Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan komunikasi sebagai kebijakan publik hendaknya selalu berpihak pada kepentingan publik. Maka, diperlukan proses analisis terhadap kebijakan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengelaborasi alternatif atau prediksi yang muncul dalam sistem, sehingga memperoleh hasil dengan sedikit risiko tetapi memiliki peluang yang besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data yaitu teknik field research, mengumpulkan berbagai notulensi rapat dan wawancara para pembuat kebijakan.Kemudian dijabarkan secara deskriptif, dan dianalisis secara tematik dari proses general system theory. Tema yang dijabarkan meliputi masalah (problem), sumber input (resource input), proses internal (internal process), hasil (solution), dan evaluasi (evaluation). Kelima tema ini memunculkan konsep elaborasi alternatif, yang mampu membuat struktur dalam sistem menjadi lebih dinamis. Hal ini dikarenakan hubungan arah panah diagram yang asimetris, setiap bagian bisa saling berhubungan pada saat bersamaan. Maka sistem selalu mengalami pertumbuhan untuk hasil yang lebih baik.

---

Communication policy as a public policy is intended as a favour of public interest. Accordingly, communication policy needs analysis process. The purpose is to elaborate alternative or prediction which appears in system, so that minimal risk can be achieved and it creates a big chance. The research used qualitative method with field research technique. The researcher collected the minutes of the meeting and did in-depth interview with the policy maker.

The result was descriptively explained and thematically analyzed by the general system theory. The themes explained were the problem, the resource input, the internal process, the solution, and the evaluation. Those five themes create an elaborated alternative concept that is able to make systems structure more dynamic. It happens because the direction of the diagram arrow heads to asymmetric and every part can connect in the same time. Then, the systems show a growth for a better output."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

---

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data.

The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image."

"Tesis ini membahas pmoses adopsi inovasi kebijakan pemerintah tentang program konversi dari minyak tanah ke LPG. Hasil penelitian menjadi modiiikasi alas teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Analisa penelitian menegaskan bahwa proscs adopsi inovasi berlangsung dengan proses instan, konstruksi realitas secara strategis dibentuk oleh komunikasi koersif dan coersiveness mendorong keinovatifan masyarakat. Komunikasi kebijakan publik dengan komunikasi koersif dinilai efektif dalam mempengaruhi keputusan adopsi elpiji oleh masyarakat tmdisional dan bersikap skeptis dalam menerima perubahan. Namun di sisi yang lain tekanan pemcrintah dapat memberikan pengaruh sosial yang negatif bagi masyarakat.

---

The thesis analyzes the diliission of innovation process about the energy convcrtion program from kerosene to LPG. The result of this research shows as a modilication to diffusion of imtovation theory by Everett Rogers. The decriptive qualitative methods is used to analyze the adoption process of the conversion program from kerosene to LPG. Based on the research shows that the adoption process has proceeded instantly through coercive process, constructive reality is developed strategically through coersive communication and coersiveness forms society innovatiness. Govemment is advised to pay attention on the impact of coerciveness that might cause negative aspect to the people who has convened to LPG. Communicating public policy through coercive process is effective in forming an innovation decision among the traditional society with sceptical behaviour."

"Krisis di pariwisata Indonesia tidak bisa dihindari, sehingga perlu penanggulangan krisis yang tepat. Penanggulangan krisis di sektor pariwisata tidak hanya berhenti ketika krisis terjadi. Namun, diperlukan juga komunikasi pascakrisis untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan reputasi yang terjadi.Penelitian ini mengamati strategi komunikasi pascakrisis yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia dengan penerapan teori komunikasi krisis situasional atau Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menggunakan pendekatan kualitatif.Melalui penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia menangani krisis pariwisata dengan cara resposif melalui lima langkah penanggulangan krisis, yaitu rehabilitasi, rekonstruksi, menyatakan berakhirnya krisis kepada publik, pemulihan citra dan menindaklanjuti informasi sebagai antisipasi krisis di masa depan.

---

Crisis in Indonesian tourism is inevitable, so need to be conquered in a suitable way. Conquering the crisis in tourism sector don?t just stop when it occurs. But you also need communication post-crisis to prevent and repair the damaged reputation.

This study observes post-crisis communication strategy that is happening in Indonesian tourism sector by applying the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) with qualitative approach.

Through this research, it is known that Indonesia handles the tourism crisis by responsive ways with five steps, which are rehabilitation, reconstruction, stating that crisis is over, image recovery, and following up the information in order to anticipate any crisis in the future."

"ABSTRAKTesis ini meneliti pengaruh penerimaan pesan ancaman dan pesan efikasi terhadap motivasi proteksi, motivasi defensif dan pencarian informasi dalam pesan program Amnesti Pajak. Hubungan kausal tersebut dianalisis menggunakan model E-EPPM Extension of Extended Parallel Process Model melalui uji ANOVA. Pengumpulan data dilakukan terhadap 80 mahasiswa perguruan tinggi dengan menggunakan desain experiment factorial 2x2.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum temuan empiris dalam penelitian ini sejalan dengan konsep dan proposisi Extension of Extended Parallel Process Model. Meski demikian, terdapat temuan empiris yang berbeda dengan konsep dan proposisi Extension of Extended Parallel Process Model sebagaimana yang diungkapkan oleh So 2013 . Temuan empiris dalam penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan motivasi proteksi antara penerimaan pesan ancaman tinggi dan penerimaan pesan ancaman rendah. Responden sama-sama merasa terancam meski diberikan pesan ancaman pada level yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengusulkan penambahan resonansi sebagai variabel yang memediasi fear and anxiety terhadap coping appraisal.

---

ABSTRACTThis thesis examines the effect of receiving threat messages and message of efficacy on the motivation of protection, defensive motivation and information search in the message of Amnesty Tax program. The causal relationship is analyzed using E EPPM Extension of Extended Parallel Process Model model through ANOVA test. Data collection was conducted on 80 college students using experimental factorial 2x2 design.The results of this study indicate that in general the empirical findings in this study are in line with the concept and proposition Extension of Extended Parallel Process Model. Nevertheless, there are empirical findings that are different from the concept and proposition of Extension of Extended Parallel Process Model as disclosed by So 2013 . The empirical findings of the study indicate that there is no difference in the motivation of protection between high threat message reception and low threat message reception. Respondents were equally threatened despite threats at different levels. Based on these findings, researchers propose the addition of resonance as a variable that mediates fear and anxiety to coping appraisal."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang.

---

This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh.

The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh."

"Megatrends merupakan kekuatan-kekuatan yang mendorong adanya permintaan untuk mereorganisasi dan mendesain ulang masyarakat, bisnis, lembaga, dan pemerintah. Salah satu bidang kehidupan yang akan terkena dampak dari Megatrends yakni bidang ketenagakerjaan. Akibat kemajuan teknologi dan perubahan demografi yang pesat, maka akan menyebabkan pergeseran pasar kerja yang tadinya menggunakan tenaga manusia menjadi memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Adapun kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih rapuh dan cenderung akan mengalami kekalahan persaingan jika dihadapkan dengan adanya perubahan di lingkungan strategis atau Social Megatrends. Apabila kondisi ketenagakerjaan Indonesia seperti ini tidak diperbaiki, maka pekerja yang minim keterampilan akan terancam akibat hadirnya Megatrends bonus demografi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak yang dihasilkan oleh Megatrends bonus demografi dan digitalisasi terhadap ketenagakerjaan dan menggambarkan arah kebijakan ketenagakerjaan yang relevan digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumen dan studi literature sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Megatrends bonus demografi dan digitalisasi akan berdampak kepada pemerintah, organisasi swasta, tenaga kerja, kondisi ketenagakerjaan, dan kebijakan publik yang ada. Hal ini menyebabkan kebijakan ketenagakerjaan menjadi tidak relevan untuk digunakan. Pemerintah harus menyusun regulasi ketenagakerjaan terbaru yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah dengan tetap memperhatikan kebutuhan dari organisasi swasta dan tenaga kerja, sehingga dampak yang mungkin dihasilkan dari hadirnya Megatrends bonus demografi dan digitalisasi ini nantinya dapat di manfaatkan semaksimal mungkin untuk dijadikan peluang.

---

Megatrends are the forces that drive demand to reorganize and redesign society, business, institutions, and government. One area of life that will be affected by Megatrends is the field of employment. As a result of technological advances and rapid demographic changes, it will cause a shift in the labor market that used human power to take advantage of existing technological advances. The Indonesian employment conditions are still fragile and tend to experience competition defeats if faced with changes in the strategic environment or Social Megatrends. If Indonesia's labor conditions like this are not improved, then workers with minimal skills will be threatened due to the presence of Megatrends demographic and digitalization bonuses. This study aims to describe the impact generated by Megatrends on demographic bonuses and digitalization of employment and describes the direction of relevant employment policies used. This research was conducted with a post-positivist approach and conducted data collection by conducting in-depth interviews and using literature documents and studies as secondary data. The results of this study indicate that Megatrends of demographic bonuses and digitalization will have an impact on government, private organizations, labor, employment conditions, and existing public policies. This causes employment policies to be irrelevant to use. The government must compile the latest labor regulations that are in accordance with changing environmental conditions while taking into account the needs of private organizations and labor, so that the possible impact of the presence of Megatrends on demographic bonuses and digitalization can be utilized to the maximum extent possible."