Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This volume provides a fascinating look at the anti-tax avoidance strategies employed by more than fifteen countries in eastern and western Europe, Canada, the Pacific Rim, Asia, Africa, and the United States. It surveys the similarities and differences in anti-avoidance regimes and contains detailed chapters for each country surveying the moral and legal dimensions of the problem. The proliferation of tax avoidance schemes in recent years signals the global dimensions of a problem presenting a serious challenge to the effective administration of tax laws. "

"Pengelapan dan penghindaran pajak kerap terjadi di Indonesia, hal tersebut didasarkan pada pajak dianggap memberatkan bagi wajib pajak terutama bagi wajib pajak berbentuk korporasi yang terbukti dengan maraknya penggunaan SPV sebagai media penghindaran pajak yang cenderung tidak melaporkan beban pajaknya. Penggelapan pajak sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana perpajakan apabila terbukti oleh fiskus, namun menjadi masalah ketika terdapat keterbatasan data hal tersebut. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengeluarkan peraturan penghindaran pajak guna mempersempit ruang gerak penggelapan pajak yang dilakukan SPV dengan dikeluarkanya PMK No. 127/PMK.010/2016 berdasarkan Undang ndash; undang 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle SPV. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah SPV dapat menjadi media dari penghindaran pajak yang dilakukan 2. Apakah peraturan tax amnesty dapat menjadi solusi dalam penanggulangan tax avoidance yang dilakukan oleh SPV yang cenderung menggelapkan pajak. Berdasarkan dengan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif serta analitis deskriptif. Sebagai jawabanya, SPV digunakan sebagai media penghindaran pajak melalui jenis ndash; jenis penghindaran pajak yang anatara lain transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreement dan treaty shopping dengan dasar adanya hubungan istimewa dengan wajib pajak yang menghindarkan pajak. Tax amnesty nyatanya dalam hal ini belum dapat menjadi solusi untuk penanggulangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh SPV.

---

Tax avoidance and evasion often occurs in Indonesia, it is based on taxes considered burdensome for taxpayers, especially for taxpayers in the form of corporation by the facts widespread uses of SPV as a tax evasion medium that tends not to report the tax burden. Tax evasion may actually be subject to criminal sanctions if could be proven by the tax authorities, but it would become a problem when there is limited data to trace them. Therefore, the government needs to issue tax avoidance regulations to narrow the space for tax evasion by SPV with the issuance of PMK No. 127 PMK.010 2016 pursuant to Law 11 of 2016 on Tax Forgiveness of Taxpayers Individual Owned Through Special Purpose Vehicle SPV.

Based on this the authors propose the subject matter, namely 1. How SPV can be a medium of tax evasion made 2. Whether tax amnesty regulations can be a solution in tax avoidance prevention by SPV that tend to embezzle taxes. Based on research using normative juridical method and descriptive analytical. In response, SPV is used as a medium for tax evasion through tax avoidance types such as transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreements and treaty shopping on the basis of a special relationship with taxpayers avoiding taxes. Tax amnesty in fact in this case cannot be a solution to the prevention of tax avoidance by SPV. "

"Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya tersebut disebut sebagai penghindaran pajak tax avoidance. Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi masalah penghindaran pajak yaitu dengan adanya pasal-pasal yang bertujuan sebagai pencegahan penghindaran pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan UU PPh, namun peraturan ini hanya dapat diterapkan pada transaksi tertentu yang bersifat khusus atau spesifik saja Specific Anti Avoidance Rule/SAAR, sehingga belum mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah penghindaran pajak karena ketiadaan peraturan mengenai Peraturan Umum Anti Penghindaran Pajak General Anti Avoidance Rule/GAAR yang hingga saat ini belum dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membuat Peraturan Umum Pencegahan Penghindaran Pajak atau General Anti Avoidance Rule GAAR yang terintegrasi dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, yang memberikan definisi mengenai tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance, dan tax evasion demi mencapai kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak, karena tax avoidance sering disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan penerimaan negara.

---

Generally, the tax planning refers to the process of business implementation planned and Tax Payer transaction, that the tax debt is in minimal amounts, but still in the tax regulations frame. That efforts is frequently called ldquo tax avoidance rdquo . The government has sought to tackle the problem of tax avoidance in Indonesia, with provisions aimed at the anti tax avoidance in the Law No. 36 Year 2008 on Fourth Amendment on Law Number 7 of 1983 on Tax income Income Tax Act, but this provision can be applied to certain transactions that are special or specific course Specific Anti Avoidance Rule SAAR , so it has not been able to completely solve the problem of tax avoidance in the absence of regulations on the General Anti Avoidance Tax Rules General Anti Avoidance Rule GAAR, which until now have not been able to be issued by the government. This research is a normative study which results a prescriptive study.

The results of the study suggest that Indonesia needs to General Anti Avoidance Rule GAAR integrated in the Law of Income Tax, which provide a definition of tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance and tax evasion in order to achieve certainty law for the tax authorities and the taxpayer, for tax avoidance often missued things that are detrimental to the state revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara corporate governance, managerial incentives, dan corporate tax avoidance. Untuk melihat kesimpulan yang berbeda di sepanjang distribusi tax avoidance, penelitian ini menggunakan quantile regression untuk menunjukkan hubungan antara corporate governance dengan tax avoidance. Penelitian ini menemukan hubungan positif antara corporate governance dan tax avoidance pada tingkat yang rendah, tetapi ditemukan hubungan sebaliknya pada tingkat tax avoidance yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara corporate governance dengan tax avoidance pada tingkat yang ekstrim. Selain itu penelitian ini juga menemukan hubungan negatif antara managerial incentives dan tax avoidance.

---

The aim of the research is examine the link between corporate governance, managerial incentives, and corporate tax avoidance. Agency problems may lead managers to make difference decisions regarding tax compliance. Manager may see tax avoidance as an investment like other similar opportunity. To see a broaden view along the level of tax avoidance, this research use quantile regression to exhibit link between corporate governance and tax avoidance. This research find a positive relation between corporate governance mechanism for low level of tax avoidance, but a negative relation for high levels of tax avoidance. These results indicate that these governance mechanism have a stronger relation with more extreme levels of tax avoidance. Meanwhile this research find a negative influence between managerial incentives and tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai dampak dari tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dan penghindaran pajak pada perusahaan publik. Ruang lingkup penelitian ini adalah perusahaan listed yang terdaftar pada BEI kecuali perusahaan keuangan, real estate, dan telekomunikasi untuk manajemen laba sedangkan penghindaran pajak kecuali perusahaan keuangan dan effective tax rate yang bernilai positif serta tidak lebih dari 1. Untuk menguji hubungan tata kelola perusahaan dengan manajemen laba, peneliti menggunakan variabel discretionary accruals, sedangkan untuk penghindaran pajak peneliti menggunakan variabel effective tax rate. Hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik secara negatif berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kecuali jumlah rapat komite audit, kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen berpengaruh postif, sedangkan untuk penghindaran pajak jumlah rapat komite audit, jumlah dewan komisaris, dan persenatase dewan komisaris independen berpengaruh positif. Sementara untuk komponen tata kelola perusahaan jumlah rapat komite audit dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh untuk manajemen laba, dan untuk penghindaran pajak komponen kepemilikan institusional, jumlah komite audit dan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan.

---

This study aims to find empirical evidence regarding the impact of Corporate Governance to Earnings Management and Tax Avoidance . The scope of this study is listed companies on BEI except for financial, real estate, and telecomunication companies for earnings management, while tax avoidance except for financial companies. To test the relationship of corporate governance with earnings management, the researcher uses discretionary accruals variable, while for tax avoidance the researcher use variable effective tax rate. The results show that good corporate governance negatively significant affects earnings management, unless institutional ownership, percentage of independent board commissioners, and number of audit committee meetings have positively affects, while for tax avoidance the number of audit committee meetings, boards of commissioners, and percentage of independent board commissioners have positive affects. While for corporate governance components the number of committee audit meetings, and board of commissioners has no effect on earnings management, also for the tax avoidance component number of audit committee, institutional ownership, and the audit commite that have financial expertise doesn’t have a significant effect."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang membahas hubungan pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan 54 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016 sebagai sampel penelitian. Hasil regresi data panel dalam penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana hubungan antara pengungkapan CSR dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan bersifat positif. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada pemerintah, khususnya aparatur perpajakan dalam meningkatkan pengawasan untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak negara.

---

This thesis is a study that discuss the association of Corporate Social Responsibility with the level of company tax avoidance in Indonesia. This is a quantitative study with 54 companies listed in Indonesia Stock Exchange IDX from 2013 to 2016 as samples.

The regression result of the panel data show that there is a significant association between CSR disclosure with the level of company tax avoidance. The association between the CSR disclosure with the level of company tax avoidance is a positive association.

This research is expected to be able to contribute to the government, especially the tax apparatus in increasing supervision to prevent loss of potential state tax revenue."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaruh dari adanya konsentrasi konsumen dalam perusahaan, yaitu dimana perusahaan memiliki konsumen yang pembeliannya melebihi 10 dari total nilai penjualan perusahaan, terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan konsentrasi konsumen memiliki ketergantungan yang tinggi kepada konsumen tersebut, sehingga menyebabkan perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan mengatasi risiko keuangan dengan cara mengurangi kas keluar perusahaan dalam suatu periode dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Penelitian ini menemukan pengaruh negatif yang signifikan antara konsentrasi konsumen terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan, namun tidak signifikan jika rasio penjualan kepada konsumen utama terhadap total penjualan perusahaan dimasukkan dalam penelitian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the effect of customer concentration in a firm, which is a state where a firm has a customer who buys more than 10 of firm 39 s total sales, on corporate tax avoidance. Firms with customer concentration tend to heavily rely on its major customers, increasing the firms 39 financial risk. Tax avoidance is one of the methods to mitigate firms 39 financial risk by decreasing firms 39 cash outflow and increasing earnings. This thesis finds significant negative association between customer concentration and tax avoidance, but the association becomes insignificant if we consider the ratio of sales to major customer to firm 39 s total sales. "

"ABSTRAKantara sruktur kepemilikan keluarga, pemerintah dan asing dalam perusahaandengan agresivitas pajak dengan pengukuran yang berbeda dengan penelitianterdahulu. Agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan pengukuran LongRun Cash ETR dan Abnormal BTD. Sample penelitian ini menggunakanperusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga memilikihubungan yang negatif terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Selanjutnyastruktur kepemilikan asing memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajakdi Indonesia. Sedangkan untuk kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh secarasignifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Hal ini diduga karena jumlahperusahaan kepemilikan pemerintah yang listed di Bursa Efek Indonesia rendah.

---

ABSTRACTThis study aims to examine empirical evidence about the relationship betweenownership of family, government, and foreign companies with aggressive taxavoidance in Indonesia with different measurements from previous research.Aggressive tax avoidance in this study measured using Long Run Cash ETR andAbnormal BTD measurements. The samples of this study are public listed firmwhich had listed in Indonesia Stock Exchange on 2010-2014. The results of thisstudy show that family ownership has a negative correlation to the aggressive taxavoidance in Indonesia. Furthermore, the structure of foreign ownership has apositive correlation with aggressive tax avoidance in Indonesia. The other resultof this study, for government ownership has no significant effect on influencingthe relation on tax aggresivenes in Indonesia . hypothetically this is due to thelower number of government ownership of companies listed on the IndonesiaStock Exchange ."