Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 67600 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
JATI 6(1-2)2007
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Zainal Arifin Hoesein
"ABSTRAK
Perjuangan panjang tentang kekuasaan kehakiman yang babas dalam negara hukum sesuai dengan UUD 1945, terakhir disuarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dituangkan dalam memorandum tanggal 23 Oktober 1996 yang menghendaki agar kekuasaan kehakiman di bawah satu payung, yakni Mahkamah Agung. Gagasan tersebut, sejalan dengan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya. Kekuasaan kehakiman yang bebas dalam perspektif negara hukum, akan berkaitan dengan beberapa faktor, di antaranya adalah segi kelcmbagaan dan segi sistem peradilannya. Dari segi kelembagaan, perlanyaan yang timbul seperti, apakah kekuasaan kehakiman yang babas harus berada pada satu payung, yakni Mahkamah Agung ? Apakah hal tersebut akan mengganggu sistem kekuasaan negara sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945 dan dari segi sistem peradilannya, juga akan timbul pertanyaan, bagaimanakah sistem peradilan yang dikehendaki oleh UUD 1945 dalam mewujudkan negara hukum ? Persoalan kekuasaan kehakiman sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia rnasih tetap aktual dan menjadi bahan perdebatan para pakar karena pada lembaga ini kewibawaan hukum diuji.
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu perwujudan dari penegasan dianutnya paham negara hukum oleh konstitusi Indonesia. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, Kekuasaan kehakiman yang babas dan lidak memihak secara normatif telah diatur dalam ketiga konstitusi yang pernali berlaku di Indonesia, yakni pada UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 ayat (I), Konstitusi RIS diatur dalarn Pasal 145 ayat (1) dan UUi) Semcntara 1950 diatur dalam Pasal 103. Dari segi substantif, ketiga konstitusi tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu babas dan tidak memihak. Perwujudan kekuasaan kehakiman yang bebas akan bertautan dengan kemauan politik dalam menempatkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti hukum dan kekuasaan senantiasa memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Dapat dipahami bahwa di satu pihak hukum dalam suatu negara hukum adalah sebagai landasan kekuasaan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi di lain pihak hukum juga merupakan produk kekuasaan. Pemahaman terhadap hukum sebagai landasan kekuasaan, berarti segala kekuasaan negara yang lahir diatur oleh hukum dan dijalankan berdasar atas hukum, sehingga hukum ditempatkan pada posisi lebih tinggi (supremacy of law) sebagaimana yang dikehendaki oleh rumusan negara hukum. Di sisi lain, hukum juga merupakan produk kekuasaan, berarti setiap produk hukum merupakan hasil dari interaksi politik yang memerlukan adanya komitmen politik.
Kecenderungan yang akan lahir adalah, bahwa suatu produk hukum bergantung pada format politik/konfigurasi politik.Oleh karena itu, implementasi kekuasaan kehakiman yang bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, tetap berkaitan dengan kemauan politik penyelenggara kekuasaan negara. Peradilan yang bebas berrnakna bahwa kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan negara lainnya dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai lembaga penegakan hukum maupun sebagai lembaga penemuan hukum. Rumusan normatif yang demikian itu, dalam implementasinya tidak terlepas dari sisi politik dan sosial budaya yang berkembang. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang babas memiliki relevansi dengan konfigurasi politik dan sosial budaya suatu negara."
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Filadelfia
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran ethical awareness dan ethical judgment terhadap perilaku menyontek. Selain itu, penelitian ini juga melihat perbedaan perilaku menyontek antar jenis kelamin, tingkat pendidikan dan prestasi akademik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat ukur yang diadaptasi dari Moral Equity Scale untuk mengukur ethical awareness dan ethical judgment dan Alat Ukur Kecurangan Akademik, untuk mengukur perilaku menyontek mahasiswa. Penelitian ini dilakukan pada 504 mahasiswa Universitas Indonesia program sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ethical judgment memiliki peran yang signifikan pada perilaku menyontek (B=.300, p < .05). Namun, ethical awareness tidak memiliki peran yang signifikan pada perilaku menyontek (B=-0.051, p > .05). Selain itu, terdapat pula perbedaan perilaku menyontek antara perempuan dan laki laki (t = -3.387, p < .05) dan juga antar tingkat pendidikan (F = 4.475, p < .05). Implikasi dari penelitian adalah sebagai langkah awal untuk menyusun langkah preventif maupun kuratif untuk mengatasi perilaku menyontek.
This research aimed to examine the role of ethical awareness and ethical judgment towards cheating behavior among students. Additionally, this research is aimed to find the differences in cheating behavior between gender, education level, and academik achievement. This research is a quantitative study that used an instrument adapted from the Moral Equity Scale to measure both ethical awareness and ethical judgment. This study also used Alat Ukur Kecurangan Akademik to measure student cheating behavior. This research was conducted on 504 undergraduate students from University of Indonesia. The results of this study indicate that ethical judgment has a significant role towards cheating behavior (B=.300, p < .05). On the other hand, ethical awareness does not have a significant role in cheating behavior (B=-0.051, p > .05). Moreover, there are differences in cheating behavior between women and men (t = -3.387, p < .05), and also between levels of education (F = 4.475, p < .05). The implication of this research is as a start to compile preventive and curative steps related to cheating behavior."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinna Safitri
"Tesis ini membahas tentang  penggunaan alat bukti kesamaan dokumen/surat oleh KPPU dalam memutus perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tentang Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi. Alat bukti yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara ini adalah kesamaan dokumen, Alat Bukti kesamaan dokumen tersebut merupakan alat bukti petunjuk. Petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu alat bukti petunjuk harus mengacu pada persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Alat bukti petunjuk hanya dikenal dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Pengaturan mengenai petunjuk di hukum pidana didasarkan pada prinsip bahwa hakim bersifat aktif untuk mencari keadilan,

This thesis discusses the use of document similarity evidence / letter by the Commission in deciding the case 41/KPPU-L/2010 of Tender for Procurement of Infrastructure Energy Conversion. Evidence used by the Commission in deciding the case this is the similarity of a document, the document similarity Evidence is evidence instructions. Hints of various kinds of evidence may not be obtained without the use of a judge thought about the fact that the existence of correspondence between one another, or between one reality to the offense itself. Therefore evidence should refer to the instructions of correspondence between the events, circumstances, actions, and with the crime itself. Instructions only known evidence in criminal procedural law (Criminal Procedure Code) and Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Instructions on setting the criminal law is based on the principle that judges are actively to seek justice."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kenny Son Kow
"Dalam tempat kerja, karyawan biasanya akan dihadapkan dengan masalah moral. Karyawan sering kali menggunakan standar sosial untuk mengurangi ambiguitas. Prinsip-prinsip etika serta aturan yang berlaku dapat memandu karyawan dalam membuat pilihan dan bertindak saat mengatasi masalah moral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi hubungan antara konsensus sosial dan penilaian moral dan dimoderasi oleh conscientiousness. Trait kepribadian conscientiousness diperkirakan akan memperkuat hubungan antara konsensus sosial dengan penilaian moral seseorang. Individu yang tinggi pada tingkat conscientiousness cenderung memiliki karakteristik yang berkomitmen, teratur, dan berhati-hati dalam bertingkah laku. Terdapat 375 karyawan yang terlibat dalam penelitian ini dan hasil korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara konsensus sosial dan penilaian moral. Namun, hasil analisis moderator menunjukkan bahwa conscientiousness tidak memoderasi hubungan antara konsensus sosial dan penilaian moral individu."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joshua Hezer
"Dilema etis merupakan hal yang dialami setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Saat menghadapinya, pengambilan keputusan yang tidak etis dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu hal yang berperan dalam proses pengambilan keputusan etis adalah persepsi mengenai etika yang dimiliki oleh seorang individu. Di sisi lain, nilai yang dipegang seseorang juga diduga dapat memperkuat persepsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang dimiliki social consensus dan moral judgment, serta pengaruh moderasi conformity pada hubungan tersebut.
Hasil analisis terhadap 86 karyawan umum menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada hubungan antara social consensus dan moral judgment. Namun, hasil analisis untuk moderasi menunjukan conformity tidak memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian ini memiliki implikasi saran pada perusahaan untuk membangun budaya etis sehingga dapat meningkatkan perilaku etis. Penelitian ini juga menambah pengetahuan mengenai hubungan social consensus dan moral judgment, serta pengaruh conformity dalam pengambilan keputusan etis pada karyawan secara umum.

People deal with ethical dilemma in everyday life. In dealing with ethical dilemma, unethical decision making could damage various parties. One of the leading role in ethical decision making process is the perception regarding ethic within a person. Moreover, personal value is also expected to strengthen ethical perception. This study intended to discover the relationship between social consensus and individuals moral judgment, and the moderation effect of conformity.
86 employees participated in the study and showed a positive and significant relationship between social consensus and individuals moral judgment. However, the moderation analysis result did not show that conformity could serve as a moderator in the relationship. The result had suggestion implication for companies to build a culture of ethic to increase ethical decision making. Furthermore, it also added up the knowledge about relationship between social consensus and individuals moral judgment, and the influence of conformity in ethical decision making on employees.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vanindra
"Kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh sebuah sistem etika yang dianut secara kolektif oleh anggotanya. Pada masyarakat Islam fundamental Indonesia, perempuan muslim, terutama yang berhijab, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan sistem etika yang ada. Ini berkaitan dengan kepercayaan kolektif masyarakat bahwa ritual penggunaan hijab adalah hal yang sakral. Oleh karena itu, kesucian hijab harus dijaga dengan baik. Adanya kepercayaan ini menyebabkan kecanggungan saat mencampurkan hijab dengan kesenian dalam konteks selain ibadah. Kecanggungan sangat berat dirasakan oleh Hijab Cosplayer yang mencampurkan hijab dengan hobi mereka. Hijab Cosplayer kerap kali mengalami penolakan dari masyarakat karena dianggap telah menistakan hijab dengan melakukan cosplay. Pemahaman ini lah yang ingin didobrak oleh komunitas Hijab Cosplay Gallery melalui kode etik yang dianut oleh anggotanya. Kode etik ini kemudian menjadi sebuah norma yang diemban oleh Hijab Cosplayer sebagai bentuk komitmen terhadap Tuhan juga pembuktian akan kesalehan mereka. Tulisan ini akan berfokus pada kode etik Hijab Cosplayer dan bagaimana ia dijaga dan dijalankan dalam komunitas imajiner melalui kesadaran kolektif kelompok. Melalui tulisan ini, saya berharap dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap komunitas Hijab Cosplayer dan religiusitas dalam dunia modern.

The life of a society is bounded by the existence of an ethical system that is collectively believed and internalized by the members. In Indonesian Fundamentalist Muslim society, Muslim women, especially those who wear the hijab, carry a greater responsibility in doing said system. It is connected to how society’s collective belief, that the ritual of wearing a hijab is sacred. Therefore, the hijab’s pureness needs to be protected at all costs. This belief then caused awkwardness when mixing the hijab with art in a non-sacred context. This awkwardness is felt more by the Hijab Cosplayers who mix the hijab with their hobby. They are often subjected to rejection from Muslim society because it is believed that they have committed blasphemy towards the hijab by doing cosplay. Hijab Cosplay Gallery then tries to breach said beliefs using the code of ethics that is held collectively by its members. This code of ethics was later internalized by Hijab Cosplayer as some kind of a norm among them as a form of commitment to God and proof of their faith. This writing focuses on Hijab Cosplayer’s code of ethics and how it is preserved by an imagined community through the community members' collective consciousness. Through this writing, I am hoping to shed more light on the Hijab Cosplayer community and religiosity in modern world.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kristanto
"Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan doktrin Business Judgment Rule, Direksi dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil direksi. Penelitian ini untuk menganalisa lebih dalam pemahaman mengenai doktrin Business Judgment Rule dan keterkaitannya dengan pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dan preskriptif, dimana peneliti mencoba untuk memahami doktrin Business Judgment Rule dan mencari keberadaan doktrin ini di dalam hukum perusahaan di Indonesia, di samping itu peneliti mencoba untuk melihat dampak yang mungkin timbul apabila doktrin Business Judgment Rule diterapkan di Indonesia.

Directors in managing a Company, while take actions and business decisions may cause losses to the Company. Under the Business Judgment Rule doctrine, Directors are assumed not to be responsible for any losses of the Company due to business decisions of the directors. This research analysises deeper and further in understanding the Business Judgment Rule doctrine and their relation to Article 97 paragraph (5) Limited Company Act. Based on its form, the typology used in this study is explanatory and prescriptive research, where researchers try to understand the doctrine of the Business Judgment Rule and look for the existence of this doctrine in the company law in Indonesia, in addition, the researchers tried to see the impact that may arise if the Business Judgment Rule is applied in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27500
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sianturi, Immanuel Nuansa Sanggam
"Tesis ini menganalisis terhadapat penerapan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dengan Singapura dan proses penyelesaian sengketa dalam hal pihak penjual melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli online. Penelitian ini didasarkan atas perkembangan dunia bisnis yang pada awalnya berbasis di dunia nyata lalu beralih ke dunia digital yang melahirkan berbagai macam permasalahan hukum salah satunya adalah maraknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Perjanjian jual beli online atau yang biasa dikenal dengan E-Commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur berbasis elektronik. Pada saat pelaksanaan prestasi, penjual kadang kala tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian melihat bahwa perjanjian jual beli online merupakan salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pada setiap perjanjian jual beli online tersebut terdapat kesepakatan antara para pihak, kekuatan yang mengikat kesepakatan tersebut dan adanya itikad baik atas perjanjian jual beli online tersebut serta apabila terjadi wanprestasi maka penjual yang telah melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pembeli.

This research analyzes protection for the Board of Directors' responsibilities through Laws and Regulations Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In the event of a financial loss or risk of investment failure, the Board of Directors of the company are not responsible for the loss arising from a consequence if the actions of the Board of Directors are based on good faith and prudence. This is adopted from one of the common law system doctrines and become the norm in the legislation, namely “the Business Judgment Rule” as regulated in Article 97 paragraph (3) and paragraph (5) and Article 99. This study examines several decisions that relate to the Business Judgment Rule: Decision Number 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, dated 20 January, Decision Number 3849K/Pid.Sus/2019, Decision Number 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. on behalf of the defendant Hotasi D.P. Nababan (ex-President Director of PT. Merpati Nusantara Airlines), Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. on behalf of the defendant Galaila Karen Kardinah as well as Karen Galaila Agustiawan (ex-President Director PT. Pertamina Persero)."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>