Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penghematan energi di penerangan jalan umum (PJU) tidak hanya membantu pemerintah pusat dalam pengelolaan energi nasional namun juga menghemat anggaran pemerintah daerah untuk tagihan listrik PJU. Tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) dalam menghemat pemakaian energi dengan studi kasus di Kota Surakarta dan Bandung. Analisis dilakukan dengan data sekunder berupa tagihan listrik serta data primer berupa pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan.Permasalahan utama yang ditemukan adalah system tagihan PJU abonemen dan penggunaan tarif yang tidak sesuai.Solusi yang perlu dilakukan adalah meterisasi PJU abonemen yang berpotensi menurunkan tagihan listrik PJU abonemen hingga 73,15%. Permasalahan kedua adalah penggunaan lampu PJU teknologi lama yang berpotensi digantikan oleh teknologi lampu efisiensi tinggi untuk menurunkan konsumsi listrik hingga 50%. Permasalan terakhir adalah kesalahan tagihan listrik oleh PLN yang dapat diatasi dengan teknologi PJU pintar. Teknologi ini juga mampu meredupkan lampu yang berakibat pada pengurangan daya 30% saat kepadatan lalu lintas berkurang."

"Perkembangan fisik kota mengakibatkan peningkatan kebutuhan penerangan jalan dan konsumsi energi listrik. Di tengah isu lingkungan dan krisis energi yang dihadapi kota-kota, penggunaan lampu PJU hemat energi LED seperti yang dilakukan kota di Jakarta berpotensi memberikan penghematan energi dan menurunkan dampak terhadap lingkungan, namun membutuhkan biaya investasi yang besar sehingga perlu dikombinasikan dengan skenario penghematan energi yang lain seperti peredupan cahaya (dimming). Skenario dimming perlu dibuat dengan menyesuaikan intensitas aktivitas warga berdasarkan pola persebaran titik PJU pada struktur dan pola ruang kota. Dengan mengambil studi kasus di Jakarta Pusat dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menganalisis pola spasial PJU, hasil pengukuran volume lalu lintas, dan hasil perhitungan potensi penghematan, diperoleh hasil bahwa (1) pola spasial PJU berdasarkan struktur dan pola ruang menunjukkan persebaran pelayanan titik PJU yang disesuaikan dengan hierarki sistem pusat kegiatan dan kebutuhan pelayanan, (2) Intensitas lalu lintas yang bervariasi pada kawasan pusat kegiatan dan permukiman menunjukkan kebutuhan penerangan jalan yang bervariasi sehingga dimming bisa dilakukan dengan nilai dan periode yang bervariasi menyesuaikan intensitas lalu lintas, serta (3) skenario dimming yang diterapkan bersama dengan penggunaan lampu PJU LED smart system di Jakarta Pusat berpotensi mengoptimalkan penurunan konsumsi energi listrik, tagihan listrik PJU serta emisi CO2.

---

Physical development of the city resulting in increased demand of street lighting and consumption of electrical energy in the city. Among environmental issues and the crises of energy in the city, the use of energy efficient lamps LED and smart sytem in Jakarta has potential to provide energy savings and reduce the impact on the environment, but this project requires big investment costs so need to be combined with other energy saving scenarios such as dimming system. Dimming system need to be made by adjusting the intensity of the citizens activities based on the distribution pattern of street lighting system on the structure and functional zone of urban space. By taking a case study in Central Jakarta and using descriptive analysis approach to analyse the spatial pattern of street lighting, the traffic measurement result, and the calculation of saving, it is found that (1) spatial pattern of Central Jakarta street lighting system shows the distribution of street lighting point service has been adjusted to the hierarchy of city center system of activities and service needs, (2) the varying traffic intensity at the center of activity and residential area shows the need for varied street lighting so that dimming can be done with the varying values and periods based on the traffic intensity and (3) dimming scenarios applied with the use of LED smart systems in Central Jakarta street lighting system, potentially optimize the reduction of the consumption of electrical peak load, local government expenditure and greenhouse gas emissions."

"Intensitas Konsumsi Energi (IKE) adalah indikator penghematan energi oleh pengguna energi. Membandingkan suatu IKE hitung dengan IKE Acuan akan memberikan indikasi efisien atau tidaknya penggunaan energi suatu objek. Penelitian ini menganalisis konsumsi energi dan IKE kelompok pelanggan P1 dan P2 bangunan kantor pemerintah untuk mengetahui tingkat efisiensinya, jumlah data 89 objek dan tahun pengamatan 2012-2014. IKE bangunan Pemerintah selama ini mengacu pada IKE yang disusun oleh ASEAN USAID tahun 1987 dengan nilai IKE 240 kWh/m2 pertahun. Nilai IKE ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata IKE bangunan kantor Pemerintah saat ini yaitu P1 sebesar 94,83 kWh/m2 dan P2 sebesar 162,73 kWh/m2. Dengan IKE acuan ini bangunan kantor pemerintah hampir semuanya dinyatakan efisien, namun kenyataanya masih boros dengan peluang penghematan energi rata-rata P1 sebesar 22,14% pertahun dan P2 sebesar 24,74% per tahun. Untuk itu diperlukan suatu IKE spesifik bangunan kantor pemerintah sebagai acuan yang merefleksikan kondisi terkini, serta dibangun dari database IKE bangunan kantor Pemerintah, menggunakan metode nilai tengah IKE sehingga selalu ter-update.

---

Energy Use Intensity (EUI) is an indicator of energy savings by energy users. Comparing a count EUI with EUI Reference will give an indication of the use of energy efficient or not. This study analyzes the energy consumption and EUI customer groups P1 and P2 of government office building to determine the level of efficiency, the number of data objects is 89 and the observations from 2012 to 2014. Sofar the EUI government office buildings refers to the EUI prepared by ASEAN-USAID in 1987 with the value of the EUI is 240 kWh / m2 per year. EUI value is very high when compared to average conditions of EUI government office building today, P1 is 94.83 kWh / m2 and P2 is 162.73 kWh / m2. With this reference EUI of government office buildings almost all stated efficient, but the reality is still wasteful with energy saving opportunities average of 22.14% per year P1 and 24.74% per year P2. This requires a specific EUI government office buildings as reference that reflect current conditions, as well as built from a database EUI government office building, using the median EUI so always updated."

"Energy audit for the electrical system in the commercial building. This papers presents some results of the energy audit that was conducted in the commercial building i.e a hotel to recommended measures to decrease energy costs every month by idenfifying of energy loss..."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan efektivitas audit kepabeanan dan cukai di Indonesia. Faktor yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan organisasi, auditor atau pemeriksa bea dan cukai, auditee atau pengguna jasa, dan peraturan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan mengirimkan kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pernah melakukan penugasan audit kepabeanan dan cukai. Responden penelitian yang diperoleh sebanyak 170 responden. Hasil kuesioner diuji menggunakan analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai secara signifikan adalah faktor terkait organisasi, faktor terkait auditee dan faktor terkait peraturan. Faktor terkait organisasi yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya implementasi oleh organisasi atas rekomendasi dari tim audit untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait kepabeanan dan cukai. Faktor terkait auditee yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah kepuasan auditee atas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai yang menunjukkan adanya kualitas audit kepabeanan dan cukai yang bagus. Sedangkan faktor terkait peraturan yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya peraturan dan standar hukum dalam pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai serta pelaksanaan auditnya telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan standar hukum tersebut.

---

This study aims to analyze the factors that determine the effectiveness of customs and excise audits in Indonesia. The factors analyzed are those related to the organization, customs and excise auditors or inspectors, auditees or service users, and regulations. This study uses primary data obtained by sending a questionnaire that is distributed to employees of the Directorate General of Customs and Excise who have conducted customs and excise audits. The research respondents obtained were 170 respondents. The results of the questionnaire were tested using Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis. The results showed that the factors that significantly influence the effectiveness of customs and excise audits are organization-related factors, auditee-related factors and regulatory-related factors. Organization-related factors that affect the effectiveness of customs and excise audits are the implementation by the organization on the recommendations of the audit team to improve laws and regulations related to customs and excise. Auditee-related factors that affect the effectiveness of customs and excise audits are the auditee's satisfaction with the implementation of customs and excise audits, which indicate a good quality of customs and excise audits. Meanwhile, factors related to regulations that affect the effectiveness of customs and excise audits are the existence of legal regulations and standards in the implementation of customs and excise audits and the implementation of the audits has been carried out in accordance with these regulations and legal standards."

"Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru berdampak perlipatan kebutuhan energi. Diusulkan prinsip dasar pemenuhan kebutuhan energi serta konsumsi energi: (i) Menjadikan pembangunan IKN momentum mengembangkan sistem penyediaan energi Kalimantan secara luas, (ii) Mengandalkan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber lokal, (iii) Mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk Kalimantan terlebih dahulu, (iv) Mengutamakan penggunaan energi bersih dan terbarukan, (v) Mengembangkan/ memperkokoh interkoneksi infratruktur energi se-Kalimantan, serta (vi) Menggunakan energi secara efisien. Diusulkan proyek strategis energi: (i) Pembangunan jaringan transmisi gas bumi dari lokasi ketersediaan gas bumi (atau LNG) di Kalimantan Timur ke IKN, (ii) Penguatan jaringan transmisi interkoneksi kelistrikan seKalimantan, (iii) Pembangunan PLTA skala besar memanfaatkan potensi sungai-sungai besar di Kalimantan, (iv) Pembangunan installasi dan penggunaan energi bersih, dan (v) Pembangunan sistem transportasi hemat energi dan ramah lingkungan."