Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota yang tergabung dengan mempunyai kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dengan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai koperasi yang menyimpang dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dimana Tanah sebagai Jaminan Hutang.Beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi latar belakang terjadinya penyimpangan dalam melakukan kegiatan usaha yaitu Koperasi Bintang Jaya di Solo.dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Nomor 03-03/JK/II/2013/BPSK.ska. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan peraturan Perundang-undangan terkait dengan Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam serta hubungan kreditur dan debitur terkait dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha Koperasi memang terimplementasi aspek hukum perjanjian yangdiatur dalam KUH Perdata dan Koperasi yang menjadi objek penelitian bertanggung jawab pada setiap resiko kegiatan usaha yang ada.

---

Credit Union’s roles are as a facilitator and a foundation to improve the welfare of its members which have similarity in fortune and welfare. It is based on the civil’s economy which collecting, channeling and distributing funds evenly. In practice, the problem arises particularly on the deviation in implementation of Credit Agreement whereas land as a collateral debt. One of the credit union’s cases related to the deviation in the implementation is the Bintang Jaya corporative’s business activity in Solo. Specifically, the dispute of settlement decision’s board regarding consumers, No. 03-03/JK/II/2013/BPSK.ska. Therefore, this thesis will elaborate and disscuss laws and regulations associated to the agreement of the credit unions’s credit as well as the relation between creditor and debitor regarding the dispute within the settlement body board. The result from this thesis shows a positive relationship between corporate or business activity and the implementation of laws and regulations are regulated in the civil code. The coorperative whereas the object research are responsible for any risks of existing business activities."

"Saat ini koperasi simpan pinjam mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Selain bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh dana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia adalah KOSPIN JASA. KOSPIN JASA berdiri di Pekalongan pada tahun 1973 dan saat ini telah memiliki 70 kantor cabang di seluruh Indonesia. KOSPIN JASA sebagai koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman pada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis kedudukan anggota dan calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam, aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman tersebut, dan pertanggung jawaban para pihak bila terjadi permasalahan dalam pemberian pinjaman tersebut. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian desktriptif dan metode analisa data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan implementasi pelakasanaan pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota oleh suatu koperasi simpan pinjam dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pemberian pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA, anggota dan calon anggota memiliki kedudukan hukum yang sama. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan persyaratan maupun pemberian bunga pada pemberian pinjaman tersebut. Dengan telah disepakatinya perjanjian pinjam meminjam di antara anggota dan calon anggota dengan KOSPIN JASA, maka perikatan di antara mereka pun akan timbul. Dengan demikian, maka timbul pula hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya terdapat pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Anggota dan calon anggota seringkali tidak membayar hutang maupun bunga pada jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam penyelesaian permasalahan ini, KOSPIN JASA akan melalui jalur musyawarah terlebih dahulu dan membantu anggota dan/atau calon anggota tersebut dalam mencari penyebab macetnya pembayaran serta mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila jalur musyawarah tidak berhasil, KOSPIN JASA akan mengeksekusi barang jaminan dari anggota dan calon anggota.

---

Nowadays, credit cooperatives have a big role in Indonesia’s economy. Besides bank, society can have a loan from credit cooperatives with a lower interest. It will help people in getting fund to have a better life. KOSPIN JASA is one of credit cooperative in Indonesia. KOSPIN JASA established in Pekalongan, 1973 and now KOSPIN JASA has 70 branches in Indonesia. KOSPIN JASA as a credit cooperative can give a loan to members, candidate members, other cooperatives, and its members. On this research, the researcher is trying to analyze the legal standing of members and candidate members on loans by credit cooperatives, aspect contract law from that loan, and responsibility of the parties if there is a problem on the loan. This research is a normative law research with descriptive type of research and qualitative data analysis method. The purpose of this research is to give an explanation about the implementation of giving a loan to members and candidate members in credit cooperative and how to finish a problem that may appear in that loan. When loan is given by KOSPIN JASA, members and candidate members have same legal standing for the loan. There are no difference on loan giving procedure or giving an interest between members and candidate members. If members and candidate members have approved the loan agreement between with KOSPIN JASA, then a contract will be made between them. Therefore, they will have rights and obligations that must be done. But in this loan giving, the parties may not execute their obligation like the agreement before. Members and candidate members are not paying their debt and its interest on the day which has been agreed before. On finishing this problem, first KOSPIN JASA will make agreement and help their members to find the cause of this problem and also to solve the problem. If agreement was not met, KOSPIN JASA wills execution members and candidate members’ guarantee."

"Koperasi, sebuah badan hukum dan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau beberapa koperasi yang melandaskan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip koperasi dan azas kekeluargaan. Terdapat beberapa jenis kegiatan usaha koperasi, salah satunya adalah kegiatan usaha simpan pinjam. Sebagai badan usaha, koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut kepada para anggotanya. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, tidak semua koperasi menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh koperasi simpan pinjam yang melakukan penyimpangan kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group pada tahun 2016 lalu. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group merupakan penyalahgunaan izin koperasi simpan pinjam, selain itu masyarakat yang melakukan investasi di tersebut menuntut pengembalian dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis, didukung dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.Dpk. yang telah final atau berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian skripsi ini, bahwa koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group tidak melaksanakan beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Koperasi, termasuk rapat anggota dan tidak ada pengawasan, padahal pengurus koperasi mengetahui adanya kegitatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Salman Nuryanto selaku ketua koperasi. Berdasarkan putusan pengadilan, koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group dinyatakan bersalah karena tidak menjalankan fungsi organisasi pada koperasi dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Cooperative, a legal entity and business entity consisting of individuals or several cooperatives that base economic activities based on cooperative principles and the principle of kinship. There are several types of cooperative business activities, one of which is savings and loan business activities. As a business entity, cooperatives have a goal to advance the welfare of members in particular and society in general. Savings and loan cooperatives have business activities to collect funds from their members and distribute the funds that have been collected to their members. In savings and loan business activities, not all cooperatives carry out these activities in accordance with statutory regulations. An example of a savings and loan cooperative that deviates from its savings and loan business activities is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loan Cooperative in 2016. The case of the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative is an abuse of the license of the savings and loan cooperative, besides that the people who invest in it demand a refund. This study uses a juridical-normative research method, namely by examining library materials or secondary data containing written legal norms, supported by the Depok District Court Decision number 428/Pid.Sus/2017.PN.Dpk. which have been final or have permanent legal force. The results of this thesis research, that the Pandawa Mandiri Group savings and loan cooperatives do not carry out several obligations stipulated in the Cooperative Law, including member meetings and there is no supervision, even though the cooperative management is aware of the fundraising activities carried out by Salman Nuryanto as the chairman of the cooperative. Based on the court's decision, the Pandawa Mandiri Group savings and loan cooperative was found guilty for not carrying out the organizational function of the cooperative and in carrying out its business activities not in accordance with the laws and regulations."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

---

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."

"Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dinilai menjadi lembaga keuangan yang ramah dan efektif dalam menjangkau kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, telah diatur dalam PP 9/1995 Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam, bahwa KSP hanya memberikan layanan berupa simpanan dan pinjaman hanya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Namun, pada praktiknya, terdapat KSP yang menyalahi aturan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang bukan merupakan anggotanya (non anggota). Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat tiga pokok permasalahan, yakni bagaimana pemberian pinjaman oleh KSP kepada peminjam non anggota menurut hukum koperasi di Indonesia, bagaimana pengawasan serta mekanisme pemberian sanksi kepada KSP yang memberikan pinjaman kepada non anggota dalam sistem hukum perkoperasian, serta bagaimana kesesuaian pemberian pinjaman kepada non anggota oleh KSP Sari Apuan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Tab dengan konsep keanggotaan dalam hukum perkoperasian. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pemberian pinjaman oleh KSP kepada peminjam non anggota adalah sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, 2) Pengawasan koperasi di Indonesia dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yakni persiapan pemeriksaan secara langsung, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, dan penerapan sanksi administratif. Dalam hal sebuah KSP memberikan pinjaman kepada non anggota, maka berdasarkan Perdep 12/2016 tentang Penerapan Sanksi, KSP tersebut diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha simpan pinjam yang dilakukan secara langsung (tidak berjenjang), 3) Pemberian pinjaman kepada non anggota oleh KSP Sari Apuan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tab tidak sejalan dengan hukum perkoperasian maupun konsep keanggotaan koperasi yang pada dasarnya dimiliki oleh anggota, diselenggarakan oleh anggota dan untuk kemanfaatan anggota tersebut.

---

Credit Union are considered to be friendly and effective financial institutions in reaching out to micro, small and medium enterprises in Indonesia. In running its business, it has been regulated in PP 9/1995 concerning Implementation of Savings and Loans Business, that Credit Union only provides services in the form of savings and loans only to members, prospective members, other cooperatives and or their members. However, in practice, there are Credit Union that violate the rules by providing loans to people who are not their members (non-members). Based on that, the author raises three main issues, inter alia how Credit Union provides loans to non-member debitor according to cooperative law in Indonesia, how is the supervision and mechanism for imposing sanctions on Credit Union that provide loans to non-members in the cooperative legal system, and how is the suitability of lending to non-members by Sari Apuan Credit Union in Court Decision Number 132/Pdt.G/2019/PN.Tab with the concept of membership in cooperative law. The conclusions obtained are: 1) Lending by Credit Union to non-members debitor is a violation of existing laws and regulations, 2) Supervision of cooperatives in Indonesia is carried out in 4 (four) stages, namely preparing for direct inspection, conducting inspection, reporting examination results, and application of administrative sanctions. In the case of a Credit Union providing loans to non-members, based on Perdep 12/2016 concerning the Imposition of Sanctions, the Credit Union will be given a sanction in the form of revocation of the saving and loan business license which is carried out directly (not tiered), 3) The provision of loans to non-members by Sari Apuan Credit Union in Court Decision Number 132/Pdt.G/2019/PN Tab is not in line with cooperative law or the concept of cooperative membership which is basically owned by members, organized by members and for the benefit of these members"

"ABSTRAKKoperasi sebagai satu-satunya bentuk bangun usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan suatu badan usaha yang sangat penting keberadaannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi para anggotanya. Hal ini dikarenakan koperasi yang lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama secara mandiri. Hubungan antar manusia dalam lembaga koperasi ini sangat erat kaitannya dengan perikatan-perikatan atau hubungan hukum. Skripsi ini melihat apakah unsure-unsur perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terimplementasi secara benar pada hubungan antara suatu koperasi simpan pinjam dan anggotanya., serta menjelaskan sejauh mana pertanggungjawaban koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha Koperasi memang terimplementasi aspek hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan Koperasi yang menjadi objek penelitian bertanggung jawab pada setiap resiko kegiatan usaha yang ada.

---

ABSTRACTCooperative as the only entity which is appropriate with Article 33 Act (1) of the Constitution 1945 is a very important entity in order to improve economic and social welfare for is members. This is because the cooperative who prefer the human role in fostering capital together to achieve common welfare independently. Human relations in this cooperative institution are closely associated with the engagements or legal relationship. This thesis is made to see whether elements of the agreement on the civil Code is properly implemented on the relationship beetwen a Credit Union and its members, and explaining the extent of liability cooperatives in their business activity. This research is normative and descriptive analityc nature. The results of this research indicate that aspects of Contract Law in Civil Code are implemented in the Cooperative?s business activities, and the Cooperative which is the object of research is responsible for any risk of existing business activities."

"Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana. Koperasi pada dasarnya bertujuan untuk memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan dan pengawasan dari beberapa koperasi di Indonesia terhadap pengaturan koperasi simpan pinjam dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat yang bukan merupakan anggota koperasi. Peninjauan akan pelayanan koperasi simpan pinjam terhadap masyarakat yang bukan merupakan anggota ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

---

Credit unions are non bank financial institution that provides service to the public by collecting and distributing funds. Credit unions basically aims to promote the members in particular and society in general. This thesis discusses the implementation and supervision of several cooperatives in Indonesia in accordance with its regulation about credit unions who serves non member customer. The review will be done based on Law No. 25 of 1992, Law No. 17 of 2012, and Government Regulation No. 9 of 1995 on the Implementation Business Savings and Loans By Cooperatives. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha tersebut merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksploratoris evaluatif. Hasil penelitian adalah kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds. The objective is to determine whether such business activity is the deviation of the Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law. The methodology of the research is normative juridical with secondary data. Typology of research is exploratory evaluative. The result of the research is the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds is a deviation of Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law."

"Unit Simpan Pinjam (USP) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU lama) berbeda dengan USP dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU baru). UU baru secara tegas melarang penyelenggaraan USP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan pelaksana dari UU lama. Ketika UU baru diberlakukan, beberapa koperasi Indonesia yang menjalankan USP telah menaati pemisahan USP menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Namun, dengan keluarnya putusan Pembatalan UU Perkoperasian baru dan memberlakukan UU Perkoperasian lama, menimbulkan persoalan baru bagi koperasi yang telah melakukan penyesuaian dengan UU Perkoperasian baru.

---

Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 25 of 1992 is different with Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 17 of 2012. The Cooperative Act No. 17 of 2012 definitely prohibits about Savings and Loans Units implementation which stipulated in Government Regulations No. 9 of 1995 about Implementation of Business Savings and Loans by The Cooperative. When The Cooperative Act No. 17 of 2012 enacted, several cooperatives which have Savings and Loans Units in Indonesian have obeyed the rules of The Cooperative Act No. 17 of 2012 to separating The Savings and Loans Unit into Credit Unions. However, by the cancellation the new Cooperatives Act and enact the previous Cooperative Act “The Cooperative Act No. 25 of 1992, has created new problems to the cooperative that have adjusted to the new Cooperative Act. The cooperative must re-commit the changes to re-adjust the setting according to the Cooperative Act No. 25 of 1992 again."