Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses globalisasi maupun regionalisasi memperkuat peran aktor-aktor yang secara tradisional tidak lazim dianggap sebagai aktor internasional. Termasuk di antara aktor-aktor ini adalah pemerintah lokal. Aktivitas pemerintah lokal dalam melakukan hubungan luar negeri disebut paradiplomasi, yang salah satu bentuknya adalah relasi kota kembar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus terhadap relasi kota kembar Jakarta-Beijing, berkenaan dengan kesulitannya untuk mendukung program-program yang memiliki dampak strategis terhadap masyarakat Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut. Metode process tracing dipergunakan di dalam pelaksanaannya, sehingga keterkaitan antar faktor dapat dilihat dengan jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan praktek paradiplomasi di Indonesia terlalu bebas dan tidak diarahkan untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat pemerintah pusat. Masalah birokrasi juga membuat Jakarta menghadapi kesulitan menetapkan visi dalam melaksanakan paradiplomasi, dan partisipasi masyarakat sulit diharapkan karena apatisme serta diskriminasi historis terhadap kalangan Tionghoa-Indonesia. Selain itu, paradiplomasi pemerintah lokal di Republik Rakyat Tiongkok sudah lebih terarah dan lebih terpadu dengan kebijakan hubungan luar negeri Tiongkok; pelaksanaannya bahkan memanfaatkan jaringan kontak dengan pengusaha overseas chinese di Indonesia. Hal ini menimbulkan resiko bagi Jakarta, yang menyebabkannya cenderung menuruti program rutin dibanding mencoba mengembangkan program strategis. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat perlu mengembangkan kebijakan hubungan luar negeri yang mengoptimalkan dan mengarahkan kebijakan serta praktek paradiplomasi pemerintah lokal untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat negara. Di lain pihak, pemerintah lokal perlu membuat visi, menggariskan sasaran-sasaran yang jelas, serta merangkul kalangan masyarakat serta pengusaha dalam melaksanakan relasi kota kembar.

---

The process of globalization and regionalization strengthen the role of actors which are not traditionally considered as international actors. Among these actors are the local governments. The efforts of local governments in conducting foreign relations is termed paradiplomacy, and one of its forms is the sister city relations. This research is a qualitative case study of the Jakarta-Beijing sister city relations, regarding its difficulty to support programs with strategic impacts on the people of Jakarta. The goal is to uncover the factors which causes the problems. This research implements process tracing, so that the linkages between factors can be seen clearly.

Results showed that Indonesian paradiplomatic policies and practices lend too much liberty to the local governments, and were not specially set to support the country's foreign relations. Bureaucratic problems also contribute to Jakarta's difficulties in implementing its own vision for conducting paradiplomacy. Community participation can hardly be expected due to apathy and the historical discrimination against Chinese-Indonesians. Furthermore, local governments in the People?s Republic of China have implemented paradiplomatic policies and practices which are focused and integrated with the conducting of Chinese foreign relations; their implementations even utilize the network of contacts with overseas Chinese business persons in Indonesia. This poses a risk to Jakarta, which ultimately tends to follow regular programs rather than trying to develop a strategic program. Accordingly, the central government needs to develop foreign relations policies which optimize and guide the paradiplomatic policies and practices of the local government for the country?s foreign relations. On the other hand, local governments need to create a vision, outlines clear goals, and embrace the community as well as the private sector in carrying out a successful sister city relationship."

"ABSTRAKSeiring era globalisasi, kajian Ilmu HI kini semakin kompleks, yang salah satunyaditunjukkan dengan keterlibatan pemerintah daerah di arena internasional atau disebutsebagai kerja sama sister city. Kota kembar yang berawal dari pertukaran budaya danpendidikan kini perlahan-lahan berkembang ke dalam kerja sama bidang ekonomi.Keberhasilan kerja sama bidang ekonomi dalam kerangka kota kembar tidak hanyaterjadi di Eropa dan AS tetapi juga di wilayah Asia seperti halnya Kyoto danYogyakarta. Namun demikian, keberhasilan kerja sama ekonomi justru tidak terjadipada kota kembar Jakarta dan Beijing, meski ekonomi adalah salah satu motivasi kerjasama. Kerja Sama kota kembar Jakarta-Beijing yang seharusnya menitikberatkan padabidang ekonomi, kini malah justru kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai tidakberhasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untukmenganalisa penyebab ketidakberhasilan kerja sama ekonomi dalam kota kembarJakarta Beijing dengan menggunakan Konsep Nigel Ringrose. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa 1) DKI Jakarta tidak memiliki komitmen yang kuat dalammenjalin kerja sama bidang ekonomi; 2) adanya keterbatasan partisipasi dari masyarakatluas di Jakarta; 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemahaman yangsama dengan Pemerintah Kota Beijing; 4) tidak ada resiprokal dalam kerja sama kotakembar Jakarta Beijing khususnya dalam bidang ekonomi; 5) Pemerintah Provinsi DKIJakarta tidak memiliki contoh nyata keberhasilan dalam kerja sama kota kembar dibidang ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen bagipemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama luar negerisalah satunya dalam kerangka kerja sama kota kembar."

"Kemitraan kota kembar (sister city) pertama kali diusung setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan meningkatkan perdamaian internasional pasca perang. Kemitraan sister city dapat dikategorikan sebagai bentuk dari Diplomasi Publik dari suatu negara. Pada era modern, kemitraan sister city memiliki tujuan yang lebih luas, seperti pengembangan perekonomian, pertukaran teknologi, dan pertukaran budaya. DKI Jakarta dan Beijing menandatangani MoU mengenai kemitraan sister city pada 4 Agustus 1992, sejak saat itu kedua kota secara aktif melakukan kerja sama di berbagai bidang. Dengan terjalinnya sister city antara DKI Jakarta dan Beijing tentu membuka peluang terhadap adanya kontak langsung antar masing-masing penduduk, hal inilah yang disebut dengan people-to-people contact. Artikel ini menganalisis peluang dan tantangan yang ada dalam kemitraan sister city Jakarta-Beijing, sebagai bentuk dari Diplomasi Publik Cina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah people-to-people contact dalam sister city Jakarta-Beijing berperan secara efektif dalam Diplomasi Publik Cina, dan mengidentifikasi apa saja peluang dan hambatan dari kemitraan ini. Penulis menggunakan metode kualitatif serta melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa people-to-people contact dalam sister city Jakarta-Beijing, belum efektif dalam dan berperan signifikan dalam mendorong hubungan masyarakat dari kedua kota.Sister city first coined after World War II with an aim to enhance mutual understanding and post-war international peace. Sister city can be categorized as a form of public diplomacy of a country. In the modern era, sister city has a wider purpose, such as economy development, technological exchange, and cultural exchange. DKI Jakarta and Beijing signed an MoU regarding to sister city on August 4^th, 1992 and since then both cities actively cooperate in many fields. With the establishment of sister city between DKI Jakarta and Beijing, it provides an opportunity towards direct contact between each citizen, and this is called as people-to-people contact. This article reanalyses the opportunity and challenges that appear from the Jakarta-Beijing sister city as a form of China Public Diplomacy. The purpose of this study is to find out the effectiveness of people-to-people contact in Jakarta-Beijing sister city within China Public Diplomacy and to identify what are the opportunities and challenges within this partnership. Qualitative is the method of this study and interviews are used to gather the data. This study concludes that people-to-people contact in the sister city of Jakarta-Beijing has not been effective in and has not played a significant role in promoting public relations between the two cities."

"Kota kembar merupakan fenomena yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Praktik kota kembar yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II merupakan bukti nyata dari kerja sama internasional. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Namun demikian kajian ilmiah mengenai kota kembar masih relatif terbatas dibandingkan dengan praktik kota kembar itu sendiri. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini berupaya menganalisis wacana dan praktik kota kembar dalam literatur akademis yang berkembang. Dengan metode kronologi, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu kritis dari literatur-literatur kota kembar; pelaksanaan kota kembar; serta faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dari kota kembar. Isu-isu kritis yang muncul dalam literatur antara lain rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca Perang Dunia II, pengaruh Perang Dingin terhadap kota kembar, pembangunan ekonomi, integrasi kawasan, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pelaksanaan kota kembar yang ditemukan pada setiap isu kritis yang berkembang salah satu best practice-nya ialah kerja sama kota kembar antara Surabaya dan Kitakyushu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tinjauan literatur, faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kota kembar antata lain keterlibatan multipihak, pendanaan, perencanaan yang terstruktur, dll. Sedangkan kritik utama yang menjadi tantangan dalam kerja sama ini ialah adanya kecenderungan ?wasting money? yang dilakukan pejabat daerah. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa kajian kota kembar mengalami proliferasi isu sesuai dengan tren dunia yang berkembang. Lebih lanjut, kota kembar dapat menjadi mekanisme alternatif yang efektif untuk mempromosikan perdamaian, mengakselerasi pembangunan ekonomi dan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dunia kontemporer saat ini seperti pembangunan berkelanjutan.

---

Sister city is a phenomenon which can be found throughout the world today. The practice of sister city that has lasted more than 70 years since the end of World War II is a clear evidence of international cooperation. This type of cooperation proves that the local government is an important actor in international relations. Nevertheless, the scientific studies of sister city are still relatively limited compared to the practice itself. Therefore, this literature review seeks to analyze the discourse and practice of sister city in the growing academic literatures. By using chronological methods, this literature review aims to address the critical issues of sister city on literatures the implementation of sister city cooperation as well as the success factors and challenges of sister city. The critical issues that emerged in the literatures are the reconstruction and reconciliation after World War II, the influence of Cold War on sister city, economic development, regional integration, and sustainable development. Furthermore, the implementation of sister city is based on the practices in each critical issue, and one of its best practices is the sister city cooperation between Surabaya and Kitakyushu to support sustainable development. Based on the literature review, the success factors of sister city are multi stakeholder engagement, funding, structured planning, etc. Meanwhile, the main critique that becomes a challenge in this type of cooperation is the tendency of wasting money by local officials. Most of the literatures show that there was proliferation of issues on sister city according to the growing world trends. Furthermore, sister city cooperation can be an effective alternative mechanism for promoting peace, accelerating economic development, and also providing solutions to the contemporary world issues such as sustainable development."

"Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

---

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government."

"ABSTRAKParadiplomasi merupakan fenomena unik dalam Ilmu Hubungan Internasional. Dalampelaksanaannya, aktor subnasional, baik berupa negara bagian atau provinsi maupunkota atau munisipalitas, menjadi aktor utamanya. Tugas akhir ini memiliki tujuan untukmeninjau literatur-literatur yang membahas perkembangan paradiplomasi dalam IlmuHubungan Internasional, baik dari segi perkembangan wacana maupun praktis. Metodepengorganisasian literatur yang digunakan adalah kronologi. Melalui metode kronologi,penulisan tinjauan literatur mengenai paradiplomasi terbagi kedalam dua periodisasi.Periodisasi tersebut antara lain antara tahun 1945 hingga 1990, masa terjadiya PerangDingin yang mendorong terjadinya paradiplomasi, dan antara tahun 1991 dan 2017,masa pasca Perang Dingin yang mendukung perkembangan paradiplomasi lebih lanjut.Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, paradiplomasi bertransformasi daripraktik diplomasi alternatif bagi aktor subnasional untuk memenuhi kebutuhan yangtidak disanggupi oleh negara, menjadi praktik diplomasi yang lebih krusial dan dapatmempengaruhi politik internasional yang lebih luas. Dalam tinjauan pustaka yangdilakukan, masih ditemukan banyaknya keterbatasan literatur mengenai paradiplomasisehingga dibutuhkan studi teoritis lebih lanjut."

"ABSTRAK Perpustakaan tidak dapat hidup sendiri atau bekerja sendiri. Perpustakaan memerlukan sebuah kerjasama dengan perpustakaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Tujuan penelitian adalah untuk memahami, menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis kerjasama perpustakaan dalam membangun kinerja pustakawan di Kementerian Sosial RI. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Kerjasama internal Perpustakaan terdiri dari 3 bentuk yaitu : pengadaan, pertukaran dan redistribusi, dan pemberian jasa dan informasi. Kerjasama internal perpustakaan dapat membangun kinerja pustakawan karena ke empat informan tersebut telah melakukan target kerja mereka dan membangun kinerja pustakawan dalam sebuah kerjasama perpustakaan

---

ABSTRACT Library can not live alone or work alone. A library needs to work with other libraries to grow, to meet dynamic and changing environments, including user needs. The main objective of this research is to understand, explain, describe, and analyze the library cooperation towards perfomances of librarians in the Ministry of Sosial Affairs environments. This study used a qualitative approach with a case study method. Internal cooperation Library consists of three activities that are observed : acquisition, exchange and redistribution then the provision of services and information. Internal library collaboration can build library perfomance in library cooperation. The result of this study is that perfomances of librarians in Ministry of Sosial Affairs environments could be constructed through the networks and cooperation, which is related to their job perfomances. "

"ABSTRAKBersepeda sebagai salah satu bentuk gaya hidup sehat, kini tengah menjadi trenmasyarakat dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor yang memengaruhmeningkatnya tren ini ialah peran dari komunitas sepeda yang secara aktifmempromosikan kultur bersepeda. Studi sebelumnya cenderung lebihmenekankan pada pentingnya faktor kebijakan serta infrastruktur. Tulisan ini akanmelengkapi studi terdahulu dengan menjelaskan peran komunitas dalammembangun kultur bersepeda melalui jaringan sosial. Untuk menggali datamengenai penggunaan jaringan sosial dalam membangun kultur bersepeda, studiini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam. Jaringan sosialerat kaitannya dengan akses kepada sumberdaya-sumberdaya yang dapatdigunakan untuk mencapai tujuan komunitas, yaitu membangun kultur bersepeda.Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Bike To WorkIndonesia membangun jaringan dengan komunitas lain, pasar, dan pemerintah.Jaringan tersebut digunakan untuk membangun kultur bersepeda baik secarastruktural maupun kultural.

---

ABSTRACTCycling as a form of healthy lifestyle, is becoming a trend of the world society,including Indonesia. One of the factors that influence this trend is the increasingrole of the bicycle community that actively promote cycling culture. Previousstudies tended to put more emphasis on the importance of policies andinfrastructure factors. This paper will complement previous studies by explainingthe role of the community in building a culture of cycling through socialnetworks. To collect data on the use of social networks in building a culture ofcycling, this study used qualitative methods through in-depth interviews. Thesocial network is closely related to access to resources that can be used to achievecommunity goals, namely to build a culture of cycling. Findings from this studyindicate that the Community Bike To Work Indonesia build a network with thecommunity, the market, and the government. The network is used to build aculture of cycling both structurally and culturally"

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kealihan dalam bidang kenotariatan dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembuatan akta yang tidak boleh diperantarakan melalui pihak ketiga. Kasus kerjasama Notaris dengan Konsultan Kenotariaran Pertanahan dalam proses pembuatan akta di Jakarta Utara yang sampai pada saat ini masih terjadi dan harus segera dihentikan. Tesis ini membahas tentang peran Organisasi I.N.I dalam memantau pelaksanaan dan jabatan etika Notaris berkaitan dengan adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan maupun kekuatan, keabsahan, dan dampak hukum pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan. Metode Penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris hanya meliputi, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris saja, serta menunggu laporan dari masyarakat atau rekan sesama Notaris, namun pada praktiknya Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris juga dapat berperan aktif dan turut memeriksa ketika ada isu adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembuatan akta . Kekuatan, keabsahan pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan tetap autentik, tetapi dalam pelaksanaan dilapangan terjadi cacat prosedur dalam proses pembuatan akta  sehingga mengurangi keautentikan akta itu sendiri yang seharusnya penghadap di hadapkan secara langsung di hadapan Notaris sedangkan dampak hukum Notaris yang menjalin kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan dapat berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat tergantung dari kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris akan menelusuri secara internal sebagai upaya pembuktian.

---

A notary as a public official who has expertise in the notarial field and has its own characteristics in making a deed that cannot be brokered through a third party. The case of cooperation between a Notary and a Land Notary Consultant in the process of making a deed in North Jakarta is still happening and must be stopped immediately. This thesis discusses the role of the I.N.I Organization in monitoring the implementation and ethical positions of Notaries related to the existence of a Notary who collaborates with a Land Notary Consultant as well as the strength, validity, and legal impact of making a Notary deed through a Land Notary Consultant. The research method used in this thesis is normative juridical. The result of this research is that the authority of the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council only includes supervision of the implementation of the position and behavior of the Notary, as well as waiting for reports from the public or fellow Notaries, but in practice the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council can also play an active and participate in checking when there is an issue of a Notary collaborating with a third party in the process of making a deed. The strength, validity of making a Notary deed through a Notary Land Consultant remains authentic, but in the field implementation there is a procedure defect in the process of making a deed so that it reduces the authenticity of the deed itself which should appear before a Notary, while the legal impact of a Notary who cooperates with a Notary Consultant Land can be in the form of reprimand, warning, temporary dismissal, respectful or dishonorable dismissal depending on the quantity and quality of violations committed by the Notary and the Notary Honorary Council will investigate internally as an effort to prove."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."