Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai asuransi kesehatan di Indonesia di mana terdapat asuransi kesehatan sosial yang diselenggarakan oleh negara melalui badan hukum sosial dan asuransi kesehatan komersial yang diselenggarakan oleh badan hukum komersial milik pihak swasta. Asuransi sosial kepesertaannya bersifat wajib sedangkan asuransi komersial bersifat sukarela. Sejak tahun 2014, asuransi kesehatan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bagi penduduk Indonesia yang kemampuan ekonominya di atas rata-rata masyarakat Indonesia umumnya memiliki dua jenis asuransi tersebut. Dalam hal ini penulis membahas bagaimana pembagian pertanggungan di antara kedua jenis asuransi dalam hal terjadinya pengobatan di rumah sakit. Hasil penelitian menyatakan bahwa di beberapa bulan akhir tahun 2014 ini, BPJS Kesehatan telah membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk Koordinasi Manfaat dengan puluhan perusahaan asuransi komersial.

---

The focus of this study is health insurance in Indonesia, that consist of social health insurance held by government of the country through social legal entity and commercial health insurance held by private party through commercial legal entity. Social insurance is obliged for everyone in the country while commercial insurance is voluntary. Since 2014, social health insurance in Indonesia held by legal entity named BPJS Kesehatan. Usually for the citizen who have economic power above the average of Indonesia citizen, they have both insurance. In this case researcher examines how the apportionment of coverage between both insurance in hospital benefit. The result of this research state that since the last few months in 2014, BPJS Kesehatan has made cooperation agreement in Coordination of Benefit with tens of commercial insurance corporation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem asuransi kesehatan sosial di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada model asuransi Kesehatan yang digunakan oleh negara tersebut, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran pemerintah baik sebagai pengelola asuransi Kesehatan sosial secara langsung, maupun sebagai pembuat kebijakan dan pengawas. Out of pocket tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat ditekan, dengan kebijakan coordination of benefit antara asuransi kesehatan sosial dengan asuransi kesehatan komersial dapat mengurangi besaran out of pocket. Mekanisme coordination of benefit yang berlaku di keenam negara menunjukkan, asuransi kesehatan sosial sebagai pembayar pertama dan asuransi kesehatan komersial sebagai asuransi kesehatan tambahan yang memberikan penggantian terhadap layanan kesehatan yang tidak dicakup maupun yang dicakup sebagian dan manfaat yang di carve out oleh asuransi kesehatan sosial.

---

This study aims to analyze the practice of benefit coordination that occurs in six countries France, Sweden, the Netherlands, Turkey, China, and Indonesia. This research used literature review as a method with the data sources coming from websites, books, gray literature from Library of Universitas Indonesia, and online databases via Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. This research review was carried out by following the steps of the PRISMA method. The results of the study indicate that the social health insurance system in various countries is different, depending on the health insurance model used by the country, which in its implementation involves the role of the government both as a direct health insurance manager, as well as policy makers and supervisors. Going out of pocket cannot be eliminated, but it can be emphasized, with a policy of coordinating benefits between social health insurance and commercial health insurance can reduce costs. The benefit coordination mechanism in force in the country shows that health insurance is the first payer and health insurance is additional health insurance that provides reimbursement for both paid health services and benefits provided by social health insurance."

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurance salah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut maka diperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurut fasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dan asuransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut.

---

ABSTRAKNational Health Insurance programme that adheres to the Social Health Insurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population of Indonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJS Kesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can become insured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordination of benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potential impacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination of Benefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ other guarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN is different with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to the referral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal health coverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial health insurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committed hospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health care referral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJS Kesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based on information technology, socialization COB to participants and providers, and the need for further research on the implementation of the COB."

"PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB.

---

PT Asuransi X is one of 52 commercial insurance company which has signed a CoB Scheme Cooperation Agreement in the National Health Insurance program. In 2015, the participants of the company's managed care product has decreased up to 41.27%. This research is a qualitative descriptive study discusses about the practices and obstacles of the CoB scheme implementation between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X. The results showed that the implementation of CoB scheme in Indonesia generally has not gone well due to majority of commercial insurance companies implementing indemnity system. Meanwhile, implementation of the CoB scheme between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X has been running quite good that include activities of coordination of participation, coordination of health care benefits, and coordination of billing claims. Then the specific obstacles include CoB scheme only applicable for inpatient care at advanced health facilities, some BPJS Kesehatan regulations are not nationwide, flagging for CoB participants limited to two insurers, and problems related to claim billing application. BPJS Kesehatan is expected to evaluate the implementation of which has been run immediately and set a final regulation of CoB scheme in the JKN program. While PT Asuransi X should conduct an internal evaluation related to coordination of participation achievement, CoB participants satisfaction, CoB product competitiveness in the market, claim coordination achievements, and how to solve the obstacles of CoB scheme implementation."

"Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi Kesehatan Komersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit CoB dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaran respon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB, kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi, perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoB yang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yang menjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan.

---

Focus of this study is Description of Commercial Health Insurance Response to Coordination of Benefit CoB Policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This study is based on several aspects in Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

The purpose of this study is to know description of commercial health insurance response to Coordination of Benefit CoB policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This research used qualitative research method.

The results of this study explain that there are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competence of related parties for the implementation of CoB, the understanding of socialization materials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism of CoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB that become the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB with BPJS Kesehatan."

"Asuransi adalah suatu cara pengalihan resiko kepada pihak lain, salah satu contoh resiko yang bisa dialihkan yaitu resiko sakit. Untuk menghindari seseorang terkena kerugian yang besar akibat sakit maka dikeluarkan suatu produk asuransi kesehatan. Penyelenggaran asuransi kesehatan di Indonesia dilakukan secara sosial oleh pemerintah dan secara komersial oleh asuransi swasta. Penyelenggaraan asuransi sosial dilakukan secara tunggal/monopoli oleh Pemerintah melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meskipun secara hukum, hal ini sah untuk dilakukan karena didasarkan pada amanat Undang-Undang, namun monopoli BPJS dikhawatirkan tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha karena berpotensi timbulnya praktek monopoli, menghambat persaingan usaha dan mematikan pelaku usaha asuransi komersial yang telah ada.

---

Insurance is one of the way to shift transferrable risk to another party, which one of them includes health risk. In order to divert person loss due to health reason, therefore health insurance is necessary to be issued. The Indonesian health insurance has been socially organized by government and commercially organized by the private insurance company. The implementation of social insurance is conducted in single or monopoly way by government through Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Although according to law this matter is legitimate since it is based on the legislation, nonetheless BPJS monopoly is feared to be not in line with the business competition principle since it potentially causing monopoly practice, impeded completition, and turning off any existed commercial insurance business."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"

Asuransi Hospital and Surgical Care Premier merupakan produk asuransi dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang memberikan pertanggungan atas biaya-biaya pelayanan kesehatan pendonor organ. Skripsi ini membahas mengenai (1) pengaturan mengenai transplantasi organ dan donor organ di Indonesia; (2) risiko yang timbul bagi pendonor dan bisa atau tidaknya risiko tersebut diasuransikan resipien; (3) cukup atau tidaknya polis asuransi Hospital and Surgical Care Premier untuk mengasuransikan risiko-risiko yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa (1) pengaturan mengenai transplantasi organ dan donor organ menitikberat pada tujuan kemanusiaannya; (2) dapat timbul risiko kesehatan, psikologis dan finansial bagi pendonor, risiko finansial sebagian dapat diasuransikan resipien atas dasar hubungan keluarga dan hubungan pengaturan; (3) polis asuransi Hospital and Surgical Care Premier tidak cukup untuk mengasuransikan risiko-risiko yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Penulis menyarankan segera membentuk Komite Transplantasi Nasional; Membuat asuransi tambahan khusus transplantasi dan donor organ; dan bagi masyarakat untuk mempertimbangkan menjadi pendonor organ.

---

Hospital and Surgical Care Premier Insurance is an insurance product offered by PT. Asuransi Allianz Life Indonesia that covers the medical expenses needed by an organ donor. This thesis discusses (1) how the law regulates the practice of organ transplantation and organ donors in Indonesia; (2) the risks of being an organ donor, and whether or not those risks can be insured by the organ recipient; (3) whether or not the coverage given by Hospital and Surgical Care Premier Insurance is enough to insure all the risks identified in Article 39 verse 2 of The Minister of Health Regulation No. 38 of year 2016. This thesis uses normative juridical approach. The result of this thesis shows (1) the law in Indonesia regarding the practice of organ transplantation and organ donors puts forward the humanitarian purpose of it; (2) an organ donors’ health, psychological state, and finances are at risk, and only some of those risks can be insured by the recipient; (3) the coverage given by Hospital and Surgical Care Premier Insurance is not enough to insure all the risks identified in Article 39 verse 2 of The Minister of Health Regulation No. 38 of year 2016. The author advises that Indonesia’s government to establish a National Transplant Committee; to make an insurance policy made specifically to cover organ transplantation and organ donors; for the people to consider being organ donors.

"

"Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS mempunyai program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjalankan program JKN-KIS yaitu Kota Depok tepatnya di Rumah Sakit Umum Kota Depok. Salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh program JKN-KIS yaitu pelayanan gawat darurat. Saat dalam keadaan gawat darurat maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini diteliti dengan metode yuridis-normatif dengan data utama data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Dengan kehadiran program JKN-KIS maka peserta JKN-KIS akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta JKN-KIS. Rumah sakit tidak dapat menolak pasien gawat darurat karena telah diatur di dalam Undang-Undang apabila rumah sakit menolak pasien gawat darurat maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi. Akan tetapi tidak semua rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk memperluas kerjasama dengan rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta JKN-KIS menjangkau pelayanan kesehatan dan setiap masyarakat Indonesia harus mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN-KIS.

---

Health care is one of the basic rights of the community that must be held by the government and regulated in Article 28 H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning National Social Security System, Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Agency was established. The Social Security Organizing Agency is a legal entity of which is established to implement social security programs. BPJS has a program named National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS) that applies in all regions in Indonesia. One of the areas that runs the JKN-KIS program is Depok City, precisely at the Depok City General Hospital. One of the health services provided by the JKN-KIS program is emergency services. When in an emergency, every health service facility owned by the government or the private sector is obliged to provide health services to save the lives of patients and prevent disability first. Based on this background, this thesis was examined by juridical-normative method with the main data of secondary data which obtained from library materials and the type of research was descriptive analytical. With the presence of the JKN-KIS program, JKN-KIS participants will receive health services that are in accordance with the needs of JKN-KIS participants. The hospital cannot refuse emergency patients because it has been regulated in the Law, if the hospital rejects emergency patients, the hospital can be sanctioned. However, not all hospitals cooperate with Healthcare and Social Security Agency. Therefore, the authors suggest Healthcare and Social Security Agency to expand cooperation with hospitals that do not cooperate with Healthcare and Social Security Agency to facilitate JKN-KIS participants to get health services and every Indonesian community must register itself as a JKN-KIS participant."