Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas beberapa hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan tindakan upaya paksa penyitaan di dalam KUHAP. Kedua, pembahasan mengenai tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus nomor perkara nomor 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY. Ketiga, pembahasan mengenai apakah pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan ke lembaga Praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus nomor perkara nomor 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY memang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan ke forum Praperadilan karena pasal 77 KUHAP tidak bersifat limitatif melainkan dapat diperluas karena penyitaan sendiri termasuk ke dalam tindakan upaya paksa yang melanggar hak asasi manusia. Dalam pertimbangan Hakim dalam kasus yang digunakan, Hakim menggunakan dasar hukum pasal 82 KUHAP dan mengabulkan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan yang diajukan Pemohon.

---

This thesis is mainly focusing on three problems. First, the discussion concerning the regulation of seizure in Indonesia`s Criminal Procedure Law. Second, the discussion concerning the seizure done by the investigator in case number 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY. Third, the discussion as to wether the examination of the validity of seizure may be filed to Pretrial institution. This thesis is using normative - juridical method which some of the sources are based on the related literatures. The conclusion of this thesis states that the seizure process done by the investigator in case number 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY is not according to the procedure regulated in Indonesia?s Criminal Procedure Law. Examination of the validity of seizure may be filed to the Pretrial institution because Article 77 of Indonesia`s Criminal Procedure Law is not limitative but may be extended by reason of seizure is a part of forceable act that violates human rights. The Judge of the case used Article 82 of Indonesia`s Criminal Procedure Law and accepted the appeal of examination of seizure."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu kriteria yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara paradigma hukum, asas-asas, dan dasar falsafah hukum positif dengan realitanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penentuan kompetensi relatif permohonan praperadilan berdasarkan pada ruang lingkup kewenangan dan tujuan dari lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga penentuan kompetensi relatif ini berdasarkan pada tempat penyidik dan penuntut umum melakukan kewenangannya yang termasuk dalam ruang lingkup objek pemeriksaan praperadilan. Penulis menyarankan dalam penelitian ini kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA mengenai acara pemeriksaan praperadilan, khususnya terkait dengan pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan.

---

This thesis aims to analyze the determination of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. KUHAP and its derivative and extended regulations related to pretrial, both in government regulations, PERMA, as well as in the Constitutional Court Decision related to KUHAP does not regulate the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. The absence any criterion that can serve as a guide for to determine the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications has led to differences of opinion in determining them. This thesis uses a juridical-normative research method that aims to analyze the suitability of the legal paradigm, principles, and philosophical foundations of positive law with reality. Based on the research that has been done, the author conclude that the determination of the relative competence of pretrial applications must be based on the scope of authority and objectives of the pretrial institution as a form of horizontal supervision of the actions of investigators and public prosecutors in the preliminary examination stage, so that the determination of relative competence is based on the location of the investigator and the public prosecutor exercises his authority which is included in the scope of the object of pretrial examination. The author suggests in this study to the Supreme Court to issue a legal product in the form of a Supreme Court Regulation or PERMA regarding pretrial examination procedures, particularly related to the regulation of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. It aims to create legal certainty in determining the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications."

"Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris dituntut peka, jujur, adil dan transparan. Profesi Notaris yang dikenal dalam masyarakat adalah profesi yang dianggap sebagai profesi yang terhormat karena profesi ini bertugas melayani masyarakat umum. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat serta profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal menahan dokumen milik penghadap yang dititipkan kepada Notaris.Penahanan dokumen yang tidak sah oleh Ny. S.M., S.H, Notaris di Jakarta telah melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 dan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (8) Kode Etik Notaris. Walaupun dalam Putusannya, Majelis Pengawas Wilayah Notaris menerima permohonan pernyataan perdamaian para pihak dan berlaku final bagi para pihak serta menerima permohonan pencabutan pelaporan yang disampaikan oleh para pihak kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, namun pada kesimpulannya penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris menjatuhkan sanksi yang tegas yakni pemberhentian sementara Ny. S.M., S.H sebagai notaris dan schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan Notaris.

---

Notary in their profession to provide public services should behave according to the rules. Notary demanded sensitive, honest, fair and transparent. Notary profession as known as well in the community was considered as a respectable profession in the service of the general public. In carrying out their duties, notary must cling to code of ethics, because without it, the dignity of professionalism of Notary will be lost and no longer has the confidence of the community.

The method approach that is using by author in this study is normative law approach or library law approach. Notary which violating the Notary Ethic Code and the Law of Notary Position will be penalized or sanctioned in accordance of the provisions stipulated. One of the violation that Notary tends to do is a documents detention belonging to the Party withstand entrusted to a Notary.

Unlawful documents detention by Ny. S.M., SH, Notary in Jakarta had violated provisions of the Law of Notary Position and Notary Ethic Code, that is violated of Article 16 and Article 15 paragraph (2) Law of Notary Position and violated of Article 4 paragraph (8 ) Notary Ethic Code. Although in its decision, the Council of Region Supervision of Notary received a request for peace statements of the parties and the applicable Final for the parties and also accept the application for revocation of reports submitted by the parties to the Council of Region Supervision of Notary of DKI Jakarta, the authors argue the Council of Region Supervison of Notary should impose strictly sanctions that suspension."

"Praperadilan merupakan sarana yang disediakan hukum acara pidana sebagai sarana pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya khususnya pada tahap pra ajudikasi (pra persidangan). Adapun objek dari praperadilan tersebut menurut pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Objek tersebut kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusanya Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. Namun sebelum putusan MK tersebut diterbitkan, hakim pengadilan negeri Jakarta selatan sudah terlebih dahulu memperluas objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh sebab itu perlu untuk dikaji bagaimana hakim menafsirkan objek praperadilan yang telah diatur didalam KUHAP pada saat sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 21/PUUXII/ 2014.

---

Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee the performance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarily in the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) Jo Article 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity of arrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, the Constitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number 21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination as pretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court of Jakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination as one of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation of pretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and post Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014."

"Tesis ini membahas permasalahan pada pengujian keabsahan bukti permulaan dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, bagaimana urgensi pengujian keabsahan bukti permulaan yang dilakukan praperadilan dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka, dan bagaimana standar dan mekanisme pengujian yang dijadikan parameter untuk menguji keabsahan bukti permulaan dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk kemudan dianalisa secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pranata praperadilan merupakan mekanisme check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang dimungkinkan dalam prosesnya terjadi kekeliruan sehingga berimplikasi merampas hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan mewujud dalam bentuk pengujian keabsahan perolehan alat bukti, sehingga dengan pengujian tersebut alat bukti dapat dipercaya keabsahannya reliability. Pengujian tersebut merupakan suatu keharusan yang mendesak urgens, kaitannya sebagai upaya yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan jaminan diterapkannya asas praduga tidak bersalah atas kemungkinan arbitrary process dalam proses mencari dan menemukan bukti di tahap penyidikan, dengan output suatu jaminan bahwa alat bukti yang diperoleh penyidik merupakan "alat bukti yang sah menurut hukum". Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 4 Tahun 2016, standar pemeriksaan pengujian keabsahan bukti permulaan menggunakan standar kuantitatif. Standar pemeriksaan ini berpotensi bahwa bukti permulaan yang manipulatif tidak dapat digali kebenarannya secara komprehensif. Penetapan tersangka secara sewenang-wenang yang didasari bukti permulaan yang tercemar tainted evidence tersebut bertentangan dengan due process of law.

---

This thesis discusses the problem of testing the validity of preliminary evidence in the examination of the validity of the suspect 39 s determination by the pre trial post Constitutional Court decision No. 21 PUU XII 2014. The scope of the discussion is how the basis of consideration of the Constitutional Court in decision Number 21 PUU XII 2014 which extends the pretrial authority to examine the legality of the suspect's determination, the urgency of testing the validity of the preliminary evidence of pretrial evidence in the legitimate examination of the suspect's determination, and how the testing standards and mechanisms Parameters to test the validity of the preliminary evidence in the legitimate examination of the suspect's determination by the pretrial to follow up the decision of the Constitutional Court. The research method used is normative doctrinal, using statute approach, case approach, comparative approach and conceptual approach. The data obtained will be described for later analyzed qualitatively and described systematically. The result of the research concludes that pretrial institution is a mechanism of check and balance system for the act of determining the suspect by the investigator which is possible in the process of mistake so that the implication of depriving human rights. The monitoring mechanism takes the form of testing the validity of the acquisition of evidence, so that by testing the evidence can be trusted its reliability. The test is an urgent necessity, its linkage as an effort to guarantee human rights protection and the guarantee of the presumption of innocence on the possibility of an arbitrary process in the process of seeking and finding evidence at the inquiry stage, with the output of a guarantee that evidence obtained by the investigator is legal evidence according to the law. Based on Article 2 paragraph 2 of Perma Number 4 Year 2016, the standard of examination of the validity test of preliminary evidence using quantitative standards. This standard of examination has the potential that manipulative preliminary evidence can not be explored in a comprehensive way. The arbitrary determination of suspects based on tainted evidence is against the due process of law."

"Dewasa ini, tindak pidana juga seringkali dilakukan oleh korporasi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 6.701 perkara yang melibatkan korporasi telah didaftarkan ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia.  Kendati demikian, suatu korporasi pasti akan berusaha untuk mencari cara guna dapat melepaskan kewajibannya untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Belakangan, praperadilan mengalami perluasan objek berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hal ini dianggap menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan korporasi selaku tersangka untuk melepaskan diri dari kewajibannya, misalnya dalam Putusan No. 16/Pid.Prap/2020/PN.Bdg. Untuk itu, dalam penelitian skripsi ini akan dibahas mengenai pengaturan dan penerapan hukum yang seharusnya berlaku berkaitan dengan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka juga dapat diajukan oleh korporasi dengan mendasarkannya pada keberadaan 2 (dua) alat bukti dan telah diperiksanya korporasi yang diwakili oleh pengurusnya. Namun, hakim dalam putusannya tersebut belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlu dipikirkan mengenai langkah-langkah guna melakukan perbaikan terhadap pembangunan hukum di masa yang akan datang. Hal ini ditujukan supaya negara mampu memberikan jaminan dan perlindungan serta pengaturan yang jelas kepada siapapun terhadap tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum.

---

Today, crimes are often committed by corporations. In 2021, 6.701 cases involving corporations have been registered to district courts throughout Indonesia.  However, a corporation will try to find ways to be able to release its obligation to be held accountable for its actions. The effort that can be made is to submit a pretrial request as stipulated in the Criminal Procedure Code. Later, the object of pretrial was expanded based on Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. This issue is considered to be a legal loophole that can be used by corporations as suspects to escape from their obligations, for example in Decision Number 16/Pid.Prap/2020/PN.Bdg.  For this reason, this thesis research will discuss the regulations and application of law that should apply in relation to pretrial requests regarding the validity of determination of a suspect submitted by a corporation. This research was conducted using qualitative research methods in the form of normative-judicial research. This study concludes that for pretrial requests regarding the validity of determination of a suspect is legal can also be submitted by corporations based on the presence of 2 (two) pieces of evidence and the corporation has been examined through its top management. However, the judge's decision above has not applied to the law properly in accordance with the applicable provisions. Thus, it is necessary to find solutions to make improvements to legal development in the future. This is intended so that the state can provide guarantees and protection as well as clear arrangements for anyone against arbitrary and unfair acts committed by law enforcers."

"ABSTRAKDalam melakukan transaksi jual beli tanah, adakalanya para pihak yang berkepentingan berhalangan hadir, oleh karena itu dibuatlah suatu surat kuasa. Dalam kenyataannya pembuatan surat kuasa walaupun sudah mendapat persetujuan antara kedua belah pihak tetapi terkadang masih menimbulkan permasalahan hukum dimana salah satu pihak menyangkal akan keabsahan surat kuasa tersebut. Upaya hukum yang dilakukan para pihak yaitu dengan cara menggugat. Dalam tesis ini dianalisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Tanggal 19 Agustus 2011. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan dari surat kuasa jual beli tanah dan apakah gugatan yang diajukan suami kepada istri sah terkait surat kuasa jual mengenai jual beli tanah yang dibuat olehnya untuk istrinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis empiris Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif induktif. Berdasarkan hasil penelitian tentang keabsahan surat kuasa jual mengenai jual beli tanah, maka Surat kuasa jual adalah sah.Gugatan yang diajukan oleh suami terhadap isteri terkait dengan surat kuasa jual mengenai menjual tanah, dihubungkan dengan Kasus adalah tidak sah.

---

ABSTRACTIn conducting land transactions, sometimes the parties unable to attend, so they invented a power of attorney letter. In fact, making a power of attorney letter, although it is approved by both parties but sometimes still raises legal issues which one party will deny the validity of a power of attorney. Legal efforts undertaken by the parties that sue. In this thesis analyzed Verdict of Indonesia Supreme Court number 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Date August 19, 2011. The main problems discussed in this thesis is how the validity of a power of attorney if the sale and purchase of land and the husband filed a lawsuit related to the legal wife power of attorney regarding the sale and purchase of land sales made by him to his wife. The method used is descriptive analysis juridical approach empirical data used are primary data and secondary data. Data collection tools through library research. Data analysis method used is inductive method of qualitative analysis. Based on the results of research on the validity of a power of attorney regarding the sale and purchase of the land sale, the selling power of attorney is sah.Gugatan filed by the husband against the wife associated with the sale of the power of attorney to sell the land, be linked to the case is illegal."

"Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Raffi Farid Ahmad Namun terdapat permasalahan didalam perumusan kedua klausula ini dikarenakan didalam peraturan perundang undangan baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP maupun Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan secara jelas definisi dan penjelasan mengenai penggunaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tersebut Hal ini penting untuk dibahas guna menjawab permasalahan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika Untuk mendapatkan jawabannya penulis menganalisis putusan praperadilan yang diajukan oleh Raffi Farid Ahmad kemudian melakukan wawancara untuk mendukung data data sekunder yang penulis pergunakan dalam tulisan ini Melalui metode tersebut penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa pemberian definisi mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup merupakan hal yang penting untuk diatur dan dijelaskan dalam KUHAP maupun Undang Undang Narkotika sehingga tercipta kepastian hukum.

---

In this paper the author discusses clauses of probable cause and reasonableness as a basis for arresting Raffi Farid Ahmad In the case these problems in the formulation of both clauses The use of the both clauses are not clearly explained and defined in Criminal Procedural Law KUHAP and the Narcotics Act It is important to be discussed in the order to answer the validity of the arrest and detention of a person that suspected did a crime especially the crime of narcotics The author has analyzed a pretrial hearing that has submitted by Raffi Farid Ahmad then conducted interview to support secondary data Through this method the author obtains a conclusion that giving a definition clauses of probable cause and reasonableness to be set and described in the legislation."

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyumpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset."

"Perkawinan siri masih banyak terjadi di Indonesia. Masyarakat belum mengetahui mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga ketika mengurus akta kelahiran anak mengalami kesulitan karena tidak memiliki bukti nikah. Masyarakat harus mengetahui bagaimanakah ketentuan permohonan pembuatan akta kelahiran anak hasil perkawinan siri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan menganalisis apakah Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 683/Pdt.P/2011/PA.Sby telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan hukum sekunder. Perkawinan siri menurut hukum negara ialah perkawinan yang tidak sah sehingga anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak luar kawin. Sehingga penting untuk dilakukan pencatatan pada perkawinan siri agar status anak menjadi anak yang sah. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa untuk mencatatkan perkawinan siri dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah dapat dilampirkan sebagai bukti nikah untuk mengurus akta kelahiran anak. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2011/PA.Sby telah sesuai dengan peraturan perundangundangan di Indonesia.

---

Perkawinan siri (marriage in secrecy) is still a lot happened in Indonesia. The community did not know about the importance of marriage registration, so they will have difficulty in the application for the birth certificate because it does not have proof of marriage. The community must know how the provisions of the requests of birth certificate for children born from siri’s marriage according to regulations in indonesia. Therefore, the author will analyze whether Surabaya Religious Court Decision Number 683/Pdt.P/2011/PA.Sby has accordance with regulations in Indonesia. This thesis analysis is done by literature method of research in studying the law regulation as primer law source and books and articles as secondary sources which are related to the issue that is discussed in this thesis. The conclusion of this research stated that to register siri's marriage can be done by applying itsbat nikah (marital legalization) to a Religious Court. The determination of marital legalization can be attached as proof of marriage to a request for the birth certificate. Consideration of the judge in the determination Number 683/Pdt.P/2011/PA.Sby has been in accordance with regulations in Indonesia."