Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini mengaji tentang konsep dan model keberlanjutan ibukota negara sebagai kota tempat penyelenggaraan pusat pemerintahann nasional dalam mengambil kebijakan nasional. Ibukota negara memiliki fungsi, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity yang berbeda dengan kota (indikator FISA). Agar ibukota negara berkelanjutan dibutuhkan kegiatan yang mengutamakan fungsi pemerintahan dan jasa pendukung, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity (keberlanjutan FISA). Membangun ibukota negara dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan bangkitan dan tarikan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, mengurangi luasan lahan untuk fungsi ekosistem, meningkatnya kepadatan kota dan mempengaruhi kondisi sosial kota. Umpan balik dari menurunnya kualitas lingkungan dan kondisi sosial ini menjadi faktor pembatas yang menekan perkembangan ekonomi dan keberlanjutan ibukota negara. Implikasi konsep keberlanjutan FISA untuk pembangunan berkelanjutan Jakarta sebagai ibukota NKRI adalah dilakukan distribusi fungsi untuk memperkuat fungsi pusat pemerintahan dan jasa pendukungnya, penguatan kawasan pusat pemerintahan nasional di Kawasan Monas dan Lapangan Banteng, dan membangun kelembagaan Pemerintahan Kota Jakarta Pusat dengan tugas khusus sebagai pengelola fasilitas ibukota negara."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2015-2021. Model penelitian dibangun dengan menempatkan PMN sebagai variabel independen, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen, dan beberapa variabel kontrol yang meliputi Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, persentase kepemilikan saham pemerintah (Government percentage), dan ukuran (size) perusahaan. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) kelompok BUMN, yaitu Kelompok 1 yang terdiri dari seluruh BUMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 809 perusahaan dan Kelompok 2 yang terdiri dari kumpulan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 84 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan seluruh BUMN pada tahun 2015-2021. PMN juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tahun 2015-2021.

---

The purpose of this study is to determine the effect of State Capital Injection (SCI) on the financial performance of State-Owned Enterprises (BUMN) in 2015-2021. The research model is built by placing SCI as an independent variable, financial performance measured by Return on Assets (ROA) as the dependent variable, and several control variables including Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, government percentage, and company size. The research was conducted on 2 (two) groups of SOEs, namely Group 1 consisting of all SOEs in 2015-2021 as many as 809 companies and Group 2 consisting of a collection of SOEs that received additional SCI in 2015-2021 as many as 84 companies. The results showed that SCI had no significant effect on the financial performance of all SOEs in 2015-2021. SCI also has no significant effect on the financial performance of SOEs that received additional PMN in 2015-2021."

"Struktur modal adalah kombinasi antara dana yang berasal dari pinjaman (eksternal, non-pemilik) dengan dana yang berasal dari modal pemilik. Ada banyak teori mengenai struktur modal, diantaranya teori Modigliani-Miller dan teori pecking order, yang berusaha menjelaskan mengenai perilaku perusahaan dalam menentukan struktur modalnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang diidentifikasi ikut berperan penting dalam menentukan komposisi struktur modal adalah faktor pajak.Teori MM dan teori pecking order memberikan kesimpulan yang bertolak belakang mengenai pengaruh profitabilitas terhadap debt ratio sehubungan dengan adanya pengaruh pajak dan tax shield. Menurut teori MM, profitabilitas akan memiliki hubungan searah dengan debt ratio, sedangkan menurut pecking order theory, profitabilitas memiliki hubungan terbalik dengan debt ratio-nya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan debt ratio-nya untuk masing-masing tahun dan seeara gabungan untuk tahun 2002-2004 serta untuk mengetahui teori mana yang berlaku.Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa profitabilitas (ROA) memiliki hubungan yang negatif/berbanding terbalik dengan debt ratio (DER). Sebingga diindikasikan bahwa teori yang berlaku di Indonesia adalah pecking order theory.Penelitian dilakukan dengan mengambil 50 sampel perusahaan non keuangan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar, yang tercatat di Bursa Efek Jakarta selama periode 2002-2004 dan memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan.Pengolahan data dilakukan dengan dua jenis pengujian, yaitu dengan regresi tahunan dan regresi panel. Dari seluruh pengujian pada penelitian ini, baik regresi tahunan maupun panel, kecuali untuk tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa ROA memiliki hubungan yang negatif dengan DER. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa path periode 2002-2004 teori pecking order berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar di Bursa Efek Jakarta dalam mengambil keputusan mengenai struktur modal sehubungan dengan adanya pajak."

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi ilmu perundang-undangan, yakni mengenai bentuk dasar hukum yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk mengenai apa bentuk norma hukum yang sebaiknya dipilih untuk mengantur pemindahan ibu kota Negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data.

---

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has several times announced his plan to move the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to areas in East Kalimantan Province. The announcement has generated various debates, such as the reasons for moving the capital city of Indonesia to Kalimantan Island. Apart from the reasons for his transfer, the President's unilateral action has also caused debate in terms of statutory science, namely regarding the most appropriate form of legal basis for moving the capital of the State. Until now, there is no single provision, either in the constitution or in the laws and regulations in Indonesia, which explicitly regulates the relocation of the capital of the State, including regarding what form of legal norms should be chosen to oversee the relocation of the capital of this country. The research method used is a normative juridical research method and uses three countries as data comparisons."