Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan pengajuan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) yang diajukan oleh Kontraktor Kerja Sama (KKKS) Migas. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konsep kewenangan dalam penghitungan cost recovery Migas? Serta bagaimana mekanisme pengawasan tentang Besaran cost recovery yang diajukan KKKS. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Kesimpulannya adalah penghitungan cost recovery yang diajukan oleh KKKS harus mendapat persetujuan dari Kepala SKK Migas yang sebelumnya dilakukan analisa dan evaluasi oleh Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi Deputi Pengendalian Keuangan. Mekanisme pengawasannya dengan dilakukan Audit pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pada tahap akhir.

---

SKK MIGAS Organization which is a change from BP Migas organization after being shutdown by the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012 and through Presidential Decree No. 9 of 2013 was born SKK MIGAS organization. SKK MIGAS was organize Oil and Gas Upstream management has a very important role. One such role is to supervision / examination / audit operating costs can be refunded ( cost recovery ) to the government filed by the Cooperation Contract ( PSC ) of oil and gas. The problem is how the concept of authority in the calculation of the cost recovery? And how the monitoring mechanism of the magnitude of the proposed PSC cost recovery. This research is used normative juridical with the type of data used is secondary data. The conclusion is counting the cost recovery filed by the PSC to approval of the Head of SKK MIGAS previously performed analysis and evaluated by Operation Cost Audit Division Deputy of Financial Management. Audit mechanism to be done at the planning (preaudit), implementation (current audit) and at the final stage (post audit)."

"ABSTRAKTesis ini membahas dampak yang timbul terhadap kedudukan lembaga BP Migas dengan adanya pembubaran BP migas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012 dalam permohonan Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa SKK Migas sebagai pengelola hulu Migas (setelah BP Migas dibubarkan melalui putusan MK) merupakan lembaga yang hanya memiliki perbedaan nomenklatur saja tetapi bentuk, tugas, dan fungsinya sama dengan BP Migas. Untuk itu dilakukan perbandingan pengelolaan hulu Migas yang dilakukan di negara Malaysia sebagai bahan analisis untuk mendapatkan bentuk ideal pelaksanaan pengelolaan migas di Indonesia, dimana perusahaan negara (BUMN) sebagai bentuk paling ideal dalam pengelolaan Migas Indonesia. Pengembalian fungsi Pertamina merupakan suatu cara yang lebih efisien daripada pembentukan perusahaan negara baru, untuk itu diperlukan pembaharuan kebijakan pengelolaan migas yang lebih komprehensif, transparan dan dukungan besar dari Pemerintah Indonesia menjadikan perusahaan migas nasional dapat mengembangkan diri ke mancanegara demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi.

---

ABSTRACTThis thesis is talking about the occurred implications towards BP Migas institution with the disbanding of BP Migas itself through The Constitutional Court Ruling Implications No: 36/PUU-X/2012 in the supplication testing of Law No. 22, 2001 about oil and natural gas towards the Constitutional (UUD 1945). This research is a normative juridical research. The results of this research shows that SKK Migas, as the manager of oil & gas upstream, (after BP Migas got disbanded through the constitutional court ruling) have its differences, only on their nomenclature. But as far as form, task and function, they’re as same as BP Migas. In order to get the analysis materials that can be used to get an ideal form of the oil & gas management implementations in Indonesia, where the state-owned enterprise (BUMN) is, the most ideal form in managing oil & gas (Migas) in Indonesia, a comparison activity towards the management of oil & gas upstream which performed in Malaysia, is conducted. The PERTAMINA’s function retrieval is more efficient, compared to the establishment of the new state-owned company. So therefore, a more comprehensive & transparent oil & gas management policy renewal is needed. A big support form Indonesia’s government could develop the National’s Oil & Gas Company more internationally so that they could gain a bigger prosperity which appropriate, with Indonesia’s mandate constitutions.."

"Putusan MK memberikan dampak terhadap pembubaran BP Migas, karena setiap pasal dan frasa yang berkaitan dengan Badan Pelaksana pada UU Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Tesis ini membahas mengenai tata kelola peraturan perundang-undangan tentang kegiatan hulu migas Indonesia, serta latar belakang dan dampak atas Putusan MK tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan Putusan MK dan keberadaan BP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berdampak pada kontrak kerja sama migas dan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Putusan tersebut menyebabkan negara berposisi sebagai pihak yang berkontrak dalam setiap KKS. Selain itu, Putusan tersebut menghilangkan jaminan kepastian hokum migas, serta menghambat kegiatan operasional kontraktor.

---

The Constitutional Court Decision gives impact to the dissolution of BP Migas, due to every articles and phrases related to the Implementing Agency on Oil and Gas Law, was declared contrary to the 1945 Constitution or unconstitutional. The thesis discuss about laws and regulations related to upstream activities of oil and gas in Indonesia, and background and impact of the Constitutional Court Decision. The study was conducted with the normative juridicial method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the Constitutional Court Decision and the existence of BP Migas.

The study showed that the Constitutional Court Decision have impact to the cooperation contract of oil and gas and upstream activities of oil and gas in Indonesia. The decision cause the state become the contracting party in every cooperation contract of oil and gas. Moreover, the Decision has eliminated the rule of law guarantee in oil and gas, and has hampered to the operations of contractor."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengelolaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian dibentuk untuk menggantikan BP Migas. Dalam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasai Negara dan pemikiran Konstitusi Ekonomi, untuk menganalisis dua pokok permasalahan menyangkut peran dan fungsi SKK Migas yang menggantikan tugas dan fungsi BP Migas dan bagaimana seharusnya bentuk pengaturan pengelolaan usaha hulu migas yang memperhatikan peran perusahaan negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa peran dan fungsi SKK Migas pada dasarnya adalah sama dengan BP Migas yang telah dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/20012. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas diberi fungsi yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh BP Migas, tugas BP Migas terdapat dalam Pasal 44 UU 22/2001 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dibentuknya SKK Migas untuk mengambil alih pengelolaan usaha hulu migas mengindikasikan tidak ada perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas. Pengelolaan sumber daya migas yang mengedepankan kepentingan nasional dan sejalan dengan pemikiran konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah harus ada keberpihakan pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN) dengan menugaskan Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas. Dengan diberikannya kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas, Perusahaan Negara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. "

"Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan bagaimana hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diajukan pengujiannya berdasarkan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. apakah sudah tepat langkah pemerintah membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi? Untuk menjawab permasalahan tersebut akan ditinjau mengenai putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier).Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Kesimpulan, Pergantian BP Migas yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ke SKK Migas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan SKK Migas sebagai penerus BP Migas dalam skema KKS kegiatan hulu migas tetap tidak menganut skema perjanjian ”B to B” (Business to Business) tetapi ”B to G” (Business to Government). Model hubungan antara SKK Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna dari penguasaan negara atas sumber daya alam migas.

---

State has the power to manage natural resources for the sake of social justice, the general welfare and are used as much as possible the greatest benefit for the greatest welfare of people. Contract law is the main instrument used to protect the state assets including oil and gas. Production Sharing Contract as a legal safeguard for oil and gas, is a fundamental pillar in the effort and utilization management activities of oil and gas. In this Production Sharing Contract, which the contracts also involve the government and called government contract, has a unique characteristic which is not entirely subject to private law. In principle, the state should not be harmed, called as state immunity. This principle also applies universally in the interest of protecting the state assets. The research was distributed by a question of how the State's right to control the resources of oil and natural gas as the Principal problems of the Constitution mandated in this study was the right controlled the country over resources oil and gas contracts in the implementation of cooperation in the oil and gas law No. 22 of 2001 concerning oil and natural gas that has been done based on the proposed Constitution to the Constitutional Court. is it just a step the Government shape the SKK in lieu of BP Migas based on the ruling of the Constitutional Court? To answer these problems will be reviewed regarding the ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 36/PUU-X/2012 about testing Act No. 22 of 2001 concerning oil and Gas against the Constitution. Research will be carried out using the methodology of Juridical Normative research. So the data collected is secondary data (consisting of the primary law, secondary materials and tertier). Method of data collection is done using the search library documents or studies. In conclusion, the turnover of BP Migas which has been declared unconstitutional by the Constitutional Court Verdict contradicts SKK Migas to the Constitutional Court. The existence of SKK Migas as successor to BP Migas in the oil and gas upstream activities KKS scheme still isn't embraced the scheme agreement "B to B" (Business to Business) but "B to G" (Business to Government). Models of the relationship between SKK Migas as country representation by business entities/business entity Remains in the management of oil and gas it degrades the meaning of State control over natural resources of oil and gas.

"

"Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diikat dalam suatu kontrak yang bernama Kontrak Bagi Hasil. Keberlangsungan Kontrak Bagi Hasil Migas yang berjumlah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) buah ini menjadi pertanyaan banyak pihak pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut BPMIGAS dinyatakan inkonstitusional. Maka dengan memperhatikan asas pacta sunt servanda, kepastian hukum dan nilai investasi dalam industri yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah pajak bagi APBN setiap tahunnya, Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, pengusahaan migas yang diikat dalam Kontrak Bagi Hasil dapat tetap berlangsung.

---

In contractual law, there is recognized the doctrine or principle of pacta sunt servanda, defining that agreement constitutes the law governing the parties. This made an agreement or contract legally bind upon the parties thereto. In oil and gas exploitation, the Government (in this matter represented by Oil and gas Upstream Operating Body or BPMIGAS) and Coal Contract of Work (KKKS) is bound by a contract known as Production Sharing Contract. The continuity of Oil and Gas Production Sharing Contract about 316 (three hundred sixteen) has given rise to questions by many parties after the passing of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 regarding Judicial Review Number 22 of 2001 on Natural Oil and Gas on RI Constitution of 1945. As per the said court's decision, BPMIGAS was declared unconstitutional. In compliance with pacta sunt servanda principle, legal assurance and investment value in industry is the largest contributor after tax to the State Budget and Expenditures per year, the government immediately responds to the Constitutional Court Decision by issuing Presidential Regulation Number 95 of 2012 on Delegation of Duties and Functions of Upstream Oil and Gas Operations, Minister of Energy and Mineral Resources decision Number 3135 K/08/MEM/2012 of November 13 2012 on Transfer of Functions and Organization in Upstream Oil and Gas Operations, Presidential Regulation Number 09 of 2013 on Upstream Oil and Gas Operation Management and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 9 of 2013 on Organization and Administration of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities. In this regard, therefore, oil and gas exploitation under Production Sharing Contract will continue."

"Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapannya pada tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia di masa yang akan datang. Tesis merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi. Implementasi peran negara atas pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi diwujudkan dalam bentuk (1) merumuskan kebijaksanaan (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezihtoudendendaaad). Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perbandingan tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di negara Norwegia dan Brasil, di masa yang akan datang tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan dengan memisahkan fungsi kebijakan, fungsi regulator dan fungsi komersial sehingga sumber daya alam minyak dan gas bumi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

---

Research conducted in this thesis aims to reveal the things relating to the State Authority Rights (Hak Menguasai Negara) to natural resources of oil and gas Indonesia according to the Constitutional Court decision and its application to the governance of Indonesian oil and gas in the future.

Thesis is a normative legal research with a review of legislation and the Constitutional Court ruling against the Law on Oil and Gas. Implementation of the state's role to manage natural resources of oil and natural gas realized in the form of (1) formulating policy, (2) perform acts of management (bestuursdaad), (3) make arrangements (regelendaad), (4) managing (beheersdaad), and (5) supervision (toezihtoudendendaaad).

Referring to the decision of the Constitutional Court and comparison governance business activities of oil and gas in the country of Norway and Brazil, in the future, governance of oil and gas business activities in Indonesia is done by separating the functions of policy, regulatory functions and commercial functions so that oil and gas natural resources provide maximum benefit to the welfare of the people by remaining in the corridor of the Indonesian Constitution of 1945."

"Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan BP Migas dan SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan dan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Penulis akan menjelaskan lebih dalam berdasarkan bahan-bahan yang ada, atau disebut juga tipe penelitan eksplanatoris. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membuktikan konstitusionalitas keberadaan SKK Migas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SKK Migas telah inkonstitusional dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

---

This study contains the ?right of the State to control?, in terms management of the sources of prosperity which include oil and gas through an executive agency. This legal research will be focused on the concept and the basic right of the State to control the sources of prosperity and purpose based on Article 33 of the Constitutional Law of 1945 and a comparison of the role of BP Migas and SKK Migas as implementing management and control of upstream activities in the field of oil and gas. The author use juridical-normative method. The author will explain deeper based on existing materials, also called explanatory type of research. This legal research?s purpose is to prove the existence and constitutionality of SKK Migas. The result of this research shows that the SKK Migas has unconstitutional with Article 33 of the Constitutional Law of 1945."

"ABSTRAKTemuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan PeraturanInspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010.Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan InspektoratJenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di mana kriteria dankewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah UnitPemeriksa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral.Permasalahan yang dapat diungkap adalah Bagaimana suatu temuan pemeriksaanpada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diklasifikasikan sebagai temuanyang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 dan bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internalcontrol mempunyai administrative efficacy dan penerapannya di Inspektorat JenderalKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yangmeninjau mengenai temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkanKeputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 tentang Prosedur BakuPengelolaan Database Hasil Pengawasan pada BPKP. Data dalam penelitian ini akandiolah dan dianalisa secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif-analisis yangmerumuskan saran bagi penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Dalam hal inimerumuskan saran bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internalcontrol memiliki administrative efficacy.Lokasi penelitian di Jakarta berkedudukan di Inspektorat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral, sebagai salah satu aparat pengawasan internpemerintah yang berfungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkunganKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengumpulan data yang digunakanpada penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengannarasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatannyaatau keahliannya.Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menentukan kualitas temuanpemeriksaan beserta tindak lanjutnya harus didasarkan pada suatu standar agarmenjadi temuan yang bermutu dan juga menghasilkan suatu tindak lanjut yang relevan agar menyelesaikan temuan pemeriksaan karena efektivitas suatu tindaklanjut ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas. Penetapan temuan menjadi temuanyang tidak dapat ditindaklanjuti pun harus melalui mekanisme tertentu agar kualitastemuan dan rekomendasi tidak menyimpang dari standar kendali mutu internal audit.Penguatan institusi BPKP sebagai perangkat pengendalian internal akan memberikannilai tambah dan berguna bagi efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah diIndonesia. Dalam hal ini restrukturisasi dan refungsionalisasi BPKP menjadiKementerian merupakan salah satu upaya melaksanakan fungsi manajemen yangakan mencapai administrative efficacy

---

ABSTRACTExamination findings of the Inspectorate General of Ministry of Energy and MineralResources are findings that should be actionable under the Regulation of theInspector General of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1 Year 2014 andArticle 3 of Regulation of State Audit Board (BPK) No. 2 Year 2010.However, under certain circumstances, examination findings of the InspectorateGeneral cannot be followed, because the authority and criteria to determine whether afinding can be followed or not are in the hand of concerned Investigations Unit, inthis case is the Inspectorate General of the Ministry of Energy and MineralResources.Problems that can be revealed is how examination findings of the Ministry of Energyand Mineral Resources are classified as non-actionable under the Decree of the Headof Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004and what kinds of reform efforts can be done in order to obtain administrativeefficacy of internal control and to apply them in the Inspectorate General of theMinistry of Energy and Mineral Resources.The research method used is the normative juridical, which reviews examinationfindings that cannot be followed under the Decree of the Head of Financial andDevelopment Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004 on StandardProcedures of Database Management of Monitoring Results on BPKP. The data inthis research will be processed and analyzed qualitatively, and will generateprescriptive-analytic data to formulate solutions. In this case, the research willformulate suggestions on what reform efforts can be done in order to obtainadministrative efficacy of internal control.Research site in Jakarta located at the Inspectorate General of the Ministry of Energyand Mineral Resources, as one of the government's internal control instrumentswhose function is to implement internal control within the scope of Ministry ofEnergy and Mineral Resources. Data collection conducted in the research is thereview of documents and interviews with speakers or informants ? ones who canprovide information regarding their roles or skills. The research proves that the determination of the quality of examination findings andthe proceeding actions should be based upon certain standards in order to obtainqualified findings and to produce relevant solutions - which effectiveness is measuredby accountability mechanisms. The determination of a finding as non-actionableshould also go through certain mechanisms, so that the quality of the findings andrecommendations will not deviate from the standards of internal audits? qualitycontrol.The institutional strengthening of BPKP as an internal control instrument will providean added value and be useful to the effectiveness of the government?s internal controlinstruments in Indonesia. In this case, the restructuring and refunctionalization ofBPKP into Ministry is one way to carry out the management functions that willachieve administrative efficacy"

"Notaris merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu penetapan maupun perjanjian-perjanjian. Notaris memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan adanya kepastian hukum sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai berbagai kewenangan khusus yang diamanatkan kepadanya, Pengaturan mengenai profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf f. Kewenangan notaris pada pasal ini tentunya sudah diemban oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT pada dasarnya merupakan pejabat yang diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional yang bertugas khusus membantu tertib administrasi pertanahan. Pada kalangan praktisi awalnya mengharapkan adanya satu profesi saja yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik tanpa terkecuali supaya tidak menimbulkan kerancuan hukum seperti ini sehingga ada pembahasan untuk mencabut pasal 15 Ayat (2) Huruf f. Kemudian pada awal Januari 2014, diundangkanlah perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris baru Nomor 2 Tahun 2014 yang kembali memuat ketentuan Pasal ini.Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder, alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan tipologi penelitian ini adalah deskriptif, sehingga hasil penelitian adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui pertimbangan hukum atas dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf f pada perubahan undang-undang jabatan notaris, yakni pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

Notary is a public official who is recognized by the state of Indonesia as the only officer authorized official who can issuing an authentic deeds about stipulation and agreements. A Notary has various special powers mandated to her or him, setting the notary profession regulated in Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. Notary is one of the authorities to make an authentic deed relating to land as stated in Article 15 Paragraph ( 2 ) f. The authority of the notary on this article must have been carried out by a Land Deed Official ( PPAT ). PPAT is basically an official appointed by the National Land Agency (BPN) in charge of special help orderly land administration. In the early practitioners of the profession expects only authorized to make an authentic act without exception so as not to cause confusion of the law so that there is discussion to repeal Article 15, Paragraph ( 2 ) Letter f. Then in early January 2014, recompile again the same article in new regulation which is refer to Law Notary No. 2 of 2014 which re-load the provisions of Article ini.

The writing method of this thesis was normative, the data which has been used are secondary data , tools of data collection done by the study literature, the data were analyzed with a qualitative approach, while the typology of this research is descriptive, so the result is a descriptive analytical study. From the results of this research is the legal considerations for publishing back Article 15 paragraph ( 2 ) f of the change in the law office of notary public, namely the Law No. 2 of 2014."