Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Pembinaan Sektor Informal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung studi kasus pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sudah cukup Baik sesuai dengan amanat Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Manfaat dari pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan Kota Bandung dan kehadiran sektor informal ini menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat penganguran dan kemiskinan yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis discusses the Informal Sector Development undertaken Government of Bandung case study of street vendors who were in the city of Bandung. Qualitative research methods with techniques of data collection through interview, observation and documentation studies.

The results showed that the coaching is done by the Government of Bandung is quite good in accordance with the mandate of Bandung City Regulation Number 04 Year 2011 on Planning and Development of Street Vendors, Benefits of coaching vendors conducted by the City of Bandung is creating cleanliness, order and the beauty of the city of Bandung and the presence of the informal sector is creating jobs that can reduce the level of unemployment and poverty, which in turn have a positive impact for the creation of a conducive regional resilience."

"Jalan dapat disebut sebagai ruang publik apabila disekitarnya manusia dapat melakukan berbagai macam kegiatan, seperti berjalan, menggunakan kendaraan bermotor, bersosialisasi maupun berkegiatan komersil. Pedagang kaki lima makanan adalah salah satu contoh dari masyarakat kota yang melakukan kegiatan komersil di jalan. Kehadiran mereka di jalan dan trotoar telah menjadi fasilitas pemenuh kebutuhan makan dan minum untuk para pengguna jalan. Pedagang kaki lima makanan juga berperan dalam menghidupkan suasana kawasan disekitar jalan. Namun pada kenyataannya, kehadiran pedagang kaki lima makanan justru menganggu fungsi utama jalan dan trotoar. Hal tersebut menyebabkan terhampasnya hak pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penempatannya tidak semuanya berada di jalan dan trotoar tetapi juga ditempatkan di lokasi khusus, seperti lokasi penampungan pedagang kaki lima makanan. Dimana jika mereka diletakkan di trotoar, maka trotoar tersebut harus memiliki lebar minimal 4 meter atau 5 meter dan peletakkannya diletakkan di sudut- sudut trotoar tidak diseluruh bagian trotoar. Sehingga, keberadaan mereka tidak menganggu fungsi ruang publik.

---

Streets can be referred to as public space when people can perform various activities on its surrounding, such as walking, riding vehicles, interacting with others and doing commercial activities. Street food hawker is one example of people that perform commercial activities on the street. Street food hawker rsquo s existence on streets and sidewalks has become a facility of the streets as they provide amenities for streets users which are foods and drinks. They also play a role in making the streets and its surrounding more lively. However, in fact, the existence of street food hawkers actually disturb the main functions of streets and sidewalks. This causes the deprivation of other street users 39 rights. Therefore, street food hawkers should not be placed all on the streets or sidewalks, but also placed in specific place, such as food centers or markets. Street food hawkers only allowed to use the sidewalks with approximately 4 metre or 5 metre width and placed at the corner of sidewalks. Thus, their existence does not disturb the function of public space."

"Sebuah kota akan selalu membutuhkan kelonggaran dan kontrol agar dapat berfungsi dengan baik. Tesis ini akan mengidentifikasi fenomena kelonggaran sebagai salah satu elemen yang tidak dapat dihindari dalam ranah perkotaan, mencari alasan pembentukannya, dan kendali pemerintah akan terbentuknya sebuah kelonggaran dalam lingkungan yang tertata dengan baik. Tesis ini juga akan mengidentifikasi pentingnya kelonggaran bagi ruang publik sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas kota. Karena kelonggaran di ranah perkotaan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, pendudukan pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai indikator signifikan terhadap fenomena terjadinya kelonggaran. Tesis ini bertujuan untuk memahami dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima dalam kesehariannya melalui upaya negosiasi dan toleransi untuk menyelesaikan konflik kepentingan mereka. Tesis ini akan lebih menyoroti dampak pandemi terhadap kelonggaran di ranah perkotaan dengan melihat upaya tangguh dari pedagang kaki lima dalam menghadapi privatisasi ruang publik pasca adanya regulasi pemerintah akan pandemi di Taman Bungkul Surabaya.

---

A city will always need its looseness and control in order to function properly. This thesis will identify the phenomenon of looseness as an inevitable element in the urban realm, find the reasons for its creation, as well as the governmental control towards the occurrence of looseness within a well-ordered environment. This thesis will also identify the importance of loose space for the public as a matter of fulfilment towards the right to the city. Since looseness in the urban realm can be manifested in various ways, the occupancy of street vendors can be regarded as a significant indicator towards the emergence of looseness. This thesis aims to understand the dynamic relationship between the government, public, and street vendors on a daily basis through their attempt of negotiations and tolerance to solve their conflict of interests. This thesis will further highlight the impact of pandemic towards the looseness in the urban realm by looking at the resilient attempt of the street vendors in facing the privatization of public spaces following the governmental pandemic regulation in Taman Bungkul Surabaya"

"ABSTRAKPenduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlahpenduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerjayang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung,sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapantenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekanangka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalammeningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitianini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan TenagaKerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di LuarHubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan,dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyangsudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebuttelahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACTPopulation is a pivotal element of development. The high number ofpeople in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise ofunemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking waysto improve employment absorption not only at the formal but also informal sectorin order to reduce the number of unemployment. This study discusses thestrategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employmentabsorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative researchwith descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namelythe Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and EmploymentAbsorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their ownstrengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether theimplementation of the strategies is successful or not, in the end theimplementation of the strategies have contributed in achieving strategicobjectives."

"Skripsi ini membahas implementasi program rintisan model pengembangan pedagang kaki lima kuliner di Kota Bogor tahun 2011-2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena atau gejala tentang implementasi program rintisan model pengembangan pedagang kaki lima pangan/kuliner di Kota Bogor tahun 2011-2012. Implementasi program dilaksanakan melalui empat kegiatan utama, yaitu; penataan aspek legalisasi dan kelembagaan, peningkatan akses permodalan dan pemasaran, perbaikan sarana dan prasarana usaha serta perbaikan sanitasi lingkungan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok kerja sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK No 01/KEP/Dep.7/III/2011. Dalam pelaksanaan, terdapat faktor penghambat kegiatan yakni; ketiadaan SOP, koordinasi yang kurang baik antar kelompok kerja, ketegasan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah, perilaku pihak yang terlibat, pembayaran yang kurang lancar, pembinaan koperasi dan premanisme.

---

This Thesis about the Implementation of program stub development model street vendors food/culinary in the Bogor City at 2011-2012. This is a descriptive research with the qualitative approach, in which researcher tried to describe phenomenon and fact abaut the Implementation of program for the development of food/culinary street vendors in Bogor City at 2011-2012. The program implementation will be applied by four main activities, which are: structuring the institutional aspects of legalization, increasing access to capital and marketing, improving the infrastructure and the improvement of environmental sanitation efforts. This activity is carried out by the Working Group base on Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK No 01/KEP/Dep.7/III/2011. In implementation, there are several inhibiting factors, such as the absence of standart operating procedure, poor coordination among working group, firmness of the local government in solving the problem, payment of substandard, fostering cooperative and thuggery."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima.Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level.Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat.Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi.Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan.Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima.Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan)."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini penting mengingat adanya respon pedagang yang mengakibatkan kebijakan penertiban berjalan tidak efektif, bahkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Padahal kebijakan penertiban bertujuan untuk menata kota dalam rangka menyukseskan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Mereunah dan Tumaninah.Penelitian ini difokuskan di Jl. Merdeka sebagai lokasi yang terkena kebijakan sesuai dengan keputusan Walikota Nomor : 511.23/Kep.1322-huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan dilapangan. Informan penelitian berasal dari pejabat Pemerintah Kota Bandung dan beberapa pedagang kaki lima sebagai objek kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak disetujui oleh pedagang kaki lima, penertiban mendapat. perlawanan melalui tindakan anarkhis pedagang dan dalam perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan berjualan. Mereka tetap menjalankan usahanya seiring dengan ditariknya petugas dari lokasi penertiban.Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: tanggapan dan sikap pedagang, pengetahuan pedagang terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan pedagang, dan budaya pedagang yang sulit diatur. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tidak adanya fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi yang kurang, perilaku petugas penertiban, situasi yang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta keberadaan organisasi pedagang.Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya suatu mekanisme operasi penertiban yang bisa diterima oleh pedagang dengan memberikan solusi pemecahan masalah sehingga kebijakan yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Bandung dan pihak pedagang kaki lima."

"ABSTRACTPaper ini membahas mengenai uneven development dan mendeteksi circular causation yang terjadi di kawasan Kalibata. Perkembangan tidak merata terjadi antara kawasan berjualan pedagang kaki lima dan kawasan berjualan di Kalibata City. Metode penelitian dilakukan dengan studi pustaka sebagai landasan teori untuk memahami terjadinya perkembangan tidak merata dan terjadinya circular causation dalam perkembangan tidak merata. Pengambilan data dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan mapping secara langsung. Informasi yang didapatkan dari mapping digunakan untuk membandingkan perbedaan proses produksi dari antara dua kawasan. Kalibata City sebagai kawasan formal dan area berjualan PKL sebagai kawasan informal memiliki perbedaan potensi yang menjadikan adanya perbedaan proses produksi di kedua kawasan. Artikel ini menemukan bahwa: 1 fasilitas pengunjung di PKL jauh lebih sederhana dibandingkan Kalibata City; 2 area PKL tidak terjamin legalitas sehingga ada kemungkinan penggusuran, 3 area berjualan PKL terbatas pada area pinggir rel kereta, 4 alat produksi PKL lebih sederhana dibandingkan Kalibata City, dan 5 kemampuan PKL lebih terbatas dibanding pekerja di Kalibata City. Kami juga menemukan terdapat 3 jenis produksi di PKL kompleksitas rendah, sedang, tinggi . Sementara, proses produksi di Kalibata City bekerja secara lebih terstruktur dan terorganisir. Perbedaan proses produksi yang dijalankan memicu terjadinya perbedaan perkembangan antar kawasan. Circular causation menjadikan perbedaan perkembangan yang ada menjadi semakin parah. Kawasan Kalibata City sebagai wilayah formal akan terus mampu melakukan perkembangan kawasan, sedangkan kawasan PKL dengan keterbatasannya akan terus memiliki kesempatan perkembangan yang terbatas.

---

ABSTRACTThis paper discusses the uneven development and detects the circular causation that occurs in the Kalibata area. Uneven development occurs between the street vendor trade area and Kalibata City trade area. The research method is done through literature study as the theoretical basis in order to understand about the uneven development and the occurrence of circular causation in uneven development. Data collection is done through field study by conducting interviews, observation, and direct mapping. Information obtained from mapping is used to compare the differences in production processes between two regions. Kalibata City as the formal area and street vendors trade area as the informal area have different potential that generates the difference in production process in both areas. This article found that 1 street vendors consumer facilities is simpler than Kalibata City 2 street vendor area doesnt have legal permit, thus making them susceptible to eviction, 3 street vendor trade area is limited to the area beside the railway, 4 the tools used by the street vendors are less sophisticated than Kalibata City, and 5 the street vendors have limited skills than the workers in Kalibata City. We also found there are 3 types of production of street vendors low, mid, high complexity. Meanwhile, production process in Kalibata City is ran in a more structured and organized way. The differences in the production trigger the developmental differences between these regions. Circular causation makes the existing developmental differences worse. Kalibata City area as a formal area will continue to be able to develop its area, while the area of PKL with its limitations will continue to have limited opportunities to develop. "