Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji model keseimbangan teori keagenan pada pengaruh kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial dalam perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Struktur kepemilikan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi. Kondisi ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak dilakukan di negara yang struktur kepemilikannya cenderung tersebar. Model keseimbangan menyatakan bahwa terdapat trade-off antar suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian dengan mekanisme lainnya, yaitu pengaruh kebijakan utang terhadap kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fixed effect logistic regression model untuk menganalisis data. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.060 observasi dari 106 perusahaan sektor manufaktur di Indonesia selama periode 2004-2014. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan utang berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepemilikan manajerial, seperti yang diprediksi oleh model keseimbangan teori keagenan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kepemilikan manajerial, yang mana menolak model keseimbangan teori keagenan dalam pengaruh kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial."

"Komponen pendapatan nasional netto (setelah dikurangi investasi) dan pengeluaran pemerintah tumbuh pada laju yang berbeda dengan kecenderungannya. Perubahan pada perbedaan tersebut mempengaruhi permintaan utang luar negeri. Tujuan skripsi ini melihat perkembangan utang luar negeri Indonesia antara tahun 1970-1991, serta menganalisis sebab-sebab atau determinan perkembangan utang tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Pada metode kuantitatif dijalankan prosedur ekonometri Seemingly Unrelated Regression karena antara satu persamaan dan persamaan lainnya (pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan pendapatan nasional netto, dan pertumbuhan stok utang) memiliki korelasi melalui masing-masing error term-nya. Prosedur ini menghasilkan pendugaan yang tidak bias sekaligus efisien. Prosedur kuantitatif lainnya adalah akuntansi sederhana terhadap dekomposisi data neraca pembayaran. Gejolak perbedaan pengeluaran pemerintah aktual di atas nilai kecenderungannya akan meningkatkan pertambahan utang luar negeri. Gejolak pendapatan nasional netto mempengaruhi pertambahan utang dengan arah sebaliknya. Pertumbuhan variabel stok utang luar negeri diasumsikan sama dengan kedua variabel tersebut, maka tingkat pertumbuhan itu berada di bawah 5% per tahun. Diperoleh hasil bahwa gejolak pengeluaran pemerintah bisa meningkat dengan nilai berapa saja selama gejolak pendapatan nasional netto juga meningkat dengan nilai yang sama, dan stok utang akan tumbuh oleh dampak posisi stok utang periode sebelumnya saja. Penelitian memberi hasil lainnya bahwa sumber-sumber pertumbuhan arus utang luar negeri dari tahun 1989-1991 telah bergeser dari dominasi peran faktor intemal kepada faktor ekstemal. Kesimpulan akhir bahwa utang tidak bisa dikurangi. Utang diperlukan untuk melancarkan keperluan konsumsi. Hanya tingkat pertumbuhannya yang bisa berkurang. Selain disebabkan oleh kepentingan, masalah, dan kebijaksanaan domestik; dorongan dari perubahan-perubahan ekonomi dan non-ekonomi sangat signifikan pengaruhnya. Hasil penelitian ini tidak lengkap dan sempurna. Oleh karena itu disarankan agar memperhitungkan dengan cermat sumber data berikut ciri-ciri dan penggunaannya; memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak kelompok komoditas untuk perhitungan data dekomposisi neraca pembayaran; dan terakhir, perhitungan yang melibatkan nilai kecenderungan sebaiknya melalui data series yang panjang. "

"This paper analyzes the impact of GDP per-capita, population, economic growth, PAD, DAU, capital expenditure, and surplus/deficit nonfinancial factor on local governments/minicipals debt behavior...."

"Skripsi ini menyajikan analisis pengaruh dari kesempatan investasi dan rasio hutang terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Analisis dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan non keuangan pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan pembayaran dividen kas secara konsisten selama periode 2009-2010. Penelitian ini menggunakan dividend payout ratio sebagai variabel dari kebijakan dividen. Pengujian empiris yang dilakukan menemukan bahwa kesempatan investasi yang dinyatakan dengan Tobin's Q ratio memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahan. Untuk rasio hutang yang dinyatakan dalam debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif yang juga tidak signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Sedangkan rasio hutang yang dinyatakan dalam debt maturity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan.

---

This thesis analyses the effect of investment opportunities and debt ratio on firm's dividend payout policy. The objects of analysis are listed firms on Indonesia Stock Exchange who made cash dividend consistently during period 2009-2010.

This research uses dividend payout ratio as a variable for firm's dividend payout policy. Empirical test in this research shows that investment opportunity, which is represented by Tobin's Q ratio has no significant influence on firm's dividend payout policy. Debt ratio that is represented by debt to equity ratio has no significant influence on firm's dividend payout policy. While debt ratio that is represented by debt maturity has positif and significant influence on firm's dividend payout policy."

"Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang merupakan pengakuan sepihak dari debitur karena telah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesis ini, antara lain; kekuatan hukum eksekutorial dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antara lain pemahaman yang lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil dan materiil.

---

Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditors in the event of default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other deeds is that the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018 which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt is a unilateral acknowledgment of the debtor because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor. These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clauses in the deed of acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesis is doctrinal. The results of this study are that there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that make the debt acknowledgment deed impure and make it appear as if it is only a promissory note or receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors."

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Kesulitan membayar kewajiban akibat utang dalam mata uang asing yang terdepresiasi dapat diselesaikan melalui restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengurangi beban cicilan pokok dan bunga sehingga meningkatkan kinerja keuangan di kemudian hari.PT Bakrie & Brothers Tbk melakukan restrukturisasi atas utangnya sebesar US$ 1 miliar dalam rangka mengurangi beban cicilan pokok dan bunga. Pola yang dilakukan adalah dengan penjadualan kembali, pengalihan utang dengan aset, pengalihan utang menjadi penyertaan saham dan pemotongan utang pokok dan utang bunga. Dengan pola tersebut, kinerja keuangan perusahaan diharapkan menjadi semakin baik.Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk tidak memperbaiki kinerja keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham dan kreditur). Hal ini dapat terjadi karena restrukturisasi utang hanya memperbaiki struktur modal (capital structure) tanpa mempengaruhi kinerja operasional.Restrukturisasi utang dapat terlaksana karena adanya peran pemerintah yang menyeimbangkan posisi tawar menawar antara debitur dan kreditur, adanya rangsangan berupa insentif pajak dan adanya lembaga Pengadilan Niaga yang yang menjamin proses berjalan secara terbuka dan adil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peraturan yang dapat menghambat proses restrukturisasi utang terutama berkaitan dengan pengalihan utang dengan aset seperti yang dialami oleh PT Bakrie & Brothers Tbk untuk mengalihkan PT Arutmin Indonesia kepada pihak asing. Kondisi lain yang bisa menghambat proses restrukturisasi adalah kondisi ekuitas perusahaan yang sudah negatif atau mengalami defisiensi modal."