Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses pengolahan bahan pustaka ditinjau dari berbagai kompetensi personal yang dimiliki oleh pustakawan yang bertugas mengolah bahan pustaka di BPAD Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi proses pengolahan bahan pustaka dan kompetensi personal pustakawan bagian pengolahan bahan pustaka. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian pustaka, observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pengolahan bahan pustaka dibagi ke dalam 3 tahapan, prapengatalogan, pengatalogan dan pascapengatalogan. Sedangkan kompetensi personal yang dimiliki pustakawan masih mengalami kekurangan dalam aspek kompetensi.

---

This undergraduate thesis covers study of library materials processing are reviewed of personal competencies of existing for the librarian which is in charge of processing of library materials at BPAD in Riau Province. The purpose of this research is to identify the processing of library materials and personal competence of librarian in library material processing. This research is a case study with a qualitative approach. Data collection was performed by literature review, participant observation and in-depth interviews. The results of this research is the processing of library materials is divided into 3 stages, pre-cataloguing, cataloguing and post-cataloguing. While personal competence owned by librarians are still deficient in aspects of competence."

"Skripsi ini membahas tentang penggunaan koleksi khusus Jakarta di BPAD provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui subjek informasi yang digunakan pengguna, mengetahui sumber informasi yang digunakan pengguna, mengetahui sarana temu kembali apa yang digunakan oleh pengguna, mengetahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap sarana yang ada di koleksi khusus Jakarta, dan mengetahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap peran pustakawan ketika membantu pengguna dalam mencari informasi yang diinginkan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survai. Hasil penelitian ini yaitu tingkat penggunaan koleksi perpustakaan yang paling tinggi berdasarkan umur yaitu umur 21-30 sebesar 52 %, dan berdasarkan pekerjaan, yaitu mahasiswa sebesar 72 %. Berdasarkan subjek informasi yang digunakan, yaitu subjek mengenai kebudayaan Jakarta dengan nilai indikator 3,80. Berdasarkan sumber informasi yang digunakan, yaitu koleksi buku teks dengan nilai indikator 4,08. Berdasarkan sarana temu kembali, yaitu menelusur langsung ke rak koleksi dengan nilai indikator 4,28. Berdasarkan sarana dan prasarana, yaitu ruang tempat penyimpanan koleksi bagus dan nyaman dengan nilai indikator 4,04 dan Berdasarkan peran pustakawan, yaitu pustakawan bersikap ramah dalam membantu pengguna dengan nilai indikator 3.68.The focus of this research is the use of special collection of Jakarta in BPAD province of DKI Jakarta. The purposes of this research are to know what is the subject of information is use by visitors, what is the source of information is use by visitors, what is the retrieval tool is use by visitors, what is the visitor?s response about facilities and librarian role to help them. This research is quantitative research with survey method. The most use of special collection of Jakarta based on age is 21-30 years old with 52 % and university student with 72 %. Based on subject of information is subject information about culture with indicator value 3,80. Based on the source of information is the text book, with indicator value 4,08. Based on retrieval tools is explore the rack collection with indicator value 4,28. Based on infrastructure and facilities is the collection storage room is fine and comfortable with indicator value 4,04 and based on play role of the librarian to help users? to find library materials is the librarian is friendly with users? with the value of indicator 3.68."

"Implementasi e?government di lingkungan pemerintahan merupakan keharusan karena memberikan banyak manfaat. Hanya saja dalam pelaksanaannya banyak implementasi e-government yang mengalami hambatan sehingga tidak memberikan dampak seperti yang diinginkan. Hal tersebut juga dialami oleh pemerintah provinsi Riau dalam implementasi e-government, dimana sampai tahun 2012 masih berada dalam kategori kurang. Artinya, ada kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mewujudkan implementasi e-government yang ideal. Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor menghambat pelaksanaan e-Government di Pemerintah Provinsi Riau.Kerangka teori yang dirancang pada penelitian ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori dan hasil penelitian-penelitian terkait e-government. Terdapat lima variabel yang diasumsikan merupakan penyebab terhambatnya implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Riau yaitu: kepemimpinan, infrastruktur TI, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi. Untuk membuktikan hipotesa tersebut, dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada PNS di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Dari pengumpulan data tersebut, diperoleh 134 kuesioner yang kembali. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM).Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan e-government di pemerintah provinsi Riau adalah faktor kepemimpinan, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi yang masih belum dilakukan dengan baik. Selanjutnya, studi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi e-government yang lebih baik di pemerintahan provinsi Riau.

---

The implementation of e?government on governmental sector is a must because it gives huge benefits. The process of e-government implementation, there are kinds of effects, so this does not give the intended impact. This matter is experienced by government of Riau province in implementing e-government, where in 2012 it was still in fair category. This means that, there?s challenge and barrier was encountered by government of Riau province in order to implement ideal e-government. Related to this matter, this study is applied to know factors that affect the implementation of e-Government in Riau province government.

Theoretical framework which is applied in this study is the synthesis of relationship among variables that is compiled from kinds of theories and result findings related to e-government. There are five variables that are predicted to become the effects in implementing e-government at government of Riau province namely: leadership, IT infrastructure, human resource, information processing and organization culture. In order to give the fact of related hypotheses, this study applied through collecting data using distributed questionnaire to civil servant of Riau province government. From the collected data, there?s 134 questionnaire taken back. The data then is analyzed using Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM).

The result of this study concludes that factors which affect the implementation of e-government at government of Riau province is leadership, human resource, information processing and organization culture which are not developed as well. Futhermore, this study that can be used as an evaluation material in order to better implementation of e-government in Riau province government."

"Kebakaran lahan dan hutan merupakan ancaman terhadap lingkungan hidup. Kebakaran lahan dan hutan dipengaruhi oleh pola penggunaan lahan untuk budidaya. Karakteristik wilayah rawan kebakaran di Kabupaten Pelalawan adalah wilayah yang memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi konversi dan hutan produksi terbatas; memiliki tutupan lahan dengan jenis hutan lahan kering sekunder, semak belukar, semak belukar rawa dan tanah terbuka; serta memiliki jenis tanah dan sistem lahan berupa endapan aluvial dan tanah mineral perbukitan rendah, serta jenis tanah gambut dengan kedalaman rendah sampai sedang. Kemunculan hotspot sebagai indikator kebakaran lahan dan hutan memiliki hubungan dengan pola curah hujan rendah yang terjadi dua kali selama setahun di Pelalawan, yaitu antara Januari-Februari dan yang paling ekstrim pada Juli-Agustus. Langkah mitigasi kebakaran yang dilakukan pemerintah belum diikuti dengan alternatif solusi budidaya tanam tanpa api. Perubahan budidaya jenis tanaman semusim ke tanaman keras adalah bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh nyata terhadap peluang terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Tekanan terhadap penguasaan ruang sebagai dampak dari pembangunan mempengaruhi kearifan lokal penggunaan api dalam pengelolaan lahan. Terbatasnya akses terhadap modal perekonomian menjadi salah satu faktor penghambat trasformasi sosial ekonomi dan budaya dari pertanian subsisten menjadi agraris, sehingga penggunaan api masih menjadi bagian dari budaya pengelolaan lahan.

---

Land and forest fires threatening the environment. The occuring of fires influence by land use for cultivation system. Characteristics of fires vulnerable zone in Pelalawan district Riau province indicated by the present of forest area with function for convertion and limited production; land cover type from secondary dryland forest, scrub, swampy scrub and open area; and alluvial to plain hilly mineral soil and land system, and shallow to moderate depth of peat swamp. The present of hotspots as indicator of fires occuring in land or forest area correspond with the lowest amount of rainfall which happend twice per annum within the study area, it is happend between January to February and extremly happend in July to August.

The mitigation action proposed by government poorly associate with alternative solution for zero firest cultivation. The shifting from short period to parennials agriculture commodity was the adaptation effort taken by the community. The growth of population influence the opportunity of fires may occur. The present of land tenure management due to development impact has influencing the local wisdom in using fires for land management. The limited acces to capital of economic being a barrier to the succes of social cultural transformation from subsisten to agrarian cultivation, thus the use of fires still being part of land development culture."

"Penelitian ini membahas tentang tinjauan kembali harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Riau berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan diiringi dengan wawancara oleh narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan dari ke tiga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seperti perbedaan peraturan teknis, belum ditegakkan syarat administratif berupa Naskah akademis atau keterangan/penjelasan, dan terdapat perbedaan sistem pelaksanaan di mana terdapat kantor wilayah yang sudah menjalankan harmonisasi melalui sistem berbasis elektronik dan di sisi lain terdapat pelaksanaan harmonisasi masih melalui surat elektronik. Dari ketiga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdapat hambatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah seperti terbatasnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya database peraturan perundang-undangan, dan pengajuan harmonisasi sangat dekat dengan jadwal pembahasan. Dengan demikian, tinjauan kembali yang ditawarkan oleh penulis adalah perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penegakkan syarat administratif, dan integrasi sistem aplikasi berbasis elektronik.

---

This research discusses reviewing the harmonization of draft regional regulations in the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in DKI Jakarta, South Sulawesi and Riau Provinces based on the provisions of Article 58 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of The Laws and Regulations followed up by the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 22 of 2018 concerning Harmonization of Draft Legislation Formed in the Regions by Drafters of Legislation. This research is normative legal research with an approach to statutory regulations, literature study, and is accompanied by interviews with relevant informants. The results of this study based on interviews conducted by the author are that there are several differences in the implementation of the harmonization of draft regulations from the three Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights such as differences in technical regulations, administrative requirements in the form of academic papers or statements/explanations have not been enforced, and there are differences in the implementation system in where there are regional offices that have carried out harmonization through electronic-based systems and on the other hand there are still harmonization implementations via electronic mail. From the three Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights there are obstacles to the harmonization of draft regional regulations such as limited budgets, limited human resources, limited database of laws and regulations, and submissions for harmonization are very close to the discussion schedule. Thus, the review offered by the author is an amendment to Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, enforcement of administrative requirements, and integration of electronic-based application system."

"Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

---

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Governmente-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri"

"Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan provinsi Riau sebagai penyumbang lahan perkebunan kelapa sawit terluas. Sektor perkebunan tersebut berkembang hampir di seluruh wilayah kabupaten provinsi. Dari tiga sistem pengelolaan perkebunan, pengembangan sektor kelapa sawit ini lebih gencar dilaksanakan dengan status perkebunan swasta baik perusahaan maupun investor asing. Seiring dengan pertumbuhannya yang semakin meningkat, sektor perkebunan kelapa sawit justru berpotensi menimbulkan masalah terhadap kelestarian lingkungan. Menggunakan green criminology sebagai perspektif utama yang didukung teori marxs ecology, penelitian ini menjelaskan bagaimana lingkungan hidup secara tidak langsung mengalami viktimisasi secara struktural akibat upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau. Pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena dan memberikan porsi analitis dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk viktimisasi struktural terhadap lingkungan tersebut terjadi dengan proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi RTRWP Riau sebagai legal factor.

---

Indonesia is the largest palm oil producer in the world with Riau province as a contributor to the largest palm oil plantation. The plantation sector is spread all over the provincial area. Based on 3 three plantation maintenance systems, the development of palm oil sector is more intensively conducted with the status of private estates both companies and foreign investors . As development rise, palm oil plantation sector potentially creates problem to the environment. Using green criminology as the main perspectives that supported by Marx 39 s ecology theory, this research explains how living the environment ecology indirectly experiences structural victimization because of the state rsquo s efforts in developing palm oil sector in Riau province. A qualitative approach with the method of observation, interview, and literature study used by researchers to describe the phenomenon and provide an analytical portion in the discussion of this study. This research concluded that the structural form of victimization against the environment occurred with the drafting local regulation process Ranperda of Riau Provincial Spatial Planning RTRWP as a legal factor."

"Isu lingkungan khususnya deforestasi telah menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia yang kemudian merespon dengan keluarnya kebijakan moratorium hutan dan gambut di tahun 2011. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra terkait trade off antara lingkungan dan ekonomi khususnya pada studi kasus sektor kelapa sawit. Penyelamatan lingkungan melalui kebijakan moratorium harus dihadapkan dengan potensi dampak melambatnya kontribusi ekonomi dari kelapa sawit sebagai komditas andalan baik di level regional dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium terhadap daerah sentra kelapa sawit, Riau. Analisis penelitian menggunakan metode sistem dinamik selama periode aktual 2008-2016 dan dilanjutkan dalam proyeksi hingga 2026 dengan membandingkan skenario kondisi moratorium, tanpa moratorium dan moratorium berjangka. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan moratorium memberikan dampak positif terhadap perlambatan penurunan luas hutan namun di satu sisi juga memberikan dampak negatif terhadap perlambatan kontribusi ekonomi yang ditandai dengan perlambatan laju ekspansi lahan kelapa sawit, produksi kelapa sawit dan volume ekspor kelapa sawit yang kemudian berujung pada kontirbusi nilai ekspor kelapa sawit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

---

Environmental issues, especially deforestation, have become the world's attention, including Indonesia, which then responded with the release of forest and peat moratorium policies in 2011. This policy raises the pros and cons of trade-offs between the environment and the economy especially on the case study of the palm oil sector. Saving the environment through moratorium policies should be faced with the potential impact of slowing economic contributions from oil palm as a reliable commodity both at regional and national levels. This study aims to analyze the impact of moratorium policy on the area of ​​oil palm center, Riau. The research analysis used dynamic system method during the actual period of 2008-2016 and continued in projection up to 2026 by comparing scenario of moratorium condition, without moratorium and futures moratorium. The results of the research indicate that the moratorium policy has a positive impact on the decline in forest area but on the one hand it also negatively impacts the slowdown of economic contribution which is marked by the slowing of the expansion rate of oil palm, palm oil production and export volume of palm oil which then lead to the contribution of value export of palm oil both in short and long term."

"Penelitian ini membahas tentang proses pengolahan bahan perpustakaan, dan penerapan unsur dan fungsi manajemen pada proses tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan unsur dan fungsi manajemen pada proses tersebut, melakukan analisis, dan kemudian memberikan kesimpulan dan saran. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Untuk informan dalam tahap wawancara adalah pihak yang berkaitan dengan proses tersebut.

---

This research discusses about library materials processing, and applications element and function of management in that process. The purpose from this research is for seeing applications element and function of management in that process, doing analysis, and then give conclusion and suggestion. This research is case study uses qualitative methods, and collecting data with observation and interview. For informant in interview is who related with that process."