Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji mengenai perkembangan bisnis perang di Amerika Serikat, dengan studi kasus pemanfaatan korporasi militer swasta Blackwater. kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bisnis perang, ideology yang melatarbelakangi hingga kepada pemanfaatan korporasi militer swasta sebagai permasalahan utama untuk dikaji yang dikaji dengan menggunakan teori neoliberalisme. Penulis menggunakan data dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang mendukung yang sesuai dengan konteks. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan korporasi militer swasta dalam kasus ini Blackwater merupakan entitas dari market, yang lahir dari ideology neoliberalisme. Oleh sebab itu, ada hubungan antara ideology, market, dan korporasi militer swasta.

---

This thesis analyzes the development of the American warfare business, focusing on the case study of the utilization of the Blackwater private military corporation. This analysis is conducted through the description of the warfare business. The ideology that establishes the background of the utilization of the private military corporation is the main focus of this which is analyzed by using the Neo-liberalism theory. The writer uses data from books, journals, and other supporting source materials of relevant context. This research illustrates that the utilization of the private military corporation, in this case Blackwater, is a part of the market which is a product of the neoliberal ideology. Therefore, there is a connection between ideology, market, and private military corporations."

"Langkah privatisasi yang dilakukan sejak zaman Deng Xiaoping membuat ekonomi China terus bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi tersebut pun semakin berkembang pesat saat akhir 1990-an ketika internet mulai menjadi konsumsi publik. Dari perkembangan internet tersebut, muncullah Alibaba Group sebagai e-commerce B2B yang menjalankan bisnis melalui skema platformisasi. Model bisnis tersebut pun terbukti berhasil dan mengantarkan Alibaba Group sebagai raksasa bisnis di China. Dengan akumulasi kapital yang diperoleh, keberadaan Alibaba Group tidak lepas dari perhatian Pemerintah China. Kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik sejak awal Alibaba Group berdiri pada tahun 1999 hingga tercatat telah melakukan berbagai kerjasama pada tahun 2019. Namun, hubungan baik tersebut pun pecah pada tahun 2020 ketika Alibaba Group dikenakan denda oleh Pemerintah China dikarenakan ekspansi anak perusahaannya yang bergerak di bidang finansial dan e-commerce menyalahi regulasi Pemerintah China. Menggunakan pisau analisis tipologi strategi manajemen politik, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kegagalan Alibaba Group dalam menjaga hubungannya dengan pemerintah China. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian pemilihan strategi politik yang diterapkan Alibaba Group menyebabkan respons negatif dari Pemerintah China sehingga mereka mendapatkan denda.

---

Privatization taken since Deng Xiaoping era has made China’s economy grow rapidly. This economic growth accelerated in the late 1990s when the internet began to become public consumption. The Internet development led to the born of Alibaba Group with its first B2B e-commerce platform. The platform business model proved successful and made Alibaba Group become a giant in the Chinese platform economy. With the huge amount of capital gained, Alibaba Group cannot get out of the government's sight. Both parties had a good relationship since Alibaba Group was established in 2019 with various collaborations between the two. However, the good relationship ended in 2020 when Alibaba Group was fined by the government due to regulatory violations in the finance and e-commerce sector. Using the political management strategy typology, this study aims to explain the failure of Alibaba Group to maintain its relationship with the government. The analysis found that the incorrect type of political strategy chosen by Alibaba Group made a negative response from the government. The negative response eventually led to the imposition of fines on the Alibaba Group."

"NURCHOLISH Madjid dan M. Amien Rais adalah dua tokoh Muslim yang mewarnai dunia pemikiran Islam di tanah air kita. Warna-warni pemikiran mereka tentu saja tidak mungkin dilepas dari latar belakang kehidupannya, baik keluarga, pendidikan, maupun organisasi. Menjelang Pemilu 2004, baik Nurcholish maupun Amien mencoba untuk membuktikan pemikiran-pemikiran di dalam dunia nyata dengan siap-siap maju menjadi Calon presiden RI. Nurcholish tidak memiliki partai politik sebagai kendaraan politiknya menuju istana negara, sedangkan Amien melangkah dengan partai politik yang didirikannya, Partai Amamat Nasional.Salah satu pemikiran yang hendak mereka wujudkan di tengali-tengah masyarakat Indonesia adalah berkaitan dengan Islam dan demokrasi. Nurcholish dan Amien menyayangkan gagalnya ujicoba praktik demokrasi: Demokrasi "Liberal" Parlementer dan Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru). JaIan buntu praktik demokrasi di Indonesia ini mendorong Nurcholish dan Amien menawarkan pemikiran-pemikiran politiknya tentang demokrasi. Mereka mengemukakan sepuluh hal penting untuk mewujudkan transisi Indonesia menuju demokrasi. Kesepuluh elemen demokrasi yang mereka maksudkan tidak bisa dilepas dari bimbingan wahyu Ilahi, sehingga tidak salah jalan.Elemen demokrasi yang sejalan dengan beberapa agama Islam itu, antara lain terdiri partisipasi politik rakyat, kebebasan, penegakan hukum, pemerataaan keadilan sosial, peningkatan mutu pendidikan, dan pembentukan masyarakat madam, sebenamya telah tertuang jelas dan tegas di dalam rumusan Pancasila. Menurut Nurcholish dan Amien, sila-sila di dalam Pancasila sendiri sebetulnya sudah memberikan rumusan yang baik tentang sebagian konsep demokrasi. Karena itu, bila bangsa Indonesia, khususnya umat Islam taat pada agamanya, maka dipastikan mereka telah menjalankan nilai-nilai Pancasila, dan mereka sesungguhnya telah menjalankan demokrasi.Menurut Nurcholish dan Amien, sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Mahaesa" mengandung makna tawhid. Untuk itu, ia menjadi sila utama yang menyinari dan menjadi dasar etis sila-sila lainnya. Bagi mereka, sila pertama adalah sila vertikal (habl min Allah): beriman kepada Allah. Sedangkan sila-sila selanjutnya adalah sila-sila horizontal (habl min al-nas): beramal saleh kepada sesama.Karena itu, tidak heran kalau Nurcholish dan Amien sangat menekankan pemikiranpemikirannya, khususnya dalam politik, pada konsep tauhid. Tauhid merupakan fondasi asasi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Demokrasi tanpa tauhid tidak akan memiliki makna berarti bagi kehidupan masyarakat. Inilah yang kita rebut dengan demokrasi yang dilandaskan pada tauhid. Yaitu, demokrasi religius atau demokrasi teistik-yang sebenamya dikehendaki M. Natsir-kita tahun, kedua tokoh ini pemah dijuluki "Natsir Muda". Untuk itu, saya berkesimpulan, bahwa Nurcholish dan Amien merupakan wakil tokoh Muslim Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pemilar demokrat religius (substantif dan formalis) Wallahu a'lam lii alshawub.

---

Nurcholish Madjid and M. Amien Rais are two influential Muslim figures for Islamic thoughts in Indonesia Their thoughts, of course, are significantly related to their family, educational, and organizational background. During the general election 2004, Nurcholish and Amien tried to actualized their role and function in real politic. They were nominated for presidential candidate. Nurcholish went through non-political party, while Amien went through the National Mandate Party (PAN).

In most of their ideas and thoughts, Nurcholish and Amien attempted to introduce the concept of Islam and democracy. This is due to the failure of democratic practices: Parliamentary "Liberal" Democracy and Guided Democracy (Old Era) and Pancasila Democracy (New Era). In introducing their political thoughts and democracy, Nuscholish and Amien proposed ten important points in order to change the existing democratic system in Indonesia. The ten points are based and rooted on Islamic concept of democracy. They include people political participation, freedom, law enforcement, social justice, improving the quality of education and creating civil society.

Both Nurcholish and Amien agreed that these elements, in fact, have been included in Pancasila. According to them, Pancasila reflects certain aspects of democracy. Therefore, if Indonesian people, especially Muslim population, are really committed to Islamic teachings, actually they have implemented the concept of Pancasila, meaning that they have implemented the concept of democracy.

According to Nurcholish and Amien, the first element of Pancasila, i.e. "Belief in One God", implies the concept of tawhid. This element is the basic foundation of the other elements. In their opinions, the first element is considered as vertical aspect (habl min Allah): belief in Allah, while the other elements are considered as horizontal aspect (habl min al-nas): doing good deeds for humanity.

NurchoIish and Amien emphasize their political thoughts on the concept of tawhid. Tawhid is the basic foundation for implementing the concept of democracy in Indonesia. This is so-called tawhid-based democracy. That is religious democracy or theistic democracy as proposed by M. Natsir. In conclusion, Nurcholish and Amien represent Indonesian Muslim figures who introduce religious democratic concept. Wallahu a'lam bi al-shawib."

"Tesis ini membahas tentang interaksi antar fraksi di DPR-RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya yakni hak mengadakan penyelidikan. Sedangkan kasus yang diselidiki adalah kasus penggunaan Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam yang terjadi pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan kasus Buloggate-Bruneigate atau kasus Buloggate I.Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penyelidikan yang dilakukan Panitia Khusus/Pansus Bulog-Brunei di DPR-RI. Lebih spesifik penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimana struktur dan mekanisme yang berlangsung dalam Pansus Bulog-Brunei dan bagaimana interaksi politik antar fraksi yang terjadi dalam Pansus tersebut. Interaksi politik yang menjadi fokus penelitian ini dilihat dari tiga variabel, yaitu kepentingan, orientasi terhadap norma dan prosedur, serta sikap.Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tingkah laku. Sedangkan dari metode penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitiannya. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatoris. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus yang eksplanatoris.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur yang terbentuk dalam Pansus penyelidikan tersebut adalah munculnya polarisasi kubu-kubu yakni pro-Pansus, kontra-Pansus dan kubu yang netral. Masing-masing kubu tersebut memunculkan aktor-aktornya sendiri. Sedang mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut adalah bahwa penyelidikan kasus itu dilakukan secara tertutup dan rahasia, serta pola pengambilan keputusannya dengan menggunakan mekanisme voting, setelah menggunakan cara musyawarah mufakat dan lobby tidak mencapai titik temu.Sementara dilihat dari tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, menggambarkan adanya peta sebagai berikut; dari variabel kepentingan, maka mayoritas fraksi mempunyai kepentingan ideal menciptakan good governance dan memberantas KKN, serta kepentingan praktis menginginkan terjadinya perubahan dari kondisi politik pada waktu itu khususnya menyangkut gaya kepemimpinan Presiden Wahid. Dari variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka disamping menggunakan mekanisme sesuai peraturan, juga ditengarai ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota Pansus sendiri. Sementara dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil kerja Pansus dan menginginkan tindak lanjut secara politis maupun yuridis."

"Penelitian ini membahas bagaimana hubungan aktor internal dan aktor eksternal yang turut berperan dalam perjuangan etnis Kurdi mencapai tuntutan pengesahan wilayah otonom Kurdistan dengan bentuk pemerintahan otonom Kurdistan Regional Government (KRG). Penelitian ini hendak melihat siapakah aktor yang lebih dominan dalam proses pembentukan KRG. Pembentukan KRG merupakan jawaban atas tuntutan etnis Kurdi yang menginginkan pengakuan atas etnis mereka dan hak otonom atas wilayah Kurdistan di Irak Utara. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana bentuk usaha perjuangan etnis Kurdi untuk mencapai tuntutan mereka. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode penelitian kualitatif. Aktor eksternal dan internal sama-sama punya peranan dalam proses pembentukan KRG di Irak Utara pada 2003-2005 lalu. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aktor internal yang diwakili oleh Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union Kurdistan (PUK) merupakan pihak yang sangat berperan besar dalam perjuangan Kurdi hingga disahkannya KRG.

---

This research discusses how the relation among internal actors and external actors which play a role in achieve Kurdish claim who struggle for Kurdistan autonomy region with the Government formation by Kurdistan Regional Government (KRG). This research has purposes to see who actors are more dominant in the process of formatting the KRG. Formatting the KRG were consensus to Kurdish claim for their ethnic recognition and the authority right of Kurdistan area in Northern Iraq. In this paper also described how the form of Kurds struggle to achieve their claims.

This research is explanatory research with qualitative research methods. External and internal actors are equally influential in the formation of the KRG in northern Iraq in last 2003-2005. But the results of this study revealed that the actor who had represented internally by the Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) as the parties whose play a huge role in the fight and struggle until the ratification of the KRG Kurdish autonomy region has done."

"Revolusi yang terjadi di Mesir tahun 2011 membawa gelombang demokratisasi di Mesir. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini direpresi oleh pemerintah untuk tampil dalam politik melalui partainya Freedom and Justice Party (FJP). Melalui pemilu 2012, FJP mampu memperoleh suara hingga 45 persen dan kandidat presidennya Muhammad Mursi terpilih menjadi presiden dengan perolehan suara sebesar 51,7 persen. Namun sayangnya demokratisasi yang terjadi di Mesir hanya berlangsung sesaat. Pada tanggal 3 Juli 2013 militer melakukan kudeta terhadap Mursi. Kudeta yang terjadi di Mesir merupakan bentuk dari lemahnya kontrol sipil terhadap militer. Mursi gagal melakukan kontrol terhadap militer sehingga ia tidak bisa mencegah tindakan militer yang menurunkannya secara paksa melalui jalan kudeta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi hubungan sipil militer di masa kepemimpinan Mursi dan bagaimana faktor-faktor tersebut menyebabkan lemahnya kontrol sipil terhadap militer sehingga menyebabkan terjadi kudeta militer. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori hubungan sipil militer, teori tentara pretorian, teori kudeta dan teori kepentingan internasional. Dalam tesis ini penulis menguraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kontrol sipil terhadap militer sehingga menimbulkan kudeta. Faktor-faktor tersebut adalah; 1) Tipikal militer Mesir yang merupakan tentara pretorian dan doktrin yang dianut militer. 2) Kepentingan dan intervensi negara-negara asing terhadap Mesir. 3) Fragmentasi kelompok sipil di Mesir yang bersifat fratricidal (saling menjatuhkan).

---

The revolution that occurred in Egypt in 2011 brought a wave of democratization in Egypt. It also provided an opportunity for the Muslim Brotherhood, which had been repressed by the government, to perform in politics through its political wing, the Freedom and Justice Party (FJP). Through the 2012 elections, the FJP was able to acquire up to 45 percent voice and its presidential candidate, Mohammed Mursi was elected president by a vote of 51.7 percent.

But unfortunately democratization in Egypt only lasted a moment. On July 3, 2013 the military staged a coup against Mursi. The coup happened in Egypt was a form of weak civilian control over the military. Mursi failed to exercise control over the military so a military coup was inevitable, forcing him into detention.

This study aims to determine the factors that affect civil-military relations during Mursi‟s administration and how these factors lead to lack of civilian control over the military that led to a military coup. This study uses several theories, including the theory of civil-military relations, theory of praetorian army, coup theory and theory of international interest.

In this thesis, the author outlines the factors affecting the failure of civilian control over the military, giving rise to a coup. These factors are; 1) Egypt praetorian military and the doctrine it adopted. 2) The interest and intervention of foreign countries on Egypt. 3) Fragmentation of civil groups in Egypt who are fratricidal, each against other."