Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dalam semua aktivitas pengelolaan obatnya sebagai upaya jaminan kualitas obat di rantai distribusi. PBF yang telah menerapkan CDOB diberikan Sertifikat CDOB oleh Badan POM melalui proses Sertifikasi CDOB. Sebagai bentuk pelayanan publik di lingkungan Badan POM, pelaksanaan Sertifikasi CDOB masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada PBF. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sistem pengawasan timeline pada pelaksanaan sertifikasi, petugas di Badan POM terbebani untuk membuat laporan di setiap tahapan sertifikasi, kurangnya integritas data dan informasi yang dihasilkan, ketidakpastian status dan waktu penyelesaian proses sertifikasi CDOB yang dialami oleh PBF pemohon, serta kurangya informasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi CDOB. Oleh karena itu peneliti mengembangkan Sistem Informasi Sertifikasi CDOB dengan menerapkan konsep pengembangan indikator pengawasan timeline, sistem manajemen basis data dan sistem informasi berbasis web. Dari hasil penelitian, sistem informasi yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL database ini dapat menghasilkan tabel pengawasan timeline yang memberikan informasi status sertifikasi serta waktu yang tersisa untuk pelaksanaan setiap tahapan sertifikasi sehingga dapat membantu perencanaan sertifikasi dan timeline pelayanan publik dapat terpantau. Selain itu, sistem informasi ini dapat menyimpan database hasil setiap tahapan sertifikasi serta otomatisasi penentuan bahwa PBF memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat CDOB. Dengan sistem informasi berbasis web akan mempermudah komunikasi antara petugas di Badan POM dan PBF karena sistem dirancang secara online serta bentuk publikasi hasil sertifikasi ini dapat dimanfaatkan oleh instansi lain dan pelaku usaha kefarmasian sebagai sumber data pemilihan distributor.

---

Drug wholesaler must implement Good Distribution Practices (GDP) in all their drugs handling in an effort to guarantee drugs quality in their distribution chain. Those who already implement GDP will be awarded certificate by BPOM, through GDP certification process. As a public service in BPOM, this certification procedure is still not optimal in providing service to the drug wholesaler. That is because there is no timeline monitoring on the certification implementation, the officer in BPOM burdened to create reports in every step of the certification, there are lack of data and information integrity in the outcome, the uncertainty for the status and time GDP certification process will be done for the applicant, also lack of information for public about GDP certification results. Therefore, researcher developed the GDP certified information system by implement timeline monitoring indicators development concept, database management system and web-based information system.

From the research, the information system developed with the PHP programming language and Mysql database will create timeline monitoring tables that will give certification status information, also time remaining for each stage of the certification so it can help certification plan, and public service timeline can be monitored. In addition the system can store every phase of the certification as well as automation determination whether a drug wholesaler eligible or not to be GDP certified. With a web-based information system, will ease communication between officers in BPOM and drug wholesaler due to its online naturality, and the publication of the results can be utilized by other agencies and pharmacies industry as a source for distributors selection to deal with."

"Dalam rangka kemudahan berusaha dan percepatan proses perizinan, pemerintah telah melakukan simplifikasi regulasi terkait perizinan berusaha termasuk dalam bidang distribusi obat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat perubahan persyaratan dalam proses sertifikasi CDOB diantaranya pemangkasan timeline proses sertifikasi CDOB baik dari pihak BPOM maupun dari pihak pelaku usaha, serta simplifikasi jenis sertifikat CDOB. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan serta disposisi pelaksana telah jelas dan dipahami namun masih terkendala pada aspek sumber daya (anggaran), komunikasi, dan karakteristik badan pelaksana dalam hal keterbatasan SDM dan fasilitas khususnya di instansi pemerintah, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik turut berpengaruh pada implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha belum berjalan secara optimal karena masih terdapat perubahan kebijakan yang belum diimplementasikan yaitu terkait simplifikasi jenis sertifikast CDOB. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengawalan terhadap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang PNBP di BPOM, memperluas sosialisasi kebijakan sertifikasi CDOB agar lebih merata, melakukan monitoring dan evaluasi proses integrasi yang telah berjalan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar proses implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha dapat berjalan secara optimal.

---

In the context of facilitating doing business and accelerating the licensing process, the government has simplified regulations related to business licensing, including in the field of drug distribution by issuing Government Regulation Number 5 of 2021 and BPOM Number 10 of 2021. Based on these regulations, there are changes to the requirements in the GDP certification process included trimming the timeline for the GDP certification process both from the BPOM and from the business actors, as well as simplification of the types of GDP certificates. This research is to find out the implementation of the GDP certification policy as a business licensing standard in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data obtained through document review. This study uses the theory of policy analysis by Van Meter and Van Horn with the variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, executor dispositions, as well as the economic, social and political environment that influences policy implementation. The results of the study are that the size and objectives of the policy as well as the disposition of the executors are clear and understood but are still constrained in the aspects of resources (budget), communication, and the characteristics of implementing agencies in terms of limited human resources and facilities, especially in government agencies, as well as the economic, social and political environment also influences the implementation of the GDP certification policy as a business licensing standard. The conclusion of this study is that the implementation of the GDP certification policy as a business licensing standard has not run optimally because there are still policy changes that have not been implemented, namely related to simplification of the types of GDP certificates. The recommendations from this study are escorting the revision of Government Regulation Number 32 of 2017 concerning PNBP at BPOM, expanding the dissemination of GDP certification policies to make it more equitable, monitoring and evaluating the ongoing integration process, and increasing coordination across sectors so that the process of implementing GDP certification policies as a business licensing standard can run optimally."

"Tesis ini membahas gambaran pelaksanaan proses sertifikasi CPKB di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan penambahan SDM di Seksi Sertifikasi Kosmetik sehingga dapat dibedakan antara SDM yang melayani sertifikasi CPKB dan Surat Keteangan Impor serta dilakukan pengembangan dan evaluasi SDM yang melaksanakan proses sertifikasi CPKB. Selain itu merevisi prosedur kerja sertifikasi CPKB dengan melakukan evaluasi tahapan proses sertifikasi sehingga diketahui waktu yang dibutuhkan dari setiap tahapan.

---

The thesis discusses the implementation of certification process of GMP Cosmetics in The Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicines, Cosmetics and Complement Product. This research is a qualitative research by an interview and document investigation. The result of the research suggests to add human resources in the section of cosmetics certification in order to be able to differenciate between the human resources which is in charge of GMP Cosmetics certification service and import letter as well as development and evaluation of human resources which implements GMP Cosmetics certification process. Besides that, to revise the working procedure of GMP Cosmetics certification by evaluating the certification process so that the time needed in each phase is known."

"Obat maupun bahan obat yang disalurkan ke pelanggan harus dipastikan tidak berubah mutu atau rusak. Dalam pelaksanaannya, Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang bertindak sebagai penyalur, harus mengacu pada pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). CDOB diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan CDOB di KFTD Cabang Surakarta dalam aspek pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dilakukan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada topik atau penyederhanaan. Hasil pemusatan data kemudian dibandingkan dengan pedoman CDOB khusus aspek pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, untuk mengetahui kesesuaian antara kegiatan rantai distribusi yang dilakukan oleh KFTD Cabang Surakarta dengan pedoman dalam CDOB. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, KFTD Cabang Surakarta telah menerapkan rantai distribusi yang sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) mulai dari proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran produk dari prinsipal kepada pelanggan atau konsumen.

---

Drugs and medicinal ingredients distributed to customers must be ensured that their quality has not changed or been damaged. In its implementation, Pharmaceutical Wholesalers (PBF) who act as distributors, must refer to the guidelines for Good Drug Distribution Methods (CDOB). CDOB is regulated by the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Regulation Number 9 of 2019 and BPOM Regulation Number 6 of 2020 which aims to ensure quality along the distribution or distribution channel according to the requirements and intended use. The purpose of this study is to determine the application of CDOB in KFTD Surakarta Branch in the aspects of product procurement, storage, and distribution. In this study, the data that has been obtained is carried out by selecting and focusing on the topic or simplification. The results of data concentration were then compared with the CDOB guidelines specifically for aspects of procurement, storage, and distribution, to find out the suitability between the distribution chain activities carried out by the Surakarta Branch of KFTD and the guidelines in the CDOB. Based on the research that has been done, KFTD Surakarta Branch has implemented a distribution chain per the guidelines for Good Drug Distribution (CDOB) starting from the procurement, receipt, storage, and distribution of products from principals to customers or consumers."

"Kegiatan penyaluran sediaan farmasi merupakan bagian penting dalam upaya memastikan akses obat yang merata. Pedagang Besar Farmasi (PBF) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga mutu obat dari awal pengadaan hingga obat tersalurkan. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), PBF harus memastikan bahwa proses distribusi memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, pelaksanaan CDOB sering kali mengalami kendala, terbukti dari berbagai pelanggaran yang ditemukan BPOM pada tahun 2017 salah satunya adalah ditemukan adanya gudang atau bangunan yang tidak memenuhi persyaratan. Tugas khusus ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan aspek bangunan dan peralatan di PT Anugrah Argon Medica (AAM) Cabang Tangerang melalui metode observasi langsung dan wawancara dengan apoteker serta tim quality. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT AAM Cabang Tangerang telah menerapkan aspek bangunan dan peralatan sesuai dengan pedoman teknis CDOB. Semua aspek yang diamati, termasuk bangunan, suhu dan lingkungan, peralatan sistem komputer, validasi, dan kualifikasi telah memenuhi standar yang ditetapkan CDOB.

---

The distribution of pharmaceutical preparations is an essential component of ensuring equitable access to medicines. Pharmaceutical Wholesalers (PBFs) bear a significant responsibility for maintaining drug quality from procurement to distribution. According to BPOM Regulation Number 6 of 2020 concerning the Technical Guidelines for Good Distribution Practices (CDOB), PBFs must ensure that the distribution process meets established standards. However, CDOB implementation often faces challenges, as evidenced by various violations found by BPOM in 2017, including non-compliant warehouses or buildings. This special project aims to evaluate the implementation of building and equipment aspects at PT Anugrah Argon Medica (AAM) Tangerang Branch using a direct observation method and interviews with pharmacists and the quality team. The evaluation results indicate that PT AAM Tangerang Branch has implemented building and equipment aspects in accordance with the CDOB technical guidelines. All observed aspects, including buildings, temperature and environment, computer system equipment, validation, and qualification, have met the standards set by CDOB."

"Fasilitas distribusi merupakan sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi yang terdiri dari Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi. Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar kefarmasian pada sarana distribusi sediaan farmasi adalah Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). CDOB merupakan suatu kegiatan atau cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaan. Di dalam CDOB tahun 2020, terdapat 12 Bab yang mengatur terkait prinsip-prinsip CDOB. Observasi dan wawancara terkait kegiatan implementasi CDOB dilakukan di PT. Anugrah Argon Medica (AAM) Cabang Jakarta 2. Berdasarkan hasil observasi langsung terhadap kondisi gudang dan dokumentasi serta wawancara kepada QS dan tim, AAM Cabang Jakarta 2 telah melakukan implementasi aspek-aspek yang diatur dalam Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) baik untuk obat lainnya dan CCP.

---

Distribution facilities are facilities used to distribute or distribute pharmaceutical preparations consisting of Pharmaceutical Wholesalers and Pharmaceutical Dosage Installations. Pharmaceutical Wholesaler (PBF) is a company in the form of a legal entity that has a license for the procurement, storage, distribution of drugs and/or drug ingredients in large quantities in accordance with the provisions of laws and regulations. Pharmaceutical standards in pharmaceutical preparation distribution facilities are Good Distribution Practice (CDOB). CDOB is an activity or method of distribution/distribution of drugs and/or medicinal materials that aims to ensure quality along the distribution/distribution channel according to the requirements and purpose of use. In the CDOB in 2020, there are 12 Chapters that regulate the principles of CDOB. Observations and interviews related to CDOB implementation activities were conducted at PT. Anugrah Argon Medica (AAM) Jakarta Branch 2. Based on direct observations of warehouse conditions and documentation and interviews with QS and the team, AAM Jakarta Branch 2 has implemented aspects regulated in the Technical Guidelines for Good Drug Distribution Methods (CDOB) for both other drugs and CCP.

"

"Perusahaan Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukan suatu tindakan menyeluruh yang dapat menjaga mutu obat pada seluruh proses pengelolaan obat termasuk pada proses distribusi obat. Sehingga, PBF yang merupakan sarana dalam fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus menerapkan ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk dapat memenuhi kriteria tersebut. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan suatu pedoman cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi CDOB yang baik dan benar di PBF Jakarta 2. Pelaksanaan implementasi CDOB di PBF Jakarta 2 berdasarkan studi literatur pada Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis CDOB. Hasil yang diperoleh yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 telah melakukan seluruh proses layanan distribusi dan perdagangan produk dan alat kesehatan sesuai dengan CDOB dan peraturan yang berlaku mencakup keseluruhan 12 bab.

---

Large Pharmaceutical Companies (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits to procure, store and distribute large quantities of pharmaceutical supplies in accordance with statutory provisions. A comprehensive action is needed that can maintain drug quality throughout the drug management process, including the drug distribution process. Thus, PBF, which is a means of distribution or dispensing pharmaceutical preparation facilities, must implement the provisions of Good Medicine Distribution Methods (GMDM) to be able to meet these criteria. Good Medicine Distribution Method (GMDM) is a guideline for the distribution/distribution of medicines and/or medicinal substances which aims to ensure quality along the distribution/distribution route according to the requirements and intended use. This research aims to determine the good and correct implementation of CDOB at PBF Jakarta 2. The implementation of CDOB at PBF Jakarta 2 is based on a literature study of BPOM Regulation No. 6 of 2020 concerning CDOB Technical Guidelines. The results obtained were PT. Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 has carried out the entire distribution and trading service process for medical products and devices in accordance with CDOB and applicable regulations covering all 12 chapters."

"Produk farmasi yang telah diproduksi di industri farmasi tidak akan sampai ke tangan konsumen apabila tidak disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF). Produk narkotika dan psikotropika merupakan produk farmasi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Penyalahgunaan produk narkotika dan psikotropika dapat membahayakan pengguna dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) secara khusus mengatur pengelolaan dan pendistribusian produk narkotika dan psikotropika di PBF. PBF yang diizinkan menyalurkan produk narkotika di Indonesia hanya PT. Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD), adapun PBF yang diizinkan untuk menyalurkan produk psikotropika adalah PBF yang memenuhi persyaratan perizinan untuk menyalurkan produk psikotropika. Tugas ini disusun untuk menilai implementasi CDOB di KFTD Kantor Cabang (KC) Jakarta 1 khususnya dalam pengelolaan dan pendistribusian obat-obatan narkotika dan psikotropika. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam seluruh proses pengelolaan, melakukan wawancara petugas logistik, dan berdiskusi bersama pembimbing lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan pendistribusian produk narkotika dan psikotropika KFTD Kantor Cabang Jakarta 1 telah sesuai dengan CDOB. KFTD KC Jakarta 1 diharapkan dapat mempertahankan pengimplementasian CDOB yang sudah baik tersebut untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen

---

Pharmaceutical products manufactured at the pharmaceutical industries will not meet the consumers if they are not distributed by Pedagang Besar Farmasi (PBF). Narcotic and psychotropic drugs are pharmaceutical products that are supposed to treat pathological conditions related to the central nervous system. Using narcotic and psychotropic products inappropriately will harm the person using it and the surrounding. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) particularly regulates the management and distribution of narcotic and psychotropic products properly. PBF that is allowed to distribute narcotic products is only PT. Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD). PBF that is allowed to distribute psychotropic drugs are PBF who meet the requirements to distribute psychotropic drugs. This report is conducted to evaluate the implementation of CDOB at KFTD Kantor Cabang (KC) Jakarta 1 in managing and distributing narcotic and psychotropic products. The data was taken by observing the whole process of managing and distributing the narcotic and psychotropic products, interviewing the logistic staffs, and discussing it with the supervisor. Result shows that KFTD KC Jakarta 1 have been managing and distributing narcotic and psychotropic products properly according to CDOB. KFTD KC Jakarta 1 should maintain this implementation to gain more customers' trust ."

"Sistem Informasi Penempatan Apoteker Dalam Pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang perencanaan penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana. Namun saat ini sistem informasi yang berjalan hanya menyajikan informasi secara agregat yaitu nama tempat/wilayah/daerah dan jumlah formasi apotekernya.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil analisis sistem pelaksanaan proses penempatan apoteker dalam rangka pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dengan tepat waktu.Upaya untuk analisis sistem ini, dilakukan dengan metode penggalian informasi dengan menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dan telaah dokumen dan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif.Dan hasil penelitian ini dapat diidentifikasi, bahwa bila disusun dalam analisis SWOT dapat dijabarkan; kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan hambatan/kendalalancaman (threat), dimana strategi yang harus diambil dalam analisis sistem informasi penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS), perlu adanya prosedur baku untuk mekanisme penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana dan serta melihat akan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman daripada instansi yang terkait dengan permasalahan Wajib Kerja Sarjana, khususnya apoteker, sehingga penempatan apoteker tepat pads waktunya.Rencana perubahan atau dengan perkembangan organisasi unit kerja Ditjen POM menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dengan berlakunya otonomi daerah dapat menjadikan Badan POM bisa mandiri dalam hal penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana.Daftar bacaan : 24 (1961 - 2000).

---

Aphotheker Placement Information System Analysis in Applied of Graduate Work Compulsory (Wajib Kerja Sarjana) at National Agency of Drug and Food ControlAphotheker placement information system analysis in applied of Graduate Work Compulsory (GWC) can provide supporting information which is needed for planning of Aphotheker placement in applied of GWC. However the information system which is applied now, only provided information in the agregate way such as name/place/province/region or amount of aphotheker formation.The objective of this study is to get analysis result of Aphotheker placement information system in applied of GWC at National Agency of Drug and Food Control in order to make it on time. The effort for analysis of this system is carried out with information excavation methode with using in depth interview, document study and analysis with qualitative approach methode.From this study, it can be identified, if it is compesed in SWOT analysis, the SWOT analysis can be elaborated; strength, weakness, opportunity, threat, where a strategy should be taken in aphotheker placement information system in applied of GWC, a mechanism standard procedure is needed on aphotheker placement in applied of GWC by considering strength, weakness, opportunity and threat of authority which is related with GWC problem, especially aphotheker, so placement of aphotheker could be carried out on time.Planning to change or with development of Directorat General of Food and Drug Control become National Agency of Drug and Food Control and by commencing of region authority, it makes the National Agency of Drug and Food Control could stand alone for placement of aphotheker in applied of GWC.Bibliography : 24 (1961 - 2000)"

"ABSTRAKKanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. IARC WHO menyebutkan 8,2 juta kematian terjadi akibat kanker dan 14,1 juta kasus kanker baru terjadi di dunia pada tahun 2012. Dari angka tersebut, Asia berkontribusi terhadap 54,9% kematian akibat kanker, dan 48,0% kasus kanker baru. Di Indonesia, prevalensi kanker sebesar 1.40/00 dan menempati penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskular di kelompok penyakit tidak menular sebesar 13%. Salah satu faktor risiko terjadinya kanker adalah adanya paparan zat yang bersifat karsinogen yang diperoleh di lingkungan kerja, sehingga skrining terhadap adanya kanker menjadi hal penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan prototipe sistem kewaspadaan dini untuk pegawai yang berisiko terhadap paparan zat karsinogen yang merupakan salah satu faktor risiko munculnya penyakit kanker paru dan kanker payudara. Tingkat risiko kanker paru dan payudara diperoleh dengan mengolah variabel pada data hasil pemeriksaan kesehatan rutin pegawai. Prototipe menampilkan informasi tingkatan risiko kanker paru dan payudara serta dashboard gambaran risiko penyakit seluruh pegawai. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode prototipe model incremental dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengguna sistem serta observasi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah terbangunnya prototipe sistem yang dapat memberikan informasi tingkatan risiko setiap pegawai terhadap penyakit kanker paru dan payudara sebagai early warning untuk pengobatan yang lebih dini.

---

ABSTRACTCancer is one of the leading causes of death in the world. International Agency for Research on Cancer WHO mentions 8.2 million deaths from cancer and 14.1 million new cases of cancer in 2012. Asia contributes to 54.9% of deaths from cancer, and 48.0% of new cancer cases. In Indonesia the prevalence of cancer is 1.40/00 and occupies the second cause of death after cardiovascular diseases due to Non Communicable Diseases. One of the risk factors of cancer is the exposed of carcinogenic substances obtained in the work environment. According to these, health screening activity become a priority. The purpose of this study is to develop an early warning prototype system of lung and breast cancer for employees at risk of exposure to carcinogenic substances. Prototype displays information on risk level against lung and breast cancer and also a dashboard of employee's risk to the disease. System development was done by using prototyping method and incremental model. Data collection was done through interview to the system user and document observation. Result of this research is a prototype system which can give information of lung and breast cancer risk level for early treatment and higher survival rate."