Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah branchless banking di Indonesia. Dengan keberadaan branchless banking, nasabah bank konvensional dapat mengakses layanan bank melalui agen dalam bentuk kantor pos, minimarket, atau individu yang memiliki badan usaha. Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif telah memberikan landasan untuk operasi branchless banking di Indonesia melalui agen individu. Dengan membandingkan peraturan sekaligus operasi branchless banking di tiga negara lain yakni Kenya, Brazil dan India, telah ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah branchless banking di Indonesia saat ini kurang harmonis dan bisa lebih spesifik dan terperinci.

---

This research aims to assess the adequacy of the legal protection given to customers of branchless banking operation in Indonesia. With the existence of branchless banking operation, customers of conventional banks can access the services of a bank through agents in the form of post offices, minimarkets, or even individuals owning a business entity. Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 on Electronic Money and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 19/POJK.03/2014 concerning Financial Service Without Office in the Framework of Financial Inclusion have provided the basis of branchless banking operation through the use of individual agents. With comparison to regulations as well as operations of branchless banking in three other countries including Kenya, Brazil, and India, it is found that the legal protection given to customers of branchless banking in Indonesia currently lacks synchronization and could be more specific and detailed."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan digital banking. Perkembangan teknologi informasi di bidang perbankan memiliki pengaruh yang signifikan bagi sistem perbankan. Dalam melakukan transaksi keuangan, konsumen mengedepankan aspek kemudahan dan kesederhaan. Pelayanan Perbankan harus bisa melakukan inovasi agar kemudahan nasabah dalam bertransaksi dapat terwujud. Teknologi menyediakan hal tersebut, perbankan harus bisa memanfaatkannya sebagai sarana yang dapat mempermudah aktivitas nasabah, salah satu terobosan baru bagi dunia perbankan adalah digital banking. Di satu sisi, penyelenggaraan digital banking tidak terlepas dari berbagai resiko yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah pengguna selaku pihak yang lemah. Perlindungan nasabah menjadi hal yang penting demi terciptanya hubungan antara bank dan nasabah yang sehat. Dalam hal ini, dibutuhkan pengaturan atas penyelenggaraan layanan digital banking, terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah penggunanya. Pengaturan tersebut terwujud baik dalam bentuk perjanjian layanan digital banking antara bank dan nasabah maupun dalam bentuk berbagai peraturan yang secara tidak langsung mengatur juga mengenai digital banking yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian, penulis menganalisis sejauh mana peraturan-peraturan tersebut pada sebuah kasus pembobolan rekening seorang nasabah pengguna layanan digital banking. Berdasarkan hasil analisis penulis, bank belum dapat menerapkan perlindungan nasabah secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan nasabah pengguna layanan digital banking berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya pada kasus. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis analyzes the legal protection of users of digital banking services. The development of information technology in the banking sector has a significant influence on the banking system. In conducting financial transactions, consumers prioritize aspects of convenience and simplicity. Banking services must be able to innovate so that customer convenience in transactions can be realized. Technology provides that, banks must be able to use it as a means that can facilitate customer activities, one of the new breakthroughs for the banking world is digital banking. On the other hand, the implementation of digital banking services can not be separated from various risks that ultimately can harm the user’s customers as the weak party. Customer protection is important in order to create a healthy relationship between banks and customers. In this case, strict regulation of digital banking services, especially those that are related to the protection of it’s customers, are needed. The regulations are realized both in the form of digital banking service agreements between bank and customers as well as in the form regulation that indirectly regulate digital banking publications. Furthermore, the author analyzed the extent to which the application of those regulations in a case of digital banking services. Based on the analysis, the digital bank has not implemented the customer protection throughoutly. The purpose of this study is to examine the customer protection aspects of the digital banking service users based on applicable laws and regulations and analyze their application to the case. In this thesis, the authors use the normative juridical research method. "

"Kebijakan Keuangan Inklusif merupakan suatu kebijakan yang bertujuan agar layanan keuangan dapat dijangkau oleh semua kalangan, khususnya kalangan yang selama ini belum terjamah oleh kegiatan perbankan. Kebijakan keuangan inklusif ini tidak hanya berkaitan dengan memberikan layanan keuangan saja, tetapi juga memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Salah satu upaya dari kebijakan keuangan inklusif adalah Branchless Banking (BB) atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Di Indonesia, layanan keuangan ini disebut dengan LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Dalam melaksanaan kegiatan Branchless Banking, pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan melakukan transaksi perbankan tidak lagi secara langsung, melainkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga bank tidak perlu mendirikan kantor cabang agar dapat melayani masyarakat. Pihak ketiga ini dapat berupa agen maupuan operator jaringan telekomunikasi yang tentunya membawa perubahan dalam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan transaksi perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen yang diberikan kepada nasabah serta kebijakan hukum terkait dengan pengawasan dan pencegahan yang diberikan agar kepentingan konsumen dalam Branchless Banking dapat terlindungi.

---

Inclusive Financial Policy is a policy that aims to make financial services accessible to all people, especially those who had been untouched by banking activities. Inclusive financial policy is not only related to the provision of financial services, but also provide financial education to the public. One of the efforts of the inclusive financial policy is Branchless Banking (BB) or Financial Services Without Office. In Indonesia, financial services is called a LAKU PANDAI (Financial Services Without Office in the Financial Framework for Inclusive). In carrying out the activities of the Branchless Banking, the bank as a financial services provider of banking transactions are no longer directly, but by using a third party so that the bank does not need to set up branch offices in order to serve the community. This third party can be an agent or the operator of telecommunications network which would bring about a change in accountability in the execution of banking transactions. Therefore, in this case, the author will discuss about the consumer protection given to customers and legal policies related to surveillance and prevention are given so that the interests of consumers in Branchless Banking can be protected."

"Pemanfaatan sistem elektronik telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sarana efektif dalam menunjang aspek-aspek kehidupan termasuk diantaranya penggunaan sistem elektronik dalam sistem pembayaran. Pemanfaatan sistem elektronik di satu sisi memang telah memberikan manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa sistem elektronik untuk pembayaran, serta perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan inklusif yang memanfaatkan layanan perbankan tanpa kantor yang merupakan salah satu delivery channel sebagai pendukung e-commerce. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana peraturan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Terciptanya perlindungan hukum terhadap pengguna sistem elektronik membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain, pengguna itu sendiri, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan produk dan jasa yang memanfaatkan sistem elektronik, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

Utilization of electronic systems has contributed to improving the welfare, progress and effective tool in supporting aspects of life, including the use of electronic systems in the payment system. Utilization of electronic systems on the one hand it has provided benefits, but on the other hand contain risks that could cause harm to the user. This thesis discusses the legal protection of the electronic systems for payment services, and legal protection for the users of financial services utilizing inclusive banking services without an office, which is one delivery channel to support e- commerce. It also discussed on how the rules provide protection for service users of electronic systems. This research is descriptive qualitative study, using research methods such as literature study and conduct interviews. The creation of the legal protection of electronic systems requires the involvement of many parties, among others, the users themselves, the organizers of the electronic system, the service provider of products and services that utilize electronic systems, communities, governments, and other interested parties."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pelindungan hukum terhadap nasabah bank digital dalam peraturan perbankan di Indonesia serta menganalisis upaya optimalisasi yang dapat dilakukan Pihak Perbankan Digital untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Doktrinal dengan data sekunder sebagai sumber data. Metode pengumpulan data adalah dengan metode studi kepustakaan dan metide analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bawah Pelindungan hukum terhadap nabah bank digital dituankan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan Pasal 24 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 serta kebijakan layanan dompet digital yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu, Upaya optimalisasi dari pihak perbankan digital adalah memperkuat sistem keamanan teknologi mereka. Bank-bank digital menggunakan teknologi enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi data yang ditransmisikan antara pengguna dan sistem bank. Ditambah, saat ini komisi I DPR sedang menginisiasi suatu lembaga yang bertugas untuk menerima mengajukan keluhan atau sengketa terkait pelanggaran data berupa lembaga Pelindungan data Pribadi. Terakhir, pihak perbankan digital juga mengoptimalkan pengawasan dan audit secara berkala. Pihak ketiga yang independen sering kali dilibatkan untuk melakukan audit keamanan yang mendalam terhadap infrastruktur TI bank digital. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam sistem yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

---

This research aims to examine the legal protection of digital bank customers in banking regulations in Indonesia and analyze optimization efforts that can be made by Digital Banking Parties to prevent misuse of personal data. The method used in this research is Doctrinal legal research method with secondary data as the data source. The data collection method is the literature study method and the data analysis method used is the qualitative method. The results of this study conclude that the legal protection of digital bank customers is stipulated in Article 1 number 1 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 12 / POJK.03 / 2021 concerning Commercial Banks and Article 24 POJK Number 12 / POJK.03 / 2021 and digital wallet service policies regulated through Bank Indonesia Regulation Number 20 / 6 / PBI / 2018 concerning Electronic Money. In addition, the optimization effort from the digital banking side is to strengthen their technology security system. Digital banks use high-level encryption technology to protect data transmitted between users and bank systems. In addition, Commission I of the House of Representatives is currently initiating an institution tasked with receiving complaints or disputes related to data breaches in the form of a personal data protection institution. Finally, digital banking also optimizes regular supervision and audits. Independent third parties are often engaged to conduct in-depth security audits of digital banks' IT infrastructure. This audit aims to identify weaknesses or gaps in the system that can be exploited by irresponsible parties."

"Branchless Banking merupakan suatu konsep upaya pemberian jasa atau layanan perbankan, yang dilakukan tanpa melalui kantor bank namun menggunakan sarana teknologi dan/atau agen. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Brazil dan Pakistan, Indonesia mewujudkan kegiatan Branchless Banking ini dalam dua bentuk, yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Dalam kegiatan ini, perlindungan bank dan nasabah juga menjadi isu yang penting, mengingat adanya risiko-risko bagi bank dan nasabah. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada pihak bank dan nasabah dalam kegiatan Branchless Banking di Bank X, serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia, Brazil dan Pakistan. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dari segi fungsi layanan antara Layanan Keuangan Digital dengan Laku Pandai, di mana Layanan Keuangan Digital berfungsi sebagai sistem pembayaran, dan Laku Pandai berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dalam hal perbedaan dengan Brazil dan Pakistan, perbedaan sistem perbankan dan landasan hukum menyebabkan perbedaan operasional Branchless Banking. Hasil penelitian ini juga menemukan dalam hal upaya Bank X untuk melindungi dirinya dari risiko dalam kegiatan Branchless Banking, Bank X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya, antara lain: Manajemen Risiko dalam penggunaan Agen, kebijakan Anti Pencucian Uang, Manajemen Risiko dalam pengunaan Teknologi Informasi, serta pengawasan dan pelaporan. Sementara upaya Bank X untuk melindungi nasabahnya, Bank X menerapkan beberapa aspek, antara lain: kebijakan perlindungan konsumen, keterbukaan infomasi dan edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan keamanan dalam transaksi secara elektronik.

---

Branchless Banking is a concept of delivering banking services, not by conventional branch office but through the usage of technology and/or third party agents. Unlike in other countries like Brazil and Pakistan, Indonesia has actualized its branchless banking activities in two forms, which are Digital Financial Service and Laku Pandai. In this activity, bank and customer protections is a key issue, regarding to the risks exposed to banks and customers. Therefore, this thesis discusses the legal protection to banks and consumers in the Branchless Banking activities of Bank X, and the regulation comparison between Indonesia, Brazil and Pakistan. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is descriptive.The results of this research shows that there are functional differences between the Digital Financial Service and Laku Pandai, whereas the Digital Financial Service functions as a payment system, while the Laku Pandai functions as a financial intermediary. Regarding to the difference with Brazil and Pakistan, financial system and legal basis difference results in the operational difference of Branchless Banking. The results also show that in the effort of Bank X to protect itself from Branchless Banking risks, Bank X implements the prudential principles on its operations, which includes: agent usage risk management, anti-money laundering policy, information and technology risk management, and also surveillance and reporting. Meanwhile, in the effort of Bank X to protect its customers, Bank X implements several aspects, including: consumer protection policy, information disclosure and consumer education, complain handling, and also electronic transaction security."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan internet banking sebagai salah satu terobosan bagi dunia perbankan. Di sisi lain, penyelenggaraan layanan internet banking tidak terlepas dari berbagai resiko yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah pengguna selaku pihak yang lemah. Perlindungan nasabah menjadi hal yang penting demi terciptanya hubungan antara bank dan nasabah yang sehat. Dalam hal ini, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat atas penyelenggaraan layanan internet banking, terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah penggunanya. Pengaturan tersebut terwujud baik dalam bentuk perjanjian layanan internet banking antara bank dan nasabah maupun dalam bentuk berbagai peraturan yang secara tidak langsung mengatur mengenai internet banking terbitan pemerintah, sedangkan pengawasan dilakukan secara sinergis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, penulis menganalisis sejauh mana penerapan peraturan-peraturan tersebut pada sebuah kasus pembobolan rekening seorang nasabah pengguna layanan internet banking.Berdasarkan hasil analisis penulis, bank belum menerapkan perlindungan nasabah secara maksimal. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia diharapkan segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai internet banking secara spesifik demi semakin terwujudnaya kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan nasabah pengguna layanan internet banking berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya pada kasus. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis analyzes the legal protection for users of internet banking services as one of the breakthroughts for the banking world. On the other hand, the implementation of internet banking services can not be separated from various risks that ultimately can harm the user rsquo s customers as the weak party. Customer protection is important in order to create a healthy relationship between banks and customers. In this case, strict regulation and supervision of internet banking services, especially those that are related to the protection of it rsquo s customers, are needed. The regulations are realized both in the form of internet banking service agreements between banks and customers as well as in the form regulations that indirectly regulate internet banking publications, while supervision is conducted synergistically by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia.

Furthermore, the authors analyzed the extent to which the application of these regulations in a case of account breaking of a customer using internet banking services. Based on the analysis, the bank has not implemented the customer protection throughoutly. On the other hand, Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia are expected to immediately issue regulations governing internet banking specifically for the realization of legal certainity. The purpose of this study is to examine the customer protection aspects of the internet banking service users based on applicable laws and regulations and analyze their application to the case. In this thesis, the authors use the normative juridical research method."

"Tesis ini berisi tentang analisis pengaruh penerapan Laku Pandai Branchless Banking terhadap Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia. Laku Pandai merupakan salah satu program guna mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan setiap provinsi dan menganalisis pengaruh penerapan Laku Pandai terhadap tingkat inklusi keuangan yang direpresentasikan dengan Indeks Keuangan Inklusif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi berganda data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode berlakunya Laku Pandai mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Model penelitian merupakan Random Effect Model dengan metode Generalized Least Square GLS . Tingkat inklusi keuangan masing-masing provinsi di Indonesia dihitung dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif berdasarkan metode Sarma 2012 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong sedang, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif berkisar 0,3 sampai dengan 0,6. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan yang sedang, kecuali Jakarta yang memiliki indeks keuangan inklusif tertinggi sebesar 0,9. Secara empiris, penerapan Laku Pandai, pendapatan PDRB per kapita , penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital LKD , tingkat pengguna internet Internet dan persentase penduduk yang memiliki telepon selular Ponsel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan inklusif di Indonesia. Sedangkan gini rasio, persentase angka buta huruf dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap indeks keuangan infklusif di Indonesia.

---

This thesis contains the impact analysis of Laku Pandai Branchless Banking to the Financial Inclusion Index in Indonesia. Laku Pandai is one of the programs to support the realization of financial inclusion, issued by the Financial Services Authority through OJK Regulation Number 19 POJK.03 2014. This study aims to compare the inclusion rates of each province 39 s finances and analyze the impact of Laku Pandai on the level of financial inclusion represented by the Financial Inclusion Index, as well as to identify other factors affecting financial inclusion in Indonesia. This study used multiple regression of panel data from 33 provinces in Indonesia during the period of Laku Pandai programme from 2015 to 2017. The research model is a Random Effect Model with Generalized Least Square GLS method. The financial inclusion rates of each province in Indonesia are calculated using the Financial inclusion index using the Sarma model 2012 . The results show that the financial inclusion in Indonesia is in moderate level, which includes a financial inclusion index between 0.3 to 0.6. Almost all provinces in Indonesia have a moderate level of financial inclusion, except for Jakarta which has the highest financial inclusion index. Empirically, Laku Pandai Branchless Banking , income GRDP per capita , Digital Financial Services DFS , Internet users Internet and percentage of people who own the mobile phone cellular Phone have a positive and significant relationship to the financial inclusion index in Indonesia. While the gini ratio, the percentage of angka buta huruf BHF and the unemployment does not statistically influence to the financial inclusion index in Indonesia. "

"Bank Mandiri pertamakali memperkenalkan layanan internet banking pada masyarakat pada tahun 2002. Internet banking merupakan bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara Online, dalam internet banking terdapat hak dan kewajiban antara nasabah dan bank karena didasarkan pada suatu perjanjian. Jika terjadi konflik maka Perlindungan hukum dalam layanan internet banking didasarkan pada perlindungan langsung atau tidak langsung, perlindungan data pribadi nasabah, perlindungan manajemen resiko dan transparansi produk bank, serta perlindungan dalam hal terjadi sengketa akibat layanan internet banking, disamping itu terdapat juga pertanggungjawaban bank terhadap nasabah apabila terjadi permasalahan dalam layanan internet banking. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data-data yang bersifat yuridis-normatif yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah internet banking. hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris-analistis karena analisa datanya menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif.

---

The First time Mandiri bank introduce internet banking features to public in 2002. Internet banking is one of internet media utilization by bank to promote and also to make a transaction Online, in the internet banking utilization, there are also right and obligation between customer and bank because it was assumpted in an agreement. If there is a conflict happened so the law protection in internet banking sevices assumpted on direct protection and indirect protection, protection of customer private database, protection of risk management and bank product transparency, and also give the customer protection if it consist dispute arising be out of the internet banking Services, beside that also be found bank responsibility to the customer, if there is dispute arising in consequence of internet banking Services. This research was done by using literature research method with normative-juridical characteristic data which interview the internet banking interrelation. The form of this research is analytical- explanatory because the analitycal datas using qualitative description method."

"Munculnya teknologi informasi di dunia perbankan telah mengakibatkan berkembangnya bank digital. Karena aktivitasnya berbeda dengan bank tradisional dimana bank digital melakukan semua aktivitasnya di platform digital, maka menimbulkan beberapa risiko yaitu risiko kejahatan dunia maya khususnya phishing dan juga risiko pelanggaran perlindungan data. Dalam kaitannya dengan produk tabungan, beberapa bank digital juga menawarkan bunga tinggi yang melebihi limit yang ditetapkan LPS, hal ini menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban bank terhadap suku bunga simpanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas produk tabungan pada Bank Digital di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari Bank Digital terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Bank Digital dalam produk tabungan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, yang juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bank digital memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam produk tabungannya dengan mematuhi peraturan OJK untuk bank tradisional dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mana telah diterapkan oleh bank digital. Namun karena regulasi untuk bank digital masih tersebar, penulis menyarankan agar OJK membuat regulasi perlindungan konsumen untuk bank digital dan harus diikuti dengan kepatuhan bank digital terhadap regulasinya.

---

The arising of technology information in banking world has resulting the developments of digital bank. As its activities differs with traditional banks whereas digital bank conduct all of its activity on digital platform, it creates several risks which are risk of cybercrime specifically on phishing and also risk of violation of data protection. In regards to savings product, some of the digital banks also offers high interest rate which exceeds the limit set by LPS, which has raised the issue on the responsibility of the guarantee of the exceeding interest rate. Therefore, the objective of this thesis is to analyze the legal protection for Depositor on savings product in Digital Banks in Indonesia and to analyze the implementation of the Digital Bank towards the legal protection of Digital Bank Depositor on savings product in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical research method, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing, which also supported by interviews with informants. The result of the study is that in order to provide legal protection towards its depositor, digital bank is still comply to regulation by OJK for traditional bank along with ministry of communication and information regulation and it has been implemented by the digital bank. However, as the regulation is still scattered for digital bank, the author suggests that OJK shall create consumer protection regulation for digital bank and must be followed with the compliance by the digital bank towards its regulation."