Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses globalisasi maupun regionalisasi memperkuat peran aktor-aktor yang secara tradisional tidak lazim dianggap sebagai aktor internasional. Termasuk di antara aktor-aktor ini adalah pemerintah lokal. Aktivitas pemerintah lokal dalam melakukan hubungan luar negeri disebut paradiplomasi, yang salah satu bentuknya adalah relasi kota kembar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus terhadap relasi kota kembar Jakarta-Beijing, berkenaan dengan kesulitannya untuk mendukung program-program yang memiliki dampak strategis terhadap masyarakat Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut. Metode process tracing dipergunakan di dalam pelaksanaannya, sehingga keterkaitan antar faktor dapat dilihat dengan jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan praktek paradiplomasi di Indonesia terlalu bebas dan tidak diarahkan untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat pemerintah pusat. Masalah birokrasi juga membuat Jakarta menghadapi kesulitan menetapkan visi dalam melaksanakan paradiplomasi, dan partisipasi masyarakat sulit diharapkan karena apatisme serta diskriminasi historis terhadap kalangan Tionghoa-Indonesia. Selain itu, paradiplomasi pemerintah lokal di Republik Rakyat Tiongkok sudah lebih terarah dan lebih terpadu dengan kebijakan hubungan luar negeri Tiongkok; pelaksanaannya bahkan memanfaatkan jaringan kontak dengan pengusaha overseas chinese di Indonesia. Hal ini menimbulkan resiko bagi Jakarta, yang menyebabkannya cenderung menuruti program rutin dibanding mencoba mengembangkan program strategis. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat perlu mengembangkan kebijakan hubungan luar negeri yang mengoptimalkan dan mengarahkan kebijakan serta praktek paradiplomasi pemerintah lokal untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat negara. Di lain pihak, pemerintah lokal perlu membuat visi, menggariskan sasaran-sasaran yang jelas, serta merangkul kalangan masyarakat serta pengusaha dalam melaksanakan relasi kota kembar.

---

The process of globalization and regionalization strengthen the role of actors which are not traditionally considered as international actors. Among these actors are the local governments. The efforts of local governments in conducting foreign relations is termed paradiplomacy, and one of its forms is the sister city relations. This research is a qualitative case study of the Jakarta-Beijing sister city relations, regarding its difficulty to support programs with strategic impacts on the people of Jakarta. The goal is to uncover the factors which causes the problems. This research implements process tracing, so that the linkages between factors can be seen clearly.

Results showed that Indonesian paradiplomatic policies and practices lend too much liberty to the local governments, and were not specially set to support the country's foreign relations. Bureaucratic problems also contribute to Jakarta's difficulties in implementing its own vision for conducting paradiplomacy. Community participation can hardly be expected due to apathy and the historical discrimination against Chinese-Indonesians. Furthermore, local governments in the People?s Republic of China have implemented paradiplomatic policies and practices which are focused and integrated with the conducting of Chinese foreign relations; their implementations even utilize the network of contacts with overseas Chinese business persons in Indonesia. This poses a risk to Jakarta, which ultimately tends to follow regular programs rather than trying to develop a strategic program. Accordingly, the central government needs to develop foreign relations policies which optimize and guide the paradiplomatic policies and practices of the local government for the country?s foreign relations. On the other hand, local governments need to create a vision, outlines clear goals, and embrace the community as well as the private sector in carrying out a successful sister city relationship."

"Disertasi ini membahas mengenai dinamika hubungan diplomasi Uni Soviet ndash; Indonesia dalam periode 1945-1964, dengan lebih fokus pada perspektif Uni Soviet, yang mencakup dasawarsa terakhir pemerintahan Stalin pasca Perang Dunia II hingga akhir pemerintahan Nikita Khruschev. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan ilmu geopolitik dan hubungan internasional digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana peran tradisi diplomasi menjadi bagian dari praktik diplomasi Uni Soviet dalam era Stalin dan Khruschev. Selain itu digunakan kerangka konseptual druzhba, mirnoye sosushyestvovaniye dan spaseniye mira untuk lebih memahami gambaran periode tersebut. Dalam perspektif Rusia, konsep persahabatan druzhba yang mengandung makna vernost rsquo; kesetiaan dan iskrennost rsquo; kejujuran menjadi pondasi bagi sikap Rusia yang diimplementasikan dengan cara yang berbeda di setiap masa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh nilai-nilai druzhba dan mirnoye sosushyestovaniye, yang berakar pada tradisi pemikiran Rusia, dalam hubungan kedua negara.

---

The dissertation examines the dynamic of diplomatic relations between the Soviet Union and Indonesia in the period of 1945 1964, which, focus of Soviet perspective, covers the last decade of Stalin rsquo s post world war II period until the end of Khruschev rsquo s leadership in 1964. This research is a historical research using qualitative methodology. Geopolitical and international relations approach is used in this study to examine role of diplomatic tradition in enforcement of Soviet influence in the Third World countries during the last decade of Stalin and the whole of Khruschev periods. The conceptual frameworks druzhba friendship , mirnoye sosushyestvovaniye peaceful coexistence , and spaseniye mira world salvation are used to get better understanding of the picture of the period. In Russian perspective, the value of druzhba friendship that comprises vernost rsquo loyalty and iskrennost honesty which form the basis for Russia rsquo s attitudes, which implemented in different ways in different times. The results of this study indicate the influence of lsquo druzhba rsquo and mirnoye sosushyestvovaniye values, rooted in the tradition of Russian thought, in diplomatic relations between both countries."

"ABSTRAKSeiring era globalisasi, kajian Ilmu HI kini semakin kompleks, yang salah satunyaditunjukkan dengan keterlibatan pemerintah daerah di arena internasional atau disebutsebagai kerja sama sister city. Kota kembar yang berawal dari pertukaran budaya danpendidikan kini perlahan-lahan berkembang ke dalam kerja sama bidang ekonomi.Keberhasilan kerja sama bidang ekonomi dalam kerangka kota kembar tidak hanyaterjadi di Eropa dan AS tetapi juga di wilayah Asia seperti halnya Kyoto danYogyakarta. Namun demikian, keberhasilan kerja sama ekonomi justru tidak terjadipada kota kembar Jakarta dan Beijing, meski ekonomi adalah salah satu motivasi kerjasama. Kerja Sama kota kembar Jakarta-Beijing yang seharusnya menitikberatkan padabidang ekonomi, kini malah justru kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai tidakberhasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untukmenganalisa penyebab ketidakberhasilan kerja sama ekonomi dalam kota kembarJakarta Beijing dengan menggunakan Konsep Nigel Ringrose. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa 1) DKI Jakarta tidak memiliki komitmen yang kuat dalammenjalin kerja sama bidang ekonomi; 2) adanya keterbatasan partisipasi dari masyarakatluas di Jakarta; 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemahaman yangsama dengan Pemerintah Kota Beijing; 4) tidak ada resiprokal dalam kerja sama kotakembar Jakarta Beijing khususnya dalam bidang ekonomi; 5) Pemerintah Provinsi DKIJakarta tidak memiliki contoh nyata keberhasilan dalam kerja sama kota kembar dibidang ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen bagipemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama luar negerisalah satunya dalam kerangka kerja sama kota kembar."

"ABSTRAKStatus United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat di Melanesian Spearhead Group (MSG) melambangkan pengakuan internasional dari negara-negara Melanesia. Berdasarkan tinjauan pustaka, tidak banyak penelitian yang mencoba mengeksplorasi respons Indonesia tentang internasionalisasi konflik Papua Barat, lebih khusus dari perspektif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemisahan diri dan pencegahan pengakuan entitas Papua Barat di ranah internasional oleh Indonesia. Untuk menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan konsep kontra-pemisahan & pengakuan yang pendekatannya berasal dari perspektif liberalisme. Penelitian ini menemukan bahwa kegigihan dalam melindungi integritas nasionalnya dan banyaknya diplomasi yang dilakukan adalah kunci dari kurangnya dukungan internasional yang diberikan kepada entitas Papua Barat. Selain itu, tidak adanya dukungan dari negara-negara kekuatan utama meningkatkan peluang keberhasilan bagi Indonesia dalam mencegah pengakuan internasional terhadap entitas de facto.

---

ABSTRACTThe status of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as an observer in the Melanesian Spearhead Group (MSG) symbolizes international recognition from Melanesian countries. Based on a literature review, not much research has tried to explore Indonesia's response to the internationalization of the West Papua conflict, more specifically from an Indonesian perspective. This study aims to analyze the process of secession and prevention of recognition of West Papuan entities in the international sphere by Indonesia. To analyze this phenomenon, the author uses the concept of counter-separation & recognition whose approach is derived from the perspective of liberalism. This research found that persistence in protecting its national integrity and the amount of diplomacy undertaken is the key to the lack of international support given to West Papuan entities. In addition, the lack of support from major power countries increases the chances of success for Indonesia in preventing international recognition of de facto entities."

"Penetapan Piagam OKI yang baru dalam KTT OKI ke sebelas di Dakkar, 2008, menjadi momentum bagi negara-negara OKI untuk memperkuat demokrasi dan kelembagaan dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dan perdagangan. Penelitian ini bertujuan mengeskplorasi peran demokrasi dan kepemerintahan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI selama periode 1998-2012 dengan menggunakan augmented gravity model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan kepemerintahan Indonesia, serta kepemerintahan negara-negara OKI sebagai tujuan ekspor Indonesia berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI. Sebaliknya, demokrasi di negara-negara OKI berpengaruh negatif dan signifikan. Negara-negara OKI berpendapatan rendah cenderung mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang lebih tertutup.

---

The enforcement of new OIC Charter at the 11th OIC Summit in Dakar, 2008, has become a momentum for OIC member states to reassert the importance of democracy and institutional reform in promoting economic and trade cooperation among its members. This study aims to explore the role of democracy and governance on the enhancement of Indonesian export to OIC countries during the period 1998-2012 by using augmented gravity model. The results showed that both democracy and governance in Indonesia have positive and significant effect in enhancing Indonesian export to OIC countries. The similar result is also found in the governance of OIC countries. On the other hand, democracy in OIC countries are having negative and significant effect on the same matter. Low-income OIC countries have a tendency to implement a more closed trade policy."

"Kota kembar merupakan fenomena yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Praktik kota kembar yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II merupakan bukti nyata dari kerja sama internasional. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Namun demikian kajian ilmiah mengenai kota kembar masih relatif terbatas dibandingkan dengan praktik kota kembar itu sendiri. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini berupaya menganalisis wacana dan praktik kota kembar dalam literatur akademis yang berkembang. Dengan metode kronologi, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu kritis dari literatur-literatur kota kembar; pelaksanaan kota kembar; serta faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dari kota kembar. Isu-isu kritis yang muncul dalam literatur antara lain rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca Perang Dunia II, pengaruh Perang Dingin terhadap kota kembar, pembangunan ekonomi, integrasi kawasan, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pelaksanaan kota kembar yang ditemukan pada setiap isu kritis yang berkembang salah satu best practice-nya ialah kerja sama kota kembar antara Surabaya dan Kitakyushu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tinjauan literatur, faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kota kembar antata lain keterlibatan multipihak, pendanaan, perencanaan yang terstruktur, dll. Sedangkan kritik utama yang menjadi tantangan dalam kerja sama ini ialah adanya kecenderungan ?wasting money? yang dilakukan pejabat daerah. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa kajian kota kembar mengalami proliferasi isu sesuai dengan tren dunia yang berkembang. Lebih lanjut, kota kembar dapat menjadi mekanisme alternatif yang efektif untuk mempromosikan perdamaian, mengakselerasi pembangunan ekonomi dan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dunia kontemporer saat ini seperti pembangunan berkelanjutan.

---

Sister city is a phenomenon which can be found throughout the world today. The practice of sister city that has lasted more than 70 years since the end of World War II is a clear evidence of international cooperation. This type of cooperation proves that the local government is an important actor in international relations. Nevertheless, the scientific studies of sister city are still relatively limited compared to the practice itself. Therefore, this literature review seeks to analyze the discourse and practice of sister city in the growing academic literatures. By using chronological methods, this literature review aims to address the critical issues of sister city on literatures the implementation of sister city cooperation as well as the success factors and challenges of sister city. The critical issues that emerged in the literatures are the reconstruction and reconciliation after World War II, the influence of Cold War on sister city, economic development, regional integration, and sustainable development. Furthermore, the implementation of sister city is based on the practices in each critical issue, and one of its best practices is the sister city cooperation between Surabaya and Kitakyushu to support sustainable development. Based on the literature review, the success factors of sister city are multi stakeholder engagement, funding, structured planning, etc. Meanwhile, the main critique that becomes a challenge in this type of cooperation is the tendency of wasting money by local officials. Most of the literatures show that there was proliferation of issues on sister city according to the growing world trends. Furthermore, sister city cooperation can be an effective alternative mechanism for promoting peace, accelerating economic development, and also providing solutions to the contemporary world issues such as sustainable development."

"Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

---

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government."

"ABSTRAKPenelitian ini diawali dari keinginan penulis untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai hubungan dua kawasan antara Asia dan Eropa dalam forum kerjasama Asia-Europe Meeting (ASEM).Untuk mengarahkan penelitian, dirumuskan research problem: bagaimana peran dan prospek hubungan kerjasama antara Asia dan Eropa dalam pengembangan hubungan kerjasama bidang ekonomi antara Asia dan Eropa.Penelitian ini menggunakan metode multi disipliner yaitu hubungan internasional, hukum internasional dan memfokuskan pada disiplin ekonomi internasional (Ekonomi Eropa) dengan menganalisis secara lebih mendalam pada pilar ekonomi dalam struktur forum kerjasama ASEM melalui 2 (dua) perspektif, Asia dan Eropa.Hasil penelitian yang dilakukan berupa abstraksi yaitu: Kebijakan Uni Eropa untuk mengevaluasi kembali secara lebih mendalam terhadap Asia yang dituangkan dalam dokumen berjudul Towards a New Strategy Commission of the European Communities pada tahun 1994 kemudian dipertegas lagi dengan dikeluarkannya dokumen berjudul Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhance Partnerships, kedua dokumen tersebut merupakan landasan utama bagi Uni Eropa dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia.Hubungan kerjasama antara Asia dan Eropa yang tergabung dalam forum Asia Europe Meeting (ASEM) dan bersifat informal Meeting dikukuhkan dalam Bangkok Declaration pada tanggal 2 Maret 1996 di Bangkok, Thailand yang dilandasi oleh sikap saling menghormati, terbuka dan sejajar dengan ditopang oleh tiga pilar utama yaitu Politik, Ekonomi dan Budaya-Intelektual.Kerjasama di bidang ekonomi antara Asia dan Eropa dilandasi oleh pengakuan bersama bahwa pasar besar Asia membutuhkan barang-barang konsumen dalam jumlah yang sangat besar, peraturan mengenai modal keuangan dan infrastruktur. Sementara Eropa merupakan pasar utama dunia bagi barang-barang investasi dan jasa terutama sejak berdirinya European Single Market (EMU). Kondisi ini yang membuka peluang bagi Asia dan Eropa untuk saling bekerjasama dalam lalu lintas pasar barang, modal, infrastruktur, keahlian, alih teknologi, dsb.Guna mempromosikan perdagangan dan investasi yang lebih intensif antar kedua kawasan maka disepakati adanya langkah-langkah bagi liberalisasi dan fasilitas perdagangan diantaranya berupa penyederhanaan dan perbaikan prosedur kepabeanan, pengurangan atau penghilangan berbagai hambatan tarif dan non-tarif, memajukan usaha kecil-menengah, dsb.Maka kemitraan yang kuat dan sejajar antara Asia dan Eropa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memperbesar aliran perdagangan dan investasi secara dua arah dengan tetap berada di bawah peraturan World Trade Organization (WTO) yang berkomitmcn pada ekonomi pasar, sistem perdagangan multilateral yang terbuka, liberalisasi perdagangan yang non-diskriminasi serta regionalisme yang terbuka,Kerjasama ASEM yang relatif masih muda tidak luput dari berbagai masalah, hambatan, peluang dan tantangan namun adanya keinginan bersama kedua kawasan untuk lebih memajukan perekono nian mereka, perlahan namun pasti peran dan prospek hubungan kerjasama dibidang ekonomi antara Asia dan Eropa akan meningkat dan diperhitungkan dalam dunia internasional.

---

ABSTRAK

This research is started with the writer's hope to acknowledge the relationship between the two regions between Asia and Europe in the cooperation forum of Asia-Europe Meeting (ASEM).

To direct a research, a research problem is formulated: how the role and prospect of cooperation relation between Asia and Europe in developing the cooperation between Asia and Europe.

This research used the multidisciplinary method, which is the international relations science, international law science, and focused on the international economy science discipline (European economy) by analyzing the pillar economy in depth in the ASEM cooperation forum structure within 2 (two) perspectives, Asia and Europe,

The result of the conducted research comes in form of an abstraction, that is: European Union Policy to re-evaluate Asia in depth that should be stipulated in the documents entitled Towards a New Strategy Commission of the European Communities in 1994. This shall restrengthen the view of European Union (EU) on Asia in 2001. Another document, entitled Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships was issued. The two documents came as the main base for European Union (EU) to establish cooperation relationship with Asian countries.

The cooperation relation between Asia and Europe joining in the forum of Asia-Europe Meeting (ASEM) and tends to be Informal Meeting was strengthened in the Bangkok Declaration on March 2. 1996 in Bangkok, Thailand based on the respect, open and equal principles supported by three main pillars, that are Politics, Economy and Culture-Intellectual.

The cooperation in the economic sector between Asia and Europe was based on the joint testimony that Asian major market requires consumer products in huge number, regulation on the finance and infrastructure capitals. Meanwhile, Europe is an international major market for investment and service products, particularly since the establishment of European Single Market (EMU). This condition opens opportunity for Asia and Europe to work together in the traffic of capital market, capital, infrastructure, expertise, technology transfer, etc.

In order to promote a more intensive trade and investment between the two regions, several measures for liberalization and trade facilities have been approved including simplifying and improvement of taxation procedures, the lessening or nullification of tariffs and non-tariffs problems, improving the small-middle enterprises, etc.

A strong and equal partnership between Asia and Europe must be maximized to improve the trade flow and investment in two ways by still being under the World Trade Organization (WTO) that is committed to the market economy, an open multilateral trade system, non-discriminative trade liberalization and an open regionalism.

An ASEM cooperation that is still relatively new suffers various problems, obstacles and opportunity. However, the joint hope between the two regions to improve the economy will increase the role and prospects in economic cooperation between Asia and Europe and make them accountable in the international world."

"Budaya organisasi sebagai seperangkat asumsi dasar mendefinisikan apa yang harus diperhatikan, bagaimana bereaksi secara emosional terhadap apa yang sedang terjadi, dan tindakan apa yang harus diambil dalam berbagai macam situasi. Kepemimpinan dalam budaya organisasi menawarkan mekanisme untuk mempengaruhi perilaku anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama melalui nilai dan norma yang berkembang dalam suatu organisasi. Makalah ilmiah ini akan merefleksikan pengalaman magang penulis sebagai People Engagement dalam membangun hubungan keterlibatan emosional dan profesional karyawan melalui Program Engagement di Pintek. Hasil akhir dari penulisan ini menyimpulkan bahwa peran penulis sebagai seorang People Engagement dalam mengelola Program Engagement di Pintek dipengaruhi kuat oleh karisma dan perilaku sehari-hari CEO dan Head of HR Pintek selaku pimpinan dan atasan People Engagement. CEO dan Head of HR Pintek memiliki pengaruh kuat dalam mengembangkan nilai Pintek yang diturunkan dan diungkapkan ke dalam Program Engagement sebagai tahap awal untuk merancang budaya organisasi di Pintek.

---

Organizational culture as a set of basic assumptions defines what to pay attention to, how to react emotionally to what is happening, and what actions to take in various situations. Leadership in organizational culture offers a mechanism to influence the behavior of organizational members in achieving common goals through values ​​and norms that develop within an organization. This scientific paper will reflect on the author's internship experience as People Engagement in building emotional and professional engagement relationships with employees through the Engagement Program at Pintek. The final result of this paper concludes that the author's role as a People Engagement person in managing the Engagement Program at Pintek is strongly influenced by the charisma and behaviour of the CEO and Head of HR Pintek as the leader and supervisor of People Engagement. Pintek's CEO and Head of HR have a strong influence in developing Pintek's values ​​which are revealed and expressed in the Engagement Program as the initial stage for designing organizational culture at Pintek."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana nilai belanja yang dirasakan oleh pelanggan selama live streaming memengaruhi kepercayaan, engagement, dan niat mereka untuk membeli dari penjual pakaian thrift, yaitu pakaian bekas, di social commerce di Indonesia. Dalam penelitian ini, nilai-nilai belanja yang dirasakan terdiri dari nilai-nilai utilitarian, hedonis, dan juga simbolis belanja melalui live stream, sedangkan kepercayaan dibagi menjadi kepercayaan pada produk dan kepercayaan pada penjual. Penjual pakaian thrift di social commerce adalah penjual yang menjual pakaian thrift di platform electronic commerce yang memfasilitasi interaksi sosial antara sesama pelanggan dan juga penjual. Di sini, Instagram dan fitur Instagram Live-nya menjadi fokus utama karena banyak penjual baju thrift online di Indonesia saat ini beroperasi di Instagram. Terkumpul 265 responden untuk studi ini dengan kriteria orang Indonesia berusia sekitar 15 hingga 40 tahun dan telah menonton sesi Instagram Live akun penjual baju thrift di Indonesia setidaknya sekali dalam 3 bulan terakhir. Data penelitian ini dianalisis dengan Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) menggunakan software IBM SPSS AMOS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya nilai utilitarian dari live streaming yang dapat secara positif memengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap produk dan penjual. Nilai hedonis ditemukan sebagai satu-satunya nilai yang dapat memengaruhi engagement. Selain itu, ditemukan bahwa satu-satunya hubungan tidak langsung yang signifikan adalah hubungan antara nilai utilitarian dan consumer engagement yang dimediasi oleh kepercayaan pelanggan pada produk. Terakhir, consumer engagement berpengaruh positif terhadap niat beli dari penjual baju thrift Indonesia di Instagram, sedangkan nilai hedonis memengaruhinya secara negatif.

---

The main objective of this study is to examine how the shopping values perceived by consumers during live streaming affect their trust, engagement, and intention to purchase from Indonesian social commerce thrift clothes sellers. In this study, the perceived shopping values consist of the perceived utilitarian, hedonic, and also symbolic value of shopping via live streams, while trust is divided into trust in products and trust in sellers. Social commerce thrift clothes sellers are sellers who sell used or secondhand clothes on electronic commerce platforms that facilitate social interactions between the consumers and the sellers themselves. Here, Instagram and its Instagram Live feature are the main focus as many online thrift clothes sellers in Indonesia nowadays operate on Instagram. This study collected 265 respondents with the criteria of Indonesians aged around 15 to 40 years old and have watched a Instagram Live session of an Indonesian thrift clothes seller account in the last 3 months. The data of this research was analyzed with Covariance Based Structural Equation Modelling (CB-SEM) using IBM SPSS AMOS 26 software. The output shows that only the utilitarian value of live stream positively affects trust in products and sellers. Hedonic value was found to be the only value that can significantly affect engagement. Additionally, the only indirect relationship that is significant is the relationship between utilitarian value and consumer engagement mediated by trust in products. Last but not least, engagement positively affects the intention to purchase from Indonesian thrift clothes shops on Instagram, while hedonic value affects it negatively."