Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT AMZ merupakan suatu badan usaha yang bergerak pada industri niaga gas bumi. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak bumi menciptakan pilihan yang kuat terhadap peningkatan pemanfaatan gas bumi. Terlebih lagi penerbitan dan pelaksanaan beberapa peraturan dan kebijakan oleh Pemerintah Indonesia telah menyebabkan banyak badan usaha baru memasuki industri niaga gas bumi yang menaikkan tingkat persaingan terhadap AMZ sebagai trader gas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lingkungan eksternal dan internal AMZ di dalam melakukan usaha niaga gas bumi; menentukan keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki AMZ dan memberikan rekomendasi terkait strategi bagi AMZ pada periode 5 tahun kedepan untuk memenangkan kompetisi dan mempertahankan posisi AMZ sebagai market leader. Data primer penelitian ini diperoleh melalui semi structured in-depth interview terhadap stakeholders AMZ kecuali pelanggan, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti website perusahaan, press release dan atau laporan perusahaan (misal : laporan tahunan), surat kabar, majalah, buletin, artikel, website terkait industri gas bumi. Pada penelitian ini dilakukan beberapa analisa : analisa PESTEL, analisa Porter?s Five Forces, analisa Resource Based View (RBV), analisa SWOT; yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan oleh Penulis dalam memformulasikan strategi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah banyak badan usaha baru memasuki industri niaga gas bumi; dan peraturan/kebijakan pemerintah menimbulkan pengaruh terhadap bisnis AMZ di dalam industri niaga gas bumi. Penelitian ini juga menyatakan keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh AMZ seperti : (i) kekuatan kinerja keuangan; (ii) infrastruktur gas yang tersebar dan saling berhubungan; (iii) model bisnis yang menggabungkan usaha distribusi dan niaga gas bumi; (iv) pengetahuan dan pengalaman sebagai badan usaha niaga gas bumi yang efisien dan efektif. Selain itu, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategi bagi AMZ pada periode 5 tahun kedepan untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan posisi sebagai market leader.

---

PT AMZ is an enterprise doing its business in natural gas trading industry. The diminishing of oil subsidy has created strong preference toward enhancement of natural gas utilization. Moreover the issuance and implementation of several regulations and policies by Government of Indonesia have changed the industry inducing many new enterprises entering the industry which increases competition level against AMZ as a gas trader.

This research is aiming to analyze the external environment and internal of AMZ in doing natural gas trading business; to define AMZ?s sustainable competitive advantage and to provide recommendation on what should AMZ strategy be within the next 5 years to win competition and maintain its position as market leader. The primary data for this research is taken from semi structured in-depth interview to AMZ stakeholders, while secondary data is gathered from many references such as company website, company's press release and/or reports (i.e: annual reports), newspaper, magazines, bulletin, articles, websites related to natural gas industry. There are several analysis conducted in this research : PESTEL analysis, Porter's Five Forces analysis, Resource Based View (RBV) analysis, SWOT analysis; by which later used by the Author to formulate the strategy.

This research concludes that there are many new enterprises entering the industry; and government regulations/policies create impact on AMZ business in the natural gas trading industry. It also reveals AMZ sustainable competitive advantage such as : (i) AMZ financial strength; (ii) its widely interconnected gas infrastructures; (iii) its business model bundling natural gas distribution and natural gas trading activities; (iv) its knowledge and experience as efficient and effective natural gas trading enterprise. Moreover, this research provides recommendation of strategy for AMZ within the next 5 years so that AMZ can win competition and maintain its position as market leader."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka terjadi restrukturisasi dalam pelaksanaan pengusahaan gas bumi melalui pipa di Indonesia. Sebelumnya, pengusahaan dilaksanakan dengan mekanisme bundling, dimana ruang lingkup pengusahaan tersebut meliputi tapi tidak terbatas pada : penyediaan gas bumi, pembangunan dan pengusahaan fasilitas pipa pengangkutan sampai pemasaran gas bumi kepada konsumen akhir. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009, maka pengusahaan gas bumi melalui pipa dilaksanakan dengan mekanisme unbundling, dimana pengusahaannya dibagi menjadi : (i) usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan (ii) usaha niaga gas bumi melalui pipa. Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa memiliki sifat monopoli alamiah karena pertimbangan efisiensi secara ekonomi terkait dengan investasi, pengoperasian dan pemeliharaan. Sedangkan usaha niaga gas bumi melalui pipa dapat dilaksanakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Persaingan usaha yang sehat dapat terealisasi, apabila terdapat peran Pemerintah sebagai pengatur dan pengawas atas pelaksanaan pengusahaan gas bumi melalui pipa.

---

As Law Number 22, 2001 regarding Oil and Gas already been enacted, the implementation of Natural Gas Pipeline Enterprise in Indonesia is restructurized. Before, the Natural Gas Pipeline Enterprise was bundled, where the scope of the enterprise included but not limited to : natural gas provision, pipeline facilities development and bussiness, up to marketing the natural gas to the end consumers. By enacting the Law Number 22, 2001, and the implementation rule of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 19, 2009, then, the Natural Gas Pipeline Enterprise is unbundled, where the business is divided into : (i) enterprise of natural gas pipeline transportation, and (ii) enterprise of natural gas marketing. The nature of the natural gas pipeline transportation enterprise is monopoly referring to the economic efficiency in investment, operation and maintenance. Otherwise, the enterprise of natural gas marketing can be conducted in a fair competition mechanism which is accordingly ruled by Law Number 22/2001. A fair competition can be reinforced if the government plays role as a regulator and supervisor to the business of natural gas pipeline enterprise."

"Pemerintah Indonesia melakukan pengaturan harga jual gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 58 tahun 2017. Peraturan tersebut belum mempertimbangkan daya beli konsumen gas bumi serta zona penetapan harga jual gas bumi ketika harga gas tersebut akan diterapkan. Tujuan studi ini adalah melakukan optimalisasi harga jual gas bumi hilir untuk sektor industri pada wilayah niaga yang ada di 46 kabupaten/kota. Optimalisasi dilakukan dengan memperhitungkan zona penetapan harga gas, net back produsen dan social welfare konsumen. Net back diperoleh dengan mengurangkan revenue penjualan gas bumi dengan biaya produksinya dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan social welfare diperoleh dari willingness to pay konsumen industri dikurangi harga jual gas bumi hilir. Perhitungan harga gas optimal dilakukan dengan metode optimasi multi obyektif untuk memperoleh titik optimum antara fungsi net back dan social welfare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zona gas pool merupakan zona penetapan harga jual gas bumi hilir yang optimal karena memberikan efek minimal bagi konsumen industri dan memberikan kemudahan implementasi bagi pemerintah dan badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi. Selain itu, harga di gas pool dapat mencakup beberapa wilayah jaringan distribusi dengan tingkat kematangan pasar yang berbeda. Harga gas optimal pada zona gas pool berada pada rentang 8,63-16,99 USD/MMBTU dimana sebagian besar dari harga gas dari formula peraturan berada dalam rentang tersebut.

---

Indonesia regulates the pipeline gas selling price in oil and gas downstream business activities by issuing the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 58 of 2017. It has formulated the gas price by calculating the trading companies' internal rate of return and margin but has not yet considered the purchasing power of their consumers and the gas price zone determination for when the gas price will be implemented. The study aims to optimize the gas price for industrial sector in the existing sales areas in 46 districts. The optimization is conducted by considering the pricing zones, producer net backs, and consumer social welfare. Net back value is calculated by subtracting natural gas sales revenue with upstream and downstream production costs. Social welfare value is calculated from the willingness to pay of industrial consumers minus the pipeline gas selling price. The optimal gas price is calculated using multi-objective optimization method to obtain the optimum point between the net back and social welfare functions. The study found that the gas pool is an optimal pricing zone due to have minimum effect for consumers and easy implementation for trading gas companies and government. The gas pool price can cover several cities that have different levels of market maturity. The optimal gas price in gas pool is around 8,63-16,99 USD/MMBTU that most of gas price from the regulation formulation is on this range."

"Sebelum terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia, sebenarnya industri asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi premi asuransi yang terus meningkat.Sejak krisis moneter pertengahan Juli 1997 hingga saat ini (Juli 1999), kondisi perekonomian nasional masih belum pulih, ditambah lagi dengan akibat kerusuhan 13-14 Mei 1998, perusahaan asuransi di perkirakan harus membayar ganti kerugian kurang lebih Rp. 8 trilyun , yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi, bailk lokal maupun asing (Bisnis Indonesia 7 Juni 1998). Kerugian itu terdiri atas kerugian fisik, gedung dan gangguan usaha. Bila perusahaan lokal harus menanggung 10% saja dari jumlah kerugian tersebut, maka akan menanggung Rp. 800 milyar. Padahal menurut data Ditjen Lembaga Keuangan, jumlah perusahaan asuransi kerugian di Indonesia mencapai 103 perusahaan, dimana hanya 51 yang memiliki modal 10 milyar rupiah, sedangkan 52 perusahaan lainnya berkisar antara 3 milyar rupiah sampai dengan 9 milyar rupiah. Ini berarti banyak perusahaan akan gulung tikar akibat menanggung kerugian.Selain ancaman kerugian yang dialami perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa banyak dirundung masalah. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan banyak pemegang polis dalam dollar yang membatalkan perjanjiannya dengan melakukan penarikan tunai. Pembatalan kontrak sepihak ini tentu sangat memberatkan perusahaan. Dalam hat ini ada dua tipe pemegang polis yang membatalkan perjanjiannya, yaitu mereka yang melakukan profit taking dan pemegang polls yang tidak mampu membayar premi akibat melonjaknya nilai tukar dollar.Perubahan besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terutama ditandai dengan kemajuan ilmu dan tehnologi telah menimbulkan gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Arus investasi, industri, tehnologi informasi dan individual consumers menjadi global (Ohmae, 1995). Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dicegah dan pengaruhnya ternyata telah melanda perekonomian Indonesia."

"Cost recovery merupakan konsep penggantian biaya operasi perminyakan yang dilakukan oleh negara kepada kontraktor. Belakangan ini, besaran cost recovery terus melonjak tanpa diikuti peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berisi negative list cost recovery. Dengan dikeluarkannya peraturan berupa negative list cost recovery, item-item yang tidak dapat di-recover negara menjadi jelas. Akan tetapi upaya pemerintah tersebut sesungguhnya belum cukup menyelesaikan masalah pelonjakan cost recovery melainkan malah dapat menimbulkan kelesuan investasi migas karena semakin ketatnya peraturan cost recovery padahal risiko investasi minyak dan gas bumi sangat tinggi. Dalam hal ini, pemerintah memang agaknya kurang mengidentifikasi latar belakang terjadinya pelonjakan cost recovery yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kurangnya identifikasi masalah telah menghasilkan suatu solusi yang tidak tepat tentunya. Pelonjakan cost recovery beberapa tahun belakangan ini sesungguhnya semata-mata terjadi karena lapangan minyak dan gas bumi Indonesia yang beroperasi saat ini kebanyakan adalah lapangan tua yang membutuhkan teknologi yang sangat canggih yang berarti biaya lebih besar. Tanpa biaya besar dan teknologi canggih maka produksi minyak dan gas bumi lapangan tua tidak bisa maksimal.Dapat disimpulkan, peningkatan cost recovery tersebut sesungguhnya masuk akal karena memang biayanya harus meningkat. Kemudian masalah yang lebih menarik lagi, salah satu item yang tidak dapat di-recover negara adalah community development. Dikeluarkannya community development dari item cost recovery adalah terkait pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perseroan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan tersebut timbul karena penjelasan pasal mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih mengarah kepada community development dimana komunitas lokal mengharapkan perusahaan membantu mereka dalam menghadapi masalah mereka dan perusahaan berharap komunitas memperlakukan perusahaan secara adil dan sportif. Dengan demikian, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, community development merupakan kewajiban perseroan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi sehingga tidak bisa ditanggung atau di-recover negara.

---

Cost recovery is a recovery of petroleum operations that is done by state for the contractor. Recently, the amount of cost recovery keeps increasing without followed by the increasing of oil and gas production itself. As an effort to tackle the problem, Government issued Energy and Mineral Resources Minister Decree Number 22 Year 2008 concerning Cost Items in Oil and Gas Upstream Activities that Can Not be Recovered to the Contractor of Cooperation Contract, which is contained cost recovery negative list. By issuing the regulation of cost recovery negative list, items that can?t be recovered become clear. However, the government?s effort actually hasn?t been enough to tackle the increasing of cost recovery but can create lethargy of oil and gas investment because of the tightness of the cost recovery regulation whereas the risk of oil and gas investment is very high. On this matter, the government seems lack to identify the background why the increasing of cost recovery happened these recent years. For sure, lack of identifying the problem has created a mistaken solution. The increasing of cost recovery these recent years actually happened because the operating oil and gas field in Indonesia now is mostly old field that needs very high technology that means bigger amount of cost. Without the big cost and high technology, the oil and gas production in old field can?t reach maximum.

In conclusion, the increasing of cost recovery is actually reasonable because the cost actually must increase. Then the more interesting matter is that one of the items that can?t be recovered by the state is community development. The exception of community development from cost recovery items is because of the regulation of social and environment responsibility as a company?s obligation based on Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company. The relation appears because on the elucidation of the article concerning social and environment responsibility more leads to community development where local communities hope the company can help them in facing their problems and other wisely the company hopes the communities can treat them justly and sportive. Thus, since the enactment of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, community development becomes oil and gas company?s obligation so it can?t be borne or recovered by the state."

"Pabrik pengolahan makanan PT. XYZ merupakan salah satu pabrik swasta yangmenghasillkan produk mie instant yang beralamat di Palembang. Dalam kegiatanproduksinya, perusahaan selalu berupaya agar menghasilkan produk yang baik dan menekankerusakan produk yang tinggi dengan menetapkan standar toleransi sebesar 1,10% darijumlah produksi.Akan tetapi, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tingkat kerusakanprodukmasih fluktuatif dan bahkan masih terdapat kerusakan produk yang melebihi standartoleransi yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaanpengendalian kualitas menggunakan alat bantu statistik bermanfaat dalam upayamengendalikan tingkat kerusakan produk di perusahaan. Analisis operasional produksidengan metode SQC dilakukan menggunakan alat bantu statistik berupa check sheet,histogram, diagram pareto dan diagram sebab akibat. Check sheet dan histogram digunakanuntuk menyajikan data agar memudahkan dalam memahami data untuk keperluanselanjutnya. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap jenis cacat yang dominan danmenentukan prioritas perbaikan menggunakan diagram pareto. Langkah selanjutnya adalahmencari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan produk menggunakandiagram sebab akibat untuk kemudian dapat disusun sebuah rekomendasi atau usulanperbaikan kualitas."

"Peranan komoditi minyak bumi dan gas bumi masih dominan sebagai penghasil devisa negara dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Meskipun saat ini peranan tersebut semakin menurun namun komoditas migas tetap merupakan andalan dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Seiring dengan terus melonjaknya kebutuhan minyak bumi di dalam negeri dalam satu dasawarsa terakhir ini, menyebabkan ketergantungan terhadap impor semakin besar. Pada suatu sisi, penerimaan devisa negara akan meningkat namun pada sisi yang lain untuk memenuhi kebutuhan BBM domestik, pemerintah harus menambah minyak mentah sebagai bahan baku, akibatnya harga pokok BBM membesar dan pemerintah harus menambah subsidi untuk mencapai harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat.Persoalan ini semakin berat karena peningkatan konsumsi di dalam negeri dalam satu dasawarsa terakhir semakin tergantung pada impor. Kondisi tersebut mendorong perlu adanya pemanfaatan gas bumi, mengingat cadangan gas bumi yang ada cukup besar untuk dipasarkan pada konsumen domestik maupun internasional sehingga memberikan alternatif sumber energi di dalam negeri. Permasalahan lain juga muncul, walaupun kemampuan produksi gas bumi sangat besar namun karena cadangan gas bumi letaknya tersebar di seluruh Indonesia dan cadangan-cadangan gas bumi yang besar letaknya jauh dari pusat pasar/konsumen yakni Pulau Jawa yang memiliki cadangan yang terbatas karena pada waktu yang lalu harga gas bumi tidak menarik bagi investor untuk bersaing dengan harga BBM yang disubsidi, sehingga investor enggan menanamkan modalnya untuk pengembangan cadangan gas bumi pada daerah tersebut. Kondisi di atas menimbulkan pertanyaan, seberapa besar peranan gas bumi saat ini terhadap perekonomian Indonesia yang secara ekonomis dapat diandalkan sebagai sumber energi alternatif.Penelitian ini mencoba untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di atas, yaitu dengan cara melakukan studi empiris yang meliputi analisis deskriptif, analisis kuantitatif dengan menggunakan model input-output.Berdasarkan hasil dari analisis input-output serta didukung dengan analisis deskriptif maka dapat diketahui bahwa: secara umum pemanfaatan gas bumi belum optimal sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi pemanfaatan gas bumi."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko di dalam suatu Perusahaan melalui penerapan Three Lines of Defense. Latar belakang penelitian ini dilakukan salah satunya dikarenakan Perusahaan tidak memiliki Fugsi Internal Audit untuk memberikan independent assurance terhadap pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan belum melakukan manajemen risikonya secara maksimal pada masing-masing lini karena Perusahaan hanya memiliki lini pertama dari ketiga lini yang ada, sehingga dapat menimbulkan risiko terjadinya konflik kepentingan antara Prinsipal dan Agen dalam mencapai tujuan Perusahaan. Selain itu, seluruh risiko dan mitigasi yang dilakukan pada lini pertama belum dievaluasi secara maksimal karena Perusahaan hanya berfokus pada pencapaian mitigasi risiko secara penuh pada level President Director saja.

---

This study aims to see how the application of risk management in the company through the application of Three Lines of Defense. One of the reasons is because the Company does not have an Internal Audit to provide independent assurance regarding the implementation of risk management. The data used in this study were obtained from interviews and observations and will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the Company has not carried out risk management optimally on each line because the Company only has the first line of the three existing lines, so that it can pose a risk of conflicts of interest between the Principal and the Agent in achieving the Company's objectives. In addition, all risks and mitigation carried out in the first line have not been fully evaluated because the Company only focuses on achieving full risk mitigation at the President Director level."

"Studi ini menganalisis dinamika perdagangan gas bumi di kawasan ASEAN + 3 berdasarkan pasar kompetitif. Kawasan tersebit meliputi negara-negara seperti : Indonesia , Malaysia. Thailand, Singapura, Myanmar, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan dan negara Timur Tengah seperti Oman, Qatar dan Uni Emirat Arab."

"Studi ini menganalisis dinamika perdagangan gas bumi di kawasan ASEAN + 3 berdasarkan pasar kompetitif. Kawasan tersebut meliputi negara-negara seperti: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Mianmar, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan negara Timur Tengah seperti Oman, Qatar dan UniEmirat Arab. Aparametric static equilibrium model yang diadaptasi dari Beltramo and Manne [14] telah digunakan untuk mensimulasikan pengaruh penambahan kapasitas kilang LNG, terminal regasifikasi, dan pipa transmisi pada perdagangan sejumlah volume dan harga tertentu gas bumi di kawasan ASEAN +3 pada tahun 2011. Perhatian khusus diberikan pada pengembangan proyek infrastruktur gas di Indonesia.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembeli LNG tradisional akan mendapatkan keuntungan dari penurunan harga gas dan sejumlah negara seperti : Singapura, Thailand dan Malaysia akan senang dengan pasokan gas yang stabil dan harga terjangkau dalam pasar kompetitif. Namun demikian konsumen gas besar seperti Cina dan Jawa akan menghadapi kendala yang serius yaitu terjadinya kelangkaan pasokan gas sebagai kosekuensi dari harga gas yang rendah disisi konsumen. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa ke depan pembangunan infrastruktur gas yang menghubungkan Jawa dan pulau lain sebagai sumber gas bumi selain Sumatra harus menjadi prioritas utama.

---

This study examines the dynamics of natural gas trade in the ASEAN + 3 region under competitive market framework. It includes countries like Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Myanmar, Australia, China, Japan, South Korea and Middle Eastern countries such as Oman, Qatar and U.E.A. A parametric static equilibrium model adapted from Beltramo and Manne [14] is constructed to analyse the effects of introducing additional liquefaction capacity, regasification terminal or transmission pipeline to traded volume and prices of natural gas in 2 011. Emphasis is given to infrastructure projects in Indonesia.

The results indicate that LNG traditional buyers will profit from reduced price and certain countries like Singapore, Thailand and Malaysia will enjoy stable and affordable gas supply in a competitive market. However, major gas consumers like China and Java can face serious threats of gas shortage as consequence of their low demand price. It al so appears that construction of another gas infrastructure to connect Java with other Indonesian islands besides Sumatra should be made priority."