Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis terhadap adanya sistem pengawasan atas objek pajak Wisma di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan sama dengan pajak hotel karena masih banyak hambatan- didalamnya. Pemilihan objek penelitian di Kota Depok dikarenakan baik dari segi pengawasan IT system maupun pengawasan internal dan juga eksternal, Depok masih berada di bawah DKI Jakarta. Kesimpulannya adalah sistem pengawasan yang berlaku saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal utama untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat ini ialah dengan menggugah kesadaran dari wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

---

The main focus of this paper is the following analysis of the consequences of a system of control over the tax object Guest House in Depok. This research is a descriptive qualitative research. Guest house is the object of the hotel tax but in practice, the collection of tax on guest house is still difficult to apply the same as the hotel tax because there are many obstacles in it. Selection of the research object in Depok because in terms of supervision and monitoring of IT systems internally and also externally, Depok still be under DKI Jakarta. The conclusion is that the control system of the object in the form of Guest House tax has been going well. The main thing that can be done to improve the tax collection system is by raising awareness of the taxpayer to comply with their tax obligations properly."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kebijakan bea keluar atas komoditi kelapa sawit dan biji kakao. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif yang digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal menahan ekspor yang terus meningkat. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengikuti harga pasar internasional yang fluktuatif, untuk menjaga kebutuhan dalam negeri, serta meningkatkan program hilirisasi dalam industri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan bea keluar atas kedua komoditi ini karena pertimbangan yang ada dalam peraturan tersebut tidak cukup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan antar kedua komoditi tersebut karena terdapat perbedaan karakteristik baik dari segi tanaman, tujuan serta kepentingan yang ada. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan tarif yang terjadi dikarenakan adanya harga pasar yang tidak menentu.

---

his Thesis discussed about the analysis of difference in treatment over tax policy for palm and cocoa. The government has the authority to set tariff which is used as fiscal instrument to restrain the increasing export. A progressive tariffs set to follow the rise and fall of the international market price, to keep domestic demand, and to increase the downstream industry program. This research was conducted to know how the process of policy making about duties of cocoa and palm because consideration of each regulation is not enough. This research uses qualitative approach with qualitative data collection procedures. The results of this research show there is a difference treatment for both commodities as both of them have different characteristic in terms of crops, goals, and interests. This research also shows that the tariff changes due the fluctuate market price."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Pemeriksa dan PT. ABC atas sengketa koreksi tentang service charge serta menganalisis implikasi pajak yang timbul dalam sengketa koreksi atas service charge ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, teori akuntansi dan konsep penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat Pemeriksa, service charge yang diterima dari transaksi sewa hotel harus diakui sebagai penghasilan PT. ABC karena service charge tersebut merupakan bagian yang melekat pada penerimaan utama PT. ABC dan implikasi pajak yang timbul adalah atas komponen service charge tersebut dikenakan pajak di level perusahaan dan karyawan karena Pemeriksa tidak melakukan penyesuaian pada biaya operasional. Sementara menurut PT. ABC service charge merupakan utang kepada karyawan karena substansi service charge merupakan hak karyawan sehingga tidak berhak diakui sebagai penghasilan PT. ABC, dimana hal ini menyebabkan ketidaksesuaian menurut ketentuan pajak karena PT. ABC diwajibkan untuk memotong PPh 21 karyawan. Oleh karena itu, disajikan skema alternatif dimana Wajib Pajak dapat mengubah skema pencatatan atas service charge atau dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.

---

This study aims to analyze the argumentation between fiscus and PT. ABC for fiscal adjustment dispute regarding service charge as well as analyzing the tax implications arising in the correction dispute regarding service charge. The analysis conducted in this study uses the theory of tax collection systems, tax audits, accounting theories and revenue concepts. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in depth interviews. The results of this study are according to the fiscus' argument, service charge received from a hotel rental transaction must be recognized as revenue of PT. ABC because the service charge is an integral part of PT. ABC and the tax implications arising are that the service charge component is taxed at the company and employee level because the fiscus does not make adjustments to operational costs. Meanwhile according to PT. ABC service charge is a liability to the employee because the substance of the service charge is the employees right so it is not entitled to be recognized as revenue of PT. ABC, where this might cause dispute according to the tax regulations because PT. ABC is required to withold personal employee income tax. Therefore, alternative schemes is presented where the Taxpayer can change the scheme used to record transaction related to service charge or by conducting fiscal reconciliation each year."

"Penelitian ini membahas pembatasan ketentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) aktivitas atas pemberian jasa pada tax treaty Indonesia-Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan dan kerugian yang telah didapatkan oleh Pemerintah Indonesia serta langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah sehubungan dengan tax treaty yang sudah berlaku efektif selama 30 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah keuntungan yang didapat oleh pemerintah yakni meningkatkan investasi, human resources, ekspor dan pemberian jasa. Sedangkan kerugian yang didapat oleh pemerintah adalah hilangnya potensi pajak. Pemerintah Indonesia sedang melakukan proses renegosiasi tax treaty dengan pihak Jepang. Tahap renegosiasi sudah sampai pada tahap perundingan. Pasal mengenai BUT salah satu pasal yang sedang dibahas secara mendalam.

---

This research discusses the limitation provisions of Permanent Establishment (PE) activities for the provision of services to the tax treaty between Indonesia and Japan. The purpose of this study is to investigate and analyze the advantages and disadvantages that have been acquired by the Government of Indonesia and the steps to be taken by the Government in connection with the tax treaty that has been effective for 30 years. The approach used in this research is descriptive qualitative approach. The results of this study is the profit made by the government to increase investment, human resources, export and provision of services. While the losses were obtained by the government is the potential loss of tax. The Indonesian government is in the process renegotiate tax treaty with Japan. Renegotiation stage has reached the stage of negotiations. BUT article about one of the articles that are being discussed in depth."

"Biaya komisi reasuransi merupakan biaya yang tidak terpisahkan dari bisnis reasuransi dengan komposisi biaya yang cukup besar, termasuk bisnis reasuransi yang dilakukan oleh PT RIU. Melalui mekanisme withholding tax dalam sistem pajak di Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh, DJP mengenakan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi melalui proses pemeriksaan pajak, sehingga menimbulkan sengketa pajak antara DJP dan PT RIU. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek perpajakan atas biaya komisi reasuransi melalui sengketa pajak yang dihadapi PT RIU, dengan melihat substansi dari biaya komisi reasuransi melalui proses pencatatan dan penerapan perpajakan, kronologis sengketa pajak, manajemen pajak perusahaan dalam menghadapi sengketa, dan analisis pendapat para ahli, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi PT RIU dalam mementukan apakah komisi reasuransi merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi agar sengketa pajak atas biaya komisi reasuransi tidak terjadi secara berulang di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisi reasuransi bukan merupakan objek PPh Pasal 23 dengan melihat substansi dari transaksi, serta Putusan hasil sengketa yang dimenangkan oleh PT RIU untuk periode sengketa lima tahun berturut-turut yang memberikan kekuatan hukum tetap atas kasus komisi reasuransi. Hal ini mengindikasikan bahwa DJP harus lebih terbuka dalam memahami model bisnis dan proses bisnis perusahaan, dan petugas lapangan DJP agar lebih cermat dalam menerapkan suatu aturan perpajakan secara tepat.

---

Reinsurance commission fees are costs that are inseparable from the reinsurance business with a fairly large cost composition, including the reinsurance business carried out by PT RIU. Through the withholding tax mechanism in the Indonesian tax system which is regulated in Income Tax Article 23, Directorat General Tax (DGT) Officer imposes Income Tax article 23 on reinsurance commissions through a tax audit process, giving rise to a tax dispute between DGT and PT RIU. This research is a case study with a qualitative method which aims to analyze the tax aspects of reinsurance commission fees through tax disputes faced by PT RIU, by looking at the substance of reinsurance commission fees through the process of recording and implementing taxation, chronology of tax disputes, company tax management in dealing with disputes , and analysis of expert opinions, to solve the problems faced by PT RIU in determining whether the reinsurance commission is an object of Income Tax Article 23 or not an object of Income Tax Article 23. This research also aims to find a solution so that tax disputes over reinsurance commission fees do not occur repeatedly in the future. The results of this research show that the reinsurance commission is not an object of Income Tax Article 23 by looking at the substance of the transaction, as well as the dispute result decision won by PT RIU for a consecutive five year dispute period which gives permanent legal force to the reinsurance commission case. This indicates that DGT must be more open in understanding the company's business model and business processes, and that DGT field officers must be more careful in implementing tax regulations appropriately."

"Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Setelah pelaksanaannya, penting untuk dilihat evaluasi Wajib Pajak terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan theory of planned behavior yang dapat menggambarkan respon individu dalam menanggapi suatu stimulus beserta intensi berperilaku yang ditimbulkan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh sikap atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan; 2) menganalisis pengaruh norma subjektif atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan, dan 3) menganalisis pengaruh persepsi kendali atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dapat diketahui bahwa sikap positif individu dalam merespon dan mengevaluasi PPS akan mempengaruhi intensi individu agar dapat mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan secara sukarela; 2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dalam hal ini, lingkungan sosial individu juga berperan penting dalam memberikan penilaian positif terkait PPS dan sekaligus memberikan dorongan bagi intensi individu dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut, dan 3) persepsi kendali tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Sementara itu, persepsi individu terkait kemudahan dalam PPS tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menumbuhkan intensi perilaku kepatuhan pajak berkelanjutan bagi individu pasca dilaksanakannya program tersebut.

---

Voluntary Disclosre Program (VDP) is a tax amnesty policy that raised pros and cons for the society. Following its implementation, it is important to recognize the Taxpayer’s evaluation of this policy that aimed to generate a sustainable tax compliance. In this research, theory of planned behavior is used to describe individual responses toward a stimulus along with the behavioral intention that is generated. As for the purposes of this research are: 1) analyzing the influence of attitude toward behavior over VDP towards the sustainable tax compliance intention; 2) analyzing the influence of subjective norm over VDP towards the sustainable tax compliance intention, and 3) analyzing the influence of perceived behavioral control over VDP towards the sustainable tax compliance intention. This research was conducted in a quantitative approach using survey as the instrument in the form of questionnaires which were distributed to the respondents at KPP Pratama Jakarta Pluit. The results of this research show that: 1) attitudes toward behavior has a positive and significant impact on behavioral intention. It can be known that the positive attitude of individuals in evaluating and responding to VDP will influence the individual intentions to generate a voluntary sustainable tax compliance; 2) subjective norm has a positive and significant impact on behavioral intention. In this case, the individual’s social environment is also plays an important role in providing a positive judgement towards VDP while at the same time provides an ecouragement for individuals to have the intention of generating the sustainable tax compliance behavior as the main objective of this policy, and 3) perceived behavioral control doesn’t have a positive and significant impact on behavioral intention. On the other hand, individual perceptions regarding the convenience of VDP did not have a sufficient influence to foster the sustainable tax compliance behavioral intentions for individuals after the implementation of this program."