Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9544 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Annissa Faya Nurleni
"Penelitian ini akan menganalisis best practice pada unsur-unsur kapabiltas dynamic governance dalam kebijakan transformasi digital pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terbentuk sebuah kebijakan yang adaptif yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Dynamic Governance Neo dan Chen (2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan penyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya sebuah kebijakan yang adaptif bergantung pada kapasitas organisasi melalui thinking ahead, thinking again, serta thinking across. Kemampuan ini sebagian besar berasal dari sumber daya manusia terutama kepemimpinan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menggerakan able people untuk menjawab permasalahan dan isu-isu pada pelayanan BPHTB yang didukung oleh agile process. Able people pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pembuat jalur pada penyusunan kebijakan dan strategi yang dinamis dan dukungan Agile process dalam bentuk tersusunnya Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan tersedianya alokasi anggaran untuk melakukan transformasi digital pajak daerah dan pengembangan able people yang memungkinkan terwujudnya kebijakan adaptif.

This research will analyze best practices on the elements of dynamic governance capabilities in digital service transformation policies for Land and Building Rights Acquisition Fees in the Special Capital Region of Jakarta Province so that an adaptive policy can be formed as stated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 34 of 2022.The research method used is qualitative with a postpositivist approach. The analytical tool in this research is Neo and Chen's (2007) Dynamic Governance Theory. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with policy makers and policy implementers. The results of this research show that the realization of an adaptive policy depends on the organization's capacity to thinking ahead, thinking again, serta thinking across. This ability largely comes from human resources, especially the leadership in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province which is able to mobilize the able people to respond problems and issues in Land and Building Rights Acquisition Fee services which are supported by agile processes. Able people in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province are the path makers in the preparation of dynamic policies and strategies and the support from Agile process in the form of the preparation of a Strategic Plan which is then contained in the Regional Strategic Activity action plan and the availability of budget allocations to carry out digital transformation of regional taxes and development of capable communities that enable the realization of adaptive policies."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Prabawati Utami
"Sertifikasi merupakan wujud kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan Best Management Practice (BMP) dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Keikutsertaan dalam sertifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sosial ekonomi, demografi, lingkungan, politik, dan lainnya. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh jenis petani (swadaya dan plasma) serta ekspektasi harga yang lebih tinggi dalam penerapan sertifikasi. Faktor lain yang diteliti diantaranya pendapatan, pendidikan, usia, penggunaan pestisida, pengalaman bertani, dan lokasi perkebunan. Melalui analisis regresi OLS, diketahui bahwa jenis petani, ekspektasi harga yang lebih tinggi, pendapatan, penggunaan pestisida, pengalaman bertani, dan lokasi perkebunan menjadi faktor yang mempengaruhi luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi.

Certification is a compliance in implementing Best Management Practice (BMP) in oil palm plantation businesses. Participation in certification is influenced by several factors, including socio-economic, demographic, environmental, political and other factors. This study to see the effect of farmer types (independent and scheme farmers) and higher price expectations in implementing oil palm certification. Other determinants also studied included income, education, age, pesticide use, farming experience, and location. Through OLS regression analysis, it is known that the farmer types, higher price expectations, income, pesticide use, farming experience, and location are factors that influence the area of certified oil palm plantations.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52567
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fady Ganis
"Dengan melajunya urbanisasi, semakin banyak lahan digunakan untuk aktivitas manusia. Ini mengakibatkan lebih banyaknya lahan yang berubah menjadi permukaan kedap air, dan selanjutnya mengakibatkan lebih banyaknya limpasan hujan. Penelitian ini bertujuna untuk merancang sistem pengelolaan limpasan hujan berdasarkan konsep zero delta runoff melalui implementasi infrastruktur BMP di dalam Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pemilihan infrastruktur BMP dan penempatannya menggunakan BMP Siting Tool. Sementara ArcGIS digunakan untuk pemetaan DTA dan tata guna lahannya. Untuk perhitungan laju limpasan menggunakan WinTR-55. Hasil menunjukan bahwa penggunaan infrastruktur BMP yaitu green roof, cistern dan porous pavement dapat mengurangi limpasan hujan rata-rata sebesar 7.8% untuk periode ulang 2, 5, 10 dan 25 tahun dengan pengurangan terbanyak terjadi pada periode ulang 2 tahun. Porous pavement juga memberikan kontribusi terbesar dalam pengurangan limpasan terlihat pada sub-DTA yang memiliki paling banyak porous pavement dapat mengurangi sebesar 9.67% dalam area tersebut. Dapat disimpulkan, infrastruktur BMP tidak dapat digunakan untuk mengurangi kondisi limpasan sampai sebelum terjadi perubahan tata guna lahan. Tetapi, pengurangan limpasan yang terjadi tetap memberikan keuntungan dan dapat dengan efektif mengurangi limpasan dalam hujan ringan yang lebih sering terjadi.

 


With urbanization accelerating, more land is developed for further human activities. This in turn would create more impermeable surfaces so that less rainfall will be infiltrated, and more runoff is created. This research aims to design a stormwater management system based on the Zero Delta Runoff Approach through implementation of BMP infrastructure in the Faculty of Engineering in Universitas Indonesia.


The types of BMP infrastructures used as well as the placement of each infrastructures is done using the BMP Siting Tool. The ArcGIS is also used to map the whole catchment area and the land use. As for the calculation of runoff conditions, the software used is WinTR-55. Results show that through the proposed implementation of BMP infrastructures recommended by the BMP Siting Tool, which are green roofs, cistern systems and porous pavements, it reduces the amount of runoff by on average 7.8 % for return periods of 2, 5, 10, and 25 years with the highest in the 2-year return period. Porous pavement also provides the highest amount of contribution shown in the sub-area that has the largest amount can reduce by up to 9.67% in that sub-area. In conclusion, the proposed design could not create runoff conditions as the same as the pre-development conditions. However, the amount of reduced runoff still creates benefits and can reduce runoff effectively especially in low intensity precipitations."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riza Faisal
"[ABSTRAK
Karya tulis ini berfokus pada isu pemekaran wilayah (khususnya kota dan
kabupaten) di Indonesia. Teori-teori menyarankan bahwa pemekaran,
dikombinasikan dengan desentralisasi dapat membawa manfaat bagi masyarakat.
Para pendukung pemekaran menekankan keunggulan pemerintahan yang kecil
dengan masyarakat yang lebih homogen dapat lebih efektif dalam memberikan
pelayanan public. Hal ini didukung dengan adanya transfer fiskal dari pemerintah
pusat yang menjamin kelangsungan operasi pemerintah daerah. Tapi, banyak
penelitian menyimpulkan pelayanan public di daerah otonomi baru belum sesuai
dengan apa yang diharapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja daerah otonom baru dalam
memberikan pelayanan public dan meningkatkan kinerja ekonomi dengan
menggunakan metode difference in difference. Kami menemukan bahwa, kota
baru berhasil mengoptimalkan otonomi yang lebih luas untuk menjaga atau
bahkan melampaui prestasi pelayan public dari kota yang tidak mengalami
pemekaran. Sebaliknya, kabupaten baru mengalami kesulitan untuk memperbaiki
kondisi mereka setelah pemekaran. Kami menekankan pentingnya perbaikan
prosedur evaluasi terhadap pengusulan pembentukan daerah otonomi baru untuk
menghasilkan daerah otonomi baru yang lebih berkualitas.

ABSTRACT
This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts)
in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization,
bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also
emphasize various promises of separations and the creation of new local
governments. The presence of generous fiscal transfers from the central
government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a
higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have
not improved in many of the new regions.
This research aimed to assess new autonomous region performance in
delivering public service and improving economic performance by using
Difference in Difference method. We found that, in following years after
separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up
or even surpass unseparated region?s public service achievement. In contrast, new
rural districts suffer difficulties to improve their condition following the
separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create
more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future.;This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts)
in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization,
bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also
emphasize various promises of separations and the creation of new local
governments. The presence of generous fiscal transfers from the central
government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a
higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have
not improved in many of the new regions.
This research aimed to assess new autonomous region performance in
delivering public service and improving economic performance by using
Difference in Difference method. We found that, in following years after
separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up
or even surpass unseparated region?s public service achievement. In contrast, new
rural districts suffer difficulties to improve their condition following the
separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create
more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future., This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts)
in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization,
bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also
emphasize various promises of separations and the creation of new local
governments. The presence of generous fiscal transfers from the central
government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a
higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have
not improved in many of the new regions.
This research aimed to assess new autonomous region performance in
delivering public service and improving economic performance by using
Difference in Difference method. We found that, in following years after
separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up
or even surpass unseparated region’s public service achievement. In contrast, new
rural districts suffer difficulties to improve their condition following the
separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create
more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future.]"
2015
T45208
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Reformasi biokrasi dan pelayanan publik merupakan dua elemen penting dalam tata kelola pemeritahan, menuju terwujudnya pelyanan publik yang berkualitas dan prima serta tata pemerintahan yang baik (good governance)..."
SEKNEG 20 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Aisyah
"Psikoterapi yang diperuntukan untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa menghadapi permasalahan dalam keberlangsungan tindakan dengan durasi dan intensitas yang terbatas. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa kondisi, seperti kurangnya sumber daya psikiater, diperlukan komunikasi dengan beberapa multidisiplin, tindakan dan prosedur yang kompleks, dan kedisiplinan penderita yang minim. Penelitian ini bertujuan untuk memilih alternatif teknologi IoT yang dapat diimplementasikan pada tindakan psikoterapi dengan memperhatikan kriteria-kriteria penerapan Internet of Things. Implementasi Internet of Things (IoT) untuk tindakan psikoterapi dapat membantu seorang psikiater memberikan perawatan intensif dengan pengawasan minimal, meningkatkan pengukuran berkualitas dengan bukti hasil real time, dan identifikasi pemulihan yang lebih cepat. Best Worst Method (BWM) digunakan untuk memperoleh bobot setiap kriteria dan sub kriteria penerapan IoT. Metode Complex Proportional Assessment (COPRAS) digunakan untuk mengetahui prioritas teknologi yang dapat diterapkan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perangkat teknologi virtual reality merupakan penerapan Internet of Things yang terpilih berdasarkan kriteria penerapan IoT.

Psychotherapy which are intended for patients with mental health issues face problems in terms of limited duration and intensity of therapy. This occurs due to several conditions, such as a lack of psychiatric resources, required communication with several multidisciplinary groups, complex procedures, and lack of patient discipline. This study aims to choose the right alternative Internet of Things (IoT) technology that can be implemented in psychotherapy services in psychiatric hospital by taking into account the criteria of Internet of Things implementation. IoT for psychotherapy can help a psychiatrist to provide intensive care with minimal supervision, improve quality measurements with real-time evidence of results, and identify faster recovery. The Best Worst Method (BWM) is used to obtain the weight of each criteria and sub-criteria for applying IoT. The Complex Proportional Assessment Method (COPRAS) is used to determine the priority technology that can be applied. The final result is that virtual reality is chosen based on the criterion of Internet of Things implementation."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia , 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sonnenschein, William Swan
London: George Routledge and Sons, 1969
R 011 SON b
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>