Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, merata dan terjangkau. Sampai saat ini implementasi kegiatan puskesmas belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan hubungan antara aspek individu, aspek kemampuan dan aspek kebutuhan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan rancangan Cross Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel adalah seluruh penduduk dewasa yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Sumber Rejo Kota Balikpapan. Jumlah sampel 104 responden, tekhnik pengambilan sampel adalah cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji Chi Square.Hasil: Responden yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam 3 bulan terakhir sebanyak 64,4%, responden terbanyak pada rentang umur 17-55 tahun sebanyak 55,4%, pendidikan responden terbanyak SMA sebanyak 38,5%, sebanyak 79,8% responden tidak bekerja, 59,6% responden menyatakan adanya ketersediaan tenaga kesehatan, 60,6% responden menyatakan aksesibilitas yang mudah, 73,1% menyatakan memiliki asuransi dan 53,8% responden menyatakan tidak tahu tentang persepsi sakit. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan tenaga kesehatan dan persepsi sakit dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan tenaga kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,020) dengan estimasi risiko 2,875 dan pada variabel persepsi sakit juga mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0,008) dengan estimasi risiko 3,308.

---

Background: Public Health Center is the vanguard of the government health service that aims to provide comprehensive health services, integrated, equitable and affordable. Until now the implementation of health centers have not shown that optimal results, it is reflected from the non optimal utilization of the public health centers.

Objective: This study aimed to determine image and the relationship between the individual aspects, aspects of ability and aspects of the need for utilization of health services in Sumber Rejo health centers of Balikpapan city.

Method: The study is a descriptive study, using Cross Sectional design with quantitative approach. Population and the sample is the entire adult population residing in the working area of the Sumber Rejo Health Centers, Balikpapan city. Number of samples 104 respondents, the sampling technique is random cluster sampling. The data was collected by interview using a questionnaire. Analyzed using Chi Square test.

Result: Total of Respondents who use health services in 3 last months 64.4%, most respondents in the 17-55 year age range much as 55.4%, respondents most high school education as much 38.5%, 79.8% of respondents did not work, 59 . 6% of respondents said the availability of health personnel, 60.6% of respondents said the easy accessibility, 73.1% claimed to have insurance and 53.8% of the respondents did not know about the perception of pain. The results of statistical tests showed that are significant relationship between the availability of health personnel and the perception of pain with health care utilization.

Conclusion: There was a significant association between the availability of health personnel with health care utilization (p = 0.020) with the estimated risk of 2.875 and there was a significant association between the pain perception with health care utilization (p = 0.008) with the estimated risk of 3.308."

"Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dianggap sebagai salah satu kunci menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan karena sudah merupakan tugas, tanggungjawab dan fungsi pemerintah sebagai pemberi pelayanan (public servant). Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kesehatan. Pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan, mengingat pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh rakyat. Pemerintah dalam pelaksanaannya telah menyediakan puskesmas dan jajarannya (Puskesmas induk, Puskesmas pembantu, dan Polindes) sebagai ujung tombak pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Depok berdasarkan Model Servqual yang merupakan suatu model pengukuran kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry. Model SERVQUAL menyebutkan ada lima dimensi kualitas pelayanan yang sensitif untuk mengukur pengalaman konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diterima, yaitu: Tangible (nyata/berwujud), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan kepastian), Emphaty (perhatian).Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode survei (kuesioner). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengunjung Puskesmas yang menggunakan pelayanan kesehatan di tiga Puskesmas Depok, yaitu Puskesmas Pancoran Mas, Puskesmas Tugu, dan Puskesmas Kemiri Muka dimana telah melakukan kunjungan puskesmas ke puskesmas tersebut dua kali atau lebih. Sampel diambil berdasarkan tehnik sampling non probabilitas, secara accidental/convenient.Berdasarkan hasil analisa data pada setiap dimensi Service Quality(servqual) didapatkan hasil skor kesenjangan pada semua dimensi yaitu negatif. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kualitas pada masing-masing dimensi, walaupun secara keseluruhan masyarakat telah menganggap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas di Kota Depok telah cukup baik.

---

Providing of the public's quality services it was considered as one of keys to good governance. Organizing public service to community by government is already done because of being their tasks, responsibilities and the functions of government as the services giver (public servant). One forms of the public's service that should be provided by local government for community was the service in health field. The government must provide health services, in view of fact that health service was one of basic rights which are owned by people. The government in his implementation has provided public health centre and his rank (the parent Public Health Centre, the auxiliary Public Health Centre, and Polindes) as the spearhead of local government to provide health care service.This research had the aim of learning quality of health service in Public Health Centre at Depok City was based on Servqual Model which is a measurement model of quality service that was developed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry. The SERVQUAL model mentioned had five dimensions of quality of service that was sensitive to measure consumer's experience towards the quality of service that was accepted, that is: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty.This research was the descriptive study using quantitative approach. The method of data collection in this research was used survey method (questionnaire). The population in this research was visitor's Public Health Centre in three Public health Centre at Depok City, that are Pancoran Mas's Public Health Centre, Tugu's Public Health Centre, and Kemiri Muka?s Public Health Centre which has made visit to this public health centre twice or more. The sample taken based on non-probability sampling techniques, in an accidental manner/convenient.Based on the results analysis of data in each dimension Service Quality (servqual) was obtained by results score of gap in all dimensions that is negative. Because of that need to be improving the quality of each dimension, although on the whole community regarded the quality of health service that was provided by Public Health Centre in the Depok City was good enough."

"Dari berbagai sumber diketahui bahwa akses pada pelayanan dan derajat kesehatan berhubungan erat dengan status sosial ekonomi keluarga. Susenas 2003 menunjukkan bahwa rasio angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran pada kelompok masyarakat pengeluaran terendah (Q1) dan tertinggi (Q5) meningkat, yakni 1,8 pada tahun 1998 dan 2,2 pada tahun 2003. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kesehatan oleh kelompok terkaya jauh Iebih tinggi (82%) daripada kelompok miskin (40%), dan bahkan kesenjangan/ketimpangan cenderung meningkat dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2005.Salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat miskin (maskin) adalah pemberian perlindungan sosial (social protectbn) terhadap maskin dari kesulitan akses pelayanan kesehatan akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM dengan suatu kompensasi bersyarat (conditional, berupa Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin (Program PKDP Bagi Maskin).Penelitian tesis dengan topik "Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin: Studi Kasus Puskesmas Di Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan", merupakan upaya untuk melihat Iebih jauh bagaimana program tersebut memenuhi ukuran-ukuran/indikator kinerja, pemahaman, relevansi, efisiensi, efektivitas, dan efek program terhadap maskin.Desain evaluasi program yang dirasakan tepat untuk diterapkan dalam telaah/kajian penelitian di lapangan berorientasi pada penjajakan kepustakaan terhadap berbagai konseptualisasi tenting model-model evaluasi program, yang akhirnya dipilih konsep evaluasi yang dikembangkan oleh ELWa (Education and Learning Wales), dengan indikator yang dikembangkan sendiri oleh peneliti.Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Manggarai (PK-Manggarai) dan Puskesmas Menteng Dalam II (PK-Menteng Dalam II), Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode dan teknik pendekatan kualitatif evaluatif, koleksi data memanfaatkan teknik-teknik interview/wawancara mendalam sesuai kesediaan/kelayakan sumber data, studi dokumen, pengamatan, serta kuesioner. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan umum "Bagaimana Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin Di Puskesmas Wilayah Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan?" Selanjutkan diturunkan kedalam sub-sub pertanyaan yaitu bagaimana pemahaman program,bagaimana relevansi program, bagaimana efisiensi program, bagaimana efektivitas program, dan bagaimana efek program terhadap maskin?Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlarna, bentuk pelaksanaan Program PKDP Bagi Maskin di PK-Manggarai dan di PK-Menteng Dalam II, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan diwujudkan dalam bentuk Keglatan pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Persalinan, Operasional dan Manajemen Posyandu, Revitalisasi dan Perbaikan Gizi. Kedua, pelaksanaan Program PKDP Bagi Maskin sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan harapan, sehingga memberikan efek/manfaat kepada maskin dalam hal pelayanan kesehatan gratis dan peningkatkan akses pelayanan kesehatan. Namun, ada beberapa kegiatan yang belum terwujud sesuai dengan harapan. Dad lima betas indikator evaluasi yang digunakan lima di antaranya menunjukkan nilai kurang dan/atau tidak sesuai harapan, yakni keterlibatan stakeholders dalam penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan program pada aspek relevansi program masih kurang balk; jumlah biaya kebutuhan dan biaya yang dikeluarkan pada kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi di PK- Manggarai masih kurang efisien; pemanfaatan kegiatan dan permasalahan yang telah tertangani pada kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi di PK- Manggarai masih kurang efektif dan di PK-Menteng Dalam II tidak efektif. Kelrga, intensitas pelayanan kesehatan maskin masih lebih banyak dilaksanakan di dalam gedung daripada pelayanan kesehatan di War gedung.Untuk meningkatkan keberhasilan Program PKDP Bagi Maskin selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, Puskesmas perlu menyusun rencana pelaksanaan program (RKP Program) yang lebih komprehensif, dengan melibatkan maskin di wilayah agar kebutuhan rid maskin terhadap pelayanan kesehatan dapat dimuat dalam RKP Program. Kedua, Puskesmas perlu segera meningkatkan efektivitas kegiatan revitalisasi Posyandu dan perbailcan gizi, meialui pelatihan kader Posyandu binaan yang ada agar kader Posyandu memilki peningkatan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Balita maskin maupun dalam memberikan upaya kesehatan lainnya di wilayah kerja Puskesmas. Ketrga, Puskesmas perlu meningkatan intensitas pelayanan Kesehatan di luar gedung sebagai upaya kesehatan preventif terhadap ancaman penyakit massal (public health) yang dihadapi maskin, melalui kegiatan Puskesmas keliling, kunjungan ke rumah maskin, penyuluhan kesehatan maskin, pelacakan gizi buruk, dan fogging massal. Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan kebijakan mengenai penyediakan sarana mobil ambulance pada setiap Puskesmas Kelurahan yang mengelola Rumah Bersalin agar layanan Persalinan dan tindakan penyelamatan Bulin, Bumil, Bufas ketika ada kejadian darurat dapat dilakukan sejak dini (early safety). Kelirna, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan kebijakan mengenai penataan lokasi Puskesmas yang Iebih strategis untuk dijangkau oleh seluruh maskin agar maskin mendapat segala kemudahan, baik akses fisik dan akses sosial (get-at-able). Keenam, Departemen Kesehatan RI perlu segera menerbitkan kartu jaminan pemeliharaan kesehatan permanen bagi maskin dan mendistribusikannya dengan tepat agar maskin dapat menggunakan kartu jaminan tersebut setiap saat ketika mereka sakit. Ketujuh, realisasi dana program PKDP Bagi Maskin yang bersumber dari DIPA Depkes RI harus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan agar Puskesmas lebih slap dalam menyusun RKP Program yang lebih komprehensif, terpadu, dan berbasis wilayah. Kedelapan, Depkes RI dengan pihak terkait perlu membentuk kelompok pendamping bagi maskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit agar maskin dapat menikmati jaminan pemeliharaan kesehatan dari pemerintah dengan sepenuhnya."

"Infeksi mycobacterium tuberkulosis merupakan masalah besar pada kesehatan dunia. Spondilltis tuberculosis termasuk salah satu infeksi sekunder yang disebabkan oleh mycobacterium tuberkulosis. Banyak pasien spondylitis tuberkulosis datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah dengan komplikasi, seperti deformitas dan defisit neurologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pencarian penyembuhan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan pada pasien Spondylitis TB. Desain penelitian menggunakan cross sectional pada 100 responden di RSUP Fatmawati Jakarta. Faktor- faktor yang secara signifikan mempengaruhi perilaku pencarian penyembuhan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah persepsi manfaat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (0,001), persepsi hambatan dalam mencari penyembuhan ke fasilitas pelayanan kesehatan (0,003), persepsi keparahan terhadap penyakit (0,032), dan yang terakhir adalah jenis kelamin (0,001). Faktor yang paling mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mencari penyembuhan ke fasilitas pelayanan kesehatan yaitu persepsi manfaat sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan persepsi manfaat yang dirasakan pasien agar perilaku masyarakat dalam mencari penyembuhan ke fasilitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

---

Mycobacterium tuberculosis infection is a big problem in the world. Spondilytis tuberculosis is one of the secondary infections caused by mycobacterium tuberculosis. Many tuberculosis spondylitis patients come to health care facilities with complications, such as deformity and neurological deficits. The purpose of this study was to determine the factors that influence health seeking behaviour to health care facilities in TB Spondylitis patients. The study design used cross sectional on 100 respondents in RSUP Fatmawati, Jakarta. Factors that significantly influence health seeking behaviour to Health Service facilities are preceptions of benefits to health care facilities (0.001), perceived barriers to seeking healing to health care facilities (0.003), preceptions of severity of illness (0.032), and the last is gender (0.001). The factors that most influence people’s behaviour in seeking to health care facilities are the perception of benefits, so that efforts are needed to improve the perception of benefits felt by patirnts so that people’s behaviour in seeking healing to health care facilities is better."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Aksesibilitas Toilet bagi Kaum Difabel di PusatPerbelanjaan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel gunamewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan danpenghidupan dalam suatu bangunan gedung atau lingkungan. Aksesibilitas yangdimaksud adalah ketersediaan akses, ruang yang memadai serta fasilitaspendukung yang sesuai. Pusat perbelanjaan sebagai bangunan publik, seharusnyamenyediakan aksesibilitas ini di semua ruangnya, termasuk toilet. Toiletmerupakan fasilitas yang dibutuhkan keberadaannya oleh semua orang, sebagaisarana membuang sisa metabolisme tubuh. Difabel dalam kajian ini difokuskankepada kaum pengguna kursi roda serta kaum lansia.Dengan mengambil contoh kasus toilet di empat pusat perbelanjaan kelasmenengah atas di Jakarta, yaitu Central Park, Grand Indonesia, Mall of Indonesiaserta Senayan City. Kajian ini menggunakan acuan Standar Internasional FDIS-21542, yang diimplementasikan kedalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/2006, serta kelebihan serta kekurangan dari material penutup lantai sertadinding. Dari kajian ini ditemukan bahwa fasilitas toilet di pusat perbelanjaan diJakarta belum seluruhnya memenuhi peraturan yang ada. Sehingga menyulitkanbagi kaum difabel untuk menggunakannya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Accessibility for Difable in Shopping Center?s Toilet.Accessibility is easiness for difable to realize the same opportunity in all of lifeand living aspect in the buildings and environment. In this case, accessibility areavailability of access, adequate spaces and appropriate facilities. Shopping mall aspublic space, supposed to provide the accessibility in all of their space, includingthe restroom. Restroom is one of the facilities that needed by everyone, because itused by people to release their body metabolism?s leftover. Difabel in this case,focused to wheelchair users and the elderly.This study takes case in restrooms in four middle-up class shopping mall inJakarta, which are Central Park, Grand Indonesia, Mall of Indonesia and SenayanCity. This study?s references using International Standard FDIS-21542, whichimplemented on the Regulation of Public Work Minister No. 30/PRT/2006. Thisstudy also uses the description of floor and wall coverings material as references.Based on this study, it found that not all shopping center?s restroom in Jakartafulfill the regulation."

"Sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dan pendistribusian obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan Kesehatan. Diketahui bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kota Depok pada tahun 2022 adalah sebesar 84,21%, dimana angka tersebut memenuhi standar minimal 80%. Pada wilayah lain, diketahui persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 89,13%, 95,16%, dan 100%, persentase tersebut dikatakan lebih baik dari persentase yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2022. Tingkat ketersediaan obat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor input seperti keterbatasan anggaran dan faktor proses yaitu pengelolaan obat yang kurang ideal. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan obat di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber melalui wawancara dengan berbagai informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan obat sesuai kebutuhan untuk tiga penyakit terbesar di Kota Depok tahun 2022 adalah sebesar 85,57%, dimana persentase tersebut sudah memenuhi standar yang ada. Pengelolaan obat yang dilakukan sudah mengikuti pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan analisis beban kerja bagi SDM agar pengelolaan obat yang dilakukan dapat lebih maksimal.

---

In an effort to increase the availability of public drugs, it is necessary to optimize the planning and distribution of drugs from the Regency / City Pharmacy Installation to the Health Service Unit. It is known that the percentage of Puskesmas with the availability of essential drugs in Depok City in 2022 is 84.21%, which meets the minimum standard of 80%. In other regions, it is known that the percentage of health centers with the availability of essential drugs in Bekasi Regency, Bandung Regency, and Semarang City in 2022 is 89.13%, 95.16%, and 100%, respectively, which is better than the percentage of Depok City in 2022. The level of drug availability can be influenced by various things, including input factors such as budget constraints and process factors, namely less than ideal drug management. Drug management is a process that can be evaluated and improved every year to get maximum results. Therefore, this study aims to determine the description of drug management in Depok City. The type of research used in this study is qualitative with in-depth interview method. Data validation used is source triangulation through interviews with various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that the availability of drugs as needed for the three largest diseases in Depok City in 2022 was 85.57%, where the percentage had met the existing standards. The drug management carried out has followed the guidelines of the Food and Drug Administration and the Indonesian Ministry of Health. Suggestions that can be given are to conduct a workload analysis for human resources so that drug management can be maximized."

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok beresiko dari keluarga miskin agar kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif, melalui pemberian Kartu Sehat. Meskipun program ini telah berjalan di Kabupaten Karawang sejak tahun 1998, tetapi pemanfaatannya masih rendah (52,4%).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan rawat jalan puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat JPSBK di Kabupaten Karawang.Rancangan penelitian ini adalah rancangan cross sectional untuk mengetahui hubungan pendidikan, umur, pengetahuan, jumlah keluarga, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah balita, jumlah usila, jarak dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat. Sebagai responden adalah kepala keluarga pemegang kartu sehat JPSBK di empat puskesmas di wilayah kabupaten karawang berjumlah 382 responden yang dipilih secara acak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, umur, pengetahuan, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah usila, persepsi terhadap pelayanan kesehatan serta jarak berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas. Sebanyak 52,4% dari responden pernah memanfaatkan kartu sehatnya.Dari delapan faktor yang berhubungan, faktor pola pencarian pelayanan kesehatan adalah faktor yang mempunyai hubungan paling erat dengan OR 35,613 (CI 9.601- 132,093).Agar pemanfaatan kartu sehat bisa lebih baik lagi, perlu peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam melaksanakan sosialisasi program ini, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat serta meningkatkan pelayanan puskesmas dan kunjungan rumah terhadap pemegang kartu sehat.

---

Analysis on Primary Health Care Out-patient by Health of Card Holder Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Karawang District Year 2001To maintain community health status during economic crisis, health services should be prioritized to encounter the impact. A great concern is dedicated for risky group poor family to maintain their health condition and productive life.

This research aimed to find out the characteristic of health card holder, description of outpatient services use as well as its determinants.

The research used a cross sectional design to find out the relationship of education, age, knowledge, the number of family, health seeking pattern, morbidity case, number of family member under five, number of elderly, the distance and perception on health services use by health card holders.

Respondents are head of households who owned health card (Social Protection Sector Development Program) at four Primary Health Center (PHC) in Karawang District. Simple random sampling is the method to select 330 respondents.

The result revealed that education, age, knowledge, health seeking pattern, morbidity case, number of elderly, the distance and perception of health services are related with PHC's out patient use. The study showed that 52, 4% respondents have used their health card.

Health seeking pattern factor has had close relationship where the OR was 35,613 (CI 9,601- 132,093). Health card use will be much better and successfully achieved if inter sectoral could be strengthen, cooperation, as well as relationship with non government organization along with special emphasis on improving PHC's services as well."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan di Rumah Sakit atau FKRTL yang dilakukan oleh Peserta JKN di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015- 2016. Sampel yang diperoleh sebesar 41.181 peserta. Uji hubungan dianalisis dengan menggunakan Chi-square. Hasil penelitian didapatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan di Indonesia cukup rendah yaitu sebesar 5.8% dan utilisasi rawat jalan banyak diakses oleh peserta berjenis kelamin perempuan (6.9%), memiliki status istri pada kepesertaan JKN (8.1%), kelompok umur lansia (10.6%), status pernikahan cerai (15.7%), jenis FKTP puskesmas (7.6%), kepemilikan fasilitas kesehatan pemerintah (7.6%), peserta PBPU (9%), hak kelas rawat I (7.9%), bertempat tinggal di kota (6.4%) dan di wilayah I (7.35%), serta memiliki riwayat penyakit hasil tracing utilisasi di FKTP (12.1%). Seluruh variabel yang diteliti bermakna secara statistik untuk lebih berkemungkinan melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan di Provinsi Banten

---

This study analyzes the factors associated with the utilization of outpatients utilization using FKRTL among JKN Participants of Banten Province in 2016. This is a quantitative study with a cross sectional design that was obtained from Sample Data of BPJS Kesehatan 2016). The total sample is 41,181 participants. The relationship test was analyzed using Chi-square. The results showed that the utilization of outpatient health services in Banten was quite low (5.8%) and outpatient utilization was mostly accessed by women (6.9%), wife (8.1%), elderly (10.6%), divorced marital status (15.7%), Puskesmas as the type of health facility (7.6%), public sector (7.6%), PBPU participants (9%), nursing class I (7.9%), urban participants (6.4%) and region I participants (7.35%), also have disease condition tracked from FKTP utilization (12.1%). All variables researched are statistically significant to use outpatient health services in Banten Province"