Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pertama di Indonesia yang menerapkan Availability Payment (AP). Peraturan yang berlaku memungkinkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menentukan sistem insentif dan penalti dari Availability Payment untuk proyek dalam kontrak antara mereka. Skripsi ini membahas dua masalah utama: (1) apakah BUP memiliki kewajiban atas beban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yangmengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur, dan (2) apakah PJPK berhak memberikan sanksi terhadap AP kepada BUP apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang mengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan tinjauan kontrak, skripsi ini menyimpulkan bahwa, dalam proyek Palapa Ring Paket Barat, BUP memiliki kewajiban untuk kewajiban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan PJPK berhak untuk memberikan penalti terhadap AP kepada BUP jika gagal menjaga ketersediaan layanan. Alokasi kontraktual risiko operasional dan pemeliharaan kepada BUP menimbulkan kewajiban untuk menanggung biaya selama umur proyek, termasuk yang disebabkan oleh risiko pihak ketiga. Selanjutnya, penggunaan rumus untuk menghitung AP dari PJPK ke BUP semata-mata didasarkan pada data kinerja dalam menjaga ketersediaan layanan sesuai standar kontrak yang disepakati. Dengan demikian, penggunaan AP dalam Palapa Ring Paket Barat dapat menjadi acuan untuk proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di masa mendatang.

---

The Palapa Ring Western Package is the first Public Private Partnership infrastructure project in Indonesia implementing Availability Payment (AP). Prevailing regulations allow the Government Contracting Agency (GCA) and Implementing Business Entity (IBE) to determine the system of incentives and penalties of AP in their project contract. This thesis explores two main issues: (1) whether the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of the contractually determined AP amount in the occurrence of damage caused by a third party which interrupts or disrupts infrastructure service availability, and (2) whether the GCA has the right to penalize AP amount to the IBE in the occurrence of damage by a third party which interrupts or disrupts service availability. By applying normative legal research using the statute approach, this thesis concludes that in this project, the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of contractually determined AP amount in the occurrence of damage by a third party and the GCA has the right to penalize AP amount if the IBE fails to maintain service availability. The contractual allocation of operational and maintenance risk to the IBE creates obligation to bear costs during the project lifetime including those due to third-party risk. Further, the use of formula to calculate AP to IBE is solely based on performance data in maintaining service availability according to contractually agreed standards. Thus, the use of AP in the Palapa Ring Western Package may be a point to reference for future Public Private Partnership infrastructure projects."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kredibilitas pesan komunikasi yang dibangunmelalui penggunaan third-party endorsement. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa kredibilitas dan dampak pesan komunikasi yang dibangun melaluipenggunaan third-party endorsement. Konsep dan teori yang digunakan adalahteori mengenai endorser, teori kredibilitas sumber dan teori kredibilitas pesandengan merujuk pada proses komunikasi dalam model Lasswell sebagai landasankerangka pemikiran. Penggunaan model Lasswell karena terkait kredibilitas pesanyang harus memenuhi kelengkapan unsur komunikasi. Metode dalam penelitianini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kredibilitas pesan komunikasi yang dibangun melaluipenggunaan third-party endorser dapat tercapai dan memiliki dampak positif,karena pesan yang disampaikan memiliki kredibilitas dimata penerima danmenghasilkan liputan pemberitaan di media massa yang membuat pesankomunikasi perusahaan dapat tersampaikan ke publik yang lebih luas lagi

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the build credibility of communication messagethrough the use of third-party endorsement. The objective of this research is toknowing credibility and the impacts of communication messages developed bythird-party endorsement in a strategy of marketing public relations. The Conceptsand theories used is the theory regarding endorser, the source credibility theoryand message credibility theory by referring to the communication process in theLasswell?smodel as a conceptual framework. The use of Lasswell's model as itrelates credibility of the message should fulfill the completeness ofcommunication. This research applied qualitative method with descriptiveapproach. The results showed that the credibility of communication messages arebuilt through the use of third-party endorser has a positive impact, because themessage has credibility in the sight receiver of the message and the use of thirdpartyendorsement through journalist class program generate positive newscoverage in the media that make communication messages of corporate can bedelivered to a wider public to the community"

"ABSTRAKSktipsi ini membahas tentang konsep dana pihak ketiga (DPK) yaitumetode pendanaan alternatif sebagai solusi untuk mengatasi kenaikan biaya diperlukan dalam penyelesaian sengketa dan penerapannya di Indonesia. Di Secara khusus, tesis ini mengkaji apa itu konsep DPK dan kegunaannya yang mulai berkembang dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kemudian, juga membahas upaya beberapa negara untuk mengatur konsep ini dalam undang-undang perjanjian nasional maupun internasional, serta yang penting harus diatur untuk mengajukan TPF dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pembahasan dalam tesis ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, normatif, historis, dan hukum. Berdasarkan hasil Hasil penelitian, tulisan ini menyimpulkan bahwa DPK adalah metode pendanaan resolusi perselisihan sekarang semakin populer dan penggunaannya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang kemudian disambut dengan upaya-upaya yang diatur oleh beberapa negara dalam hukum nasional serta dalam instrumen perjanjian internasional tentang hal-hal penting dapat mengatur dan meminimalkan risiko dalam penggunaan DPK. Meskipun mengenali praktik pendanaan informal dan mulai terlibat dalam perselisihan arbitrase internasional yang melibatkan TPF, Indonesia masih belum punya pengaturan khusus terkait TPF. Mengenai masalah ini, maka makalah ini mengusulkan beberapa hal yang perlu diatur untuk menerapkan konsep DPK dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.ABSTRACTThis thesis discusses the concept of third party funds (DPK), namelyAlternative funding methods as a solution to address rising costs are required in dispute resolution and implementation in Indonesia. In particular, this thesis examines what the DPK concept is and its uses which have begun to develop in dispute resolution through arbitration. Then, it also discusses the efforts of several countries to regulate this concept in national and international treaty laws, and what is important must be arranged to submit TPF in dispute resolution through arbitration. The discussion in this thesis is prepared based on normative juridical methods with conceptual, normative, historical, and legal approaches. Based on the results of the research, this paper concludes that TPF is a method of funding dispute resolution which is now increasingly popular and its use in dispute resolution through arbitration, which is then greeted by efforts regulated by several countries in national law as well as in international treaty instruments on matters it is important to be able to regulate and minimize risks in the use of TPF. Despite recognizing informal funding practices and starting to get involved in international arbitration disputes involving the TPF, Indonesia still does not have specific arrangements regarding the TPF. Regarding this issue, this paper proposes several things that need to be regulated to apply the DPK concept in dispute resolution through arbitration in Indonesia."

"Latar Belakang: Letak dan geografis Negara Indonesia berkontribusi terhadap banyaknya kasus bencana alam yang muncul yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Identifikasi usia penting untuk mengidentifikasi korban yang tidak diketahui serta terkait usia kritis yang terdapat di dalam dasar hukum undang-undang Indonesia. Dibutuhkan metode estimasi usia dengan keakuratan yang tinggi untuk digunakan dalam mengidentifikasi usia populasi Indonesia. Metode third molar maturity index modifikasi Cameriere oleh Balla dipublikasikan pada tahun 2019 yang mana menggunakan gigi molar ketiga pada radiograf untuk menentukan usia di populasi India. Metode ini belum pernah dibandingkan atau digunakan pada populasi lain. Metode estimasi usia lainnya adalah atlas London Al Qahtani (2010), dengan cara melihat tahap pertumbuhan dan perkembangan serta erupsi gigi geligi pada usia 30 minggu dalam uterus – 23 tahun. Oleh karena itu, peneliti ingin membuat persamaan regresi I3M baru dan membandingkan hasil estimasi usia dengan kedua metode tersebut pada populasi laki-laki Indonesia. Tujuan: Mengalisis keakuratan metode estimasi usia populasi laki-laki Indonesia berdasarkan metode third molar maturity index modifikasi Cameriere dibandingkan dengan persamaan regresi I3M Balla (2019) dan metode atlas London Al Qahtani (2010) pada rentang usia 8 – 22 tahun. Metode: Penelitian cross-sectional dengan menggunakan data sekunder radiograf panoramik digital. Sebanyak 108 sampel diperoleh dalam penelitian ini. Hasil: Dari hasil analisis regresi menunjukkan fungsi kubik memberikan korelasi terbaik antara variabel I3M dengan usia, yaitu 0,826. Pada hasil estimasi usia menggunakan persamaan regresi I3M baru berdasarkan populasi laki-laki Indonesia, didapatkan over-estimasi pada kelompok usia 8 – 11 tahun dan 16 – 19 tahun serta under- estimasi pada kelompok usia 12 – 15 tahun dan 20 – 22 tahun. Hasil perbandingan antara estimasi usia dari persamaan regresi I3M baru dengan persamaan regresi Balla (2019) dan metode atlas London Al Qahtani (2010) menunjukkan adanya perbedaan bermakna. Nilai mean absolute error (MAE) dari hasil estimasi menggunakan persamaan regresi I3M baru, persamaan regresi I3M Balla, dan atlas London Al Qahtani secara berurutan adalah 1,48 tahun, 2,08 tahun, dan 0,89 tahun. Kesimpulan: Uji estimasi usia menggunakan metode estimasi usia pada populasi laki-laki Indonesia berdasarkan metode third molar maturity index (I3M) modifikasi Cameriere pada rentang usia 8 – 22 tahun dan metode atlas London perkembangan dan erupsi gigi Al Qahtani (2010) dapat digunakan di Indonesia dengan tingkat akurasi ≤ 1 hingga ≥ 2 tahun, sedangkan persamaan regresi I3M oleh Balla (2019) kurang disarankan untuk digunakan pada populasi laki-laki Indonesia karena tingkat akurasinya ± 4 tahun pada kelompok usia muda dan dewasa.

---

Background: Indonesian geographic location contributes to the number of occurring natural disasters that lead to casualties. Age identification is important to identify unknown individual as well as their critical age as stated in the Indonesian law. A method of estimating age with high accuracy is essential to use in identifying Indonesian population’s age. Third Molar Maturity Index method Cameriere modification by Balla was published in 2019 where it uses third molar tooth from radiograph to determine the age of India’s population. This method was never been compared or used on different population. Another method of age estimation is atlas London Al Qahtani (2010), by observing the stage of growth and development as well as eruption of teeth at the age of 30 weeks in uterus – 23 years old. Therefore, the researcher wants to make the new I3M regression models and compare the age estimation result with both method on Indonesian male population. Objectives: Analyzing the accuracy of age estimation method on Indonesian male population according to third molar maturity index Cameriere modification method compared to I3M regression models by Balla (2019) and atlas London Al Qahtani method (2010) on the age range of 8 – 22 years old. Methods: Cross- sectional research using secondary data of digital panoramic radiograph. A number of 108 sample has been acquired in this research. Results: The results of the regression analysis showed that the cubic function provided the best correlation between the I3M and age variables, which is 0,826. The results of age estimation using the newly derived I3M regression models based on Indonesian male population, it was found that overestimation in the age group of 8 – 11 years old and 16 – 19 years old, also underestimation in the age group of 12 – 15 years old and 20 – 22 years old. The comparison analysis between newly derived I3M regression models with Balla’s (2019) regression models and the atlas London Al Qahtani (2010) showed a significant difference. The mean absolute error (MAE) of the age estimation results using the new I3M regression models, the Balla’s I3M regression models, and the atlas London Al Qahtani, are 1,48, 2,08, and 0,89 years, respectively. Conclusion: The test of age estimation using method of age estimation on Indonesian male population according to third molar maturity index (I3M) Cameriere modification on age 8 – 22 years old and atlas London method development and tooth eruption Al Qahtani (2010) can be applied in Indonesia with the accuracy level of ≤ 1 to ≥ 2 years old, meanwhile the I3M regression models by Balla (2019) is not recommended to be used on Indonesian male population due to its accuracy level of ±4 years old on young and adult groups."

"ABSTRAKDengan perkmebangan dalam bidang hukum dan bisnis, saat ini perkembangan tersebut terlihat dari banyak bermunculan jenis perjanjian-perjanjian baru dalam bidang hukum. Perjanjian third party litigation funding merupakan salah satu jenis perjanjian yang baru dikenal dalam dunia hukum internasional. Indonesia sebagai Negara dengan sistem hukum civil law tidak mengenal perjanjian ini dalam KUHPerdata Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana hukum perdata Indonesia melihat praktek perjanjian TPLF yang diadili dalam forum Indonesia dengan menggunakan teori Hukum Perdata Internasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa bagaimana hukum perdata Indonesia dan ketertiban umum Indonesia melihat praktek perjanjian TPLF yang diadili di forum Indonesia dengan hukum Indonesia.

---

ABSTRACTWith legal and business development, it shows from the emergence of new types of agreement in the field of law. The third party litigation funding agreement is one of the newly recognized agreement in the world of international law. Indonesia as a State with a civil law legal system does not recognize this agreement in the Indonesian Civil Code. This research will discuss how Indonesian civil law sees the TPLF agreement practices prosecuted in an Indonesian forum using the theory of Indonesian Private International Law. The research method used is normative juridical research method. Through this research it can be seen how the civil law of Indonesia and the Indonesian public order see the practice of TPLF agreement which is tried in Indonesia forum with Indonesian law."

"Alveolar osteitis (AO) continues to be a significant postoperative problem associated with the surgical removal of impacted mandibular third molars. This study aims to investigate the prevalence differences of AO between female and male patients with postoperative surgical removal of these teeth. An ex post facto approach was used, with a total of 60 cases of removed impacted third molars recorded from 24 female and 38 male patients. an incidence of AO was defined to imply a painful condition that occurs after the surgical removal of teeth, usually beginning 3 to 5 days after surgery. Also, on examination the tooth socket appears to be empty with a partially or completely lost blood clot, and the bone surfaces of the socket are exposed. The results were analyzed using Chi-square test and showed significant differences in the prevalence of AO between male and female patients (a < 0.05). The prevalence of AO was 41.7% in female and 16.7% in male patients. In conclusion, female patients show a significantly higher prevalence of AO than male patients."