Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis di pariwisata Indonesia tidak bisa dihindari, sehingga perlu penanggulangan krisis yang tepat. Penanggulangan krisis di sektor pariwisata tidak hanya berhenti ketika krisis terjadi. Namun, diperlukan juga komunikasi pascakrisis untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan reputasi yang terjadi.Penelitian ini mengamati strategi komunikasi pascakrisis yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia dengan penerapan teori komunikasi krisis situasional atau Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menggunakan pendekatan kualitatif.Melalui penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia menangani krisis pariwisata dengan cara resposif melalui lima langkah penanggulangan krisis, yaitu rehabilitasi, rekonstruksi, menyatakan berakhirnya krisis kepada publik, pemulihan citra dan menindaklanjuti informasi sebagai antisipasi krisis di masa depan.

---

Crisis in Indonesian tourism is inevitable, so need to be conquered in a suitable way. Conquering the crisis in tourism sector don?t just stop when it occurs. But you also need communication post-crisis to prevent and repair the damaged reputation.

This study observes post-crisis communication strategy that is happening in Indonesian tourism sector by applying the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) with qualitative approach.

Through this research, it is known that Indonesia handles the tourism crisis by responsive ways with five steps, which are rehabilitation, reconstruction, stating that crisis is over, image recovery, and following up the information in order to anticipate any crisis in the future."

"Kebijakan komunikasi sebagai kebijakan publik hendaknya selalu berpihak pada kepentingan publik. Maka, diperlukan proses analisis terhadap kebijakan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengelaborasi alternatif atau prediksi yang muncul dalam sistem, sehingga memperoleh hasil dengan sedikit risiko tetapi memiliki peluang yang besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data yaitu teknik field research, mengumpulkan berbagai notulensi rapat dan wawancara para pembuat kebijakan.Kemudian dijabarkan secara deskriptif, dan dianalisis secara tematik dari proses general system theory. Tema yang dijabarkan meliputi masalah (problem), sumber input (resource input), proses internal (internal process), hasil (solution), dan evaluasi (evaluation). Kelima tema ini memunculkan konsep elaborasi alternatif, yang mampu membuat struktur dalam sistem menjadi lebih dinamis. Hal ini dikarenakan hubungan arah panah diagram yang asimetris, setiap bagian bisa saling berhubungan pada saat bersamaan. Maka sistem selalu mengalami pertumbuhan untuk hasil yang lebih baik.

---

Communication policy as a public policy is intended as a favour of public interest. Accordingly, communication policy needs analysis process. The purpose is to elaborate alternative or prediction which appears in system, so that minimal risk can be achieved and it creates a big chance. The research used qualitative method with field research technique. The researcher collected the minutes of the meeting and did in-depth interview with the policy maker.

The result was descriptively explained and thematically analyzed by the general system theory. The themes explained were the problem, the resource input, the internal process, the solution, and the evaluation. Those five themes create an elaborated alternative concept that is able to make systems structure more dynamic. It happens because the direction of the diagram arrow heads to asymmetric and every part can connect in the same time. Then, the systems show a growth for a better output."

"Sebuah organisasi membutuhkan peran humas yang maksimal agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Excellence Communication Grunigdi lembaga MPU Aceh dan kendala yang menghambat penerapannya serta untuk mengetahui kaitan Excellence Communication dengan budaya organisasi di lembaga MPU Aceh. Penelitian ini menggunakan paradigam post-positivistme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Aceh belum menjalankan prinsip-prinsip Excellence Communication Grunig, sehingga organisasi belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Selain itu MPU Aceh juga memiliki budaya organisasi yang sangat terkait dengan komunikasi yang dijalankan di lembaga MPU Aceh.

---

In order to run an organization effectively, public relations should implement the Excellence Communication principles. This study aims to see the implementation of Grunig’s Excellence Communication principles in MPU Aceh, like to what extent the principles have been implemented, what obstacles occur during the implementation and how is the organization culture in the council. This research adapted the post-positivist paradigm, qualitative approach with descriptive design. Data collected through deep interview, documentation and literature study.

The result showed that MPU Aceh has not fully implemented the Excellence Communication principles. Besides, MPU Aceh has cultural background; Aceh history, and religious norms background which lead to communication style implemented by MPU Aceh."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan mutasi pada organisasipemerintah yang selalu menimbulkan kegelisahan pada para pegawai. Informasiterkait kebijakan tersebut terkadang tidak terdistribusi dengan baik kepada pegawai.Oleh karena itu manajeman komunikasi yang baik diperlukan untuk dapatmengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanastrategi, implemantasi, dan evaluasi atas komunikasi kebijakan sumber dayamanusia tersebut pada organisasi pemerintah. Manajemen komunikasi dalampenelitian ini dibahas dengan teori proses manajemen komunikasi empat langkahdari Cutlip, Center, dan Broom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwaorganisasi pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategi komunikasi danmemenuhi prinsip-prinsip implementasi komunikasi efektif dengan cukup baikmeskipun tidak disusun dan dilaksanakan secara khusus. Selain itu, hasil darievaluasi terhadap perencanaan, implementasi, dan dampak komunikasi juga sudahbaik.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the transfer policy at the government organizationwhich is always cause anxiety to the employees. Informations related this policysometimes not properly distributed to the empleyees. Therefore goodcommunication management is needed to solved the problem. The purposed of thisresearch is to determine how the communication strategy, implementation, andevaluation of human resources policy in the government organizations. Thecommunication management in this research are discussed by the theory of foursteps communication management process from Cutlip, Center, and Broom. Thisresearch used qualitative research method with case study research strategy. Theresearch results found that government organizations have taken the stepscommunication strategy and fulfill the implementation of the effectivecommunication principles with fairly good although not specifically formulatedand implemented. Besides, the results of preparation evaluation, implementationevaluation, and impact evaluation are also already good"

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan tugas pembantuan di Unit Pelaksana Tel-mis Daerah Ditj en Binalattas Depnakertrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatifi Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (1980) tentang implemcntasi kebijakan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pejabat struktural di lingkungan Selcretariat Direktorat Jcndcral Binalattas dan Balai Latihan Keija. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat narasumbcr dan didulcung dengan teori yang terkait dengan implcmcntasi kebijakan. Hasil penelitian menyarankan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD} perlunya dilalcukan koordinasi baik dengan Pcmerintah Daerah maupun dcngan Ditjen Binalattas, improving capaciry dari pelaksana tugas pcmbantuan rnelalui up-grading instruktm' yang ada di daerah agar mempunyai kompetensi yang sesuai, serta pelaksana yang menangani tugas pembantuan agar mengikuti bimbingan tcknis dan sosialisasi lebih intensif sehjngga pemahaman akan semakin baik dan komprehensif. Dan bagi Digien Binalattas perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana tugas pembantuan, bantuan penyiapan surnber daya manusia, dalam hal ini yang berhubungan dengan sertiiikat panitia, Perlu koordinasi dengan pemcrintah daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelaksana kebijakan, perencanaan penganggaran yang tertuang dalam RKA-KL perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan hendaknya kegiatan fisik saja yang dialokasikan ke daerah.

---

This research is observational descriptive with qualitative approaching. Analysis who utilizing to point on theory that interposed by George Edwards III. (1980) about policy implementation. Key informant in observational it consisting of 4 structural officials at environmentally Directorate General Training and Productivity and vocational training. Data collecting did by interview depth, meanwhile analysis did by refers on key informant opinion and backed up by bound up theory with policy implementation.

Result observational to suggest to Technical Executor Unit Region (UPTD) it need to be done good coordination with Local Government and also with Directorate General Training and Productivity, improving capacity of "Tugas Pembantuan" executor passes through up grading instructor that is at that region have interest suitably, and executor that handle that task follow technical guidance and intensive more socialization so understanding will getting better and comprehensive And divides Directorate General Training and Productivity to need it was done by socialization and technical guidance for executor task, human resource preparation help, in this case that in reference to committee certificate, Need coordination with local govemment in order to increasing equipment is policy executor, budgeting planning that most decants deep RKA-KL is analyzed more, policy performing "Tugas Pembantuan" ought to physical activity just that is allocated goes to region."

"Krisis akibat serangan siber terhadap perbankan dapat menyebabkan pencurian data, dan mengganggu operasional serta layanan transaksi finansial yang berdampak terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terhadap perencanaan, pelaksanaan/implementasi, dan evaluasi manajemen komunikasi krisis perbankan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif, serta teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI belum maksimal dalam melakukan perencanaan manajemen komunikasi krisis. Terkait pelaksanaan/implementasi manajemen komunikasi krisis, BSI melakukan penanganan saat terjadinya krisis dengan menaikkan pemberitaan positif sebanyak mungkin dan berhasil mendominasi jumlah pemberitaan negatif. Sedangkan, evaluasi manajemen komunikasi krisis mendorong pembenahan yang dilakukan oleh BSI pasca krisis melalui pembangunan sistem monitoring, mencanangkan perwakilan tim komunikasi di daerah-daerah, serta melakukan pelatihan terhadapnya. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perbankan perlu memperhatikan periode pra-krisis melalui monitoring dan pematangan pedoman mitigasi krisis, serta perlunya respon cepat, terbuka, solutif dalam memberikan informasi kepada publik maupun pemangku kepentingan.

---

The crisis resulting from cyber attacks on banking can lead to data theft and disruption of operational and financial transaction services, affecting customers. This research aims to provide an analysis of crisis communication management planning, implementation, and evaluation in the banking sector, specifically at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). In this study, a qualitative approach is used, and the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) is employed as the theoretical framework. The research findings indicate that BSI has not maximized crisis communication management planning. Regarding the implementation of crisis communication management, BSI handles crises by increasing positive coverage as much as possible and successfully dominating the number of negative coverage. Meanwhile, crisis communication management evaluation encourages post-crisis improvements by BSI through the development of monitoring systems, establishment of communication team representatives in regions, and conducting training for them. The research results recommend that the banking sector needs to pay attention to the pre-crisis period through monitoring and maturing crisis mitigation guidelines, as well as the need for quick, open, and solution-oriented responses in providing information to the public and stakeholders."