Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas peluang dan tantangan Indonesia dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis Asia Pasifik. Trans Pacific Partnership (TPP) sebuah kesepakatan perdagangan antar beberapa negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan membentuk kawasan perdagangan bebas diantara mereka. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Pasifik memutuskan tidak ikut bergabung dalam TPP karena beberapa alasan seperti, tingkat daya saing global Indonesia yang masih rendah, kemampuan diplomasi yang lemah, putaran perundingan yang terlalu mengikat dan beberapa alasan lain. Dengan memperhatikan kondisi ketahanan nasional, Indonesia cukup beralasan memutuskan untuk tidak bergabung. Daya saing Indonesia perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara lain dalam perdagangan bebas.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges of Indonesia in addressing the development of the Asia-Pacific strategic environment. Trans Pacific Partnership (TPP) trade agreement among a few countries in Asia Pacific which aims to establish a free trade area between them. Indonesia as one of Asia Pacific countries decided not to join the TPP because of several reasons such as, the level of global competitiveness Indonesia is still low, the ability of weak diplomacy, negotiation rounds that are too binding and some other reasons. By considering the condition of the national resistance, Indonesia stands to reason decided not to join. Indonesia's competitiveness needs to be improved in order to compete with other countries in the free trade."

"Tesis ini membahas mengenai Trans Pacific-Partnership Agreement di Asia Pasifik dan polemik yang terjadi di Jepang dalam keputusan pemerintah untuk terlibat dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian dan politik Jepang yang melatarbelakangi keputusan pemerintah untuk ikut serta dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement, pihak-pihak yang mendukung dan menolak keputusan tersebut, serta pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Interest Group berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement.

---

This thesis provide brief description about the Trans Pacific-Partnership Agreement in Asia Pacific and the controversy surrounding the Japanese Government decision to join the Trans Pacific-Partnership Agreement negotiation. It also explain the economic and political background of the government of Japan in announcing this decision. The research study the involvement of relevant parties that influence the government decision to enter the Trans Pacific-Partnership Agreement negotiation, focusing on the action of Interest Group."

"Kerjasama dagang Trans Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Trans-Pacific Partnership TPP adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang diprakarsai oleh dua belas negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Tujuan TPP pada umumnya meliputi liberalisasi tarif bea masuk, penguatan hak kekayaan intelektual, peningkatan layanan dan investasi, reformasi tenaga kerja, dan sampai masalah perlindungan lingkungan. Blok perdagangan ini mencapai 28 triliun US Dollar atau sekitar 36 dari PDB dunia pada tahun 2014. Dari perspektif Indonesia dan Vietnam, Amerika Serikat dan Jepang merupakan mitra dagang utama. Namun fakta bahwa Vietnam telah bergabung dalam TPP akan memberikan mereka keunggulan atas Indonesia, terutama dalam ekspor produk alas kaki dan tekstil ke Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengukur dampak TPP terhadap ekspor produk alas kaki dan tekstil Indonesia dengan menggunakan model SMART. Model SMART adalah model ekuilibrium parsial yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD . Model ini dapat memberikan informasi tentang trade diversion dengan hasil yang sangat detail HS-6 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trade diversion yang merupakan dampak dari TPP akan mengurangi ekspor alas kaki dan tekstil Indonesia ke Amerika serikat. Namun, penurunan ekspor yang tinggi hanya dialami beberapa produk alas kaki dan tekstil, sementara secara rata-rata penurunan ekspor per produk relatif kecil. Dengan asumsi nilai elastisitas 8,1 dan 7,4 untuk alas kaki dan tekstil, rata-rata penurunan ekspor per produk berkisar antara 4,17 untuk produk alas kaki dan 6,01 untuk produk tekstil.

---

The Trans Pacific Partnership Agreement TPP is a free trade agreement initiated by twelve countries including USA, Japan, and ASEAN countries such as Vietnam, Malaysia, and Singapore. TPP goals are generally about lowering trade barriers, strengthening of intellectual property rights, increasing services and investments, reforming of labor and state owned enterprise, and increasing environmental protection. The trade block represents US 28 trillion combined GDP in 2014 or about 36 of world GDP in 2014. From the Indonesian and Vietnamese perspective, the United States and Japan are both main trading partners. The fact that Vietnam has joined the TPP will give them an advantage over Indonesia, especially in the export of footwear and textile product to the USA. Thus, this paper tries to measure the impact of the TPP to Indonesia, a non TPP member, on footwear and textile export products using the SMART model. The SMART model is a partial equilibrium model developed by the World Bank and the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD . The model can provide information about trade diversion at a very disaggregated result HS 6 . Therefore, the research shows that trade diversion will harm Indonesia rsquo s footwear and textile export. However, despite the high export loss in several footwear and textile products, the average export loss per product is quite small. Even at the highest elasticity value 8.1 and 7.4 , the average export loss per product ranges between 4.17 and 6.01 for footwear and textile product respectively."

"Tesis ini membahas mengenai Kajian Terhadap Rencana Keikutsertaan Indonesia Dalam Trans-Pacific Partnership Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangundangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur. Trans-Pacific Partnership merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang terdiri dari 12 negara anggota dan merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama yang menyertakan pengaturan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu bab khusus. Mengingat BUMN mempunyai peranan penting di Indonesia, maka perlu kiranya dilakukan kajian untuk melihat apakah pengaturan dari perjanjian tersebut bersinggungan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) dan UUD 1945. Perjanjian ini berusaha menghilangkan hak istimewa BUMN agar bersaing secara kompetitif dengan perusahaan swasta dan asing lainnya. BUMN dianggap tidak efisien karena telah memonopoli bisnis di level domestik melalui dukungan negara baik dalam bentuk pinjaman yang murah ataupun pengecualian pajak. Namun bukan berarti pemerintah tidak dapat melindungi kepentingan BUMN untuk kesejahteraan rakyat, dengan adanya pengaturan Non-Conforming Activities, negara dapat mengajukan daftar BUMN yang dapat dikecualikan dari segala pengaturan perjanjian Trans-Pacific Partnership bab 17 yang memenuhi ketentuan sehingga kemudian tidak akan bersinggungan dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) dan pasal 33 UUD 1945. Namun demikian tetap diperlukan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk bergabung, mengingat akan banyak sektor perundangundangan yang akan dipengaruhi dari keikutsertaan ini.

---

This Thesis discusses the Study of Indonesia's Participation Plan in Trans-Pacific Partnership Judging from the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Act (Law Number 5 Year 1999) using normative research method with legal material obtained from literature study covering legal material Primers consisting of legislation and secondary legal materials comprising literature. The Trans-Pacific Partnership is one of the United States' free trade agreements consisting of 12 member states and is the first free trade agreement to include the regulation of State-Owned Enterprises (BUMN) in a special chapter. Considering that SOEs have an important role in Indonesia, it is necessary to conduct a review to see whether the arrangement of the agreement is tangent or not in accordance with the existing laws and regulations in Indonesia, in particular the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Act (Law Number 5 Year 1999) and UUD 1945. This Agreement sought to eliminate the privileges of state enterprises and compete competitively with other private and foreign companies. SOEs are considered inefficient because they have monopolized business at the domestic level through state support either in the form of cheap loans or tax exemptions. However, it does not mean that the government can not protect the interests of SOEs for the welfare of the people, in the presence of the arrangement of Non-Conforming Activities, the state may file a list of BUMNs that can be exempted from all arrangements of the Trans-Pacific Partnership agreement 17 that fulfill the provisions so that it will not interfere with The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Act (Law Number 5 Year 1999) and Article 33 of the 1945 Constitution. Nevertheless, careful consideration is required before deciding to join, considering that many sectors of legislation will be influenced from this participation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi maksud dan tujuan di balik kebijakan partisipasi Amerika Serikat di Trans Pacific Partnership TPP pada tahun 2009 Menggunakan metodologi kualitatif dengan studi pustaka dan dokumen sebagai metode pengumpulan data penelitian ini berasumsi bahwa kebijakan partisipasi AS di TPP sebagai sebuah manuver geopolitik dengan komunikasi sebagai unit analisis Dengan demikian penelitian ini lebih dapat mengungkap secara komprehensif maksud dan tujuan kebijakan AS di TPP dalam kaitannya dengan narasi resminya. Temuan penelitian ini adalah bahwa partisipasi A S di TPP merupakan sebuah gimmick dalam upaya diplomasi publik serta sebuah aksi komunikatif bermakna geopolitis Analisis studi kasus di Malaysia dan Jepang memberikan gambaran bagaimana implikasi komunikasi di level domestik yaitu order yang ditunjukkan dengan adanya konvergensi komunikasi atau konflik yang ditunjukkan dengan adanya divergensi komunikasi yang keduanya ditentukan oleh karakter aliran informasi domestik.

---

This research aims to explore the meaning and purpose of the United States participation in Trans Pacific Partnership TPP in 2009 Using the qualitative methodology with literature and document review as the data collecting method this research assumes that participation in TPP is a geopolitical ploy with communication as the unit of analysis. Therefore this study is able to explore the meaning and purpose of global policy in TPP in relations to its official narrative in a comprehensive manner The research concludes that U S participation in TPP is a gimmick in its public diplomacy effort as well as a communicative turn which expresses geopolitical meanings The analysis of case studies in Malaysia and Japan providesa picture of the communication implication of US global policy at the domestic level either order which is indicated by the communication convergence or conflict which is indicated by the communication divergence both of which are determined by the character of the flow of information at the domestic level."

"Keputusan Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Trans-Pacific Partnership TPP pada tanggal 5 Oktober 2015 mengharuskan Jepang untuk meliberalisasi berbagai sektor perekonomiannya termasuk sektor pertanian. Selain penghapusan tarif, pemerintah Jepang juga mengubah pola kebijakan proteksi yang selama ini diimplementasikan menjadi suatu kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian Jepang dalam menghadapi tren pasar bebas kawasan seperti TPP. Kondisi ini menyiratkan adanya perubahan yang cukup signifikan atas implementasi Developmental State Jepang yang sarat akan ideologi merkantilisme yang selama ini menjadi ciri pembangunan ekonomi Jepang. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan berupa pergeseran dalam implementasi Developmental State di Jepang ke arah Developmental State Dualism. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat pengaruh dari mekanisme pasar yang sarat akan prinsip-prinsip liberalisme dan memberikan pengaruh terhadap bagaimana pemerintah Jepang melakukan intervensi terhadap sistem pembangunan perekonomian.

---

Japan rsquo s decision to participate in Trans Pacific Partnership TPP on October 5, 2015 has made Japan to liberate economic sectors including the agricultural sector. Beside tariff abolition, Japan government also changed the pattern of protection policy that used to be implemented to be a policy that can promote Japan rsquo s agriculture competitiveness encountering free trade trend like TPP. This condition implies a significant change of Japan rsquo s merchantilism based Developmental State that well known as the main characteristic of Japan rsquo s economic development. However, this research discovered the transformation of Japan rsquo s Developmental State implementation in to Developmental State Dualism. The transformation occured due to the influence of liberalism based market mechanism that leverage how the government intervenes the the system of economic development."

"ABSTRAKDesain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port,pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentangdari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia nini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan denganskema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skemakelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian inimenghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka nbahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta dapat meningkatkan nilaikelayakan ekonomi dari Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera

---

ABSTRACTConceptual desaign of Trans Sumatera Toll Road consists of multiple additionalfunction such as fiber optic, dry port, recreation area, rest area, motorcycle highwa y,and main toll road that cost Rp 333 Trillion. The research goal is to increase IRRof this project. Feasibility analysis done by financial scheme between public andprivate entities continued by strategic alliance public private partnershiporganizational scheme. This research result increasing IRR to 12.76%. theconclusion is strategic alliance public private partnership increase economicfeasibility of Conceptual Design of Trans Sumatera Toll Road"

"In 2 english as an innovative and effective multimedia english language learning and teaching website came about through a creative partnership between the British Council (BC) the British Broadcasting Coorporation (BBC),china central radio and television university (CCRTVU) and CRTVU-online distance educational....."

"Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara memiliki peranan yang penting dan merupakan penggerak roda perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar melalui mekanisme kemitraan. Dalam hubungan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi persaingan yang tidak sebanding diantara Usaha Besar dan UMKM akibat skala usaha yang lebih kecil dan posisi tawar yang lemah. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar dari UMKM, terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut pelaksanaan kemitraan perlu diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yaitu Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU). Amanat pengawasan pelaksanaan kemitraan melahirkan tugas dan kewenangan baru kepada KPPU untuk menjaga iklim usaha dan persaingan yang sehat khususnya dalam pelaksanaan kemitraan di Indonesia.

---

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in some countries have an important role and is driving the economy. One effort that can be made by SMEs in enhancing its role in the economy is through partnerships with large company through a partnership mechanism. In a partnership relationship Micro, Small and Medium Enterprises face competition not comparable between Large Enterprises and SMEs due to the smaller scale enterprises and weak bargaining position. In order to improve the bargaining position of SMEs, the formation of market structure that ensures the growth of fair competition and protect consumers and prevent market domination by an individual or group that is detrimental to SMEs then passed Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and medium and Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and medium Enterprises under the provisions of the legislation implementing the partnership needs to be monitored in an orderly and organized by the institution established and tasked to oversee the Commission For Supervison Of Business Competition (KPPU). Supervision of the implementation of the mandate of the partnership spawned new duties and powers to the Commission to keep the business climate and fair competition, especially in the implementation of partnership in Indonesia."

"Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung dan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 330 triliun. Rekayasa nilai tambah dilakukan pada Proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area pariwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek JTTS. Analisis skema pembiayaan dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario terhadap pembagian antara penyediaan dana dari pemerintah dan swasta pada tahap biaya konstruksi (initial cost), biaya pemeliharaan (operation & maintenance cost) dan pembagian pada pemasukan dana dari pengguna (revenue). Dari 36 skenario yang dihasilkan didapatkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing pemerintah 60 % dan swasta 40 %, Operation and Maintenance Sharing pemerintah 50 % dan swasta 50 %, dan Revenue Sharing pemerintah sebesar 50 % dan swasta 50 % yang dapat menghasilkan IRR 12,86 %, serta dihasilkan skema kelembagaan dengan membentuk Joint Venture.

---

Trans Sumatera Toll Road Project (JTTS) planned to be built along 2,732 kilometers from Aceh toLampung and is estimated to cost Rp. 330 trillion. Value Engineering is conducted at the project by adding six functions, which are integration of the motor bike paths, rest area development, the integration of the dry port, rail integration highway median, the development of tourism area and the addition of a fiber optic network The study aims to determine the optimal financing scheme and ideal institutions scheme based on Public-Private Partnership of JTTS Project.

Analysis financing scheme involves by dividing the assuming scenario between the provision of funds from the government and private sectors at the stage of initial cost, operation & maintenance cost, and revenue sharing funds from the user. From 36 scenarios, a financing scheme with government Initial Cost Sharing 60% and 40% private, Operation and Maintenance Sharing 50% government and 50% private, and Revenue Sharing governments and the private sector by 50% to 50% with the IRR of 12.86%, and institutional scheme obtained by forming a Joint Venture."