Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah. Penguasaan negara terhadap data diwujudkan dalam penetapam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Permen ESDM No 27 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi. Bahwa, Pusdatin ESDM adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemasyarakatan data dan informasi tentang hasil survei kegiatan umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Pengelolaan dan pemanfaatan data bertujuan untuk menunjang penetapan wsilayah negara, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pengawasan di bidang eksplorasi dan eksploitasi dan pemasyarakatan data bagi pengguna data dan pertukaran data. Dalam melakukan pelayanan pemanfaatan data Pusdatin ESDM menerbitkan Lisensi yang merupakan ijin pemberian hak pakai atas data dari pemerintah sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan penggunaan data. Para pengguna data wajib tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku dan ketentuan yang tertuang di dalam Lisensi Penggunaan DataPermasalahan yang timbul dalam penerapan lisensi data terbuka antara lain ketidaklengkapan data dan kualitas datasehingga menimbulkan kepemilikan data tidak resmi Permasalahan lainnya adalah pemanfaatan data terbuka bagi partisipasi interes baru tanpa mengakses Lisensi karena adanya pemahaman bahwa lisensi penggunaan data melekat pada wilayah kerja. Berkaitan dengan hal tersebut timbul pertanyaan bagaimana penerapan lisensi penggunaan data serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi penggunaan data dalam melakukan kerjasama terkait pemanfaatan data . Tinjauan analisis didasarkan pada Hak Penguasaan Negara yang dituangkan dalam perijinan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Dimana data yang dikumpulkan adalah data primer (berupa data hasil wawancara narasumber yaitu Direktorat Jenderal, Pusdatin ESDM, Mitra Kerja Pudatin ESDM (PND) dan praktisi) dan data sekunder. Direktur Jenderal dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan perlu diperluas sebagai auditor data dimana Pusdatin ESDM ikut serta dalam peran tersebut sebagai bagian dari Tim Penyerahan Data yang melakukan pengawasan rutin terhadap perputaran dan penggunaan data. Sehingga ketersedian data dengan kualitas dan kuantitas yang baik dapat terkumpul, dan dapat bernilai guna bagi para pengguna data serta kontrol terhadap perpindahan data terkait kegiatan partisipasi interes dan perlunya penambahan pasal yang ada didalam Permen ESDM No 27 Tahun 2006 dan serta penambahan Ketentuan Lisensi Penggunaan Data terkait kegiatan pengalihan partisipasi interes sebagian maupun seluruhnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pengguna data dalam melaksanakan kerjasama yang mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

---

According to Law No. 22/2001, data obtained from General Survey and/or Exploration and Exploitation is state-owned and controlled by the government. In this regards, the management of oil and gas exploration data is controlled by the government. State control on such data is realized in the stipulation of law and regulations, which one of them is the Regulation of the Minister of Energy and Human Resources No. 27 regarding the management and utilization of Data obtained from General Survey and Exploration and Exploitation. Moreover, this regulation stated that Pusdatin ESDM is a working unit established by the Government of the Republic of Indonesia which is responsible to manage and utilize data and information about general activity and oil and gas exploration and exploitation surveys.

This data management and utilization is aimed to support state zoning, technical policy formulation, organize government affairs, monitor data exploration and exploitation, promote data to users, and conduct data exchange. In giving data utilization service, Pusdatin ESDM issued Data Use License which is a permission for data use from the government to execute oil and gas exploration and exploitation in Indonesia. Data users are subject to the prevailing law and regulations contained in Data Use License. Technical issues that arise in implementing open data license are the incompleteness and quality of data. Other issues that occur is open data utilization for new interest participation (transfer of a portion) without accessing Data Use License as there is an understanding that data usage is related closely to working area. In this regard, questions arise on how the implementation of data use license and form of legal protection for data use license holder in establishing cooperation related to data utilization. Analysis review is based on State Entitlement contained in the license as a form of controlling and monitoring.

Research will be conducted with Empirical Juridical research methodology. In which data collected is primary data (informant interview result data) and secondary data d(consists of primary, secondary, and tertiary data). Data collection method is executed by interviewing informant, which are General Directorate, Pusdatin ESDM, Pusdatin ESDM Working Partner (PND), and practitioners. To conclude, in order to assist the authority of the Directorate General in developing and monitoring activities, Pusdatin ESDM role needs to be refined as supervisor which function as data auditor for data users as there is minimal control over data transfer related to interest participating activity and other activity as a form of legal certainty for data user. Thus, additional clause needs to be added to Permen ESDM No. 27/2006 as well as addition of Data Use License Provision related to interest participation transfer activity as a form of legal protection for data users in doing cooperation which support oil and gas exploration and exploitation."

"Industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal yang tinggi. Walaupun industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal industri yang sangat besar, tetapi industri ini masih memiliki struktur keuangan yang konservatif. Salah satu ketidakpastian hukum yang dihadapi pihak Perusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah penggunaan Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan asas hak negara untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia, dimana hak atas sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia adalah hak negara. Hal ini dapat dilihat dari status kepemilikan Dokumen Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Negara memiliki dan memiliki kendali atas Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006, yaitu Dokumen Minyak dan Gas Bumi dikelompokkan menjadi 4 empat. Berdasarkan Pasal 25 Ayat h Nomor 1-2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017, yaitu Perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus memberitahukan informasi terkait Cadangan Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di Wilayah Kerja perusahaan. Kemudian, untuk dapat memberitahukan informasi tersebut, Perusahaan Minyak dan Gas Bumi mendapat izin dari Dirjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang mengatur tentang klasifikasi Dokumen Minyak dan Gas Bumi.

---

The oil and gas industry rsquo s capital needs are high. Despite the industry rsquo s immense appetite for capital, it has been relatively conservative when it comes to financial structuring. One of the legal uncertainty faced by Oil and Gas Company is on the utilization of Oil and Gas Data. Based on principle of State rsquo s Right to control over Natural Resources in Indonesia the rights to natural resources contained in the Indonesian territory is the right of the State. It can be seen from the ownership status of Oil and Gas Data as stated under Article 20 Paragraph 1 of Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas where the State owns and has control over the Oil and Gas Data. Under Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Year 2006, Oil and Gas Data is classified into 4 four. Based on Article 25 Point h Number 1-2 of Regulation of Otoritas Jasa Keuangan Number 8/POJK.04/2017 Oil and Gas Company has to disclose the Reserve of oil and gas contained in the Working Area. To disclose such information, the Oil and Gas Company obtain a permission from Director General of the Ministry of Energy and Mineral Resources. As a recommendation, the author recommend that the government should consider amending Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Year 2006 and Governmental Regulation No. 35 Year 2004 which regulates the classification of Oil and Gas Data."

"Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham Kontraktor yang telah diajukan sebelum berlakunya Permen ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini. Hal tersebut menunjukan bahwa Permen ini selain berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham untuk Kontrak Kerja Sama yang akan disepakati kedepan, juga berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham kebelakang yang Kontrak Kerja Samanya telah disepakati bersama. Oleh karenanya, mengakibatkan pengesampingan Kontrak Kerja Sama sehingga terjadinya ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang sudah disepakati sebelum berlakunya Permen ESDM No. 48 Tahun 2017.

---

The government has been issued Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 on Business Supervision within the Energy and Mineral Resources Sector, which regulates the approval process on the transfer of Participating Interest and changes to shares towards the Contractor to a Cooperation Contract of the management of upstream oil-and-gas in Indonesia, where in the transitional provisions of Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 stated that any application for transfer of Participating Interest or changes in the Contractor's shares which has been submitted prior to the enforcement of this Ministerial Regulation shall be processed in accordance with the provisions under this Ministerial Regulation. This indicates that this Ministerial Regulation is not only applied to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares for the Cooperation Contract to be agreed to in the future, but also applies to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares which the Cooperation Contract has been mutually agreed upon previously. Therefore, it caused waiver of the Cooperation Contract, so that legal uncertainty arises regarding the implementation of the Cooperation Contract which has been agreed upon prior to the enforcement of the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan konstitusional mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pasal 33 UUD mengamanatkan bahwa sumber vital negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana dalam kerangka hukum pengelolaan minyak dan gas bumi ditafisrkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengelolaan yang dilakukan oleh negara melalui BUMN perminyakan (Pertamina). Dalam skripsi ini juga akan menjabarkan ketentuan konstitusional tersebut dengan mengkaji Production Sharing Contract sebagai instrumen pengelolaan ditingkat hulu mulai dari sejarah kontraknya, anatomi kontrak hingga ruang lingkup kontrak ini dalam pengelolaan hulu migas. Selain itu skripsi ini juga membahas peran pertamina sebagai BUMN perminyakan di indonesia dimana akan dijabarkan bentuk perusahaan ini dalam mengelola sektor hulu migas di Indonesia berdasarkan Undang-undang BUMN, PP No. 31 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, beserta regulasi lainnya. Lalu akan diberikan suatu studi kasus singkat terhadap peran Pertamina dalam kontrak bagi hasil produksi yakni kontrak pengelolaan perpanjangan blok mahakam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Pengelolaan sumber minyak dan gas bumi harus dikelola oleh BUMN demi kemandirian energi bangsa, dikarenakan Pasal 33 UUD 1945 memberikan rujukan pihak-pihak yang diutamakan dalam mengelola sumber daya alam yang vital dan strategis, (2) Kontrak bagi hasil produksi hanyalah sebuah instrumen dalam mengelola hulu migas di Indonesia dan tidak serta merta tunduk kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak melainkan harus mengacu kepada ketentuan konstitusional dan undang-undang terkait, (3) Pertamina sebagai BUMN Permiminyakan seharusnya memiliki privilege dalam mengelola sumber minyak dan gas bumi di Indonesia dengan menjadi pihak yang memegang monopoli ilmiah dan kuasa atas PSC yang lebih dari sekedar kontraktor.

---

The focus of this thesis is analyzing how constitutional provision regulated on managing oil and gas in Indonesia. Article 33 Constitutional Act 1945 mandates that vital source must be managed for people's prosperity as much as possible which is in oil and gas' legal framework interpreted by Constitutional Court as management that organized by the state through petroleum state-owned enterprises (Pertamina). This thesis also describe those constitutional provision by examining Production Sharing Contract (PSC) as legal instrument in managing oil and gas in upstream level start from the contract's history, contract's anatomy to the scope of this contract in managing oil and gas.

Furthermore, this thesis also analyzing the role of Pertamina as petroleum state- owned enterprises in Indonesia where will be analyzed start from this enterprise's form in managing upstream sector of oil and gas in Indonesia based on Act of State-Owned Enterprises, PP No. 31 years of 2003, Act No. 22 years of 2001, PP No. 34 years of 2005 along with other regulation. Afterwards, there is brief case study on the role of Pertamina in Production Sharing Contract that is contract of management extension on Blok Mahakam. This research's using juridical- normative methods where most of research data obtained from literature study.

The result of this research state that (1) The management of oil and gas source must be managed by State-Owned Enterprises for the nation's energy autonomy because Article 33 Constitutional Act 1945 gives referral parties prefered in managing vital and strategic natural resources, (2) Production Sharing Contract (PSC) is only an instrument in managing upstream level of oil and gas in Indonesia and it doesn't directly comply to the agreement of both parties whose involved in contract but it must refer to the constitutional provision and other related acts, (3) Pertamina as petroleum State-Owned Enterprises should have privileged in managing oil and gas source in Indonesia by being party which hold monopoly power of the scientific and authority of PSC more than being contractor."

"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi.

---

This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest."

"Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan mendasar pada KBH gross split adalah tidak adanya cost recovery, adanya base split dan komponen variable dan komponen progresif sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kontraktor tanpa persetujuan SKK Migas, serta persetujuan Plan Of Development (POD) yang tidak lebih dari 1 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemberlakuan KBH gross split yang bersifat lintas sektor dan implementasinya terhadap investasi, dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui library research dan wawancara kepada pelaku usaha. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum dalam KBH gross split sudah ada namun masih terdapat kendala-kendala, dan terhadap investasi KBH gross split terbukti dapat menaikan investasi hulu migas namun belum dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas secara keseluruhan.

---

In early 2017, Indonesia establish a new form of Production Sharing Contract (PSC), from PSC cost recovery to PSC gross split. PSC gross split is expected to be a solution to the decline upstream oil and gas investment level, and to increase state revenues. Through ESDM Regulation No. 8/2017 PSC gross split was applied. The basic term by PSC gross split are there’s no cost recovery, base split, component variable and component progresif as a compliance of profit sharing adjustments, self procurement by the contractor without SKK Migas approval, and Plan Of Development (POD) approval less than one month.

This study aims to determine the legal certainty in the implementation of KBH gross split which is cross-sectoral and its implementation of investment, using normative research methods through library research and interviews with business actors.

From the research results it is known that legal certainty in the KBH gross split already exists but there are still constraints, and the KBH gross split investment is proven to be able to increase the upstream oil and gas investment but has not been able to improve the overall upstream oil and gas investment climate."

"Tesis ini membahas kedudukan Negara dalam PSC Migas berkaitan telah berpindahnya hak dan kewajiban dari BP Migas ke SKK Migas. Pembahasannya dititik beratkan pada sampai sejauh mana tanggung jawab Negara dalam PSC. Untuk menjawabannya, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berkaitan dengan jenis peneilitian yuridis, penulis juga menggunakan peraturan yang terkait dengan migas. Akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa setelah berpindah ke SKK Migas, kedudukan Negara berubah menjadi pihak dalam perjanjian. Perubahan ini membawa makna bahwa Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksanakannya kewajiban dalam PSC.

---

The focus of this study is the position of the state on Production Sharing Contract (PSC) of Oil and Gas related the transfer of rights and obligations from BP Migas to SKK Migas. The concern of this discussion is about the responsibility of the State on PSC. This is "yurudis normatif" research that uses secondary data and some regulations related migas. Finally, the conclusion of this discussion is that after the transfer, the position of the state has changed to be the party on the agreement. This change means that the State is fully responsible on every performance of obligations that is mentioned on the PSC."

"Manajemen Data Migas (MDM) nasional telah berjalan di Indonesia selama lebih dari 15 tahun. Selama periode tersebut, pemerintah beserta mitra kerjanya, PT Patra Nusa Data (PND) telah mengumpulkan dan mengelola data EP migas seluruh Indonesia sebanyak lebih dari 700 ribu kilometer lintasan seismic, 31 ribu sumur migas, dan 170 ribu laporan teknis kegiatan migas. Untuk meningkatkan mutu/kualitas layanan data yang telah berjalan, pemerintah dan PND berinisiatif untuk mengembangkan suatu Sistem Layanan Data Berbasis Online. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis nilai manfaat ekonomis terhadap rencana investasi Sistem Layanan Data Berbasis Online sebagai bagian dari MDM nasional. Analisis dilakukan dengan memetakan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital dengan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk mengidentifikasi manfaat investasi secara makro (bagi negara) dan mikro (bagi PND sebagai mitra pemerintah). Manfaat investasi yang telah teridentifikasi dikelompokkan menggunakan System Dynamics yang selanjutnya dijadikan acuan dalam menghitung nilai manfaat investasi secara ekonomis. Untuk menunjang keberhasilan investasi, penelitian ini juga melakukan identifikasi terhadap potensi risiko investasi serta mengembangkan Key Risk Indicator (KRI) yang akan dijadikan sebagai acuan untuk mengukur tingkat risiko investasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manfat investasi dari sisi negara menghasilkan 5 kategori manfaat dengan manfaat paling dominan yaitu peningkatan kualitas produk dan layanan menjadi lebih baik. Adapun manfaat investasi dari sisi organisasi menghasilkan 10 kategori dan 26 sub kategori manfaat dengan total potensi nilai manfaat investasi selama 3 (tiga) tahun berkisar antara Rp. 214.061.691.356,- sampai Rp. 246.497.111.434,-.

---

National Oil and Gas Data Management (MDM) has been running in Indonesia for more than 15 years. During this period, the government with its partner, PT Patra Nusa Data (PND) has been collecting and managing oil & gas EP data across Indonesia by more than 700 thousand kilometers of seismic line, 31 thousand oil and gas wells, and 170 thousand technical reports. In order to improve the quality of data service, government and PND initiate to develop an Online Data Services System.

This study aims to analyze the benefit value of Online Data Services System investment as part of National Oil and Gas Data Management. The analysis is performed using framework mapping between Digital Prosperity and Generic IS/IT Business Value Table to identify the benefits of investment for the country as well as for PND as government’s partner. The identified benefits are then grouped using System Dynamics, which then is used as a reference in quantifying the benefit value of the investment. To complete the analysis, this study also identifies and develops the potential risks of the investment and Key Risk Indicator (KRI) as a reference for monitoring and measuring the level of investment risk.

The research concludes that the investment gives five categories of benefits for the country with the most dominant benefit is higher quality of goods and services. This study also results 10 categories and 26 sub categories of benefits for the organization with total potential value of the benefits for three years ranged from Rp. 214,061,691,356,- up to Rp. 246,497,111,434,-"