengeluaran kredit. Kebijakan pengeluaran kredit juga dipengaruhi oleh permodalan, likuiditas, profitabilitas, dan size bank, serta factor permintaan pasar dari pertumbuhan industry.

---

This research aims to analyze the impact of bank ownership towards bank behavior in response to BI Rate Change in Indonesia during 2006-2009 periods. The purpose is to investigate the effectiveness of bank lending channel in the transmission mechanism of monetary policy by Bank Indonesia and how bank ownership plays role in its behavior.

This research finds that bank ownership affects to the bank behavior in response to BI Rate Change. Relative to the private bank, the state-owned bank tends to insensitive against BI Rate Change, while the city commercial bank (BPD) is more sensitive. Bank credit disbursal policy is affected by bank capitalization, liquidity, profitability, size, and also the demand factor in market that measured by industry growth."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2012. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk LPPD tahun 2011 dan 2012. Pengawasan fungsional diukur dengan latar belakang profesi kepala daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik. Pengawasan legislatif diukur dengan ukuran legislatif. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang profesi kepala daerah dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate about the effect of functional and legislative monitoring to the local government performance in Indonesia for the period of 2011-2012. The local government performance is measured by score of Local Government Performance which is released by Ministry of Home Affairs in the form of Local Government Performance Evaluation Report for LPPD 2011 and 2012. Functional monitoring is measured by professional and educational background of local government leader, reelection motive, and political competition and legislative monitoring is measured by size of parliament. Research is conducted with quantitative methods and hypothesis testing using Ordinary Least Square (OLS) method. Overall results reveal that professional background of local government leader and size of parliament positively affect the local government performance. On the other hand, educational background, reelection motive, and political competition do not affect the local government performance."

"Current account deficit is a common phenomenon in Indonesia. In most years, during the period of 1979-1997, Indonesia experienced current account deficit. Despite the deficit can be solved through foreign direct investment and foreign loan, caution has to be taken to avoid negative effects of the deficit current account, especially on the national economy.Government efforts in order to solve problems of current account deficit can't rely only on funds from abroad. Some factors influencing deficit current account have to be investigated and dealt with seriously in order for the government to issue policy that will help them achieve the target.This research aimed to examine the determinant factors that influenced fluctuation of current account deficit in Indonesia from I979 to1997. The research employed co-integration model and error correction model (ECM) that had been currently popular in econometric analysis, especially to estimate short run dynamic relationship and long run static relationship.The result of this research revealed that fluctuation in real effective exchange rate and foreign incomes were variables that significantly influenced the current account deficit fluctuation in Indonesia, either both short-run and Iong run. When the value of rupiah weakens against the value of foreign currencies (depreciation), the current account deficit decreased. On the other hand, deficit current account and foreign incomes has negative relationship, that is an increase in foreign incomes reduced the current account deficit.The deficit in government budget was another variable affecting the current account deficit, especially in the short-run. The research pointed out that during the study period, deficit on government budget worsened current account position in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadap kepemilikan kas (cash holding). Unsur corporate governance yang digunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukuran dewan komisaris serta struktur dewan komisaris. Sampel dalam penelitian ini adalah 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010-2012. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Ukuran dewan komisaris yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap kepemilikan kas (cash holding) pada suatu perusahaan. Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap kepemilikan kas (cash holding) . Sedangkan untuk dua variabel independen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Struktur dewan komisaris (Board Structure) dan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan kas (cash holding).

---

This study aims to examine the effect of corporate governance on cash holding. Elements of corporate governance used are insttutional ownership, family ownership, board size and board structure. The samples of this study are 62 manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange for period 2010-2012. The results of this study show that Board size as measured by the total member of board of comissioners have a positive significant impact on cash holding. Family Ownership as measured by percentage of ownerships owned by family have a negative significant impact on cash holding. Board size and Institutional ownership have no significant effect on cash holding."

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaanya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade of tujuan. Terutama dalam menghadapi era interasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabel- variabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian dornestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Tivo Stages Least Square (T SLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came Horn the rest of thc world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a nonnal economic condition and in a crises by using two stages least squares (T SLS) method."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris atas keterlibatan perusahaan dalam manipulasi aktivitas riil, pencapaian tolak ukur laba, dan kinerja operasional masa mendatang peruahaan. Sampel penelitian berasal dari industri manufaktur Indonesia untuk tahun 2008-2010. Penelitian ini menguji apakah perusahaan yang berhasil memenuhi tolak ukur laba terlibat dalam manipulasi aktivitas riil, dan pengaruhnya terhadap kinerja operasional perusahaan di masa mendatang. Manipulasi aktivitas riil dalam penelitian ini terdiri dari manipulasi aktivitas riil melalui beban penjualan, umum, dan administrasi, penyesuaian penjualan aset untuk mencatat keuntungan, dan produksi berlebih yang mencerminkan adanya intensi pemotongan harga dan pemberian kredit lunak untuk meningkatkan penjualan atau menurunkan harga pokok penjualan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia tidak menggunakan manipulasi aktivitas riil untuk mencapai target laba perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil memenuhi tolak ukur laba dan juga terlibat dalam manipulasi aktivitas riil tidak memberi konsekuensi signifikan pada kinerja masa mendatang perusahaan.

---

The focus of this study is to analyze and to give an empirical result of real activities manipulation, meeting earnings benchmark, and future performance. The observation sample consists of manufacturing firms in Indonesia from 2008-2010. This research aims to analyze whether firms meet their earning benchmark by engaging real activities manipulation, and how it influences the future performance.

Real activities manipulation in this research includes decreasing discretionary SG&A expense, timing the sale of fixed assets to report gains, and overproduction reflecting an intention to cut prices or extend more lenient credit terms to boost sales and ⁄ or overproduction to decrease COGS expense.

The result of this study shows that manufacturing firms in Indonesia do not engage in real activities manipulation to meet their earnings benchmark. Besides, this research also finds that there is no significant consequence between meeting earning benchmark by engaging real activities manipulation on future performance."