Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 sesuai dengan indikator perencanaan strategis. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post-positivist. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur dengan menggunakan dokumen seperti Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019 sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami beberapa masalah terutama dalam perencanaan strategis sehingga hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP yang diperoleh masih kurang baik. Beberapamasalah dalamrencana strategis yaitu sasaran yang tidak berorientasi hasil dan indikator kinerja yang tidak terukur. Permasalahan lain dalam perumusan rencana strategis yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kemitraan, kurangnya pemahaman dalam merumuskan rencana strategis, dan tidak adanya indikator yang jelas mengenai sektor kepemudaan.

---

This study aims to observe the Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports 2016-2019 in accordance with strategic planning indicators. The method used in this research is post positivist. The data were collected through in depth interviews and literature studies using documents such as the Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports 2016-2019 and the Medium Term Development Plan RPJMN 2015 ndash 2019 as secondary data. The results of this study found that Ministry of Youth and Sports experienced some problems, especially in the strategic planning phase where the evaluation results of Performance Accountability System of Government Institutions SAKIP obtained is still not good. Some of the problems in the strategic plan are goals that are not result oriented and performance indicators that are not measurable. Other problems in the formulation of the strategic plan are the lack of governing partnerships regulation, lack of understanding in formulating strategic plans, and the absence of clear indicators of youth sector. "

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyusunan strategi Astra Agro Lestari (AALI). Dalam prosesnya, lingkungan eksternal dan internal perusahaan terlebih dahulu diukur. Lingkungan eksternal perusahaan diukur dengan menggunakan analisis PESTEL, sedangkan kondisi internal perusahaan diukur dengan menggunakan benchmarking dan analisis VRIN. Hasil dari masing-masing analisis digunakan sebagai faktor dalam analisis SWOT, yang digunakan untuk membentuk dan menghasilkan strategi. Berita dan isu terkait industri sawit, serta laporan tahunan dan berkelanjutan untuk periode 2011-2015 dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa AALI memiliki 15 faktor lingkungan eksternal dan 18 faktor internal yang mempengaruhi kinerja. Analisis menggunakan benchmarking berhasil menemukan 11 performance gap. Sedangkan uji VRIN, berhasil menemukan satu sumber daya AALI mendapatkan predikat sustainable competitive advantage, dan enam lainnya mendapatkan predikat temporary competitive advantage. Melalui faktor internal dan eksternal tersebut, maka langkah-langkah strategis yang dihasilkan dari analisis SWOT antara lain: peningkatan kapasitas pabrik kernel, pembangunan pabrik biodiesel, mengikuti proyek Genom, mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISCC, dan membentuk sistem pencegahan kebakaran yang mumpuni.

---

This research is conducted to apply the strategic tools to establish strategic planning for Astra Agro Lestari (AALI). In the process of building the hypothesis, external and internal environment need to be measured first. External environment is measure by using PESTLE analysis, while internal environment using benchmarking and VRIN analysis. The results from both of those tools are then used in SWOT analysis. SWOT analysis is important to create strategy. News and issues regarding to palm oil industry along with annual report and sustainability report from 2011-2015, is the source of data for this research. The result from this research shows that AALI has 15 external environment factors and 18 internal factors that can affect performances. Benchmarking analysis succeed in finding 11 performance gaps. While VRIN analysis show us that AALI has one resource that categorized as sustainable competitive advantage, and the other six was categorized as temporary a competitive advantage. Through those internal and external factors, strategic planning that is generate from SWOT analysis are: enhancing the kernel factory capacity, establishing biodiesel factory, attending Genome Project, acquiring RSPO and ISCC certification, and forming qualified fire prevention system."

"The political idea of representation is based on the idea that some person or institution acts on behalf of the people , by re-presenting their beliefs, attitudes and perspectives...."

"Rezim orde baru menurut para pengamat politik Indonesia memiliki karakteristik sistem pemerintahan ‘patrimonial cum military regime’, di mana patrimonalisme muncul dalam hubungan antara patron-klien dalam urusan negara. Dalam kaitan ini, negara orde baru yang paternalistic itu telah memfungsikan dirinay sebagai actor untuk para criminal. Selain itu korupsi rutin dilakukan untuk mendapatkan akses, proteksi dan loyalitas serta lisensi, para pemimpin negara juga telah memberi izin untuk mengeksploitasi sumder daya alam dengan cara yang serakah yang dikelola oleh kapitalistik…."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"ABSTRAKTesis yang berjudul "Penerapan Hak Usul Inisiatif DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bakti 1992-1997 dalamPraktik Ketatanegaraan di Indonesia" ini ditulis, karena sebagianmasyarakat Indonesia menyoroti bahwa hak-hak DPR khususnya hakusul inisiatif yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945 sejakPemerintahan Orde Baru sampai sekarang belum pernah dipergunakansehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui penyebab atau faktortidak dipergunakannya hak tersebut. Dalam praktik, sebenarnyabeberapa fraksi di DPR khususnya DPR-RI masa bakti 1992-1997pernah berupaya untuk menggunakan atau menerapkan hak tersebuttetapi tidak berhasil. Hal ini disebabkan berbagai kendala, antara lainPeraturan Tata Tertib DPR, kualitas anggota DPR, anggaran (dana),Sistem pemilihan, kondisi dan sistem politik, serta sistem recall. DPRdalam rangka menerapkan hak usul inisiatifnya, Fraksi PPP dan FraksiPDI DPR-RI pernah mencoba membuat RUU usul inisiatif tentangPemilu, tetapi kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan di samping,muatannya politis juga tidak didukung oleh seluruh fraksi yang ada diDPR dan Pemerintah sendiri sehingga kecenderungannya ditolak.Adapun kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa belum diterapkannya hakusul inisiatif DPR-RI masa bakti 1992-1997 dalam praktikketatanegaraan disebabkan berbagai kendala yang telah disebutkan diatas. Untuk dapat terlaksananya penerapan hak usul inisiatif DPRtersebut, perlu adanya penyempurnaan substansi Peraturan Tata TertibDPR yang bersifat meringankan bagi anggota DPR guna memungkinkandapat mengajukan RUU usul inisiatif, perlu adanya badanpenelitian/pengolahan data dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPRdan staf ahli di bidang substansi perundang-undangan, perlu adanyaperbaikan sistem pemilu, tata cara pencalonan, serta perlu ditinjaukembali keberadaan sistem recall, bila perlu ditiadakan sehingga setiapanggota DPR mempunyai keberanian untuk memperjuangkan aspirasirakyat yang memilihnya tanpa ada rasa takut untuk di-recall."