Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur substantif yang dilakukan KAP “White” atas akun kas dan bank serta pinjaman PT Slate. Prosedur audit substantif yang dilakukan berupa uji Konfirmasi Bank, uji Rekonsiliasi Bank dan Translasi Mata Uang Asing, serta uji Penghitungan Ulang Bunga dari Pinjaman. Hasil evaluasi atas prosedur substantif menunjukkan KAP “White” telah melakukan prosedur substantif sesuai dengan standar audit yang berlaku berdasarkan standar yang diterbitkan oleh International Standards on Auditing (ISA). Laporan magang ini juga mencakup refleksi diri penulis atas pengalaman magang yang telah dijalani. Hasil refleksi diri penulis menunjukkan adanya pelajaran penting yang didapatkan dari masa magang baik secara teknis maupun non-teknis.

---

This internship report evaluates the substantive procedures performed by KAP "White" on PT Slate's cash and bank and loan accounts. Substantive audit procedures performed include Bank Confirmation test, Bank Reconciliation and Foreign Currency Translation test, and Loan Interest Recalculation test. The results of the evaluation of substantive procedures show that KAP "White" has performed substantive procedures in accordance with applicable audit standards based on the standards issued by the International Standards on Auditing (ISA). This internship report also includes the author's self-reflection on the internship experience. The results of the author's self-reflection show that there are important lessons learned from the internship period both in technical skills and non-technical skills."

"Tesis ini membahas tentang Paradigma Keadilan Substantif yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang terkait dengan Pemilu Tahun 2009 yang mengesampingkan aspek-aspek procedural. Penelitian ini adalah kajian hukum normative dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Keadilan Substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan procedural perlu dilakukan perubahan berupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu sehingga dapat mengakomodir hal-hal yang bersifat substantive sehingga tidak membelenggu hakim konstitusi dalam memutus perkara konstitusional terutama terkait dengan pemilu.

---

This thesis discusses the paradigm of Substantive Justice that is reflected in several decisions of the Constitutional Court in cases related to General Elections in 2009 which set aside procedural aspects. The study was a normative legal studies with a descriptive design. The results suggested that Justice Substantive justice can be achieved without neglecting the necessary procedural changes in the form of improvements in the law relating to elections and the tasks of the Constitutional Court in the administration of elections so as to accommodate the things that are substantive, so do not fetter the constitutional judges of deciding constitutional matters, especially relating to the election."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur audit substantif atas akun kas dan bank PT BET oleh KAP TRF per 31 Desember 2023. PT BET merupakan perusahaan yang fokus pada penyediaan jasa sewa alat berat. Evaluasi ini membandingkan prosedur audit substantif yang dilakukan KAP TRF dengan Standar Audit (SA) dan teori audit yang berlaku, termasuk mengenai pengujian asersi manajemen. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa prosedur audit substantif yang dilakukan KAP TRF telah sesuai dengan standar dan teori yang berlaku akan tetapi dengan rekomendasi. Selain itu, laporan magang ini bertujuan untuk memberikan refleksi diri terhadap pengalaman magang, dengan fokus pada empat pengalaman.

---

This internship report evaluates the substantive audit procedures for PT BET’s cash and bank account by KAP TRF as of December 31, 2023. PT BET is a company that focuses on providing heavy mining equipment rental. This evaluation compares the substantive audit procedures performed by KAP TRF to the Audit Standard (SA) and applicable audit theories, including those regarding testing management assertions. The results of this evaluation indicate that the substantive audit procedures conducted by KAP TRF are in accordance with the applicable standards and theories, however, with recommendation. Additionally, the internship report aims to provide a self-reflective analysis of the internship period, highlighting four key experiences."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi terhadap prosedur perencanaan dan substantif pengujian rinci atas penjualan yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap PT XXX dan PT YYY, dua perusahaan afliliasi dari MNO Group untuk periode interim yang berakhir 31 Agustus 2022. PT XXX dan PT YYY merupakan perusahaan yang bergerak di industri perkebunan yang menghasilkan produk kelapa sawit. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, prosedur perencanaan dan substantif pengujian rinci atas akun penjualan yang dilakukan KAP ABC terhadap PT XXX dan PT YYY telah sesuai dengan Standar Audit (SA) yang berlaku, yaitu SA 200, SA 240, SA 315, SA 320, SA 330, SA 500, dan SA 530 dan teori audit atas penjualan. Laporan magang ini juga membahas mengenai refleksi diri penulis berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama menjalani kegiatan magang di KAP ABC.

---

This internship report discusses about the evaluation of planning and substantive test of details procedure of sales executed by KAP ABC on PT XXX and PT YYY, two affiliation companies of MNO Group for the interim period ended August 31, 2022. PT XXX and PT YYY are companies engaged in the plantation industry that produce palm oil products. Based on the result of the evaluation, the planning and substantive test of details procedure of sales executed by KAP ABC on PT XXX and PT YYY are in accordance with applicable audit standard, such as SA 200, SA 240, SA 315, SA 320, SA 330, SA 500, dan SA 530 and audit theory of sales. This internship report also discusses a self reflection from the author’s experience during the intenship program."

"Laporan magang ini membahas dan mengevaluasi prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP Rakku terhadap akun kas dan setara kas milik Kontrak Pengelolaan Dana Entitas Kano pada periode 31 Desember 2022. Evaluasi atas prosedur audit tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori dalam beberapa buku Audit dan Asurans serta standar audit yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Prosedur audit tersebut dilakukan untuk menguji asersi manajemen atas akun kas dan setara kas, antara lain existence, completeness, accuracy, valuation, & allocation, occurrence, cut-off, rights & obligations, dan presentation. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit substantif yang dilakukan KAP Rakku atas akun kas dan setara kas KPD Entitas Kano telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Laporan magang ini juga memaparkan terkait refleksi diri mengenai perasaan dan pikiran dari pengalaman selama kegiatan magang.

---

The substantive audit processes performed by KAP Rakku on cash and cash equivalent accounts in Discretionary Fund of Kano Entity for the period ending December 31, 2022, are discussed and evaluated in this internship report. The evaluation was carried out referring to the theory from several Audit and Assurance books, as well as the Indonesian Institute of Certified Public Accountants' (IAPI) auditing standards, which are particularly relevant to the fulfillment of management assertions that are intended to be reached on cash and cash equivalent accounts, including existence, completeness, accuracy, valuation, & allocation, occurrence, cut-off, rights & obligations, and presentation. Based on the results of the substantive audit procedures evaluation carried out by KAP Rakku on cash and cash equivalent accounts in Discretionary Fund of Entity Kano were subject to substantive audit procedures that adhered to the relevant auditing standard. This internship report also includes self-reflection on feelings and thoughts derived from the experiences and activities of the internship."

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi prosedur audit substantif atas akun pendapatan penerbangan haji pada PT SNU yang dilakukan oleh KAP HOD untuk laporan keuangan yang berakhir pada periode 31 Desember 2023. PT SNU adalah perusahaan yang bergerak di bidang angkutan udara niaga. Kebijakan akuntansi atas pendapatan penerbangan haji PT SNU mengacu pada PSAK 72 mengenai kontrak dengan pelanggan. Prosedur audit yang dievaluasi merupakan tahap pengujian dan pengumpulan bukti audit dan terbatas pada aktivitas magang. Prosedur audit audit yang dilakukan KAP HOD meliputi pengujian substantif atas transaksi pendapatan penerbangan haji dan penilaian penerapan PSAK 72 melalui pengujian rinci dan prosedur analitis. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian proses audit yang dilakukan KAP HOD dengan standar atau teori yang relevan. Berdasarkan evaluasi, KAP HOD belum melakukan pengujian asersi pisah batas atas transaksi pendapatan penerbangan haji. Selain itu, ditemukan perbedaan perhitungan atas pencatatan pendapatan yang melemahkan asersi akurasi. Atas ketidakcocokan tersebut, KAP HOD telah melakukan prosedur audit tambahan dan menilai kewajaran saldo pendapatan penerbangan haji. Dengan demikian, prosedur audit substantif yang dilakukan KAP HOD mampu memberikan bukti audit yang cukup dan tepat melalui pengujian rinci dan prosedur analitis serta telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report was prepared to evaluate the substantive audit procedures for the Hajj flight revenue account at PT SNU carried out by KAP HOD for financial reports ending on 31 December 2023. PT SNU is a company that operates in the commercial air transportation sector. The accounting policy for PT SNU's Hajj flight revenues refers to PSAK 72 regarding contracts with customers. The audit procedures evaluated are part of testing and audit evidence collection stages and the evaluation is limited to internship activities. Audit procedures carried out by KAP HOD include substantive testing of Hajj flight revenue transactions and assessing the application of PSAK 72 through test of details and analytical procedures. Evaluation is done by assessing the suitability of the audit process carried out by KAP HOD with relevant standards or theories. Based on the evaluation, KAP HOD did not test the cut-off assertion for Hajj flight revenue transaction. In addition, discrepancy in revenue calculation were found and weakened the accuracy assertion. However, KAP HOD has carried out additional audit procedures and assessed the reasonableness of Hajj flight revenue balance. Therefore, the substantive audit procedures conducted by KAP HOD are able to provide sufficient and appropriate audit evidence through test of details and analytical procedures and is in accordance with applicable accounting standards."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur audit substantif atas akun piutang usaha PT XXX oleh KAP ZZZ. PT XXX merupakan perusahaan multi-finance yang menawarkan jasa sewa pembiayaan kendaraan. Pembahasan laporan ini difokuskan pada prosedur audit substantif yang terdiri atas prosedur rekonsiliasi konfirmasi, inspeksi pada kontrak sewa dan vouching pembayaran sewa. Asersi yang diuji adalah existence, completeness, accuracy, cutoff, dan rights and obligation. Evaluasi prosedur audit substantif dilakukan dengan membandingkan prosedur yang dijalankan KAP ZZZ dengan teori serta standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit substantif atas piutang usaha yang dijalankan KAP ZZZ terbukti telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku dan asersi yang diuji telah terpenuhi.

---

This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures of the accounts receivable accounts of PT XXX by KAP ZZZ. PT XXX is a multi-finance company that offers vehicle finance leasing services. This report's discussion focuses on substantive audit procedures, which consist of confirmation reconciliation procedures, inspections on lease contracts, and lease payment vouching. The assertions tested are existence, completeness, accuracy, cutoff, and rights and obligations. Evaluation of substantive audit procedures is carried out by comparing the procedures carried out by KAP ZZZ with the applicable auditing theories and standards. Based on the evaluation results, the substantive audit procedures for accounts receivable carried out by KAP ZZZ are proven to be in accordance with the applicable auditing theories and standards and the assertions tested have been fulfilled."

"ABSTRAKTesis ini merupakan penelitian yuridis normative yang membahas mengenai konstitusionalitas pemilukada di daerah otonomi khusus Papua berdasarkan konsep demokrasi deliberative Jurgen Habermas dan keadilan distributive John Rawls yang merupakan gambaran pelaksanaan demokrasi yang diterapkan pada masyarakat Indonesia yang multikultur, sehingga harus mempertimbangkan kondisi komunitas/masyarakat yang relatif tertinggal dari dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, pendidikan, ekonomi maupun politik. Masyarakat Papua telah memiliki budaya dan mekanisme sendiri dalam memaknai kontestasi politik yang berbeda dengan perundangan di bidang pemilu, yaitu dengan menggunakan mekanisme noken serta adanya syarat khusus harus orang asli Papua untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Papua. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi harus memberikan tempat khusus bagi entitas minoritas tersebut dalam konstitusi yang hidup melalui putusan. Berdasarkan penelitian ini, konsitusi Indonesia sebenarnya telah menganut konsep demokrasi deliberative dalam kehidupan ketatanegaraannya, namun hanya pada tataran formil dan belum menyentuh implementasi konsep deliberative. Selain itu, perlakuan khusus terhadap masyarakat Papua telah sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dilihat dari konsep demokrasi deliberative dan keadilan distributive. Namun demikian, kedua konsep tersebut memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk lebih menjaring aspirasi masyarakat khususnya entitas minoritas dalam suatu diskursus politik.

---

ABSTRACTThis thesis is a normative study discussing the constitutionality of special election in the special autonomous region Papua based on the concept of deliberative democracy by Habermas and distributive justice by John Rawls. Those concepts reflect the description of democracy implemented in Indonesian multicultural society; therefore it should consider the condition of community/society that relatively lags behind in many aspects of life, whether social, educational, economic and political. Papuan society has its own culture and mechanism in understanding different political contestation with legislation in the field of elections, namely, by using a “noken” mechanism and special requirement, that is indigenous Papuans, for Governor/Deputy Governor of Papua. Constitutional Court as the final interpreter of the constitution must give a special place to the minority entity in the living constitution through the verdict. According to this research, Indonesia has actually embraced the concept of deliberative democracy in its political subdivision's life, yet just on the formal level and not on deliberative concept implementation. Furthermore, the affirmative action taken for Papuan people is in accordance with the values of constitution viewed from the concept of deliberative democracy and distributive justice. Nevertheless, those two concepts necessitate the government to gather people aspirations especially the minority entity in a political discourse."