Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk merumuskan optimalisasi peran pemerintah dalam promosi,penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini penting karena keberadaanpemerintah dalam proses pengelolaan TKI ini masih dirasakan kurang optimal karena adanyatumpang tindih wewenang sehingga membingungkan para stakeholders yang harus dilayanidan terutama bisa merugikan para CTKI dan TKI. Karena pengelolaan TKI ini begitukompleks, melibatkan banyak stakeholders dengan berbagai tindakan dan pemikirannyamasing-masing serta problemnya sangat tidak terstruktur, maka perumusan untuk mencarioptimalisasinya dilakukan dengan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) dalamkerangka Action Reserearch atau biasa disebut SSM based- Action Research (SSM Based-AR). Sementara itu, sebagai kerangka teorinya, digunakan New Institutionalism in EconomicSosciology karya Victoer Nee (2003). Penelitian ini menjadi terasa soft karena baik dalamkerangka teori maupun metodanya, unsur sosial budaya menjadi perhatian penting.Kompleksitas dalam pengelolaan TKI khususnya menyangkut promosi, penempatan danperlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat diurai secara bertahap dengan menggunakanSSM sehingga dapat dirumuskan suatu tindakan perbaikan dalam hal kebijakan pada tingkatmakro, perbaikan pelayanan pada tingkat meso dan pemulihan interaksi sosial budaya padakomunitas bahkan individu di kantong-kantong TKI pada tingkat mikro.

---

ABSTRACTThis study aims to define the optimalization of role of government in the promotion,placement and protection of Indonesian Overseas Workers. This is important because thepresence of government in the management of these overseas workers still felt less thanoptimal due to the overlap of authority thus confusing the stakeholders who have been servedand can be particularly detrimental to the overseas workers candadate and workers. Becausethe management of workers is so complex, involving many stakeholders with differentactions and thoughts of each and the problem is ill-structured, the formulation to optimalizethe role of government using Soft Systems Methodology (SSM) in the framework of ActionReserearch as called SSM based-Action Research (SSM based-AR). In the meantime, as aframework theory, used New Institutionalism in Economic Sosciology of Victor Nee (2003).This study becomes noticeably soft as well in terms of theory and the method is because thesocial and cultural elements identied as significant attention. The complexity in themanagement of Indonesian Overseas Workers gradually be parsed using the SSM so thatcorrective action can be formulated in terms of the policy at the macro, improve service atmeso level and restoration of socio-cultural interaction in communities and even individualsin the workers enclaves on a micro level."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap penawaran tenaga kerja anak di Indonesia, dengan menggunakan data Survei Pekerja Anak (SPA) 2009. Isu kemiskinan dibahas merujuk pada banyaknya penelitian yang menyebutkan bahwa penyebab utama timbulnya pekerja anak adalah kemiskinan. Tesis ini menggunakan dua model penawaran tenaga kerja. Model pertama adalah ordered probit model, menghubungkan probabilita status partisipasi anak, antara sekolah, mencari kerja, bekerja, dan beberapa kombinasi pilihan di antaranya terhadap status kemiskinan rumahtangga dan faktor-faktor lainnya. Status kemiskinan rumahtangga diperoleh dari pendapatan anggota rumahtangga atau estimasi pendapatan bagi anggota rumahtangga yang tidak memiliki informasi pendapatan. Model kedua, Tobit model yang mengestimasi penawaran tenaga kerja anak sebagai jam kerja yang ditawarkan anak.

Dari model pertama, ditemukan hubungan yang signifikan antara status kemiskinan dan partisipasi kerja anak. Probabilita anak bekerja lebih besar untuk anak yang berasal dari rumahtangga yang lebih miskin dan probabilita sekolah anak lebih besar untuk anak dari rumahtangga yang lebih kaya. Sedangkan model Tobit menunjukkan bahwa pada tingkat upah yang sama, jam kerja yang ditawarkan oleh anak dari rumahtangga miskin lebih besar dibandingkan anak dari rumahtangga tidak miskin.

---

This study investigates the impact of poverty on child labor supply in Indonesia using data from the Indonesian Child Labor Survey (ICLS) 2009. The poverty issue is highlighted because previous studies argued it as the main cause of child labor. The study employs two models of child labor supply. The first model an ordered probit models, correlates the probability of six child status between schooling, looking for job, working and some combination of these choices, to the household poverty status and other determinants. The household poverty status needs to be derived from the household members income or imputed income for the working household member whose earning were missing. The second model, a Tobit model, estimates the child’s labor supply in terms of working hours.

From the first model, a significant relationship between poverty status and child working participation is found. The probability of child working is greater the poorer the household and the probability of child schooling is greater the richer the household. The estimated Tobit models show that, at the same level of wage rate, the willingness to work of a child from poor household is higher than that of the child from non-poor household."

"Persaingan yang semakin ketat dalam menjalankan kegiatan usaha, membuat timbulnya kecenderungan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan apapun agar dapat memenangkan pasar. Tindakan-tindakan tersebut bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, khususnya pelaku usaha yang lain dan konsumen pengguna barang dan jasa. Salah satu tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan monopoli, yaitu tindakan penguasaan produksi dan pemasaran barang dan jasa. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak serta merta melarang tindakan monopoli, karena tindakan monopoli yang dilarang adalah tindakan monopoli yang memenuhi indikasi dan kriteria sebagai tindakan monopoli yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Indikasi adanya tindakan monopoli itu tertuang dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Sedangkan kriteria yang harus dipenuhi tersebut adalah tindakan yang menghilangkan persaingan dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum. Indikasi dan kriteria dari tindakan monopoli sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 harus dipenuhi dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI bernama ?Proteksi TKI? yang diketuai PT Asuransi Central Asia Raya oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk mengetahui apakah dalam penunjukkan tersebut telah terjadi tindakan monopoli yang dilarang atau tidak.

---

The increase of competition in conducting business activities raises the tendency for businessmen to perform any kind of action in order to win the market. Those actions may be detrimental to other parties, especially other businessmen and consumers. One of the actions as such is monopoly whereas the businessmen gain control over the production and marketing of goods and services. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat does not conclusively prohibit the act of monopoly provided that it does not meet the indications and criterias of the prohibited act of monopolistic practice as stated in Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Such indications of monopolistic practice are stipulated in article 17 paragraph (2) of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Furthermore, the criteria that must be met is that such action results in the elimination of competition and causes major losses for the public interest. For the purpose of determining whether there is an occurence of monopolistic practice on the appointment of the Indonesian Labors Insurance Consortium ?Proteksi TKI? headed by PT Asuransi Central Asia Raya by the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, the indications and criterias as expressed in Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 must be met."

"ABSTRAKMigrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara, tetapi juga melibatkan dampak negatif terkait dengan pelaporan kasus yang sering dialami PMI ketika bekerja di luar negeri atau masih di dalam negeri. Masalah ini dapat diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah PMI, sehingga harus memiliki keahlian khusus. Mediator di BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi memadai secara kuantitas, tetapi secara kualitas masih memiliki masalah, karena mediator tidak memiliki standar kompetensi posisi mediator dasar. Studi pendekatan dalam penelitian ini menggunakan post-positivis, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator dalam BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi masih belum dapat dijelaskan dengan baik, karena kualifikasi, pelatihan dan evaluasi mediator kurang standar. Berdasarkan tujuh kemampuan mediator yang dinyatakan oleh Honeyman (1990), mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI hanya memenuhi empat, yaitu: Kemampuan untuk diselidiki; Kemampuan menunjukkan empati; Kemampuan presentasi dan persuasi; dan Kemampuan untuk mengatasi masalah. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, agensi harus memperbarui peraturan dengan persetujuan kualifikasi mediator awal, membuat standar mediator yang dibutuhkan oleh mediator termasuk lima tingkat penguasaan, sehingga kinerja mediator dapat diukur, dan membuat sistem penilaian kinerja yang memuat jumlah kasus yang ditangani oleh mediator, sehingga kinerja masing-masing mediator juga dapat diukur.

---

ABSTRACTMigration of Indonesian workers abroad has a positive impact on state income, but it also involves negative impacts related to reporting cases that PMI often experiences when working abroad or still at home. This problem can be resolved through mediation provided by the Directorate of Mediation and Advocacy of the Indonesian Workers Placement and Protection Agency (BNP2TKI). In the mediation process, the mediator has an important role as a facilitator in solving PMI problems, so it must have special expertise. The mediator at BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy is adequate in quantity, but in quality it still has problems, because the mediator does not have the basic mediator competency standard position. Study approach in this research uses post-positivist, by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the competence of mediators in BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy was still not well explained, because mediators' qualifications, training and evaluation were not standard. Based on seven mediator abilities stated by Honeyman (1990), mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy only fulfill four, namely: Ability to be investigated; The ability to show empathy; Presentation and persuasion skills; and Ability to overcome problems. Recommendations given in this study are to improve the competence of mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy, the agency must update the regulations with the initial mediator's qualification approval, establish mediator standards required by the mediator including five levels of mastery, so that the mediator's performance can be measured, and establish an assessment system performance which contains the number of cases handled by the mediator, so that the performance of each mediator can also be measured."

"Perlindungan pekerja migran telah menjadi isu global yang terrepresentasikan dalam salah satu tujuan Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia turut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencakup perlindungan pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Salah satu upaya dalam mewujudkan perlindungan sebelum bekerja ialah melalui Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang wajib diikuti oleh calon PMI sebelum diberangkatkan dan bekerja ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PAP bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta.  Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta dokumen-dokumen dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PAP bagi (PRT) Migran Indonesia pada (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini disebabkan terdapat kelemahan pada alur koordinasi, proses belajar, serta mekanisme pelaksanaan PAP yang kurang tepat, sehingga PAP tidak mampu mencapai output dan outcome yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pemerintah disarankan untuk dapat memposisikan PAP sebagai sarana dan tahapan yang penting bagi calon PMI sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola PMI di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan preventif bagi PMI, baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, khususnya bagi PRT Migran.

---

Migran workers protection’s has become a global issue which represented in one of the Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia has participated on achieving that goals by providing protection for Indonesian Migrant Workers which covers protection from preemployment, employment, and deployment phases. Pre-Departure Orientation (PDO) is part of preemployment protections phase, in which compulsory for Indonesian prospective migrant workers right before their departure and working abroad. This research is aimed at analysis on Pre-Departure Orientation Practice’s for Indonesian Migrant Domestic Workers (Study on Jakarta Placement dan Protection Service Center). Qualitative approach has been used by researcher which conducted by in-depth interviews and also the secondary data collected by using documents and literature study. This study found that PDO Practice’s at Jakarta Placement dan Protection Service Center hasn’t been optimal which caused by weaknesses on chain of command, learning process, and the mechanism of PDO Practice it self, with the result that PDO doesn’t attain any output and outcome which are expected. According to that, government is suggested to see PDO as an important media and stage for Indonesians Migrant Workers as a way to make a better migrant workers governance in Indonesia in order to providing preventive protection for migrant workers in all phases of migrant workers placement."

"Fenomena anak yang bekerja hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam mengatasi pekerja anak dapat dilihat dari komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2025. Salah satu faktor yang paling sering disebut sebagai penyebab munculnya pekerja anak adalah kemiskinan. ILO mengungkapkan salah satu cara agar keluar dari kemiskinan, adalah dengan melakukan migrasi. Remitansi (kiriman uang) yang dikirimkan oleh para migran ke daerah asal sebagai produk dari migrasi menjadi alternatif pendapatan bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga diharapkan anak tidak harus terjun ke dunia kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh remitansi terhadap partisipasi kerja anak adalah dengan menggunakan 2SLS dengan bantuan variabel instrumental. Hasil regresi 2SLS menunjukkan bahwa remitansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi kerja anak. Intervensi pemerintah dalam mengadakan pelatihan pengelolaan remitansi serta menyediakan sekolah gratis bagi masyarakat miskin diharapkan dapat mampu memperkecil partisipasi kerja anak.

---

The phenomenon of child labor has been a problem in Indonesia. The determination in dealing with this problem can be seen from the Government's commitment to free Indonesia from child labor by 2025. One of the factors most often cited as the cause of child labor is poverty. The ILO revealed that one of the ways to get out of poverty is by doing a migration. Remittances sent by migrants to areas of origin as a product of migration are an alternative income for households to meet their daily needs, so it is hoped that children do not have to enter the world of work just to make ends meet. In this study, the method used to see the remittances effect on children's work participation is the 2sls with the help of an instrumental variable. The regression result shows that remittances have a negative and significant effect on children's work participation. Government intervention in conducting training on remittance management and providing free schools for the poor is expected to reduce children's work participation."

"Pekerja lepas secara bebas dapat dipahami sebagai seseorang yang bekerja secaraindependen dengan kontrak jangka pendek pada bidang tertentu karena keahliannya. Sejauh ini studi yang mengangkat topik mengenai pekerja lepas masih tergolong minim, padahal selama beberapa tahun terakhir terdapat tren peningkatan jumlah pekerja lepas di berbagai negara yang mengindikasikan kecenderungan perubahan bentuk organisasi menjadi Shamrock organization di mana pekerja lepas memainkan peran yang besar.Dari sini diketahui bahwa kinerja pekerja lepas penting untuk dipelajari karenaberpengaruh baik terhadap kesuksesan dari pekerja lepas itu sendiri maupun terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh efikasi diri, motivasi kerja dan peluang terhadap kinerja pekerja lepas dengan keterikatan kerja sebagai variabel mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner online terhadap responden dengan kriteria utama berprofesi sebagai pekerja lepas yang menjual aset tak berwujud (kemampuan atau keahlian) dan merupakan WNI. Data sebanyak 130 sampel yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik PLS-SEM.Dari data diketahui sebagian besar pekerja lepas berusia 21- 30 tahun denganpengalaman bekerja kurang lebih 2 tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa efikasi diri dan motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, namun mempengaruhi dengan cara yang berbeda, Efikasi diri mempengaruhi secara langsung, motivasi kerja secara tidak langsung sedangkan peluang tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kinerja pekerja lepas. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika ingin meningkatkan pekerja lepas maka yang menjadi fokus adalah faktor internal yaitu efikasi diri (kepercayaan atas kapasitas diri) dan motivasi kerja terutama yang intrinsik. Adapun diskusi, implilikasi manajerial dan saran bagi penelitian selanjutnyaakan dipaparkan lebih lanjut pada bagian akhir karya tulis ini.

---

Freelancer can be freely defined as someone who works independently for a short-term

contract in certain fields due to his expertise There are still few researches regarding this

topic as of yet even though in the recent years the number of freelancers has been

increasing steadily in many countries which indicates a change in organization‘s

structure from conventional to Shamrock organization in which freelancer will play a

big role. Therefore freelancer‘s work performance becomes essential as it can affect

both his career success as well as the organization‘s performance. For that reason, this

research is focused on finding out the effect of self-efficacy, work motivation and

opportunity on freelancer‘s work performance with work engagement as its mediator.

Using quantitative method which is online questionnaire with the main criteria for

samples include Indonesian freelancers who sell intangible assets (expertise), the 130

samples collected were then processed using PLS-SEM technique. Majority of samples

consisted of 130 and are mostly young (21 – 30 years old) with around 2 years work

experiences. The result shows that self-efficacy and work motivation have positive and

significant effects on work performance but through different ways, self-efficacy affects

directly while work motivation affects indirectly. However opportunity shows no effect

on work performance. From this result, it can be concluded that to improve freelancer‘s

work performance, one needs to focus on increasing its internal factors, self-efficacy

(one‘s belief on his capacities) and work motivation (especially the intrinsic ones).

Further explanations such as discussion, managerial implications and recommendations

for future research can be found at the end of this paper."