Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belumsepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yangberkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawabpermasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasusLaurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yangmempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan gandaterbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapatmenghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasidengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangankhususnya dalam hal kewarganegaraan.Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USAtanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelumUndang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidakmelaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusanmenteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yangdimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadiwarga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta keduaorangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalamipermasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebutdikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistempengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsirdan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basiclaw in accordance with the needs of a growing problem in society or in other wordshave not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case ofLaurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affectsuch cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain thecitizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. Theregulation is not properly informed and make people misunderstand about legislationparticularly in terms of citizenship.The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USAdated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA onSeptember 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get theMinister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period offour (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to inArticle 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic ofIndonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parentsis still a citizen of Indonesia.The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. Theabsence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from anacquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem inthe future."

"Aliansi Pelangi Antar Bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas perkawinan campuran di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepentingan dan misi yang sama untuk memperjuangkan perubahan UU kewarganegaraan khususnya UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap masih mengandung diskriminasi terhadap pelaku perkawinan campuran. Untuk mencapai tujuan ini APAB harus mendapatkan dukungan DPR-RI agar perubahan UU No. 62 Tahun 1958 ini menjadi agenda untuk diubah sesuai proses perubahan UU yang berlaku. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dari APAB dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep civil society, civil society organization, kelompok kepentingan, serta mekanisme proses pembentukan undang-undang yang berlaku pada konteks penelitian. Penggunaan konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa APAB berperan sebagai sebuah kelompok kepentingan, salah satu bentuk dari organisasi masyarakat sipil, dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap proses perubahan UU tersebut. Dalam menjalankan upayanya, APAB menjalankan perannya dengan melakukan direct lobbying, information campaign dan coalition building. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana peran APAB dalam mempengaruhi proses pembuatan UU No. 12 Tahun 2006. Dari hasil penelitian terlihat bahwa APAB dengan menjalankan perannya sebagai kelompok kepentingan berhasil mempengaruhi DPR-RI dalam melakukan proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

---

Aliansi Pelangi Antar Bangsa is a civil society organization that consist of many mixed marriage communities with common mission and objective, which is to change the Law No. 62 Year 1958 about citizenship that was considered by them still consisted discriminative aspects toward mixed marriage families. To reach this objective, APAB must attain the support of DPR (Peoples’ Representatives Board) to put this revision of the Law No.62 Year 1958 to be put into an agenda as the law that is to be revised by DPR according to the existing law. In that case, this research focusing on a question on how is the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process This research will be using some concepts of civil society, civil society organization, pressure groups, and also the mechanism of law making process that applied in this research context to answer that research question. Using these concepts is based on a assumption that APAB role as a pressure group, one kind of a civil society organization, in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process. This research uses qualitative approach to the description. The information was obtained by conducting in depth interviews with the people who were the actors having the direct experience and the direct knowledge about the process of the formation of the new law. In their effort, APAB applies political roles by doing direct lobbying, information campaigning and coalition building. The study aims to observe the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006. The research shows that APAB was successful in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan subyek dan kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kcwarganegamannya pada saat yang telah ditentukan itu telah tiba berdasarkan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tcntang kewarganegaraan. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dibuat dan diundangkan tmtuk mcmfasilitasi keinginan dari pelaku pernikahan beda bangsa untuk mendapatkan hak terhadap anak. Pemerintah Indonesia memperjclasnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 untuk pelaksanaanya. Pengcrtian mcngeuai fungsi keluarga yang diutarakan oleh Abu Ahmadi dan tangga hierarki motivasi manusia dad Abraham Maslow tentang kebuluhan akan aktualisasi diri yang akan digunakan dalam mcneliti persoalan tersebut_ Penelitian ini bersifat kualilalif dan metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancaxa, disimpulkan bahwa Undang-Undang No. I2 tahun 2006 telah dibuat untuk memberikan hak kcpada anak dari pcrnikahan beda ncgara orang tuanya, akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan peran orang tua dalam keluarga dalam membantu anak dalam fungsinya membantu anak menemukan status sosialnya (kewarganegaraan) dan kejelasan rlari kebijakan yang ditctapkan oleh negara dalam hal batas waktu yang tclah ditetapkan bagi anak untuk memilih dan konsekucnsi yang harus dilerima secara hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the factors into consideration the subject of limited dual citizenship in determining the citizenship status at the time that has been determined that has come under article 6 of Law no. 12 of 2006 concerning citizenship.

Act No. 12 of 2006 created and enacted to facilitate the desire of the perpetrators of marriage different from nation to gain the rights of children. Indonesian government to clarify the Government Regulation no. 2 Year 2007 for its implementation.

Understanding of family function expressed by Abu Ahmad and staircase hierarchy of human motivation from Abraham Maslow's about self-actualization needs to be used in researching the issue. This study is qualitative and the methods used are interviews and literature study.

From the analysis of the data and interviews, concluded that the Act. I2 in 2006 was created to give rights to the child from phisher parents' marriage different countries, but this needs to be balanced with the role of parents in families in helping children in its function of helping children find their social status (citizenship) and the clarity ofa policy set by the state in terms ofa predetermined time limit for children to choose and the consequences that must be accepted laws."

"ABSTRAKHak terhadap kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh subjek hukum internasional dengan mencegah dan mengurangi kasus statelessness. Ini selaras dengan tuntutan diaspora Indonesia agar pemerintah mengakui prinsip tersebut untuk memenuhi hak kewarganegaraan, dengan juga mendorong pembangunan negara secara sosial dan ekonomi. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan praktik-praktik negara dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda dengan mengacu pada legislasi, peraturan, putusan pengadilan, serta hukum kebiasaan negara. Melalui studi komparasi dan analisa menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, penelitian ini menemukan perkembangan kedudukan kewarganegaraan ganda dalam hukum internasional. Fenomena ini dahulu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan keganjilan, sekarang digunakan oleh negara sebagai alternatif kebijakan untuk memenuhi hak kewarganegaraan dengan mematuhi hukum kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum. Terdapat negara yang memberikan hak warga negara secara permisif atau justru membatasinya. Tulisan ini mengindikasi praktik umum dan karakteristik negara-negara tersebut dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda serta implikasinya sebagai dasar pertimbangan apabila pemerintah Indonesia mengakui prinsip tersebut dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik.

---

ABSTRACTThe right to citizenship is a part of human rights that shall be complied by subject of international law by preventing and reducing statelessness. This is in line with Indonesia rsquo s diaspora demands in pushing the government to recognize this principle as a part of right to citizenship, whilst further encouraging social and economic development of the country. This thesis is a juridical normative study comparing state practices in the practices of dual citizenship policies with reference to legislation, rules, court decisions, and state customary law. Through comparative study and analysis using data sources from literature and interviews, this study found the development of dual citizenship in international law. The phenomenon of dual citizenship which was regarded as a form of betrayal and peculiarity is now known as an alternative policy to fulfill the right of citizenship. This paper indicates the general practice and characteristics of these states in practicing dual citizenship policies and the implications as a basis to learn as if Indonesian government would acknowledge the principle by additionally considering social, economic, and political factors."

"ABSTRAKBerdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lembaga-lembagayang diberi kewenangan diantaranya MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA),Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial(KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga/Komisi yang dibentukdengan undang-undang/Perppu, DPRD Provinisi, Gubernur, DPRDKabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa/Setingkat. Sedangkan secarateoritis dan pendapat para ahli bahwa peraturan perundang-undangan adalahnorma yang mengikat umum atau dapat disebut norma yang bersifat abstrak,umum dan berlaku keluar. Kewenangan lembaga-lembaga yang disebutkan dalamPasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2),yang menguraikan dua sumber kewenangan, yaitu diperintahkan oleh peraturanyang lebih tinggi maupun berdasarkan kewenangan. Penelahaan atas sumberkewenangan atas lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1),diketahui bahwa semua lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenanganpembentukan peraturan baik berdasarkan atribusi maupun delegasi kewenangan.Kewenangan pembentukan peraturan tersebut diberikan baik secara langsungmaupun secara tidak langsung dari undang-undang. Namun, berdasarkankewenangan lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) tersebutdapat ketahui bahwa produk hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembagatersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan peundang-undangan.Peraturan yang dibentuk oleh MPR, DPR, MA, KY, MK, DPD, dan DPRD tidakdapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Sedangkanperaturan yang dibentuk oleh BPK, BI, Menteri (Permen), Badan, Komisi danLembaga Bupati, Gubernur, Walikota dan Pemerintah Desa dapat digolongkanperaturan perundang-undangan. Selain itu dalam praktik masih terdapatperaturan yang ditetapkan oleh MA, KY, Menteri (selain Permen), Badan, Komisidan Lembaga digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTUnder the terms of Article 8 (1) of Law Number 12 Year 2011 on theEstablishment of legislation, institutions given the authority including MPR, DPR,DPD, the Supreme Court (MA), the Constitutional Court (MK), the State AuditAgency (BPK), the Judicial Commission (KY), Bank Indonesia (BI), the Minister,the Agency, Organization / commission established by legislation / regulation has,DPRD province ranked, Governor, District / City, Regent / Mayor and the VillageHead / Level. While theoretically and expert opinion that the legislation is acommon binding norm or can be called a norm that is abstract, general and applyit out. The authority of the institutions mentioned in Article 8 (1) of Law Number12 Year 2011 on the Establishment of Legislation further described in Article 8(2), which describes two sources of authority, which was ordered by higherregulations and by the authority. Review of the top sources of authority over theinstitutions mentioned in Article 8 (1), it is known that all these institutions havethe authority either by the establishment rules of attribution and delegation ofauthority. The establishment of regulatory authority granted either directly orindirectly from the legislation. However, based on the authority of the institutionsmentioned in Article 8 paragraph (1) may know that the laws are established bythese institutions can?t be categorized as peundang rules and regulations.Regulations established by MPR, DPR, MA, KY, MK, DPD and DPRD can?t beclassified as legislation. While the rules established by the BPK, BI, the Minister(ministerial regulation), the Agency, the Commission and the Institute of Regents,Governors, Mayors and the village government could be classed legislation. Inaddition, in practice there are regulations set by the Supreme Court, KY, Minister(other than ministerial regulation), the Agency, the Commission and the Instituteclassed as legislation."

"Perkawinan campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 telah banyak dilakukan oleh WNI, perbuatan hukum tersebut menimbulkan suatu permasalahan, antara lain mengenai kedudukan anak akibat perkawinan apabila ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembahasan permasalahan tersebut pada penulisan yang berjudul Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan No .12 Tahun 2006 (Analisis Yuridis Penetapan No. 90/Pdt. P/2005/PN.Jak.Sel), akan ditunjang oleh satu Penetapan Pengadilan No. 90/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan kepustakaan dan lapangan yang bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penulisan deskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hal tersebut untuk memberikan pendeskripsian mengenai ketentuan kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dan UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. UU No. 62 Tahun 1958 Toentang Kewarganegaraan menganut asas ius sanguinis, apabila ibu berkewarganegaraan Indonesia dan bapak berkewarganegraan Asing akan menimbulkan permasal ahan bagi kedudukan anak disebabkan status anak sebagai WNA, sehingga banyak dari wanita Indonesia pelaku perkawinan campuran memilih jalan keluar dengan memberikan status anak luar kawin pada anaknya. UU No. 62 Tahun 1958 tersebut telah diganti dengan UU No . 12 Tahun 200 yang disahkan oleh DPR pada 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden pada 1 Agustus 2006, UU No. 12 Tahun 2006 ini memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran sebelum anak berumur 18 tahun. Dengan demikian, pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran pada UU No. 12 Tahun 2006 telah memberikan solusi bagi permasalahan kedudukan anak yang terdapat dalam UU No. 62 Tahun 1958."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana asas tersebut diterapkan berdasarkan semangat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia khususnya diskriminasi gender terhadap perempuan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas persamaan derajat adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran yang mana ikatan perkawinan tersebut tidak mempengaruhi status kewarganegaraan para pelaku perkawinan baik itu perempuan maupun laki-laki, atau dengan kata lain baik itu perempuan maupun laki-laki dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan sesuai dengan yang dikehendakinya walaupun mereka terikat oleh suatu perkawinan yang sah. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk menghapus segala bentuk disriminasi terhadap perempuan yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan oleh Cristian Gonzales adalah perwujudan perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat karena Cristian Gonzales yang melakukan perkawinan dengan seorang WNI yang bernama Eva Norida sama-sama dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan seperti yang dikehendakinya walaupun mereka terikat suatu perkawinan yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/atau konsep para ahli bidang hukum tata negara terutama dalam hal penerapan asas persamaan derajat dalam permohonan Naturalisasi sebagai suatu perlindungan hak kewarganegaraan.

---

This thesis discussed the applications of the principle of an equation degrees inside the Act of No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia which is implemented based on the principle of spirit to remove all forms of discrimination in the system of citizenship Indonesia, especially in gender discrimination against women which resulted in a violation of human rights. The principle of an equation degrees is the principle that determines status of citizenship based on mixed marriages in which the bonds of marriage was not affecting the status of the nationality of the players in marriage both female and male or in other words whether it?s female and male can be freely chosen, retain and replace citizenship in accordance with they desired even if they were bound by a lawful matrimony. The application of the principle of is intended to remove all forms of discrimination against women in the system of citizenship Indonesia at the time before enactment of the Act No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia. Naturalized done by Cristian Gonzales is the embodiment of the protection of the rights of citizenship based on the principle of an equation degrees because Cristian Gonzales who performs marriage with the one Indonesian citizens who were named Eva Norida equally can be freely chosen, retain and replace citizenship as they desired even though they were tied a lawful matrimony. Methods used in this research is a method of research juridical normative by using data secondary. Data collection is carried out by the library study conducted to be able to know as much as possible of opinions and/or the concept of experts the field of law, especially in the event that the application of the principle of an equation degrees in supplication naturalized as a protection of the rights of citizenship."

"Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian yang akan dilakukan oleh warga negara ganda terbatas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peneiitian ini tennasuk peneHtian kualitatif dengan disain deskriptifPelaksanaan pengawasan terhad-ap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut dirasa sangat diperlukan karena dalam hal pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan-pennasalahan yang memiliki potensi konflik karena belum adanya pengaturan dalam hukum nasionai Indonesia mengenai proses pengembalian dokumen Keimigrasian yang merupakan konsekuensi dari pemilihan salah satu kewarganegaraan yang dilakukan anak suhyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Sehingga penulis kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan melakukan wawancara mendalam terhadap nara sumber-nara sumber yang berkompeten dalam permasalahan yang dibahas, sehingga kemudian penulis melakukan analisa. Dari analisa yang dilakukan penulis dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Pengesahan UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada tanggal 1 Agustus 2006 karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Rl dan harus memperhatikan persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dimata hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender, 2) Perbedaan mendasar antara UU no 62 tahun 1958 dengan UU na 12 tahun 2006 adalah diakuinya kewarganegaraan ganda yang hanya tetbatas bagi subjck-subjek seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No l2 tahun 2006 huruf c,d,h,l dan pasal, 3) Untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum l Agustus 2006 wajib mendaftarkan diri sedangkan yang lahir setelah itu secara otomatis dapat langsung diajukan, hingga kemudian saat telah dewasa (usia 18-21 tahun) mereka wajib memllih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki dan mengembalikan dokumen keimigrasiannya, namun sampai saat ini belum ada instrumen hukum atau sistem yang ditentukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut. Dari hasil penelitian kemudian penulis menyarankan agar dibentuk suatu instrumen hokum yang mengatur pelaksanaan pengembalian dokumen keimigrasian yang dilakukan oleh subjek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat telah dewasa dan menciptakan sebuah sistem komputerisasi secara online guna melakukan proses kontrol terhadap subjek kewarganegaraan ganda terbatas.

---

The focus of this research is undergoing alien control on returning the Immigration Document for those subject of Limited Dual Nationalities as written on the Act of No.l2 in the year of 2006 concerning Nationality. This reasearch is included as qualitatif with descriptive deslgn.

Undergoing the alien control on returning the Immigration Document stated above is needed because by having this procedure we are not yet relief from problems. Problems that have potential conflict because the Jaw are not yet listed in the environment of Indonesian law that concern on returning 1mmigration Document which are consequence to choose one of lhe nationalities from a child subject of dual nationalities, when they are turning 18 years of age or already married. So the writer then start the research by browsing the taw regulation that valid and also by having a close interview with the higly competent resource in analysing the problem, so further on the writer is analysing it.

From this analysis the writer have a conclusion that:

1) The valid of Act No. 12 in the year 2006 concerning Nationalities on the 1st of August 2006 is a result of expiry on previous Act that are nor level with the development society and nation strudure of Republie of Indonesia and have to overlook the equal treatment and civil position in the eye of law also equal right on gender.

2) The basic differences between Act No. 62 in the year 1958 with Act No. 12 in the year 2006 is an acceptance of dual nationalities that only limits for subjects as written on Article 4 No. 12 in the year of 2006 (letter c,d,h,l and Art ide 5)

3)To receive Dual Nationalities Status for the child born before 1st of August 2006 have to apply. while for those who were born after it is automatically can be submitted. So later on when they reach early adulthood (18-21 years of age). They have to choose one nationality and return the other Immigration document, but until now there are no law instrument applied or any system that apply controlling lhe return of Immigration Document

From that reasearch the wriler suggest that new instrument of law should he form in a matier of Immigration Document return by subject of dual nationatities when they reach adulthood and form a computerize online system and use to control subject of Limited Dual Nationalities.

"