Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atasnamakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.

---

In a marriage, there's often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there's a problem regarding the legal status of wife's assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife's assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there's no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas-namakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.

---

In a marriage, there`s often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there`s a problem regarding the legal status of wife`s assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife`s assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there`s no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."

"Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li?an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li?an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li'an sesuai Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

This research discusses divorce by reason of the husband accuses his wife of adultery with the child and whether the denial of inspection Li'an divorce in Decision No. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw in accordance with the provisions of Islamic law, and how the position of the child Li'an husband and wife and their legal consequences based on Islamic Law and Law No. 1 of 1974. This research paper is composed form of juridical-normative descriptive analytical method. It can be concluded that the husband accuses his wife of adultery should look eye his own head could not only based on prejudice and jealousy alone, but can not prove it by four witnesses then made oath according Li'an the Qur'an's vein an- Nur verse 6 to verse 9. Resulted divorced husband and wife and children and for nasab to the wife, the husband is not obliged to make a living."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat ditinjau menurut Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan merupakan istri sah dari laki-laki yang ia nikahi. Dengan begitu, akibat-akibat perkawinan juga berlaku terhadap perempuan tersebut.

---

The focus of this study is the status and legal consequences for woman in unregistered marriage according to Islamic Law, Marriage Law No. 1/1974, Compilation of Islamic Law, and the Draft Bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclusion of this research is that woman in unregistered marriage is the lawful wife of the man she married. Therefore, the marriage consequences also apply to her."

"Pada skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan Nomor 1833 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian berupa penelitian deskriprif analitis dan pendekatan kualitatif. Suatu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU Perkawinan. Pada kasus tersebut bermula ketika perkawinan pertama telah dilakukan menurut hukum agama namun tidak sah menurut hukum negara karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan seperti yang telah di tentukan dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, kemudian istri dari perkawinan pertama mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua suaminya, yang mana perkawinan kedua tersebut sah karena telah dilakukan menurut hukum agama dan menurut hukum negara. Kesimpulan dari skripsi ini yakni Suatu perkawinan adalah sah jika perkawinan tersebut telah dilaksankan menurut hukum agama, tetap harus dicatatakan sehingga perkawinan tersebut juga sah secara hukum negara. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak memiliki kedudukan dalam hukum serta tidak diakui oleh negara sehingga hukum menganggap perkawinan tersebut tidak ada. Sehingga istri dari perkawinan pertama tersebut tidak dapat membatalkan perkawinan kedua suaminya karena perkawinan pertama tersebut tidak dicatatkan maka tidak diakui oleh negara dan menurut hukum perkawinan pertama tersebut tidak terjadi. Pada Hukum Kanonik kebatalan perkawinan dapat dilakukan jika dalam perkawinan tersebut terdapat 3 alasan kebatalan perkawinan yang diatur dalam hukum kanonik yakni adanya halangan perkawinan, cacat kesepakatan, dan cacat tata peneguhan. Kebatalan perkawinan dapat di ajukan kepada Tribunal Gereja.

---

This thesis discusses Annulment Marriage Of Second Marriage By a Catholic Husband. This research is focused on the analysis carried out on the Court Decision Number 1833 K / Pdt / 2012. This research uses a juridical-normative method, with a research typology in the form of descriptive analytical research and a qualitative approach. A marriage can be annulment, if the parties do not meet the conditions for a marriage. while the conditions for a marriage are regulated in Article 6 through Article 12 of the Marriage Law. In this case it began when the first marriage was carried out according to religious law but it was not legal according to state law because the marriage was not recorded as stipulated in article 2 paragraph (2) of the Marriage Law, then the wife of the first marriage filed a lawsuit for the annulment Marriage for the second marriage. her husband, in which the second marriage was legal because it had been carried out according to religious law and according to state law. The conclusion of this thesis is that a marriage is valid if the marriage has been carried out according to religious law, although it must still be filed so that the marriage is also legally valid in the state law. By not filing the marriage, the marriage does not have a legal standing and is not recognized by the state, so the law considers the marriage does not exist. So that the wife of the first marriage cannot cancel the marriage of her second husband because the first marriage is not filed, it is not recognized by the state and according to the law the first marriage never occured. In Canon Law, marriage cancellation can be carried out if there are 3 reasons for the cancellation which are regulated in canon law, namely the existence of a marriage obstacle, a disability agreement, and a defect in the confirmation system. Annulment Marriage can be submitted to the Church Tribunal."

"Skripsi ini membahas mengenai status hukum anak hasil perkawinan kontrak dan kedudukannya dalam penerimaan harta warisan. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status hukum anak hasil perkawinan kontrak. Kedua, kedudukan anak hasil perkawinan kontrak dalam penerimaan harta warisan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan kontrak menurut undang-undang perkawinan merupakan anak luar kawin dan menurut hukum Islam merupakan anak zina. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa satus hukum anak hasil perkawinan kontrak tidak memiliki hak mewaris terhadap ayahnya, tetapi hanya berhak mewaris kepada ibu dan keluarga ibunya.

---

This research focused on the legal status of a child resulted from a contract based marriage and the child`s standing in receiving inheritance. This research would foucus on two main issues. First, the legal status of a child resulted from a contract based marriage. Second, the child?s legal standing in receiving inheritance. This researched used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law.

The research showed that based on Law Number 1 Year 1974 about Marriage a child resulted from contract based marriage is a children born out of adultery. The research also conclude that child only has the right to claim inheritance from his mother?s side but doesnt have any right to claim inheritance from his father's."

"Penelitian ini didasarkan pada perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang pengadilan, perceraian yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam. Setelah melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan, suami istri tersebut rujuk. Rujuk dari perceraian yang tidak didaftarkan secara hukum, dilihat dari Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, pengaturan hukum yang ada di Indonesia mengenai rujuk atas perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Kedua, akibat hukum suami- istri (analisa kasus) yang rujuk atas cerai talak yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan menurut Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perkawinan Indonesia tidak mengenal perceraian yang tidak dilakukan didepan pengadilan. Jika ingin melakukan rujuk juga harus didaftarkan/ dicatatkan kembali agar pernikahannya kembali sah. Sehingga rujuk atas perceraian yang tidak di depan sidang pengadilan atau hanya mengikuti peraturan agama tidak diakui oleh Hukum Perkawinan Indonesia. Akibat hukum yang terjadi atas rujuk dari perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan suami dan istri tersebut harus melaksanakan kewajiban dan hak yang sudah diatur dalam Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

The study was based on divorce conducted not before the trial court, the divorce is done only on the basis of Islamic law. After performing in front of the divorce court hearing, the married couple reconcile. Refer from a divorce that was not legally registered, views of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. This study addresses two main issues. First, the existing legal arrangements in Indonesia on reconciliation for the divorce which was not done in front of the court. Secondly, due to legal spouses (case analysis) that reconcile over divorce divorce do not do in front of the trial court under Islamic law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. The method used in this study is the use of normative secondary data.

The results showed that the Indonesian Marriage Law does not recognize divorce is not done in front of the court. If you want to refer also must be registered / recorded back in order to return a valid marriage. So refer to the above divorce before the trial court or just follow the rules of religion is not recognized by the Indonesian Marriage Law. Legal consequences of divorce occurs above reconciliation is not done before the trial court that the husband and wife should carry out the obligations and rights set out in Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dengan salah satu alasan perceraian. Alasan perceraian yang dimaksud telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu ‘antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’. Terkait dengan topik ini, penulis mengambil putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 untuk dianalisis. Dalam hal suami/isteri yang melakukan perbuatan tidak terpuji ingin menceraikan pasangannya menggunakan alasan ini, dan pasangannya tersebut ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang tetap ingin bertahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, usaha- usaha seperti usaha perdamaian oleh hakim, dan SEMA No. 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian harus diusahakan dan diterapkan dalam suatu proses acara persidangan, sehingga suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya dapat terlindungi.

---

This paper deals with the relationship between the balance of the rights and position of the husband and wife to one of the reasons for divorce. Reasons for divorce is already specified in Law No. 1 Year 1974 about marriage with the regulation of agents, the Government Regulation No. 9 Year 1975 and the Compilation of Islamic Law, namely ‘between the husband and wife are constantly occuring quarrels and strife, and thou shall not live get along well again in the household’. Related to this topic, the author takes on the ruling of the Constitutional Court to be analyzed. In terms of the husband/wife who did the uncommondable deed, wish to divorce his partner using this excuse, and his partner wanted to maintain the intergrity of his marriage, how legal protection against those who want to survive. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary, obtained the conclusion that the verdict of Constitutional Court Number 38/PUU-IX/2011 were in accordance with the Law No. 1 Year 1974 on Marriage and The Compilation of Islamic Law. In addition, efforts such as reconcile efforts by the judge, and Supreme Court Circulars No. 3 Year 1981 about the divorce case should be sought and applied in a court proceedings, so that the husband/wife who wants to survive his marriage can be protected."

"Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab yang salah satunya adalah perceraian Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dalam hukum Islam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan norma norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun dengan anak yang sudah mumayyiz Hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orangtuanya apakah akan ikut ibunya atau ayahnya Faktor faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh yang diberikan kepada ayah yaitu jika di persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat syarat untuk melakukan pemeliharaan anak hadhanah seperti tidak cakap memelihara anak mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik murtad pemboros pencuri tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh pihak keluarga goib Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

A marriage that basically aims to establish an eternal family a happy and can break up for many reasons one of which is divorce Divorce can be bad for children born out of marriage which is about who has the right to maintain educate children and keep their belongings The issue in this research is how regulation of Islamic law Act No 1 of 1974 and a compilation of Islamic law on marriage breakdown as a result of divorce on child custody and how its application in judicial practice in Indonesia especially in the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS The research method used in this study is library research method with secondary data juridical normative research that refers to the legal norms contained in laws and norms in force and binding on people s lives Compilation of Islamic Law in the event of divorce then distinguished between maintenance custody of the children who have not mumayyiz not yet 12 years old with children who have mumayyiz Custody of the child who has not mumayyiz handed to the mother while the child who already mumayyiz entitled to choose one of the two parents whether to join her mother or father The factors on which the judge considered in determining custody is granted to the father if the mother proved at the trial no longer meets the requirements for child maintenance hadhanah such as maintaining incompetent children have morals and good behavior are not apostasy Spender thieves do not have the time to nurture the child and his whereabouts are unknown to the family goib Therefore the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS in accordance with applicable law which is based on Islamic Law and Islamic Law Compilation"

"ABSTRAKPerkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukanpermohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimanaakibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak.Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan danmenganalisanya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui PutusanPengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudiandikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karenaterdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapatkekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubunganhukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya ataukeluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga prosesperlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baikmenurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telahlahir dalam perkawinan

---

ABSTRACTA marriage which doesn?t fulfill the conditions, can be filed for annulment

to the court. The question is how the legal consequences of the marriage

annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research,

writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been

determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No.

090/Pdt.G/2005/PA.JP was upheld by the verdict of High Religious Court of

Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely

right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of

South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as

the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father and

did not have a right to carry neither his father?s name nor his family.

Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother

(towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and

legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of

Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a

child that were born in a marriage."