Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bureaucratic reform is one of the government programs that are projected to improve the performance of services to the community. Suck we all know, the public demand for the bureaucratic that serves the expectations of many parties. So far, the focus of bureaucratic reforms directed to government agencies at the central level. Subsequently, in 2013, in addition to government institutions at the central level, some regions consist of provinces, districts, and the city also become institutions at the central level, some regions consist of provinces, district, and the city also became a pilot project under the supervision of bureaucratic reforms Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. A pilot project areas bureaucratic reform policy is Jabar Banten provincial government and the provincial government. The results showed that the challenges faced by local government are quite varied. There are many factors that cause this, factors such as leadership, bureaucratic mindset, and regional characteristics. "

"Fenomena flypaper effect terjadi ketika respon pemerintah daerah atas transfer pemerintah pusat terhadap belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2005-2017, baik secara nasional maupun menurut kelompok pulau. Sementara, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011 juga akan diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap fenomena flypaper effect yang terjadi. Untuk menganalisa fenomena flypaper effect yang terjadi akan menggunakan pendekatan model birokrasi, perilaku birokrasi yang memaksimalkan belanja daerahnya untuk belanja yang bersifat administratif.Secara nasional fenomena flypaper effect terjadi di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2005-2017. Fenomena flypaper effect terjadi, baik sebelum maupun setelah adanya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011. Fenomena tersebut disebabkan karena ketergantungan yang tinggi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia atas transfer Pemerintah Pusat untuk belanjanya. Namun, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 mempunyai pengaruh yang positif yaitu dengan mengurangi fenomena flypaper effect yang terjadi, seiring dengan meningkatnya PAD melalui peningkatan Pajak Daerah dari BPHTB dan PBB-P2. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terbukti memaksimalkan belanja daerahnya dengan menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung.Menurut kelompok pulau, fenomena flypaper effect terjadi di kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua, baik sebelum maupun setelah diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBBP2. Namun, dengan diterapkannya kebijakan tersebut, fenomena flypaper effect mengalami penurunan, meskipun sangat rendah. Pemerintah kabupaten/kota pada kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua cenderung menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat administratif. Perilaku tersebut tetap terjadi meskipun diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2. Sementara, setelah diterapkannya kebijakan tersebut, pendanaan Belanja Langsung dengan menggunakan Pajak Daerah meningkat. Fenomena flypaper effect tidak terjadi di Pulau Jawa. Pemerintah kabupaten/kotanya sudah tidak tergantung terhadap DAU dalam mendanai belanjanya, karena Pajak Daerah atau PAD memang sudah tinggi atau memadai untuk mendanai belanjanya.Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan kebijakan pendaerahan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan menerapkan tambahan pajak (opsen). Dengan pertimbangan bahwa kebijakan ini akan lebih efektif dibandingkan dengan Kebijakan Pendaerahan PBB-P2, untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Daerah.

---

The flypaper effect phenomenon occurs when local government responses to intergovernmental transfers to regional government spending is greater than to local government revenue. This study researchs the flypaper effect phenomenon on local governments in Indonesia in 2005-2017, both nationally and according to island groups. Meanwhile, Regonalize of Land and Building Title Transfer Duty (BPHTB) and Land and Building Tax (PBB-P2) Policy in 2011 will also discuss how it affects the phenomenon that occurs. To analyze the phenomenon, the flypaper effect that occurs will be use the bureaucratic mode, a bureaucratic behaviour that maximising local  spending for administrative cost.Nationally, the flypaper effect phenomenon occurred at the level of local governments in Indonesia during 2005-2017. the flypaper effect phenomenon occurs, both before and after the BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy in 2011. This phenomenon is caused by the high dependency of local governments in Indonesia on the intergovernmental transfers to its expenditure. However, BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy has a positive effect by reducing the flypaper effect phenomenon that occurs, in accordance with using local revenues through increasing the BPHTB and PBB-P2. The local government in Indonesia has proven to maximising local  spending using unconditional grants for indirect expenditures (administrative cost).According to the island group, the flypaper effect phenomenon occurs in the Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua island, both before and after the implementation of the BPHTB and PBBP2 Regonalize Policy. However, with the implementation of the policy, the phenomenon of the effect of flypaper decrease very low. Local government in Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua Islands use unconditional grants for indirect expenditures  (administrative cost). This behavior continues to occur even the BPHTB and PBB-P2 Regionalize Policy implemented. Meanwhile, after the implementation of the policy, the spending of direct expenditure using local tax increased. The flypaper effect does not occur in Java. The Java`s local governments are no longer dependent on the unconditional grants in funding their spending, because the local tax is already high or sufficient to fund its expenditure. To increase local revenues, it can be done through an increase in the tax base with regionalize policy, namely the Land and Building Tax in the Plantation, Forestry and Mining Sector (PBB-P3), and using additional taxes. Considering that this policy will be more effective compared to PBB-P2 Regionalize Policy, to increase local revenues through local tax."

"Diskresi polisi merupakan suatu kewenangan untuk bertindak atas penilaiansendiri yang berdasarkan kepentingan umum. Diskresi polisi diatur dalam Pasal18 Ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia. Salah satu fenomena dilaksanakannya diskresi polisi yaitu dalampenerapan Pasal 291 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan terhadap abdi dalem di Yogyakarta. Meskipun telah lamadilaksanakan, namun perlu dianalisa apakah tindakan polisi di Yogyakartatersebut benar-benar termasuk diskresi polisi. Jika termasuk diskresi polisi, makaapa syarat-syarat untuk dapat dilaksanakannya diskresi polisi tersebut dan apakahdiperlukan suatu dasar hukum yang khusu untuk emngaturnya. Analisa inidiperlukan mengingat bahwa adanya perbedaan pemahaman mengenai diskresipolisi antara masing-masing anggota kepolisian dan kurang jelasnya definisimengenai diskresi polisi yang diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia.

---

AbstractPolice discretion is an authority to act upon own judgeent based on the commoninterest. Police discretion arranged in Article 18 Subsection (1) The Act ofRepublic of Indonesia No. 2 Year 2002 about Republic of Indonesia State Police.One of the phenomena of police discretion is in the application of Article 291Subsection (1) The Act of Republic of Indonesia No. 22 Year 2009 about Trafficand Public Transportation against ?abdi dalem? in Yogyakarta. Even though it haslong been implemented, but it needs to be analysed whwter the police action inYogyakarta is really including police discretion. If it is including police discretionthen wahat the conditions for such applicated police discretion and wheter it needsa special legal basis that arranged it. The analysis is necessary considering thatthere is difference in understanding the definition of police discretion and there isan obscurity of police discretion definition that araanged in The Act of Republicof Indonesia No. 22 Year 2002 about Republic of Indonesia State Police."

"ABSTRAKDalam negara hukum modern (negara kesejahteraan), diskresi yangdilakukan oleh pejabat administrasi negara merupakan hal yang tak terhindarkan.Dinamisnya tugas-tugas administrasi negara serta keterbatasan peraturanperundang-undangan dalam merespon kemajuan masyarakat menjadikan diskresiacapkali dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.Walaupun diskresi sering diartikan sebagai kewenang bebas atau kebebasan dalambertindak, namun sejatinya penggunaan disresi dalam administrasi negara tidakbenar-benar bebas, tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedua hal tersebutmerupakan acuan ketika menggunakan wewenang diskresi agar tidak menjadipenyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang yang justru malah merugikanmasyarakat. Selain itu, pejabat administrasi negara pun harus dapatmempertanggungjawabkan diskresi yang telah dilakukan, tanggung jawab iniberupa tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum.

---

ABSTRACTIn modern state law( welfare state ), discretion by administrative officialsis inevitable. Dynamic state administration tasks as well as the limitations oflegislation in response to the progress of society often make discretionary done insolving the problems that arise. Although discretion is often interpreted as freeauthority or freedom to act, but actually the use of discretion in the administrationofficials is not really free, but still have to pay attention to the laws in force andthe general principles of good governance. Both of these are a reference whenusing discretionary powers so as not to be an abuse of authority and arbitrary thatit actually detrimental to society. In addition, administration officials must beaccountable discretion that has been made, the liability is a moral liability andlegal liability."

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang tergabung dengan wilayah Jabodetabek yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara formal, karena dokumen roadmap reformasi birokrasi belum disahkan oleh Walikota Tangerang Selatan. Namun strategi percepatan reformasi birokrasi sudah dilakukan melalui inovasi pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan.

---

South Tangerang is the youngest city incorporated into Jabodetabek area which is the expansion of the Tangerang Regency. This study aims to find out about accelerated strategies of bureaucratic reform, especially in the field of licensing service in the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of South Tangerang City.

The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, i.e. bureacratic reform which is the symptom whenthe study was conducted.

The study found that the implementation of the reform of the bureaucracy has not been formally implemented, due to the bureaucratic reform roadmap document that has not been approved by the Mayor of South Tangerang. But the acceleration strategies of bureaucratic reform has been carried out through the innovation licensing service on the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of The South Tangerang City."