Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan munculnya aplikasi perpajakan. Aplikasi perpajakan yang digunakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia bernama BIJAK (Bank Indonesia Aplikasi Perhitungan Pajak). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemenuhan kewajiban perpajakan Bank Indonesia melalui penggunaan BIJAK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia khususnya pajak penghasilan melalui penggunaan BIJAK sudah efektif, namun masih perlu beberapa perbaikan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam penggunaan BIJAK.

---

Advances in information technology affects the fulfillment of tax obligations with the presence of taxation applications. Taxation application used in order to fulfill tax obligations in Bank Indonesia named BIJAK (Bank Indonesia’s Tax Calculation Application). Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive research used in depth interview and literature study as data collection technique. The result of this study indicates that fulfillment of tax obligations in Bank Indonesia in particular income tax through the use of BIJAK has been effective, but still needs some improvement to solve the existing problems in usage of BIJAK."

"Penelitian ini berawal dari dikenakannya surplus atas Bank Indonesia sebagai objek PPh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan di Bank Indonesia ditinjau melalui asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data mengacu pada teori evaluasi Joko Widodo dan asas ease of administration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia telah sesuai dengan petunjuk teknis, namun timbul beberapa dampak yang perlu diselesaikan. Dilihat dari outputnya, tujuan kebijakan atas pengenaan surplus Bank Indonesia sebagai objek PPh belum tercapai. Apabila ditinjau melalui asas ease of administration, kebijakan ini memenuhi asas kepastian dan kesederhanaan namun belum memenuhi asas efisiensi.

---

This study originated from the policy that surplus gained in Bank Indonesia as an object of Income Tax. The purpose of this study was to evaluate how the implementation of the corporate income tax obligations in terms of Bank Indonesia through the principle of ease of administration. This study used a positivist approach, the data and information gathered through in-depth interviews. Data analysis refers to the evaluation of the theory and principles of Joko Widodo. The results showed that the implementation of the fulfillment of tax obligations in accordance with Bank Indonesia has technical guidelines, but it raises some impacts that need to be resolved. Judging from the output, the policy objectives over the imposition of a surplus of Bank Indonesia as the object of Income Tax has not been reached. When viewed through the principle of ease of administration, this policy meets the principle of certainty and simplicity but does not meet the principle of efficiency."

"Laporan magang ini membahas kronologi proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi oleh PT PCY Cementation Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan terkait juga membahas kewajiban perpajakan dari PT PCY Cementation Indonesia terkait koreksi fiskal yang menjadi pokok sengketa. Terdapat 3 poin koreksi fiskal yang ditemukan Direktorat Jenderal Pajak DJP setelah proses pemeriksaan. Koreksi Fiskal pertama terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Menurut DJP pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena terdapat perbedaan persepsi antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia dalam kategorisasi Bentuk Usaha Tetap dari lawan transaksinya yaitu PCY Hongkong. Koreksi kedua terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa dalam negeri yang faktur pajak nya dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat di kreditkan. Sedangkan koreksi fiskal ketiga terkait pajak masukan yang transaksi nya dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, tidak menjadi sengketa karena PT PCY Cementation Indonesia menyetujui koreksi nya. Sehingga tersisa 2 poin koreksi fiskal yang menjadi sengketa antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia.

---

This internship report discusses the chronology of the Value Added Tax dispute process faced by PT PCY Cementation Indonesia and its compliance with the relevant tax regulation and also discusses the tax obligations of PT PCY Cementation Indonesia regarding the fiscal correction which is the subject of the dispute. There are 3 fiscal correction points found by the Directorate General of Taxation DGT after the inspection process. The first fiscal correction is related to the tax on the acquisition of taxable services from outside the customs area. According to the DGT the input tax can rsquo;t be credited as there is a difference of perception between DGT and PT PCY Cementation Indonesia in the categorization of Permanent Establishment of its transaction counterpart, PCY Hongkong. The second correction related to the input tax on the acquisition of domestic service transactions whose tax invoice is considered incomplete so it can rsquo;t be credited. While the third fiscal correction related to input taxes whose transactions are deemed not to be related to business activities, is not a dispute as PT PCY Cementation Indonesia approves its corrections. While the remaining 2 points of fiscal correction remains a dispute between DGT and PT PCY Cementation Indonesia."

"Penelitian ini dibuka oleh fenomena perpajakan banyak kendala yang dihadapi oleh wajib pajak Beberapa diantaranya yaitu wajib pajak kadang merasa diperlakukan tidak adil dalam pemungutan pajak dan juga kurangnya informasi yang didapat oleh wajib pajak yang menyangkut kewajiban perpajakannya Dengan kata lain peningkatan kepatuhan wajib pajak berhubungan erat dengan pelayanan yang diberikan oleh negara terhadap para wajib pajak Oleh karena itu didirikan Komite Pengawas Perpajakan Akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui keberadaan Komite Pengawas Perpajakan Maka penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas peran lengkap Komite Pengawas Perpajakan dan apa saja kendalanya Menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan hasil wawancara mendalam ukuran efektivitas Komite Pengawas Perpajakan diukur lewat pendekatan sumber proses dan sasaran Dalam penelitian ini juga menampilkan model penelitian sebelum dan sesudah turun ke lapangan Hasil dari penelitian ini peran dari Komite Pengawas Perpajakan dapat dikatakan cukup efektif hal ini terlihat dari input proses dan output Untuk kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi keterbatasan wewenang keterbatasan dalam melaksanakan law enforcement dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia.

---

This research opened by the phenomenon of tax obstacles faced by many taxpayers Some of them namely taxpayers sometimes feel treated unfairly in the tax collection and also a lack of information obtained by the taxpayer regarding tax obligations In other words increasing tax compliance is closely related to the services provided by the state against the taxpayers Therefore established the Tax Ombudsman Committee However there are still many who do not know the existence of the Tax Ombudsman Committee So this study aims to determine the effectiveness of the role of the Tax Ombudsman Committee and complete any obstacles

Using qualitative research methods are based on in depth interviews the size of the Tax Ombudsman Committee measured the effectiveness of the approach through sources processes and goals In this study a research model also displays before and after going to the field The results of this study the role of the Tax Ombudsman Committee can be quite effective it is seen from the input process and output To the constraints faced by the lack of socialization limited authority limitations in performing law enforcement and the limited number of human resources."

"Implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu elemen penting dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan di Indonesia dan Singapura, serta menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam implementasinya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia sebagaimana tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan diterapkannya kedua undang-undang tersebut, namun demikian, hal serupa tidak terjadi di Singapura. Hal ini karena dalam implementasinya di Indonesia masih terdapat hambatan terkait dengan (i) ketidakselarasan dan perbedaan intrepretasi dasar hukum (legal basis) yang mengatur; (ii) belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan yang dibuat secara detail; (iii) belum adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak Wajib Pajak; dan (iv) tingkat ego-sektoral lembaga yang masih tinggi.

---

Implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes is one of the important elements in order to increase tax compliance. The research used a qualitative approach to data collection techniques such as literature and in-depth interviews aimed to explain the implementation of access to bank information for tax purposes in Indonesia and Singapore, as well as outlining the various problems encountered in the implementation in Indonesia.

The results of this research shows that the implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes in Indonesia as it is not fully in accordance with the purpose of the implementation of the statutes, however, the same thing does not happen in Singapore. This is because there are obstacles associated with (i) inconsistencies and differences in interpretation of the legal basis were set up; (ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) regarding access to bank information for tax purposes are made in detail; (iii) the absence of a guarantee of protection of the rights of Taxpayers; and (iv) the high level of ego-sectoral due to the implementation in Indonesia."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"Rahasia bank penting untuk diteliti lebih lanjut karena rahasia bank merupakan unsur terpenting dalam sektor perbankan di sisi lain pembatasan rahasia bank ternyata telah menjadi suatu kebutuhan dari perkembangan masyarakat saat ini Secara formal hukum yang berlaku yang mengatur rahasia bank adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana pengaturan rahasia bank menganut teori bahwa rahasia bank bersifat nisbi yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika ada suatu kepentingan kepentingan umum yang memaksa Salah satu pengecualian dari kerahasiaan bank di Indonesia adalah untuk kepentingan perpajakan namun hal tersebut saat ini dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP karena dianggap telah menghalangi usaha maksimal aparat pajak dalam pemungutan pajak sebab rumusan membuka kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan terbatas pada pemeriksaan penyidikan pidana dan penagihan pajak Itulah sebabnya DJP meminta untuk diberikan kewenangan akses langsung data nasabah perbankan direct access sebagai pembanding melalui Foreign Account Tax Compliance Act FATCA Internal Revenue Service memiliki akses langsung terhadap data nasabah bank Bahkan FATCA diberlakukan di Indonesia per Juli Tahun 2014 oleh Pemerintah Amerika Serikat Tujuan khusus dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah memberikan akses langsung bagi DJP untuk membuka kerahasiaan bank apakah dimungkinkan menurut hukum Indonesia dan apakah FATCA dapat diterapkan di Indonesia Hasil penulisan tesis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang undang untuk melakukan perbaikan bagi peraturan perundang undangan yang sudah ada Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya kajian ilmu hukum perbankan.

---

Bank secrecy important to further research because the bank secrecy is an important element in the banking sector, on the other hand restrictions of bank secrecy has become a necessity of development of today's society. Formally the applicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendment by Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to the theory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclose their clients if there is an interest in the public interest that force to do so. One exception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currently disputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have been blocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because the formulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to the examination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGT requested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access), as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) The Internal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCA even applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. The specific objective of this thesis is to determine whether providing direct access to the DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whether FATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to the legislators to make improvements to the legislation that already exists. The general objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science of banking law."

"Amerika Serikat kini tengah menghadapi masalah penghindaran dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh warganegaranya. Cara yang lazim dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan membuat rekening bank di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Menanggapi masalah ini kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aturan ini dibuat agar institusi keuangan asing untuk melaporkan rekening yang terindikasi milik warganegara Amerika Serikat kepada Internal Revenue Service secara langsung. Implikasi dari aturan ini yaitu adanya kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang ada di negara lain. Di Indonesia, hal ini tidak dimungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, FATCA juga menyediakan instrumen yang disebut Intergovernmental Agreement. Instrumen ini kemudian diterapkan melalui pasal persetujuan nasabah yang terdapat dalam pasal 44. Akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya dorongan untuk merevisi pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Hal ini baik adanya, mengingat peran dan fungsi pajak, akan tetapi melihat situasi yang berkembang belakangan terkait dengan kasus pemerasan dan korupsi yang dilakukan pegawai pajak berkitan dengan jabatannya, maka revisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya. Bisa dibayangkan jika data tersebut bisa diakses langsung maka nasabah tidak akan percaya kepada bank dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian negara kita.

---

United States of America faces problems regarding the tax evasion and tax avoidance that have been done by their citizens and persons who enjoy a United States source income. Making a bank account or investting outside United States jurisdiction is the methods of United States citizen to have tax evasions and tax avoidance. They use the bank outside the U.S Jurisdiction and also the bank that does not have any relation with United States. In order to combat this problems, United States enacts the Foreign Account Tax Compliance Act. This act is aiming to get an information about the account that has any relation with United States, be it data and the fmancial condition of the customers. This act is applied on the United States account that exists in the financial institution outside the U.S jurisdiction. All of those data must be reported directly to the Internal Revenue Service. The problem is that the framework of the act is against the principle of bank secrecy for the interest of taxation in Indonesia as stipulated on article 41 of Banking Law. In order to be implemented, FATCA provides the Intergovernmental Agreement. Through the Intergovernmental Agreement, the applicability of FATCA Framework can be implemented through the provisions of customer consent on Banking Law. Though it could be applied through this framework, there is national interest that may raised later on regarding the amendment of the bank secrecy provisions for taxation interest. Eventhough tax is considered as a state main income, but the recent situation shows that our tax authority has an integrity problem such as a corruption and bribery related to their job. The amendment could bring impact to the bank industry relating the customers data where data would not be safe anymore and people are not willing to save their money in the bank."

"ABSTRAKLaporan ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kepatuhan PT. FE Indonesia terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 16/21/PBI/2014 Tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri pada tahun 2016. Pemenuhan prinsip kehati-hatian ini meliputi pemenuhan atas rasio lindung nilai minimum, rasio likuiditas minimum dan peringkat utang minimum yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian KPPK . Hasil dari analisis ini menyimpulkan bahwa PT. FE Indonesia selama tahun 2016 tidak memiliki kewajiban untuk melakukan lindung nilai dan memenuhi peringkat utang minimum namun di sisi lain PT. FE Indonesia telah memenuhi rasio likuiditas minimum seperti yang disyaratkan Peraturan Bank Indonesia nomor 16/21/PBI/2014.

---

ABSTRACTThe purpose of this report is to analyze PT. FE Indonesia rsquo s compliance towards Bank Indonesia regulation number 16 21 PBI 2014 regarding the implementation of prudentiality principles in managing offshore loans in 2016.These prudentiality principles consist of compliance towards minimum hedging ratios, minimum liquidty ratios and minimum credit rating that formed in Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati hatian KPPK . The overall result shows that PT. FE Indonesia has no obligation to fulfill minimum hedging ratios and minimum credit rating, on the other hand PT. FE Indonesia has fulfilled minimum liquidity ratios as regulated by Bank Indoensia Regulation number 16 21 PBI 2014."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas serta menganalisis pelaksanaan atas prosesprosedur pemberian kredit pada PT.ABC dengan kesesuaiannya dengan PeraturanBank Indonesia dan pelaksanaannya. Penulis telah melaksanakan prosespemberian kredit sesuai dengan Standar Prosedur Kredit yang dirancang olehPT.ABC, meliputi tahap initial process hingga tahap proposal process danmembantu tahapan disburstment dan monitoring. Tidak terdapat kejanggalan atautemuan yang menyalahi standar prosedur namun terkadang perlu dilakukan penyesuaian untuk memenuhi kategori kredit. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya judgment atas penilaian kelayakan atas debitur atau calon debitur.

---

ABSTRACTThis report discusses and analyzes the implementation of the process of lendingprocedures in PT.ABC and its compliance with Bank Indonesia Regulation and itsimplementation. The author has implemented the credit granting process inaccordance with the Credit Standard Procedures designed by PT.ABC, coveringfrom the initial process up to the stage of the proposal process and also assist thedisburstment and monitoring process. There are no irregularities or findings thatviolates the standard procedure, but sometimes there is condition where there need to be adjusted to meet the credit category. This adjustment is done after the judgment on the feasibility assessment of borrowers or potential borrowers., This report discusses and analyzes the implementation of the process of lendingprocedures in PT.ABC and its compliance with Bank Indonesia Regulation and itsimplementation. The author has implemented the credit granting process inaccordance with the Credit Standard Procedures designed by PT.ABC, coveringfrom the initial process up to the stage of the proposal process and also assist thedisburstment and monitoring process. There are no irregularities or findings thatviolates the standard procedure, but sometimes there is condition where there need to be adjusted to meet the credit category. This adjustment is done after the judgment on the feasibility assessment of borrowers or potential borrowers.]"